batampos – 6 atlet aeromodelling Kepri akan bertolak ke Kejurnas prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON), di Lanud Sulaiman, Bandung, Jawa Barat, yang akan dilaksanakan pada 11-20 September 2015.
“Sebanyak 6 atlet Kepri yang diturunkan dalam ajang itu masing-masing di lima nomor dari 12 nomor yang dipertandingkan,” kata Penaggung jawab Komandan Lanud Kolonel Nav Arief Budiman, S.T., RHF Tanjung Pinang. Pordirga Aermodeling FASI,
Penanggungjawab Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Kepri, Kolonel Nav. TNI Arif Budiman menyebutkan, 6 orang atlet cabor aeromodelling Fasida Kepri yang mengikuti prakualifikasi PON 2024 di Lanud Sulaiman, Bandung dibebani target lolos dan mendapatkan tiket PON Aceh dan Sumut 2024.
Setelah memantau perkembangan salama pemusatan latihan 6 atlet yang terpilih adalah Amal Farasabil, Dang Loan Choo, Nanda Kris Novita, Kurnia. Kemudian, Nurmustakim dan Eko Prasetyo.
Untuk kelas yang diikuti atlet aeromodelling Fasida Kepri pada babak kualifikasi PON 2024 di ajang Kejurnas cabor aeromodelling itu adalah kelas F2C, F2D dan F3R, serta F2D Combat.
Ketua KONI Kepri Usep RS, mengucapkan terima kasih kepada Komandan Lanud RHF Kolonel Nav. TNI Arif Budiman S.T, sekaligus Ketua FASIDA dan penanggung jawab selama Pra PON di Bandung Jawa Barat, atas fasilitas yang diberikan, harapan tertinggi semoga atlet aeromodelling Kepri dapat lolos PON Aceh-Sumut.
Tahun 2023 ini ada sebanyak 52 cabor melaksanakan Pra PON dan Seleksi PON, dukungan fasilitas dan materiil dari pengurus Cabang Olahraga sangat dibutuhkan, bagi semua cabang olahraga yang akan memberangkatkan atletnya ke Pra PON dan Kejurnas
“Cabang olah raga yang akan melaksanakan Pra PON bulan Juli 2023, ada 7 cabang olahraga, Ski Air, Bowling, Hapkido, Yongmodo, Balap Motor, Woodball, ” ujar Usep. (*)
Penyanyi bersuara emas Putri Ariani bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Istimewa)
batampos – Penyanyi bersuara emas Putri Ariani yang telah menggemparkan dunia tarik suara internasional beberapa waktu lalu, sukses menghibur warga Solo dalam Konser Musik Langit Berdendang yang digelar di Stadion Manahan Solo pada Sabtu (8/7) malam.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, turut menghadiri konser tersebut. Ganjar tiba di Stadion Manahan Solo bersama istrinya, Siti Atikoh pada pukul 19.30 WIB atau tepat sebelum Putri Ariani naik ke atas panggung.
Putri tampil dan membawakan beberapa lagu. Di tengah penampilannya, Ganjar pun naik ke atas panggung untuk menemui Putri. Ribuan penonton yang hadir di Stadion Manahan semakin riuh.
Tak lama, Putri mengajak Ganjar untuk bernyanyi bersama. Keduanya menyanyikan lagu dari band rock kawakan Queen yang berjudul Bohemian Rhapsody. Meski hanya beberapa bagian lirik saja, namun penampilan Putri dan Ganjar mendapat apresiasi dan tepuk tangan dari seluruh penonton.
“Ada Putri Ariani, perempuan muda Indonesia yang menggemparkan dunia. Tentu Putri ini punya talenta yang luar biasa tapi pasti itu tidak dicapai begitu saja. Ada guru yang hebat ada orang tua yang mendoakan,” ujar Ganjar.
Ganjar menyampaikan, Putri Ariani adalah salah satu contoh anak muda bangsa yang berhasil mewujudkan cita-cita dan mimpinya. Keberhasilannya itu, kata Ganjar, tidak diraih Putri dengan instan.
Menurut Ganjar, Putri telah menginspirasi banyak warga dunia untuk terus bersemangat dan berjuang untuk mengejar cita-cita dengan penuh keyakinan, serta doa restu dari orang tua.
