batampos – Sejumlah masyarakat mempertanyakan alasan kenaikan pass pelabuhan internasional oleh Badan Pengusahaan BP Batam. Bahkan, masyarakat menolak rencana kenaikan tersebut, apalagi jumlah kenaikan cukup signifikan dari Rp 65 ribu menjadi Rp 100 ribu.
Andi, warga Batam Center misalnya yang kerap berpegiaan ke Singapura karena ada keluarga, mempertanyakan alasan kenaikan pass pelabuhan Internasional. Sebab, hal itu dipastikan cukup memberatkan.
“Naiknya karena apa? Sempat dengar karena menyesuaikan dengan pass di Singapura yang naik, ini kan tak masuk akal. Singapura dan Batam itu beda, dari mata uang saja sudah jelas beda,” jelas Andi.
Dikatakan Andi, jika hanya karena penyesuaian tarif dengan Singapura, ia jelas sangat menolak. Namun apabila, kenaikan disertai dengan perubahaan dan perbaikan layanan yang lebih cepat dan efesien, hal itu tentu ia dukung.
“Kalau baik-baik gitu saja tanpa ada perubahaan jelas saya menolak. Apalagi kenaikan lumayan besar, bukan ribuan. Pikirkan juga bagi masyarakat Indonesia, yang nilai uangnya jauh dibawah Singapura,” ungkap Andi.
Hal senada juga diungkapkan Anggi yang kerap berpegiaan ke Negeri Singa bersama keluarga bahkan rekan kerjanya. Ia dengan tegas menolak kenaikan pass pelabuhan.
“Dari tiket saja sudah tinggi, beli PP itu Rp 730 ribu, kalau naik lagi jadi berapa. Yang pasti menolak lah,” ungkap Anggi.
Dikatakan Anggi, kenaikan tarif pass haruslah sesuai dengan apa yang didapat oleh penumpang. Jangan hanya naik, namun tak ada perubahaan apa-apa.
“Ya kalau naik, karena alasan apa, apakah ada perubahaan untuk pelayanan dan lainnya, jangan hanya naik gitu aja,” sebutnya.
Masih kata Anggi, sebelum ada kenaikan juga harus ada sosialisasi. Dengan sosialisasi masyarakat bisa mengetahui terkait kenaikan tersebut.
“Jangan ujug-ujug naik, masyarakat kaget dong. Harus ada sosialisasi, jadi tahu seperti apa respon masyarakat,” sebut Anggi.
Sementara, General Manager Operasional Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Nika Astaga mengatakan sampai kemarin (Senin, 26/6), tarif pass pelabuhan Internasional masih sama. Belum ada kenaikan sama sekali.
“Belum ada kenaikan, masih sama. Para operator menjual tiket include dengan pass, ” jelas Nika.
Disinggung, agenda rapat yang sudah digelar BP Batam bersama pengelola dan operator kapal, Nika membenarkan. Namun dirapat itu hanya membahas soal rencana kenaikan.
“Intinya di rapat itu, ada pembahasan rencana kenaikan, bukan sudah naik,” tegas Nika.
Masih kata Nika, hingga Senin (26/6) pihaknya maupun agen kapal di Pelabuhan Feri Internasional belum menerima surat pemberitahuaan kenaikan.
“Kalau ada kenaikan, pasti sudah ada surat pemberitahuaan. Dan kami belum Terima surat itu,” imbuh Nika. (*)
batampos – Seorang mahasiswi asal Pandeglang, Banten dikabarkan menjadi korban pemerkosaan dan revenge porn dari seseorang berinisial AHM. Korban juga diduga mendapat tekanan karena membawa kasus ini ke jalur hukum.
Informasi ini disampaikan oleh Iman Zanatul Haeri melalui akun Twitter @zanatul_91. Dalam unggahannya, dia mengaku sebagai kakak dari korban yang mengalami revenge porn.
“Adik saya diperkosa. Pelaku memaksa menjadi pacar dengan ancaman video atau revenge porn. Selama 3 tahun ia bertahan penuh siksaan,” kata Iman.
“Persidangan dipersulit, kuasa hukum dan keluarga saya (korban) diusir pengadilan. Melapor ke posko PPA Kejaksaan, malah diintimidasi,” tambahnya.
Iman menceritakan, kasus ini terungkap saat salah seorang kakak dari korban mendapat pesan dari orang tidak dikenal. Pesan itu berisi video asusila adiknya yang diduga direkam tanpa sepengetahuan.
