Pekerja melakukan pengelasan kapal di Sagulung, Rabu (17/5). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Kepala Disnaker Batam Rudi Sakyakirti mengungkapkan kebutuhan welder untuk industri galangan kapal saat ini di Batam. Ia mengatakan, angkanya mencapai mencapai ribuan orang.
Hal ini melihat dari analisa kebutuhan tenaga kerja di bulan Januari 2023 lalu. Dimana dari 26 usulan perusahaan di Batam yang diterima Disnaker Batam, sebagian besar meminta pelatihan welder, pieter dan painter.
Semisalnya dari usulan PT. Louis Alan (LPK Geweld), mereka mengusulkan pelatihan bagi 500 welder, 200 orang pieter dan 50 painter. Lalu PT. Patria Maritim Perkasa juga membutuhkan pieter dan PT. Nexus Engineering Indonesia membutuhkan welder, pieter dan ringer.
Begitu juga galangan kapal PT Delta di Sagulung membutuhkan welder dan pieter. “Artinya kebutuhan untuk welder dan pieter ini cukup banyak. Solusi kita salah satunya dengan pelatihan, itupun jumlahnya terbatas. Makanya kita harapkan peran perusahaan dalam mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan ini, ” jelasnya, Kamis (13/7).
Menurut Rudi, perusahaan bisa menggunakan dana CSR untuk membuka pelatihan dan sertifikasi tenaga welder yang dibutuhkan.
“Anggaran yang dimiliki oleh dinas belum mencukupi untuk mengakomodir seluruh kebutuhan pelatihan di Kota Batam. Oleh karena itu peran perusahaan dalam mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan juga sangat diharapkan,” katanya.
Sebelumnya, emilik galangan kapal, PT Bahtera Bahari Shipyard (BBS) Hengky Suryawan juga mengatakan, industri galangan kapal di Kota Batam saat ini membutuhkan 20 ribu tenaga kerja. Adapun spesialias yang dibutuhkan adalah tenaga welder.
“Industri galangan kapal di Batam saat ini, mengalami kekurangan banyak tenaga kerja spesialias welder,” ujar Hengky Suryawan, Sabtu (8/7) lalu di Tanjungpinang.
Ia mengungkapkan, salah satu persuhaan besar di Batam yang membutuhkan banyak tenaga kerja welder adalah PT McDermott. Menurutnya, para pengusaha galangan kapal sudah berkoordinasi dengan Pemprov Kepri dan Dinas Tenaga Kerja.
“Kebutuhan ini, menggambarkan lapangan kerja di Batam sedang terbuka lebar. Khususnya spesialis tenaga las,” paparnya. (*)
Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Herlina Setyorini (tiga dari kanan) melihat salah seorang yang dibebaskan melalui program RJ. Foto: Yashinta/Batam Pos
batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam membebaskan 3 tersangka tindak pidana dari tuntutan hukum melalui program Restotative Justice pada Kamis (13/7). Ketiganya yakni Bambang, Syamsul dan Foanita Harefa bisa mendapat pengampunan, setelah mendapat maaf dari para korban.
Seperti Bambang, terjerat kasus KDRT setelah dilaporkan istri yang telah ia nikahi belasan tahun lalu. Ia akhirnya bisa bernafas lega karena benar-benar bebas dari segala tuntutan hukum. Apalagi ia sempat ditahan, karena terjerat pidana pasal 44 tentang KDRT.
“Saya sangat menyesal. Atas perbuatan saya, saya harus mengulang semuanya dari awal. Saya harus kehilangan pekerjaan dan banyak hal lainnya” ujarnya.
Ia berjanji tak akan melakukan perbuatan serupa, kepadanya istrinya Bambang juga meminta maaf dan berjanji akan menjadi suami yang baik.
“Saya benar-benar khilaf, dan berjanji tak akan mengulangi lagi,” janji Bambang pada istrinya.