“Sejarah perjuangan keartisan masing-masing yang menunjukkan di sana ada peluh, ada perjuangan yang sangat keras, ada doa sampai mereka semua berhasil seperti Putri Ariani,” kata Ganjar.
Putri Ariani juga tak lupa mengungkapkan kebahagiannya dapat bertemu dan bercengkerama langsung dengan Ganjar. Penyanyi yang sukses memukau juri America’s Got Talent dengan single teranyarnya yang berjudul Loneliness itu senang dapat menghibur warga Solo.
“Ngobrolin tentang impressionnya bapak waktu nonton Putri. Terus juga bapak menyampaikan apresiasi, bapak nonton di sini. Rasanya senang dan juga bangga bisa bertemu dengan Bapak Gubernur, Bapak Ganjar,” ungkap Putri.
Selain Putri Ariani, konser yang diselenggarakan SMA Pradita Dirgantara itu turut menampilkan artis lain seperti Tulus, JKT 48, Topik Sudirman, Nabila Taqiyyah dan Nyoman Paul.
Mereka juga turut menyajikan 200 penari dari SMA Pradita Dirgantara yang membawakan tarian tradisional kolosal Langit Benderang.
Ganjar pun mengapresiasi seluruh rangkaian acara yang sarat dengan pesan semangat anak muda, dibalut dengan kesenian dan kebudayaan bangsa Indonesia. (*)
Anggota VI Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Dr Pius Lustrilanang. ANTARA/Munawar Mandailing
batampos – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan enam permasalahan yang harus ditindaklanjuti dalam laporan keuangan (LK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2022.
“Meski tidak terlalu berdampak signifikan, tetapi harus tetap ditindaklanjuti,” ujar Anggota VI BPK Pius Lustrilanang kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di kantor Kementerian Kesehatan, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Sabtu (8/7).
Ia menyebut temuan enam permasalahan tersebut, yakni pertama adalah pengelolaan belanja bantuan sosial untuk pembayaran iuran pada peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) belum memadai.
Kedua, kata dia, pemberian bantuan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan di ruangan perawatan kelas III tidak didukung dengan peraturan pelaksanaan yang memadai.
Permasalahan ketiga, ujar Pius, pengadaan jasa sistem informasi satu data vaksinasi (SISDV) COVID-19 dan PeduliLindungi tidak didukung dengan anggaran, sehingga terdapat kelebihan perhitungan dan terdapat potensi kelebihan pembayaran.
Selain itu, pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat (BLU RSUP) tidak memperhatikan ketersediaan anggaran dalam DIPA Petikan (daftar isian pelaksanaan anggaran per satuan kerja) BLU (Badan Layanan Umum) tahun 2022.
Terakhir adalah penghapusbukuan belanja dibayar di muka terkait pengadaan vaksin COVID-19 tahap II yang diterima tahun 2021 tidak didukung dengan kebijakan akuntansi dan dokumen sumber yang memadai.
“Saya berharap, hasil pemeriksaan tersebut dapat ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP (laporan hasil pemeriksaan) diterima,” kata dia.
Kendati ditemukan berbagai permasalahan, kata Pius, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Kemenkes 2022.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota VI BPK juga menyampaikan rencana pemeriksaan yang akan dilakukan BPK pada semester II tahun 2023, salah satunya pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi stunting tahun 2022 dan 2023.
“Saya berharap seluruh jajaran Kemenkes dapat memberikan dukungan pada proses pemeriksaan, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan negara, khususnya di lingkungan Kemenkes,” ucap Pius. (*)
batampos – Harun Masiku hingga kini masih belum tertangkap. Upaya KPK bakal meringkus dan membeberkan keberadaan mantan calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019 itu diyakini Indonesia Corruption Watch (ICW) hanya gimik.
Peneliti ICWKurnia Ramadhana menyatakan, dalih yang disampaikan KPK terkait keberadaan Harun Masiku di luar negeri hanya sekadar gimik. “Terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka, praktis sudah lebih dari 1.200 hari mantan calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku gagal diringkus KPK. Beragam dalih yang diungkapkan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK baru-baru ini. ICW yakini hanya sekadar gimik semata,” kata Kurnia dalam keterangannya, Minggu (9/7).
