batampos – ATB kembali menunjukkan kapabilitasnya sebagai Smart Water Company yang menjadi rujukan bagi seluruh perusahaan air di Indonesia dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), untuk membantu peningkatan kinerja operasi dan optimalisasi operation regime di Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Sidoarjo menambah jajaran salah satu kota yang akan mendapat sentuhan ATB, setelah sebelumnya beberapa kota di Indonesia telah menjalin komitmen kerjasama dengan perusahaan tersebut.

Penandatanganan MoU ini dilakukan di Perumda Delta Tirta pada Selasa, 23 Mei 2023 oleh Presiden Direktur ATB, Ir. Benny Andrianto Antonius, MM dan Direktur Utama Perumda Delta Tirta, Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.M.T.

MoU ini adalah awal dari masa depan menjanjikan dalam meningkatkan kualitas layanan air di Sidoarjo. ATB, sebagai Perusahaan Air Bersih terbaik di Indonesia, membawa keunggulan dan pengalaman yang berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap operasional Perumda Delta Tirta Sidoarjo.

“Tentu saja kita berupaya, melalui perencanaan yang baik, Sidoarjo dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya air yang tersedia dan meningkatkan cakupan layanan bagi masyarakat,” ujar Presiden Direktur ATB, Benny Andrianto.

Kota Sidoarjo, salah satu kota penting di Jawa Timur, memiliki peran strategis dalam perkembangan wilayah sekitarnya. Terletak di antara Surabaya dan Gresik, Sidoarjo memiliki potensi ekonomi yang besar dan menjadi pusat aktivitas bisnis, industri, dan perdagangan.

Dengan perannya yang sangat strategis, peningkatan kualitas pelayanan air bersih di Sidoarjo menjadi sangat mendesak. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa cakupan pelayanan Perumda Delta Tirta Sidoarjo baru mencapai 28,46 persen atau sekitar 191.413 sambungan, sementara jumlah penduduk Sidoarjo mencapai 2 juta jiwa.

Seperti diketahui, jumlah sambungan air bersih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah, dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan kota.

ATB berkomitmen akan membantu Perumda Delta Tirta Sidoarjo meningkatkan rasio layanan menjadi 58 persen. Salah satunya dengan memaksimalkan sumber daya air yang ada, sehingga kami dapat membantu meningkatkan layanan yang air yang ada menjadi lebih baik, dan bukan malah membuatnya menjadi lebih buruk.

“Ini akan memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat yang belum memiliki akses yang memadai terhadap air bersih,” ungkapnya

Perencanaan optimalisasi supply juga menjadi prioritas dalam kerjasama ini. Dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya air yang ada, Perumda Delta Tirta Sidoarjo dapat mengurangi idle capacity atau kapasitas yang tidak terpakai dengan efisien. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan manfaat perusahaan.

Melalui kerjasama dengan ATB, Perumda Delta Tirta Sidoarjo akan memperoleh keuntungan besar dengan menghadirkan keunggulan ATB sebagai Perusahaan Air Bersih terbaik di Indonesia. ATB telah dikenal sebagai perusahaan yang memiliki reputasi yang solid dalam pengelolaan air bersih, pengalaman yang luas, dan teknologi terdepan dalam industri ini. Keahlian dan pengalaman yang dimiliki ATB akan membawa manfaat nyata bagi Perumda Delta Tirta Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas layanan air kepada masyarakat.

ATB telah berhasil mencapai berbagai prestasi yang mengesankan dalam pengelolaan air bersih. Perusahaan ini memiliki reputasi yang baik dalam menyediakan pasokan air yang andal, aman, dan berkualitas tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, ATB berhasil menempatkan teknologi inovasinya untuk kendali mutu terhadap proses produksi air bersih sekaligus pendistribusiannya demi menghasilkan pelayanan prima bagi pelanggan melalui SPARTA (Sistem Pengelolaan Air Terpadu). Teknologi SPARTA ini dapat memantau dan mengontrol sistem jarak jauh sehingga terpusat pada satu sistem terintegrasi dan akan menjadi aset berharga bagi Perumda Delta Tirta Sidoarjo dalam meningkatkan kinerja operasional mereka.