Sementara istri Bambang sudah memaafkan Bambang. Ia berharap suaminya itu dapat berubah lebih baik dalam segala hal.
Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Herlina Setyorini, yang menyaksikan perdamaian pasangan suami istri itu juga meminta sang suami agar berubah. Karena merupakan kepala keluarga yang harus memberikan yang terbaik untuk sang istri dan anak-anak.
“Keberadaan itu bukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Seperti saat ini, kamu masuk penjara karena pernyataan mu dan bebas karena dimaafkan,” ujar Herlina saat menyerahkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) kepada Supardi di Aula Kejari Batam
Dijelaskan Herlina, pengampunan lewat program Restirative Justice hanya bisa dipakai sekali seumur hidup. Itu pun ada syarat tindak pidana yang bisa mendapat RJ, seperti ancaman di bawah 5 tahun dan mendapat maaf dari korban.
“Bapak (Bambang) pengampunan lewat RJ ini hanya sekali. Jika bapak kembali melakukan tindak pidana, maka tak ada lagi pengampunan,” terang Herlina.
Pengampunan dan penghapusan tuntutan hukuman juga diberikan kepada Syamsul, tersangka percobaan pencuriaan. Ia mendapat maaf dari perusahaan tempat ia akan mencuri, sehingga bisa bebas.
Kemudian terhadap Foanita salah satu sekuriti salah satu hotel berbintang di kawasan Batu Ampar, terjerat kasus Penganiyaan. Ia juga bisa bebas karena mendapat pengampunan dan maaf dari korban.
“Tiga RJ ini kami expos tadi pagi, Alhamdulillah setelah melakukan expos berjenjang dari Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Agung, RJ kami diterima. Semua syarat terpenuhi dan ketiga tersangka bisa di RJ kan,” jelas Herlina.
Di lain sisi Herlina berharap ketiga tersangka bisa menahan emosi dan keinginan. Jangan sampai pernyataan merek kembali membawa ke dalam penjara.
“Kesempatan ini cuma satu kali. Jangan lagi melakukan tindak pidana apapun. Pikirkan apa yang akan diperbuat dan dampaknya apa,” jelas Herlina.
Sementara, Kasi Pidum Kejari Batam, Amanda, mengatakan, Kejari Batam bisa melakukan RJ tak lepas dari bantuan penyidik polisi juga. Ia berharap, tindak pidana ringan bisa di RJ kan untuk memberi rasa keadilan di tengah masyarakat.
“Ini merupakan RJ ke 25, dan semoga kedepannya kami bisa memfasilitasi lebih banyak RJ untuk memberi rasa keadilan diluar peradilan,” pungkas Amanda.(*)
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta seluruh pihak untuk tidak berpolitik praktis di tempat ibadah. Pasalnya, hal itu akan mengganggu proses ke depan dan mengganggu situasi kondusif proses pemilihan umum yang digelar. (dok JawaPos.com)
batampos – Pernyataan mengejutkan disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja. Mendadak, Bagja menggulirkan usulan penundaan pelaksanaan Pilkada 2024.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kementrian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP), Rabu (12/7). Pernyataan itu, lantas dirilis dalam keterangan tertulisnya kemarin (13/7).
Jika merujuk ketentuan Undang-undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan kesepakatan bersama, pemungutan suara Pilkada 2024 akan digelar 27 November. Atau sekitar sebulan setelah pelantikan Presiden hasil Pemilu 2024.
Bagja mengatakan, pelaksanaan Pilkada yang beririsan dengan Pemilu 2024 memunculkan banyak kerawanan. Sebab, tahapan pilkada berbarengan dengan tahapan pemilu. Bahkan pemungutan suara hanya sebulan pasca pelantikan presiden.
“Pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti,” ujarnya.
Dari aspek keamanan, rentetan waktu tersebut sangat rawan. “Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada),” imbuhnya.