Bagi ICW, kejanggalan penanganan perkara itu sudah terang benderang sejak awal. Pimpinan KPK terlihat seperti melindungi Harun Masiku. Bukan hanya itu, fungsi pengawasan proses penindakan oleh Dewan Pengawas juga tampak tumpul.
Oleh karena itu, ICW meyakini dalam tahun politik seperti saat ini KPK tak akan mau menaruh perhatian serius untuk mencari keberadaan Harun. Sebab, jika Harun diringkus, kemungkinan akan ada elite partai politik besar yang juga akan turut terseret.
“KPK bukan tidak mampu menemukan keberadaan Harun, melainkan memang tidak mau,” tegas Kurnia.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengungkapkan, pihaknya sempat menemukan jejak buronan kasus korupsi Harun Masiku di luar negeri. Mantan caleg dari PDI Perjuangan itu disebut berada di dalam masjid di salah satu negara tegangga.
“Terkait dengan saudara Harun Masiku yang DPO ya, ini sekitar satu bulan yang lalu, tim kami kirim ke salah satu negara tetangga dan melakukan pengecekan karena memang ada informasi saudara HM itu di sana, ada di masjid, kami sudah cek di sana,” ucap Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Kamis (6/7).
“Ada juga yang bilang dia itu ada di gereja. Kita sudah cek di sana. Ada juga yang tinggal di apartemen. Kami sudah cek ke sana, di satu negara tetangga, tapi sampai saat ini belum ditemukan,” sambungnya.
Harun yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) KPK sejak 17 Januari 2020 hingga kini belum juga berhasil ditangkap. Karena itu, lembaga antirasuah yang dipimpin Firli Bahuri itu memohon bantuan kepada masyarakat apabila menemukan keberadaan Harun Masiku.
“Jadi, kami juga memohon bantuan kepada rekan-rekan jurnalis ataupun juga masyarakat Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri apabila mengetahui informasi terkait saudara HM mohon disampaikan kepada kami,” ujar Asep.
Dalam mencari keberadaan Harun Masiku, kata Asep, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Polri untuk menerbitkan rednotice. Selain itu, KPK juga bekerja sama dengan lembaga antikorupsi negara-negara tetangga untuk mencari persembunyian Harun Masiku. (*)
Ilustrasi kompetensi siswa SMKN mengikuti kebutuhan industri. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)
batampos –Pendidikan vokasi mempunyai arti penting dalam sektor edukasi dan keterkaitannya terhadap lapangan kerja. Apalagi target lulusan dinilai lebih mumpuni yaitu menguasai fondasi teori sekaligus mahir mengimplementasikannya dalam berbagai aktivitas yang dibutuhkan di dunia kerja.
Dosen dan Peneliti Ekonomi Dian Anggraeny Rahim mengatakan, isu pendidikan vokasi menjadi fokus Presiden Joko Widodo. Pada 2020, presiden menyatakan, Indonesia membutuhkan generasi muda yang kompetitif yakni memiliki kualitas untuk mampu terjun langsung di dunia kerja, praktik langsung di lapangan, dan mendorong ekosistem kewirausahaan.
”Kebijakan pemerintah terkait pendidikan vokasi merupakan langkah tepat, pasalnya pendidikan yang berketerampilan merupakan fondasi strategis dalam membangun kesejahteraan,” kata Dian Anggraeny Rahim.
Oleh karena itu, lanjut dia, pendidikan vokasi menjadi sangat penting dan strategis dalam konteks pembangunan manusia dan meningkatkan sosial ekonomi.
”Realisasi mengkoordinasi pengembangan pendidikan vokasi oleh Kemenko PMK hadir dengan terbentuknya Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV). Dengan kehadiran TKNV maka seluruh pihak yang berwenang dalam hal urusan pendidikan, keterampilan, lapangan kerja, bahkan kewirausahaan, dikaitkan secara integratif dan kolaboratif sebagai upaya pembangunan manusia secara menyeluruh,” ujar Dian.
Hal itu dapat menyatukan persepsi, strategi dan implementasi serta pengawasan menuju target pengembangan vokasi nasional oleh institusi-institusi pemerintah terkait. Dia menjelaskan, TKNV yang diinisiasi Menko PMK Muhadjir Effendi diharapkan dapat menciptakan kerja sama seluruh pihak yang terkait.