Sesuai tagline ATB For Indonesia , Presiden Direktur ATB menyampaikan selalu berkomitmen dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki maka kerjasama ini diharapkan akan meningkatkan kualitas kinerja operasional Perumda Delta Tirta menjadi lebih efektif dan efisien sehingga pelanggan dapat menikmati layanan yang lebih prima secara berkelanjutan. (*)

batampos – Sekda Kota Batam, Jefridin, siap mendampingi Marlin Agustina Rudi, yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Kepri pada Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Batam pada 2024 mendatang.

Persaingan kursi kepala daerah sudah mulai bergulir. Beberapa calon potensial mulai menyapa masyarakat, guna mendongkrak elektabilitas untuk menjadi calon kepala daerah di Pilkada 2024 mendatang.

Beberapa nama yang digadang-gadang maju di Pilwako Batam di antaranya, Wakil Wali Kota Amsakar Achmad, Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina. Sementara itu nama lain yang belakangan muncul dan cukup ramai menjadi topik adalah Sekretaris Daerah Pemko Batam, Jefridin Hamid.

Baca Juga: 6 Penyimpangan PPDB 2022 yang Ditemukan Ombudsman Kepri

Di beberapa kegiatan terlihat Jefridin mulai tampil dan menyapa masyarakat. Kehadiran Jefridin di tengah masyarakat ini disinyalir untuk mendapatkan simpati masyarakat untuk maju ke panggung politik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jefridin mengaku siap maju sebagai figur calon wakil wali kota Batam di Pilkada 2024 mendatang.

“Kalau diberi amanah, dan disetujui pimpinan saya siap saja. Karena dengan pengalaman sebagai ASN selama 30 tahun belakangan ini bisa menjadi modal melanjutkan estafet pemerintahan Muhammad Rudi,” kata Jefridin, Selasa (23/5/2023).

Baca Juga: Akibat Lupa Matikan Kompor, Restoran Jepang di Mitra Raya Terbakar

Terkait ramainya agenda bertemu masyarakat, Jefridin mengatakan diberikan tugas untuk mewakili Wali Kota Batam yang berhalangan hadir. Kehadiran di setiap acara juga berhubungan dengan tugas sebagai ASN untuk masyarakat.

“Arahan pimpinan ya saya jalankan. Di setiap kesempatan saya sampaikan bahwa Pak wali berhalangan hadir. Pimpinan harus dipatuhi, jadi saya akan jalankan,” ujarnya.

Kesiapan masuk dalam dunia politik, diungkapkan kalau dia berani mundur sebagai ASN. Menurutnya dari usia yang saat ini sudah 55 tahun, dan pengalaman sebagai ASN cukup mampu untuk menjadi cawako di Pilkada mendatang.

“Kalau memang nanti dukungan dari masyarakat meminta saya maju, tentu saja mundur dari jabatan saya dan status saya sebagai ASN,” imbuhnya.

Baca Juga: Ratusan Calon Haji dari Batam Gagal Berangkat, Diprioritaskan Berangkat Tahun Depan

Diketahui dari halaman LHKPN KPK saat ini Jefridin memiliki harta cukup fantastik. Jefridin tercatat berharta lebih kurang Rp10 miliar. Kekayaan ini tercatat mengalami peningkatan sejak pertama kali menjabat sebagai Sekdako Batam 2017 lalu yakni Rp7 miliar.

Harta kekayaan Jefridin ini juga melampaui kekayaan Gubernur Kepri Ansar Ahmad yakni Rp5 miliar. Dengan modal harta kekayaan tersebut, Jefridin dinilai mampu menghadapi pesta demokrasi yang sudah di depan mata.

Jefridin tercatat memiliki harta berupa tanah bangunan senilai Rp5.2 miliar, kendaraan Rp305 juta, harta bergerak lainnya Rp225 juta. Selanjutnya kas dan setara kas senilai Rp4.2 miliar.(*)

Reporter: Yulitavia

batampos – Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang dan Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Barelang berhasil mengungkap 6 kasus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

Dari 6 kasus ini, polisi menangkap 11 pelaku, yang terdiri 9 Warga Negara Indonesia (WNI) dan 2 Warga Negara Malaysia.