Setelah dikonfirmasi oleh keluarga, korban mengakui perbuatannya. Korban mengaku tersiksa selama 3 tahun terakhir mendapat kekerasan dari pelaku.
Keluarga akhirnya sepakat melaporkan kasus ini kepada kepolisian. Setelah proses penyidikan pelaku ditahan dan kini sudah masuk proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Masalah tak selesai di situ, pelaku yang disebut-sebut anak dari mantan pejabat di Pemkab Pandeglang itu disebut oleh keluarga korban menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi proses hukum. Kejanggalan sudah terlihat sejak persidangan pertama yang jadwalnya tidak pernah disampaikan kepada pihak korban.
Keluarga korban baru mengetahui adanya persidangan saat korban diminta untuk hadir di persidangan sebagai saksi. Namun, keluarga merasa diintimidasi karena ditolak masuk ruang sidang dengan dalih tidak relevan. Sedangkan keluarga pelaku dengan leluasa masuk ke dalam ruangan.
Tidak sampai di situ, keluarga korban juga mengaku mendapat intimidasi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus ini. Seolah ada dorongan agar kasus ini bisa berakhir damai karena antara korban dan pelaku hanya persoalan pacaran.
Keluarga korban mengadukan ini ke bagian perlindungan perempuan Kejaksaan Negeri Pandeglang dengan maksud meminta pendampingan dan perlindungan. Namun, ternyata sia-sia. Bahkan diduga pihak Kejari melakukan intervensi kepada keluarga korban.
Penelusuran di lapangan, kasus ini teregister di Pengadilan Negeri Pandeglang dengan Nomor Perkara 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl teregister pada 10 Mei 2023. Adapun JPU yang menangani perkara ini yakni Nanindya Nataningrum, Mario Nicolas, Nia Yuniawati, Teuku Syahroni, dan Adyantana Meru Herlambang. Hari ini rencananya sidang akan digelar dengan agenda pembacaan tuntutan kepada terdakwa. (*)
Johnny G Plate saat menjalani sidang di PN Tipikor Jakarta, Selasa (27/6) (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
batampos – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate disebut menerima aliran uang senilai Rp 17.848.308.000,00 atau Rp 17,84 miliar dari kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu terdakwa Johnny G Plate sebesar Rp 17.848.308.000,00,” kata jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/6).
Johnny diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Direktur Utama BAKTI dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Anang Achmad Latif; Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI) Yohan Suryanto; Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan.
Kemudian Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia; Mukti Ali, Account Director PT Huawei Tech Investment; Windi Purnama, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera; dan Muhammad Yusrizki Muliawan, Direktur PT Basis Utama Prima. Mereka didakwa merugikan keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun.
“Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Rp 8.032.084.133.795,51,” ucap Jaksa.
Sementara itu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Anang Achmad Latif diduga menerima Rp 5 miliar, Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI) Yohan Suryanto menerima Rp 453.608.400, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan menerima Rp 119 miliar, Windi menerima Rp500 juta, Yusrizki menerima Rp50 miliar dan USD 2,5 juta.
Jaksa mengatakan para terdakwa juga diduga memperkaya sejumlah korporasi. Yakni Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 sebesar Rp2.940.870.824.490 (Rp2,9 triliun).
Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar Rp1.584.914.620.955 (Rp1,5 triliun) dan Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 sebesar Rp3.504.518.715.600 (Rp3,5 triliun).
Menurut Jaksa, proyek BTS dikerjakan tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS. Bahkan, tidak ada juga kajian dokumen rencana bisnis strategis (RBS) Kemkominfo maupun Bakti serta rencana bisnis anggaran (RBA).
Johnny didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)
Kegiatan rembuk nelayan yang dilaksanakan di Hotel Marjoli, Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Senin (26/6/2023). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan mengungkap banyak kejadian nelayan diamankan pihak keamanan Malaysia ketika melaut karena masalah teritorial laut.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua KNTI Bintan, Syukur Harianto dalam kegiatan rembuk nelayan di Hotel Marjoli, Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Senin (26/6/2023).
Dia mengatakan, baru-baru ini 7 orang nelayan asal Mantang, Bintan diamankan pihak keamanan Malaysia.
Dalam kasus ini, pihaknya telah melakukan upaya persuasif yang akhirnya 3 orang nelayan berhasil dipulangkan.
Terkait masalah ini, dia meminta perhatian dari pemerintah. Soalnya, kejadian nelayan yang diamankan pihak keamanan Malaysia karena masalah teritorial laut bukan disengaja.