”Menko Muhadjir melihat pembentukan TKNV dapat menjadi tolak ukur awal bagaimana proses revitalisasi pendidikan Indonesia yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan integritas dijalankan secara sistematik. Untuk itu Menko Muhadjir menargetkan sebanyak 80 persen usia produktif di Indonesia pada 2024 dapat memasuki pendidikan dan pelatihan vokasi,” jelas Dian Anggraeny Rahim.
Dian menambahkan, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan vokasi membutuhkan dukungan berbagai pihak. Tanpa koordinasi dan satu visi sama, agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan SDM dan memajukan kesejahteraan nasional bakal sulit terwujud dalam waktu yang cepat mengingat adanya target Indonesia Emas 2045.
”Tonggak utama revitalisasi pendidikan vokasi adalah sebagaimana disampaikan Menko Muhadjir, yakni pentingnya aspek koordinasi dan dukungan seluruh pihak, kerja keras sekaligus kerja sama, khususnya sekolah/universitas tempat di mana pendidikan vokasi berlangsung, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil serta pihak swasta,” tandas Dian. (*)
Suasana Arus Mudik di Bandara Hang Nadim Batam. Foto: Azis Maulana
batampos – Bandara Hang Nadim terus meningkatkan konektivitasnya. Saat ini, Bandara Hang Nadim telah melayani 20 rute domestik, dengan rerata penerbangan seharinya 86 flight.
Sementara itu, penumpang yang datang dan berangkat dari Hang Nadim, berkisar 12 ribuan orang per harinya.
“Kami rencanakan buka empat rute lagi,” kata Direktur BIB Batam, Pikri Kurniansyah.
Ia mengatakan, empat rute baru yang direncanakan itu adalah Batam ke Balikpapan, Batam ke Denpasar (Bali), Batam ke Manado dan Batam ke Bengkulu.
Pikri mengatakan, beberapa rute itu ada yang merupakan rute lama, yang kembali dijajaki Bandara Hang Nadim. Ia berharap, rute ini dapat meningkatkan konektivitas Bandara Hang Nadim.
Rute-rute ini, dapat meningkatkan jumlah kunjungan ke Batam. Sehingga, dapat mendongkrak sektor pariwisata.
Salah satu rute yang nantinya dapat meningkatkan pariwisata yakni Batam ke Bali. Pikri mengatakan, jika rute ini terealisasi, wisman dari Singapura ke Bali, bisa melalui Batam.
“Batam jadi terkoneksi dengan Bali. Turis Bali, juga bisa ke Batam,” ujarnya.
Nantinya, selain rute domestik. BIB juga terus berupaya menambah rute untuk jalur internasional.
Saat ditanya animo penumpang saat ini, Pikri mengatakan, saat ini sudah mulai membaik. Hal itu terlihat dari data penumpang yang lalu lalang di Bandara Hang Nadim. (*)
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Utut Adianto (kanan) bersama anggota Fraksi PDI-P Effendi Simbolon memberi salam usai menyampaikan keterangan pers di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/22). Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan, seperti ormas. Maksud Effendi, TNI terlihat seperti gerombolan, seperti ormas, jika tidak patuh pada perintah atasan. (HENDRA EKA/JAWA POS)
batampos – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, DPP Bidang Kehormatan akan segera memanggil anggotanya Effendi Simbolon untuk diklarifikasi terkait pernyataan di acara keluarga besar Simbolon, yang mendukung Prabowo Subianto. Hasto menegaskan, semua kader PDIP harus satu arah mendukung bakal calon presiden (capres) dari PDIP yakni Ganjar Pranowo.
“Seluruh kader PDI Perjuangan, setelah 21 April ketika keputusan sudah diambil oleh Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarnoputri, semua harus satu arah, mendukung Pak Ganjar Pranowo,” kata Hasto di Rumah Aspirasi Relawan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7).
Hasto menekankan, kedispilinan partai adalah hal yang mutlak. Sehingga, jika ada kader yang tak sesuai arah partai maka akan berhadapan dengan bidang kehormatan partai.