Di sisi lain, Pilkada serentak juga punya tantangan keamanan. Sebelumnya, lanjut Bagja, pengamanan Pilkada dilakukan secara kolektif. Dia mencontohkan, saat ada gangguan keamanan pada Pilkada Makassar misalnya, maka ada pengerahan dari aparat di daerah sekitarnya.
“Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa,” ungkap sarjana hukum dari Universitas Indonesia itu.
Pengamat politik Yusfitriadi mengatakan, usulan Ketua Bawaslu RI sangat aneh. Sebab, rencana itu sudah diketahui sejak lama. “Kenapa baru ngomong hari ini? Jadi semua beririsan semua sudah diketahui dari awal,” ujarnya dalam diskusi di Kantor Formappi Jakarta.
Baginya, alasan yang disampaikan cukup aneh. Sebab semua sudah bisa diprediksi sejak jauh-jauh hari. Lagi pula, jika ada yang keberatan semestinya KPU yang memegang aspek teknis.
Yus justru khawatir, jika usulan tersebut berasal dari kelompok tertentu. Dari perspektif politik, terlalu dekatnya pilkada dengan pelantikan tidak menguntungkan bagi presiden terpilih karena berjarak satu bulan. “Presiden belum bisa mengkondisikan pilkada,” tuturnya.
Koordinator Komite Pemilih (TePi) Jeirry Sumampow menambahkan, persoalan tersebut tidak sederhana. Sebab, bulan pelaksanaan Pilkada 2024 diatur dalam UU Pilkada. Imbasnya, perubahan harus dilakukan melalui revisi UU Pilkada. “Atau harus lewat Perppu,” terangnya. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum belum memberikan komentar soal wacana tersebut. (*)
batampos – PT Pollux Barelang Megasuperblok selaku pengelola Apartemen Pollux Habibie dan kawasan komersial ruko Megasuperblok Meisterstadt Pollux Habibie, mengebut penyelesaian pipa saluran safety dinding penahan tanah (DPT) yang seharusnya mengalir ke saluran drainase kota.
“Sebelum nya saya memohon maaf kepada beberapa warga perumahan Citra Batam yang terdampak. Kita dari pihak management hari ini Rabu 12/07/2023 sudah langsung mengambil Tindakan di lapangan perihal Pipa saluran ini bersama-sama dengan Kontraktor PU Pemko Batam untuk menyelesaikan saluran dan drainase ini yang menyebabkan banjir ketika hujan panjang dan menyebabkan debit air naik. Saat ini proses pengerjaan.” ujar General Manager Apartemen Pollux Habibie, Aris Setiawan menjawab wartawan, Selasa (11/7/2023).
Seperti diketahui, curah hujan yang tinggi menyebabkan debit air banyak dan air jenuh tersebut mengalur lewat pipa safety DPT yang berbatasan dengan perumahan yang berbatasan dengan Pollux Habibie.
“Debit air hujan besar dan pada hari itu hujan panjang dari sekitar subuh sampai sore hari tidak berhenti, sementara daya tampung drainase di perbatasan belakang Pollux Habibie dengan perumahan sebelah melebihi kapasitas, sehingga terjadi genangan dan meluap. Manajemen mohon maaf atas kejadian tersebut,” ujar Aris.
Dari manajemen Pollux Habibie, kata Aris, berusaha membuat pipa safety DPT tersebut masuk ke saluran drainase kota. “Tanah Pollux Habibie lebih tinggi dari perumahan sebelah. Supaya tidak longsor, air jenuh harus dialirkan melalui pipa safety DPT. Dan kita pihak manajemen terus berkoordinasi dengan pihak kontraktor PU, dimana kendala kita pelebaran jalan dimana untuk drainase kota sedang dalam tahap pembangunan, untuk mendapatkan koneksi saluran Kawasan Meisterstadt Batam ke Drainase Kota Batam” terang Aris.