Masih menurut dia, kejadian ini dikarenakan beberapa hal diantaranya mesin sampan nelayan yang rusak hingga hanyut ke perairan Malaysia.
Selain masalah keamanan nelayan ketika melaut, dia juga mengungkapkan, masalah pencemaran limbah minyak hitam yang kerap terjadi setiap tahun di laut Bintan.
Menurut dia, pencemaran limbah minyak hitam telah merugikan nelayan yang ada di Bintan.
Dia berharap, masalah pencemaran limbah minyak hitam dapat ditangani secara tuntas. (*)
Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan bakal capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di sela-sela menunaikan ibadah haji (istimewa)
batampos – Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan bakal capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Kedua sosok bakal capres itu bertemu di sela-sela menunaikan ibadah haji di Mekkah, Arab Saudi.
Dalam foto yang beredar, Anies tampak ditemani sang istri Fery Farhati. Sementara Ganjar juga tampak ditemani istrinya Siti Atiqoh.
Selain itu, terlihat juga Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di tengah pertemuan Anies dan Ganjar.
Kedua bakal capres itu memang tengah melakukan ibadah haji. Anies berangkat ke Arab Saudi pada Kamis (22/6). Mantan Gubernur Jawa Barat itu sempat diantar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Bandara Soekarno-Hatta.
“Melepas mas @AniesBaswedan untuk Ibadah Haji ke Tanah Suci sore ini. Semoga Mas Anies & keluarga diberikan kesehatan, keselamatan di perjalanan, juga kelancaran dalam ibadah,” kata AHY dalam cuitan pada akun media sosial Twitter, Kamis (22/6).
AHY mendoakan agar perjalan ibadah haji Anies Baswedan diberikan kesehatan dan keselamatan. Bahkan, ia juga mengharapkan Anies menjadi haji mabrur.
“Semoga menjadi haji yang mabrur, membawa perubahan dan perbaikan bagi Indonesia,” ucap AHY.
Sementara Ganjar berangkat menunaikan ibadah haji pada Minggu (25/6). Ganjar menunaikan ibadah haji bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
“Ibadah haji adalah rukun Islam. Karena itu, siapapun yang mengaku muslim, dan mampu melaksanakan ibadah haji, maka terikat kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Demikian halnya Pak Ganjar Pranowo, serta Mbak Puan sekeluarga,” ucap Ketua DPP PDIP Said Abdullah, Minggu (25/6).
Said menyampaikan, Ganjar Pranowo dan Puan Maharani memohon doa agar mampu menjadi haji yang mambrur. Serta mendapatkan ridha dari Allah SWT dan mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa.
“Sebab sebagai hamba kita semua memang tempatnya kumpulan salah dan khilaf,” ucap Said.
Menurut Said, dari ibadah haji itu Ganjar dan Puan sekeluarga ingin memperkuat ruh spiritual, sebagai bagian penting setiap umat Islam.
“Mohon doanya, kami dan seluruh warga Indonesia yang sekarang ibadah haji, dalam melaksanakan hajin dengan khusu dan diberikan kesehatan, dan keselamatan, dan kembali ke tanah air dengan jiwa yang lebih baik,” pungkas Said. (*)
Ilustrasi. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah memadamkan api kebakaran hutan dan lahan pada Kamis (25/5). (BPBD Kalsel/Antara)
batampos – Angka deforestasi Indonesia rata-rata terus mengalami penurunan setiap tahun. Pada 2022, deforestasi Indonesia tercatat turun sebesar 8,4 persen dibandingkan hasil pemantauan tahun 2021. Deforestasi Indonesia pada 2022 adalah sebesar 104 ribu ha. Sementara, deforestasi Indonesia pada 2021 sebesar 113,5 ribu ha.
“Jika dilihat tren deforestasi berdasarkan data sebelumnya maka pada 2022 penurunan hutan Indonesia relatif rendah dan cenderung stabil,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK Ruandha A. Sugardiman kemarin (26/6).
Terjadinya penurunan angka deforestasi tersebut, dikatakan Ruandha, juga menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dikatakan berhasil. Saat ini, kondisi penutupan lahan dan hutan Indonesia bersifat dinamis seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan, dan kegiatan lainnya.
“Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu. Di antaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan, dan kebakaran hutan maupun kegiatan rehabilitasi hutan,” ujarnya.