Kapolresta Barelang, Kombes Nuhroho Tri Nuryanto, mengatakan, seluruh kasus ini diungkap dalam waktu 2 pekan, yakni sejak awal Mei.

Modusnya yakni dikirim melalui pelabuhan resmi, dan pelabuhan tikus dengan tujuan Singapura dan Malaysia.

Baca Juga: Satu Keluarga Terlibat Kejahatan Pecah Kaca Mobil di Batam, Ibu Bawa Kabur Sisa Uang dari Rp 310 Juta

“Pelaku yang ditangkap memiliki peran yang berbeda. Korbannya berasal dari NTT, NTB, dan Pulau Jawa, dan Sumatera,” ujar Nugroho yang didamping Kepala Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Subki Miuldi, Sub Koordinator Kelembagaan dan Permasyarakatan Program BP2MI, Darman Sagala, Kasat Reskrim Polresta Baeelang, Kompol Budi Hartono, serta Kapolsek KKP Polresta Barelang, Iptu Jaya P. Tarigan di Mapolresta Barelang, Selasa (23/5/2023).

Nugroho menjelaskan, peran pelaku yakni dari mengurus dokumen korban dari tempat asal, memberangkatkan korban dan menampung di Batam, serta mengantarkan ke pelabuhan.

Adapun pelabuhan resmi yang digunakan yakni Pelabuhan Internasional Batam Centre, Pelabuhan Internasional Sekupang, dan Pelabuhan Internasional Harbourbay. Sedangkan pelabuhan tikus yang digunakan yaitu di Kampung Jabi, Batu Besar, Nongsa.

Baca Juga: Polda Kepri Tangkap 3 Penyelundup Narkotika Jenis Kokain

“Khusus yang WN Malaysia, pelakunya yang menjemput korban ke Batam melalui Pelabuhan Harbourbay. Korban nanti akan diantarkan ke Malaysia untuk bertemu agen,” kata Nugroho.

Nugroho menambahkan untuk bekerja ke luar negeri, korban diminta membayar dengan jumlah yang berbeda yakni Rp 5-7 Juta. Bahkan, gaji korban selama bekerja nantinya dipotong untuk upah pelaku.

“Jumlah korban seluruhnya 13 orang yang saat ini sudah dipulangkan ke daerah asalnya dengan berkoordinasi dengan BP2MI,” ungkap Nugroho.

Dengan masih maraknya kasus pengiriman PMI ilegal ini, Nugroho berjanji akan menindak seluruh pelakunya. Bahkan ia menegaskan akan menindak tegas aparat maupun anggotanya yang terlibat.

Baca Juga: 6 Penyimpangan PPDB 2022 yang Ditemukan Ombudsman Kepri

“Jangan ada aparat yanv membekingi. Jika ditemukan perorangan atau kelompok yang terlibat pasti ditindak. Jika anggota saya, kalau perlu saya hilangkan,” tegasnya.

Sementara Kepala Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Subki Miuldi, mengatakan, untuk mengantisipasi pengiriman PMI ilegal ini, pihaknya sudah selektif dalam mengeluarkan paspor. Ia mengaku pihaknya memperketat proses wawancara bagi pemohon paspor.

“Jika ditemukan indikasi ada kegiatan tidak reski di luar negeri, maka kita tolak. Pemohon harus memberikan keyakinan kepada petugas khususnya saat sesi wawancara,” katanya.

Baca Juga: Pengadilan Negari Batam Tunda Sejumlah Sidang Pidana

Sub Koordinator Kelembagaan dan Permasyarakatan Program BP2MI, Darman Sagala, mengatakan, untuk mengantisipasi pengiriman PMI ilegal ini, pihaknya melakukan sosialisasi ke sejumlah daerah tempat asal CPMI, seperti NTB, NTT, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

“Kita terus sosialisasi di daerah. Peran pemda sangat dibutuhkan, kita juga lakukan campaogn di titik-titik keberangkatan,” tutupnya.(*)

Reporter: Yofi Yuhendri