“Bagi yang tidak memberikan dukungan, Dewan Kehormatan langsung secara otomatik, secara sistemik menjalankan tugasnya sehingga kedisiplinan partai ini sesuatu yang sifatnya mutlak. Karena PDI Perjuangan adalah partai ideologi berdasarkan Pancasila dan keputusan sudah diambil sehingga seluruhnya wajib,” tegasnya.
Karena itu, politikus asal Jogjakarta tersebut memastikan, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun akan mengklarifikasi Effendi Simbolon terkait pernyataannya dalam Rakernas Marga Simbolon di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/7).
“Karena itulah Pak Komarudin Watubun selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan juga akan melakukan klarifikasi, karena kami ini kan Partai Demokrasi Indonesia sehingga semuanya akan dilakukan klarifikasi partai agar disiplin partai ditegakkan,” ucap Hasto.
Proses klarifikasi itu akan dilakukan secepatnya. Sementara soal apakah Effendi akan menjadi kader partai lain, Hasto menyerahkan proses klarifikasi tersebut.
“Nanti kan yang penting kita lakukan klarifikasi terlebih dahulu nanti Badan Kehormatan sesuai dengan AD/ART partai akan memgusulkan pengambilan keputusan dari DPP partai,” pungkasnya. (*)
Ditlantas Polda Kepri, Dinas Pendidikan Kepri, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri, menandatangani perjanjian kerja sama terkait integrasi Pelajaran Lalu Lintas, Jumat (7/7). F.Ditlantas Polda Kepri
batampos – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kepri, bersama Dinas Pendidikan, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri, melakukan perjanjian kerja sama terkait integrasi Pelajaran Lalu Lintas yang akan menjadi kurikulum di setiap tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kepulauan Riau, Jumat (7/7).
“Ini merupakan diseminasi pengintegrasian pendidikan lalu lintas ke dalam salah satu mata pelajaran yang telah ada, yaitu kedalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn),” kata Dirlantas Polda Kepri, Kombes Pol Tri Yulianto, Sabtu (8/7).
Menurutnya, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan hukum sejak dini dalam berlalu lintas.
“Guna menurunkan pelanggaran lalu lintas dan menurunkan jumlah kejadian serta fatalitas korban kecelakaan lalu lintas untuk pelajar,” kata Tri.
Berdasarkan data Ditlantas Polda Kepri, angka kecelakaan di wilayah Kepulauan Riau tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Khususnya kecelakaan kendaraan bermotor yang melibatkan kalangan pelajar.
“Penyebabnya tinggi karena kurangnya pemahaman terkait dengan cara berkendara yang aman dan benar,” kata dia.
Ia mengatakan, seharusnya di tingkat pelajar belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor sampai pada umur 17 tahun dan setelah lulus dari uji kompetensi dengan memperoleh Surat Ijin Mengemudi (SIM) berdasarkan Pasal 81 UU No. 22 Tahun 2009 tentang UULAJ pada ayat 2 berbunyi syarat usia ditentukan paling rendah berumur 17 Tahun untuk Surat Izin Mengemudi (SIM) A, C dan D.
“Sesuai data Ditlantas Polda Kepri tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa anak usia remaja khususnya pelajar yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas masih relatif tinggi yaitu sebesar 24,77 persen,” kata dia.
Menurutnya, peningkatan angka kecelakaan yang melibatkan pelajar dikarenakan usia sekolah belum mampu memahami dan melaksanakan kegiatan berlalu lintas yang berkeselamatan.
“Ini cukup disayangkan, karena kalangan pelajar merupakan generasi penerus yang akan menjadi ujung tombak pembangunan di masa mendatang yang wajib dijaga agar tidak menjadi korban sia-sia di jalan raya,” kata dia.
Tri menjelaskan, Pendidikan Lalu Lintas yang akan mereka terapkan bertujuan agar siswa atau kalangan pelajar memiliki etika berlalu lintas di jalan. Serta dalam mengendarai kendaraan tidak ugal ugalan, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan yang terjadi di jalan raya.
Pihaknya sepakat, setelah ditandatangani perjanjian kerja sama tersebut, mereka akan secepatnya melakukan sosialiasi ke wilayah kabupaten/kota di Kepri.