Saat ini juga, kata Aris, seputaran daerah dari depan Meisterstadt Batam, Pandora dan juga Greenland Batam Centre sedang tahap pembangunan drainase kota dan juga pelebaran jalan. Sehingga, debit air yang masuk ke saluran drainase tidak berjalan lancar. Akibatnya, air menggenangi beberapa rumah sebelah yang berhadapan langsung dengan DPT.
Seperti diketahui, tanah miring atau tanah tinggi harus ada DPT sebagai penahan tanah longsor dan DPT perlu adanya lobang pembuangan air mengalir untuk membuang air yang tertampung agar tidak menjadi jenuh, dan pipa pembuangan air ini untuk safety DPT dan lingkungan sekitar. (*)
Suasana di rumah duka di Air Raja, Batu Ampar. F.Yofi Yuhendri/Batam Pos
batampos – Farhan Yardagani Putra, santri kelas 8 Pondok Pesantren Islamic Center Nahdatul Wathan di Tanjung Riau, Sekupang meninggal dunia dalam perjalanan ke RSBP Batam.
“Meninggalnya waktu jalan ke rumah sakit,” ujar Zaki, santri kelas 9 Pondok Pesantren Islamic Center Nahdatul Wathan yang ditemui di rumah duka di Air Raja, Batu Ampar.
batampos – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor distributor rokok di Batam Centre selama 3 jam. Penggeledehan berlangsung hingga pukul 18.45 WIB.
Pantauan di lokasi, penyidik meninggalkan perusahaan menggunakan 2 unit mobil. Mereka tampak membawa 1 unit koper, dan 1 kardus yang diduga berisikan berkas.
“Tadi ada bawa 1 koper dan kardus,” ujar salah seorang sekuriti di lokasi.
Disinggung pemilik perusahaan tersebut, pria berbadan tegap ini mengaku tidak mengetahuinya.
“Saya baru disini. Yang pasti ini perusahaan rokok. Ada 1 merk saja,” katanya.
Penggeledahan ini turut mendapatkan perhatian dari para pekerja perusahaan di sekitar lokasi. Mereka tampak bertanya setelah melihat 2 personel polisi bersenjata lengkap berjaga di lokasi.
Kepala Kanwil Kemenag Kepri, Mahbub Daryanto foto bersama dengan santri utusan Provinsi Kepri pada kegiataan MQKN 2023 di pelataran Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan Jawa Timur. F. Humas Kemenag Kepri
batampos-Provinsi Kepri mengutus 14 santri untuk berlaga diajang Musabaqah Qiraatil Kuran Nasional (MQKN) di Provinsi Jawa Timur. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Kepri, Mahbub Daryanto turut memberikan dukungan moral dengan datang langsung ke lokasi kegiatan.
“Pada MQKN Tahun 2023 ini, Provinsi Kepri mengirim 14 santri terbaik untuk bersaing dengan utusan dari Provinsi lainnya di Indonesia,” ujar Mahbub Daryanto dalam siaran persnya, Kamis (13/7)
Dikatakannya, kegiatan MQKN tahun ini digelar di pelataran Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan Jawa Timur. Ia mengharapkan santri yang menjadi utusan dari Provinsi Kepri tetap fokus dan memberikan yang terbaik saat tampil. Baginya, ini ajang ini akan menjadi penguatan pemahaman kitab Turats dan Kuning.
“Jangan lupa tetap fokus, tetap semangat, tetap berdoa, juara itu adalah bonus dari asli apa yang kita usahakan. Salah satu tujuan diadakan MQKN ini kita dapat mengetahui standar Ula, Wustha, Ulya dan Ma’had Aly,” jelasnya.
Lebih lanjut katanya, kedepan, pihaknya berkomitmen untuk melakukan penguatan pondok pesantren terkait pemahaman tentang baca kitab Turats dan kitab Kuning. Bahkan pihaknya sudah menyiapkan perogram sebagai perhatian dan support yang apabila santrinya memiliki syarat untuk dibeasiswakan ke Ma’had Aly.