Untuk mengetahui keberadaan dan luas tutupan lahan baik berhutan maupun tidak berhutan, lanjut Ruandha, pihaknya melakukan pemantauan hutan dan deforestasi setiap tahun. Di mana, pemantauan tersebut dilakukan pada seluruh daratan Indonesia seluas 187 juta hektar. Baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
“Hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 96,0 juta ha atau 51,2 persen dari total daratan. Di mana, 92,0 persen dari total luas berhutan atau 88,3 juta ha berada di dalam kawasan hutan,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Ditjen PKTL Belinda A. Margono menjelaskan, angka deforestasi Indonesia tahun 2022 sebesar 104 ribu ha berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 119,4 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 15,4 ribu ha. “Sebagai pembanding, deforestasi Indonesia tahun 2021 adalah sebesar 113,5 ribu ha yang berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 139,1 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 25,6 ribu ha,” jelasnya. (*)
Reporter: JP Group
Grafis deforestasi Indonesia 2022 :
– Angka deforestasi Indonesia 2022 turun 8,4 persen menjadi 104 ribu ha dari tahun 2021
– Luas deforestasi di kelas hutan sekunder 105,2 ribu ha
– Luas deforestasi di kelas hutan primier 11,2 ribu ha
batampos – Kondisi cuaca pagi hari turun hujan disertai angin diwilayah kota Tanjung Balai Karimun, sekitar pukul 09.00 WIB lebih terjadi bencana alam di jalan Teuku Umuar satu pohon yang sudah lapuk tumbang mengenai garasi mobil rumah warga RT 01/RW 03 kelurahan Tanjung Balai Kota. Pemilik garasi mobil Dayat mengatakan, sekitar pukul 09.00 WIB dirinya diberitahu oleh keluarga bahwa garasi mobil tertimpa pohon.
Foto: TRI HARYONO/BATAMPOS
“Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Cuman, satu unit mini bus warna hitam yang langsung tertimpa pohon. Begitu juga atap garasi rusak berat,” terangnya, Selasa (27/6).
Didalam garasi tersebut, selain satu unit kendaraan roda empat ada dua motor dan dua sepeda yang berhasil diselamatkan. Sehingga, hanya satu unit mini bus yang terkena pohon tumbang tersebut.
“Kerugian materian hanya mobil saja. Kaca depan, kaca spion yang pecah. Selebihnya tidak ada dan langsung kita bersihkan, agar tidak terganggu lalulintas jalan raya,” ucapnya.
Terpisah Lurah Tanjung Balai Kota Erwarisyahwaluddin menuturkan, bahwa pihaknya telah melaporkan bencana alam yang terjadi Selasa pagi. Agar, segera diantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Kami sudah lapor pihak PLN, agar segera dilakukan pemadaman sementara di sekitar lokasi tersebut. Kemudian, sudah lapor ke Dinas Lingkungan Hidup Karimun terhadap pohon yang tumbang. Sebab, pohon tersebut sudah lama mati dan lapuk,” ucapnya.(*)
Kelompok Wanita Tani (KWT) Srikandi Sukses Tebing saat menjual hasil tani dalam bazar pangan f,TRI
batampos– Bupati Karimun Aunur Rafiq secara simbolis menyerahkan penyaluran cadangan beras Pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023 dari Badan Pangan Nasional (Bapenas) yang meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 342 titik untuk 301 kabupaten/kota se Indonesia, Senin (26/6).
” Selain penyalurahn cadangan beras dari Pemerintah pusat kepada masyarakat. Juga digelar GPM dengan berbagai macam kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari harga di pasar. Dalam rangka menyambut hari besar keagamaan yaitu hari raya Idul Adha 1444 H yang tidak lama lagi akan kita laksanakan,” terang Rafiq.
Dalam penyaluran bantuan pangan tahap ketiga ini berupa beras 10 kilogram kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang nantinya akan didistribusikan oleh pihak kantor Pos.
” Untuk kabupaten Karimun, tahap ke-3 ini penerima bantuan pangan ada 12.157 KPM. Dan, tahap pertama serta kedua telah berjalan lancar,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Karimun Sukriyanto Jaya Putra, mengatakan, selain kegiatan dilaunching oleh Kepala Badan Pangan Nasional bersama Menko Perekonomian, Mendagri, Mendag, Menkeu dan Gubernur BI. PIhaknya jua melaksanakan, bazar pangan dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha 1444 H.
” Alhamdulillah, masyarakat bisa memanfaatkan bazar pangan ini yang dibawah harga pasar. Dan, kita libatkan kelompok tani wanita yang menjual hasil taninya,” terangnya.