“Setelah itu implementasi pengintegrasian pendidikan lalu lintas ke dalam mata pelajaran PPKn dapat segera diwujudkan dan akan segera kami laksanakan penerapannya,” kata dia. (*)
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. (ANTARA/HO-Puspenkum Kejaksaan Agung)
batampos – Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan untuk memanggil Maqdir Ismail, penasihat hukum terdakwa Irwan Hermawan, Senin (10/7). Dia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Komunikasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Saat diwawancarai Jawa Pos (jaringan batampos.co.id) Sabtu (8/7), Maqdir menyampaikan kesediaannya untuk datang memenuhi panggilan Kejagung. Dia memastikan telah menerima surat panggilan dari Kejagung pada Jumat (7/7) sore.
”Saya pasti akan lihat dulu surat panggilannya dan saya dipanggil dalam kapasitas sebagai apa,” terang dia. Setelah mengetahui akan diperiksa sebagai saksi, dia memastikan akan hadir di Kejagung.
Namun, Maqdir tidak akan menyampaikan keterangan kepada penyidik JAM Pidsus Kejagung sesuai jadwal yang sudah dibuat. ”Senin (besok, Red) saya akan menyampaikan permohonan pengunduran waktu,” ungkap dia. Maqdir belum menyebut alasan permohonan penundaan jadwal pemeriksaan tersebut. Dia hanya menyampaikan akan memberikan keterangan kepada penyidik pada 13 Juli mendatang. ”Semula diminta Senin, saya akan minta ditunda Kamis,” tambahnya.
Tidak hanya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, Maqdir juga diminta Kejagung membawa uang Rp 27 miliar untuk dikembalikan kepada negara. Sebagaimana telah disampaikan Maqdir seusai sidang perdana terdakwa Irwan Hermawan, pihaknya mengklaim telah menerima pengembalian uang puluhan miliar tersebut dari pihak swasta. Uang itulah yang diminta Kejagung untuk dikembalikan. ”Rencananya begitu (akan membawa uang Rp 27 miliar),” imbuhnya.
Sejak menerima uang tersebut, Maqdir mengaku ingin secepatnya menyerahkan kepada Kejagung. Untuk itu, pihaknya mencari waktu yang tepat. Pemeriksaan dirinya oleh penyidik JAM Pidsus Kejagung dinilai sebagai momen yang pas. Merujuk berita acara pemeriksaan (BAP) Irwan, uang Rp 27 miliar sempat diberikan mantan komisaris PT Solitechmedia Synergy kepada seseorang yang disebut sebagai Z.
Dalam BAP tersebut, Irwan mengaku menerima uang Rp 119 miliar terkait proyek infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo. Perinciannya, uang Rp 28 miliar dari PT SGI, Rp 26 miliar dari PT JIG, Rp 28 miliar dari PT WYA, dan Rp 37 miliar dari JS. Uang tersebut kemudian disalurkan Irwan kepada beberapa pihak. Yakni, penyerahan Rp 6,2 miliar kepada pihak Bakti Kominfo. Terdiri atas PPK Proyek Bakti bernama Elvano Rp 1,5 miliar; Latifah Hanum Rp 1,7 miliar; dan Anang Latif Rp 3 miliar.
Tidak sampai di situ, di BAP tersebut Irwan mengaku menyerahkan Rp 6 miliar kepada pengacara seseorang yang dia sebut X bernama Setio, Rp 52,5 miliar kepada X, Rp 10 miliar kepada staf Kemenkominfo melalui Windi Purnama, Rp 800 juta kepada pihak Bakti Kominfo melalui Windi Purnama, serta Rp 45 miliar kepada Galumbang Menak Simanjuntak. Dari Galumbang, uang tersebut diserahkan kepada X Rp 1,5 miliar, Y Rp 10 miliar, EH Rp 15 miliar, dan Z Rp 27 miliar.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, pemanggilan dan pemeriksaan Maqdir penting untuk menegaskan informasi yang kini beredar di masyarakat. ”Terutama terkait dengan statemen dari pengacara atau lawyer terdakwa IH, yaitu Bapak Maqdir Ismail,” ungkap dia kepada awak media di Jakarta. Setelah sidang perdana Irwan pada Selasa lalu, Maqdir sempat menyampaikan ada pengembalian dana Rp 27 miliar.