“Kedepannya Kanwil Kemenag Kepri akan melakukan kerja sama dengan beberapa Mah’ad Aly di Pulau Jawa,” tegas Mahbub didampingi Pamong Belajar Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) Kemenag, Sunaryo.
Dipaparkannya, adapun program yang akan dikerjasakan dengan Ma’had Aly yang menyelenggarakan program spesialis Ushul Fiqih yang berada di Sitobondo, dan Ma’had Aly Tebuireng Jombang yang spesialisasinya Hadis, serta Ma’had Aly lainnya.
“Apabila santri yang mendapatkan beasiswa kerja sama itu berhasil maka akan mendapatkan pengabdian di daerah,” tutupnya.
Seperti diketahui, MQKN diikuti oleh para santri dan mahasantri. Adapun cabang lomba MQKN sesuai tingkatan/marhalahnya yakni Ula, Wustha, Ulya, dan Ma’had Aly, seperti Fiqih, Nahwu, Akhlak, Tarikh, Tafsir, Ilmu Tafsir, Hadis, Ilmu Hadis.
Selain itu ada juga cabang Balaghoh, Tauhid, Debat Bahasa Arab dan Inggris, Bahtsul Kutub, dan Debat Qanun. Juga diselenggarakan Lalaran Nadhom Amtsilah at-Tashrîfiyah dan Lalaran Nadhom Alfiyah Ibnu Mâlik sebagai Cabang Eksebisi.
Di antara 2.195 santri pondok pesantren dan mahasantri Ma’had Aly dari 35 provinsi di Indonesia.
Provinsi Kepri mengirim 14 santri tingkat marhalah ula, wustha, dan ulya. 14 santri tersebut membidangi ilmu Tarikh, Tauhid, Fiqh, Nahwu, dan Hadis dalam ajang yang mengusung tema Rekontekstualisasi Turats Untuk Peradaban dan Kerukunan Indonesia ini. MQKN Tahun 2023 ini diselenggarakan mulai tanggal 10 – 18 Juli 2023. (*)
Ilustrasi. Taksi saat menunggu penumpang yang baru tiba di pintu kedatangan Bandara Hang Nadim Batam. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Tarif taksi yang beroperasi di Bandara Internasional Hang Nadim Batam masih menimbulkan sejumlah pertanyaan dari pengguna jasa transportasi tersebut. Hal ini lantaran berbagai pihak menyebutkan tarif taksi online yang baru saja resmi beroperasi di bandara sedikit lebih mahal ketimbang taksi konvensional .
Koordinator Taksi dan Porter Bandara, Rusmini Simorangkir, mengatakan berdasarkan Perwako tahun 2022 Nomor 387, tarif taksi konvensional menerapkan tarif bawah dan tarif atas. Untuk tarif bawah per kilometernya Rp 6.700, sementara tarif atas Rp 7.500.
Setelah Perwako tersebut, taksi konvensional telah melakukan pengaturan menyesuaikan tarif yang telah ditentukan dan tidak melewati batas ambamg atas.
“Maka taksi konvensional bandara menggunakan tarif bawah, itulah dasar pengenaaan kepada setiap tujuan. Misalkan dari Bandara Hang Nadim Batam menuju ke Batamcenter maka diatur tarif diitung dari berapa jauh jarak tempuh dengan tarif bawah yang digunakan,” ujarnya, Kamis (13/7).
Namun dalam Perwako tersebut ada disebutkan klausul tarif minimum, jadi tarif bawah dan atas ada tarif minumnya. Kemudian ada zona yang terbagi tiga bagian, zona satu diatur 0 sampai 5 kilometer , zona dua 0 sampai 10 kilometer dan zona tiga 0 sampai 15 kilometer.