Selain itu pihaknya juga, melibatkan distributor maupun pedagang ambil bagian dalam menjual barang-barang seperti beras, gula, minyak goreng, sayuran, cabai, bawang, telur, hingga daging.
” Lumayanlah bazar pangan. Insyallah, nanti akan kita laksanakan bazar pangan di pulau Kundur,” ucapnya.
Terpisah, Evi anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Srikandi Sukses Tebing merasa senang dengan digelarnya bazar pangan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Karimun. Sehingga, hasil tani bisa dijual langsung kepada masyarakat. Selain penjualan hasil tani ke pasar maupun diwarung-warung.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Nurul Fitriana/JawaPos.com)
batampos – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Mei 2023 masih mencatat surplus. Berdasar catatan, kinerja APBN terus mencetak surplus sejak awal tahun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, surplus APBN per Mei 2023 mencapai Rp 204,3 triliun atau 0,97 persen terhadap PDB. Surplus itu berasal dari pendapatan negara Rp 1.209,3 triliun yang lebih besar dibandingkan belanja negara yang sebesar Rp 1.005 triliun.
‘’APBN Indonesia dalam pelaksanaan sampai dengan bulan ke-lima menunjukkan sesuatu yang positif meskipun lingkungan global masih berat dan bahkan berisiko,’’ ujar Ani di Jakarta, kemarin (26/6).
Bendahara Negara melanjutkan, surplus APBN Mei 2023 itu lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2022. Kala itu, APBN mengalami surplus Rp 132 triliun atau 0,67 persen terhadap PDB.
Dari sisi pendapatan negara, jumlah Rp 1.209,3 triliun itu tercatat sebesar 49,1 persen dari target APBN tahun ini. Pendapatan negara masih ditopang oleh penerimaan pajak.
Sejauh ini, Ani menyebut penerimaan pajak masih tumbuh positif meskipun melambat. ‘’Penerimaan pajak Rp 830,29 triliun itu artinya 48,33 persen dari target sudah dikumpulkan sampai akhir Mei,’’ imbuh dia.
Penerimaan pajak Januari-Mei 2023 masih tumbuh positif double digit. Hal itu terutama didukung membaiknya kegiatan ekonomi pada triwulan I 2023. APBN mencatat penerimaan pajak Januari-Mei 2023 masih tumbuh double digit yakni 17,7 persen.
Meski begitu, pertumbuhan itu masih jauh jika dibandingkan periode Januari-Mei 2022 dimana penerimaan pajak melonjak tumbuh 53,5 persen. Hal itu dipicu kenaikan harga komoditas yang luar biasa di 2022. ‘’Tahun lalu pertumbuhannya sudah sangat tinggi,’’ tambah dia.
Ani melanjutkan, ke depannya, penerimaan pajak akan termoderasi karena adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang tidak berulang. ‘’Pada saat yang sama, penerimaan pajak juga akan mengikuti fluktuasi konsumsi, belanja pemerintah, impor, dan harga komoditas,’’ jelas dia.
Dari sisi belanja negara, sampai dengan akhir Mei, belanja negara terealisasi sebesar Rp 1.005 triliun atau 32,8 persen dari pagu. Komponen belanja negara ini terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 714,6 triliun atau 31,8 persen dari pagu.
Realisasi ini ditopang oleh belanja K/L sebesar R p326,2 triliun dan belanja non-KL sebesar Rp 388,4 triliun. Belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran BOS, PIP, penyaluran PKH dan Kartu Sembako, penyaluran bantuan iuran bagi peserta PBI, bantuan bencana, dan pembangunan infrastruktur. Sementara belanja non-KL utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran kompensasi energi, dan penyaluran subsidi.
‘’Belanja pemerintah pusat, walaupun ini namanya pemerintah pusat, namun sebetulnya langsung dinikmati masyarakat. Kita lihat Rp 326,2 triliun, belanja yang tadi telah dibelanjakan dari Rp 714 triliun ini langsung dinikmati oleh masyarakat. Jadi dalam hal ini 51,2 persen lebih dari separuh belanja pemerintah pusat itu sebetulnya adalah belanja yang langsung dinikmati masyarakat. Masyarakat ini, terutama masyarakat miskin,’’ jelas Menkeu.
Jokowi Geram APBN untuk Rapat-rapat dan Perdin
Pada kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo menyoroti penggunaan APBN maupun APBD yang banyak digunakan untuk ongkos-ongkos birokrasi seperti rapat maupun perjalanan dinas.