Duit sebanyak itu dikembalikan kepada pihak Irwan melalui tim penasihat hukumnya dalam pecahan mata uang asing. Ketut mengungkapkan, penyidik JAM Pidsus Kejagung menilai informasi itu penting untuk diklarifikasi. ”Agar tidak berkembang semakin jauh. Mohon kiranya Bapak Maqdir Ismail dengan kerelaannya mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyampaikan atau mengembalikan jika memang ada pengembalian uang,” ujarnya.
Berdasar informasi yang diterima Kejagung, uang tersebut diterima Maqdir dari pihak swasta. Meski demikian, sampai saat ini belum diketahui pasti identitas pihak swasta yang mengembalikan uang itu lewat Maqdir. Untuk itu, Kejagung akan meminta penjelasan dari Maqdir secara langsung. ”Sesuai dengan surat panggilan saksi dari tim penyidik, Maqdir Ismail akan diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik pada Senin, 10 Juli 2023 pukul 09.00,” beber dia.
Pemeriksaan akan dilakukan di kantor JAM Pidsus Kejagung, Gedung Bundar, Jakarta Selatan. Tidak hanya memanggil Maqdir untuk diperiksa, tim penyidik juga meminta Maqdir membawa serta uang Rp 27 miliar sebagaimana pernyataan yang sudah dia sampaikan kepada media massa. ”Untuk membuat terang perkara yang saat ini sedang dalam proses penyidikan dan bergulir di persidangan terkait dengan aliran dana,” jelasnya. (*)
Pengurus PDS PatKlin Cabang Batam-Kepri, Riau dan Jambi periode 2022-2025 berfoto usai pengukuhan dan pelantikan di Swisbell Hotel Harbour Bay, Sabtu (8/7). F.Azis Maulana
batampos – PDS Patklin Pusat melaksakanan pengukuhan dan pelantikan pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKlin) Cabang Batam-Kepri, Riau, dan Jambi periode 2022-2025 di Swisbell Hotel Harbour Bay, Sabtu (8/7).
Ketua panitia pengukuhan dan pelantikan dr Hilmiyah, A.R Sp.PK, menyampaikan sebanyak 85 pengurus dilantik dari tiga cabang PDS Patklin ini. Adapun Ketua PDS Patklin Batam-Kepri, dr Trisunu Ruruh Wibowo SpPK dikukuhkan pengurus pusat PDS Patklin Dr dr Teguh Triyono, M Kes. SpPK (K).
Sementara pengurus PDS Patklin Batam-Kepri dilantik Ketua IDI Wilayah Kepri dr Rusdani, MKK.
“Pengukuhan dan pelantikan terdiri dari PDS Patklin Cabang Batam-Kepri 23 orang, Cabang Jambi ada 21 orang, Cabang Riau 41 orang dan peserta seminar ilmiah online 83 orang. Jadi kepengurusan ini terbentuk dalam 3 tahun kedepan,” ujarnya.
Selain pengukuhan pengurus, juga disertakan seminar ilmiah dengan tema Role Of Clinical Pathology in Blood Transfusion and Hematology Examination in Malignancy.
Lanjutnya, tema seminar dipilih dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan pemahaman serta keahlian bagi para dokter, residen, dokter spesialis Patologi Klinik dalam bidang hematologi bank darah dan transfusi.
“Dengan mengangkat tema ini tentunya bertujuan agar meningkatkan kemampuan dan pemahaman para peserta dan kepengurusan PDS Patklin periode 2023-2025,” ujarnya.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kepri, dan Batam, Ketua IDI Kepri, dan Batam, Kepala BTKL PP Batam, KKP Kelas 1 Batam, DPW Patelki Kepri dan Batam, Direktur Rumah Sakit Wilayah Kepri, serta perhimpunan profesi di Kepri. (*)
“Sebanyak 6 atlet Kepri yang diturunkan dalam ajang itu masing-masing di lima nomor dari 12 nomor yang dipertandingkan,” kata Penaggung jawab Komandan Lanud Kolonel Nav Arief Budiman, S.T., RHF Tanjung Pinang. Pordirga Aermodeling FASI,