” Dalam hal ini Dishub Batam melalui Organinasi Angkutan Darat (Organda) membuat penetapan tentang zona, jadi ketika melakukan pengaturan argo berdasarkan Perwako kita juga mengatur zona berdasarkan surat Organda itu,” terangnya.
Sementara itu, dari penelusuran tarif harga taksi online Grab di Bandara Hang Nadim tujuan bandara – Baloi mencapai Rp 120 ribu dan Nagoya, Lubukbaja mencapai 140 ribu.
Menanggapi hal tersebut Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam (BIB), Pikri Ilham Kurniansyah, mengatakan tarif taksi online tersebut sebenarnya bergantung pada tingkat kebutuhan pengguna jasa
“Jika permintaannya tinggi otomatis harganya pasti akan naik. Sebab tarif itu telah diatur dalam regulasi mengikuti batas atas dan bawah. Bisa saja berubah tergantung dari banyak atau sedikitnya kebutuhan,” ujarnya.
Dalam hal ini pula dari PT BIB tidak mengatur persoalan ketetapan tarif transportasi di bandara, sebab regulasi ini telah diatur dalam Perwako No 387 untuk taksi konvensional dan PM No 118 untuk taksi online.
Sementara untuk layanan lowcost yang ada pada taksi online di Bandara, menurutnya bahwa itu tetap berlaku.
“Pasalnya jika kebutuhan akan taksi online itu sedikit, maka tarifnya akan relatif lebih murah,” tutupnya. (*)
Tangkapan layar – Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril. (ANTARA/Andi Firdaus).
batampos – Pada draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 1 Juli lalu tidak memuat mandatory spending atau anggaran wajib. Pemerintah berdalih meski mandatory spending dihilangkan namun tidak akan lepas tangan dalam pembiayaan. Kegiatan akan dibiayai tapi berbasis dengan kinerja.
“Dengan tidak adanya persentase angka di dalam Undang Undang Kesehatan, bukan berarti anggaran itu tidak ada, namun tersusun dengan rapi berdasarkan dengan rencana induk kesehatan dan berbasis kinerja berdasarkan input, output dan outcome yang akan kita capai,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr M Syahril. Menurutnya, Tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Untuk itu harus tepat sasaran.
Syahril menyalahkan banyaknya kasus kesehatan saat ini karena tidak adanya guideline terkait kesehatan. Padahal sudah ada anggarannya. Dia mencontohkan kondisi saat ini dimana 300,000 rakyat kita setiap tahun mati karena stroke atau lebih dari 6,000 bayi meninggal karena kelainan jantung bawaan yang tidak bisa dioperasi. Begitu juga dnegan adanya 5 juta balita hidup dalam kondisi stunting. “Perencanaan copy paste dari tahun sebelumnya ditambah inflasi sekian, akhirnya outcomenya ya begitu begitu saja, karena belum terarah dengan baik,” ucapnya.
Untuk itu mulai di tahun anggaran 2024, Kemenkes akan menyusun rencana induk kesehatannya. Dalam rencana induk kesehatan ini akan mengatur pembagian peran antara pusat dan daerah, dan juga targetnya nanti seperti apa.
Kepala Pusat Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes Yuli Farianti menyatakan dengan ketidakefektivan mandatory spending maka perlu ada inovasi, yakni penganggaran sesuai kinerja. “Nanti kita susun rencana induk kesehatan yang setiap tahun akan dibahas dengan DPR,” ungkapnya,
Dia menyebut anggaran untuk kesehatan di tingkat pusat yang sudah dibelanjakan pada 2023 sudah 9,2 persen dair APBN. Sehingga dengan skema baru ini maka hasilnya akan maksimal. “Rencananya dulu clear, maka ada uangnya,” ujarnya.