Jokowi kembali menekankan bahwa APBN harus dibelanjakan untuk pengembangan yang berdampak langsung pada masyarakat. Tidak hanya rapat-rapat dan urusan birokrasi lainnya. ‘’Setiap rupiah uang rakyat harus dikembalikan betul kepada rakyat. Membiayai yang dirasakan rakyat, bukan proses,’’ ucapnya.
Jokowi melihat fenomena seperti ini terjadi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dia mencontohkan kegiatan penyuluhan pertanian di sebuah provinsi. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pertanian di kabupaten. Anggarannya Rp 1 miliar tapi Rp 734 juta digunakan untuk honor dan perjalanan dinas. “Bayangkan berapa? Tidak ada 20 persen dipakai untuk betul-betul pengembangan,” kata Jokowi.
Jokowi menyebut kejadian itu tidak satu dua saja. Namun sudah ribuan agenda yang sudah dilakukan dengan skema demikian.
Untuk itu, Kepala Negara mendorong agar penggunaan anggaran belanja negara berfokus pada program unggulan pemerintah seperti penanganan kekerdilan atau stunting, pengentasan kemiskinan, maupun program-program lainnya. Selain itu, anggaran belanja negara juga dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri. “Agar UMKM bisa naik kelas,” ujar Presiden.
Jokowi minta agar kualitas belanja APBN maupun APBD harus dikawal sejak Perencanaan. Kegiatannya harus terus dimonitor dan dievaluasi apakah tepat sasaran atau tidak. Dia minta agar pembiayaan untuk birokrasi tidak lebih dari 25 persen. “Fokus pada program unggulan, tidak usah juga banyak program,” katanya
Tukin PNS Naik
Pemerintah juga memastikan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) PNS di sejumlah kementerian tahun ini. Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata memastikan ada tiga kementerian/lembaga (K/L) yang tukinnya naik. Yakni Kementerian PPN/Bappenas, BPKP, dan Kementerian PAN-RB.
‘’Tahun ini Pak Presiden memberikan apresiasi kepada para pegawai di PPN, BPKP, dan KemenPAN-RB arena upaya mereka terus melakukan reformasi birokrasi di kementerian masing-masing,’’ ujarnya pada kesempatan yang sama.
Isa menjelaskan, alokasi anggaran kenaikan tukin PNS tahun ini bisa tercukupi dari anggaran yang sudah disediakan di masing-masing K/L melalui optimalisasi anggaran. Dengan begitu, tidak ada penambahan anggaran.
Sementara untuk tahun-tahun berikutnya, akan tercantum dalam perhitungan belanja pegawai sehingga akan ada sedikit kenaikan di masing-masing K/L. ‘’Biasanya kita akan mendorong mereka menggunakan optimalisasi belanja yang ada, baru ada penyesuaian di anggaran tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran di APBN,’’ tuturnya.
Lantas, bagaimana dengan tukin K/L lainnya? Isa menyebut, ada kemungkinan pemerintah menaikkan tukin PNS di K/L lain. Tetapi hal itu masih dalam penilaian yang dikoordinasikan oleh Kementerian PAN-RB terkait kinerja reformasi birokrasinya.
‘’Untuk lembaga lain pada saatnya apabila dinilai kinerja reformasi birokrasi bagus akan melakukan hal serupa dan pada tahun yang bersangkutan,’’ katanya. (*)
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait (kanan) menemani Konsulat Kedutaan Besar Belgia untuk Indonesia dan Singapura meninjau KEK Nongsa Digital Park. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait menerima kunjungan Konsulat Kedutaan Besar Belgia untuk Indonesia dan Singapura di Marketing Center, Batam Center pada Senin, (26/6/2023).
Kunjungan tersebut turut disambut Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam, Irfan Syakir dan jajaran.
Ariastuty mengatakan, dua konsulat tersebut ingin mempelajari lebih lanjut tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan menjajaki peluang usaha bagi pelaku usaha Belgia khususnya sektor manufaktur di kawasan bebas Batam.
“Investasi Belgia di Indonesia ada 40 perusahaan, kebanyakan manufaktur dan Batam ini sesuatu yang menurut mereka belum terlalu familiar, jadi pertama datang mereka takjub akan pembangunan yang tengah berjalan,” katanya.
Disebutkannya pembangunan infrastruktur yang masif dan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, sebagai langkah besar untuk menjadikan Batam sebagai tujuan investasi terkemuka.
Selain itu, ia juga menerangkan bahwa selain letak yang strategis, Batam memiliki KEK dengan beragam fasilitas dan kemudahan perijinan.