Dengan cara ini maka diharapkan tidak ada disparitas anggaran. Menurut Yuli, sejauh ini ada kesenjangan. Apalagi kabilitas dalam sektor kesehatan di setiap wilayah beda. Untuk itu dibentuk pedoman dengan rencana induk kesehatan. “Nanti akan dilakukan sosialisasi apa itu rencana induk kesehatan, seperti apa detilnya, targetnya apa, dan apa yang akan dihitung. Kami dampingi daerah,” ungkapnya,
CEO CISDI Diah Satiyani Samiarsih mengungkapkan dalam sejumlah studi menunjukkan komitmen anggaran kesehatan Indonesia rendah. Pada penelitian dalam rentang 2015-2018, tercatat anggaran kesehatan Indonesia hanya sebesar 2 persen terhadap gros domestic product (GDP). Dnegan kata lain setengah anggaran kesehatan negara dengan kemampuan ekonomi serupa lainnya. Pada studi yang dilakukan oleh Wiseman, masih menurut Diah, mayoritas anggaran tersebut disalurkan untuk pembiayaan rumah sakit.
“Kelompok Penelitian Resilient and Responsive Health Systems (RESYST) yang merupakan konsorsium peneliti internasional di bidang kebijakan kesehatan dari London School of Health and Tropical Medicine (LSHTM) pada 2017 menurut kajiannya, merekomendasikan setiap pemerintah menganggarkan minimal 5 persen dari produk domestic bruto (PDB) negara bila ingin mencapai cakupan kesehatan semesta (UHC),” katanya. Sebelumnya pada UU Kesehatan no 36 Tahun 2009 telah diatur bahwa anggaran untuk kesehatan adalah 5 persen. Inilah yang disebut mandatory spending. “Sedangkan, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam penelitiannya menemukan peningkatan 10 persne pengeluaran pemerintah terhadap GDP untuk kesehatan dapat meningkatkan 3,5 bulan angka harapan hidup populasi,” imbuhnya.
Diah khawatir bila anggaran ini tidak dikunci angkanya, maka tidak dapat dipastikan jumlah yang dapat dipenuhi. Diah juga khawatir ini dapat menyebabkan ketidakstabilan pembiayaan JKN. “Sebagai catatan, APBN 5 persen atau 10 persen di Pemerintah Daerah akan dialirkan sebagian ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi penopang utama sistem kesehatan nasional dan yang meningkatkan akses masyarakat ke layanan kesehatan,” katanya.
Sudah Siap untuk Judicial Review
Partai Buruh langsung merespon pengesahan UU Kesehatan dengan menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Komitmen itu disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, kemarin.
Said mengatakan, pihaknya akan melakukan judicial review dalam waktu dekat. “Bilamana sudah didapatkan nomor dari undang-undang tersebut. Karena kalau belum ada nomor, tidak bisa diajukan JR,” ujarnya.
Gugatan itu, lanjut dia, dilakukan karena ada banyak kelas pekerja yang dirugikan. Khususnya para pekerja di sektor kesehatan.
Said menuturkan, dari sisi formil, UU Kesehatan terdapat cacat. Sebab tidak menghadirkan partisipasi yang bermakna. Kemudian dari sisi materiil, lanjut dia, ada banyak ancaman.
Pertama, UU Kesehatan mengancam system jaminan sosial nasional, khususnya terkait dengan jaminan Kesehatan. Sebab program jaminan kesehatan bersifat spesialis, tetapi kemudian dijadikan generalis melalui UU Kesehatan.
Alasan kedua, lanjut dia, ada perubahan mandatory spending menjadi money follow program. Dalam pemahamannya, jika mandatory spending, maka seluruh biaya ditanggung oleh BPJS. Namun jika money follow program, akan terjadi urun bayar antara pasien dengan BPJS Kesehatan. “Ini akan merusak system jaminan sosial,” imbuhnya. Bagi kelas pekerja, sistem ini sangat merugikan.
Ketiga, buruh juga mempersoalkan norma biaya kontingengsi yang akan terganggu dengan menempatkan BPJS Kesehatan di bawah Menteri. “Kalau di bawah Menteri Kesehatan, di mana uangnya jika terjadi situasi darurat. Dia kan nggak bisa langsung mengunakan APBN. Karenanya, UU Kesehatan men-downgrade hak rakyat untuk sehat,” jelasnya.
Kemudian, norma praktek dokter asing bisa dilakukan tanpa melalui organisasi profesi juga dinilai bermasalah. Sebab sama sama saja dengan menggadaikan nyawa rakyat Indonesia.
Norma yang membolehkan hasil penelitian dari kedokteran bisa digunakan untuk kepentingan penelitian asing juga dinilai berbahaya. “Kita yang sakit, pertahanan tubuh orang Indonesia bisa dibawa ke luar negeri,” katanya.
Buruh menilai, UU Kesehatan kental sekali dengan liberalisas, kapitalisasi, dan komersialisasi terhadap dunia kesehatan. Partai Buruh menduga dan mencurigai ada permainan taipan yang mau bermain di industri kesehatan. Di mana mereka bermaksud mengusasai dari hulu sampai hilir. (*)
batampos – Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kepri dr Rusdani mengatakan jumlah dokter speslias di Kepri sangat mencukupi. Hanya saja, penyebarannya memang tidak merata untuk seluruh wilayah Kepri, terutama di wilayah terpencil.
“Kuantiti dokter spesialis mencukupi, tapi penyebaraannya tak merata. Apalagi pulau-pulau terpencil,” ujar Rusdani kepada Batam Pos, Kamis (13/7/2023).
Dikatakan, ada beberapa alasan dokter enggan bertugas di daerah terpencil. Diantaranya ketersediaan fasilitas dan alat yang kurang memadai. Kemudian kurangnya perhatiaan dan penghargaan, termasuk dari pemerintah.
“Kadang di daerah itu, fasilitas dan alat tidak ada, penghargaan untuk dokter, khususnya spesialis juga kurang. Intinya, dokter pun ingin hidup layak jika bertugas di satu daerah, apalagi dokter spesialis yang untuk jadi dokter spesialis itu butuh perjuangan juga,” jelas Rusdani.
Menurut dia, hampir 90 persen dokter yang ada di Kepri bertugas di kota-kota utama, seperti Batam, Tanjungpinang, Karimun. Sedangkan lainnya, bertugas di beberapa daerah.
“Untuk jumlah dokter spesialis itu ratusan, 90 persen di Kota besar Kepri,” jelasnya.
Disinggung untuk ketersediaan dokter speslias di Batam, menurut Rusdani mencukupi. Bahkan beberapa dokter spesilis di Batam seperti dokter anak, dokter penyakit dalam, dokter kandungan dan dokter anestesi keberadaan mereka cukup banyak.
“Untuk beberapa dokter spesialis tertentu juga mayoritas mencukupi, ” Imbuhnya.
Namun ia tak menampik masih ada beberapa dokter spesialis di Batam yang masih kurang. Hal itu dikarenakan, jumlah rumah sakit di Batam yang cukup banyak, sehingga ketersediaan dokter spesialis tidak ter backup. Seperti dokter speslisit saraf, spesialis THT dan lainnya.
“Memang ada beberapa dokter yang keberadaanya minor, karena banyaknya pertumbuhan RS, ” pungkasnya.(*)
“Sebelum nya saya memohon maaf kepada beberapa warga perumahan Citra Batam yang terdampak. Kita dari pihak management hari ini Rabu 12/07/2023 sudah langsung mengambil Tindakan di lapangan perihal Pipa saluran ini bersama-sama dengan Kontraktor PU Pemko Batam untuk menyelesaikan saluran dan drainase ini yang menyebabkan banjir ketika hujan panjang dan menyebabkan debit air naik. Saat ini proses pengerjaan.” ujar General Manager Apartemen Pollux Habibie, Aris Setiawan menjawab wartawan, Selasa (11/7/2023).
