batampos – Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek memang secara resmi tidak mengumumkan nama-nama perguruan tinggi swasta (PTS) yang dicabut izinnya. Tetapi di website Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), PTS nakal yang dicabut izinnya itu sudah disematkan keterangan tutup.

Saat dicek tadi malam, beberapa nama PTS yang dicabut izinnya sudah resmi tertera keterangan tutup. Diantaranya adalah STISIP Kartika Bangsa yang berada di Jogjakarta. Begitupun dengan STIE Islamiyah di Kota Tangerang Selatan dan STIE Tribuana di Kota Bekasi, juga sudah berstatus tutup.

Seperti diketahui secara keseluruhan ada 52 unit PTS bermasalah dan dijatuhi sanksi. Sanksi paling berat, yaitu pencabutan izin, dijatuhkan kepada 23 unit PTS. Jawa Pos mendapatkan salinan nama-nama PTS tersebut. Namuan Kemendikbudristek menyatakan data itu bersifat internal. ’’Iya (data) itu harusnya tidak tersebar luas hanya kalangan terbatas dan jangan sampai dirilis ke publik,’’ kata Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Lukman saat diklarifikasi.

Sementara itu perwakilan salah satu PTS yang dijatuhi sanksi pencabutan izin akhirnya bersuara. Dia adalah pemilik Yayasan STIE Tribuana Kota Bekas Suroyo masih belum terima bahwa kampusnya dinyatakan bersalah sampai dicabut izinnya. ’’Sebagian teman (media) beritakan hoak dan tak seimbang. Kasihan medianya,’’ kata Suroyo saat diklarifikasi kemarin (11/6).

Suroyo lantas membagikan rekaman videonya yang menjelaskan panjang lebar soal keberadaan STIE Tribuana. ’’Mohon bantu share, agar publik dicerdaskan secara utuh,’’ kata dia. Suroyo mengatakan sudah tiga kali menyampaikan klarifikasi atas kasus yang mendera kampusnya.

Ada beberapa poin klarifikasi yang dia sampaikan. Yaitu terkait tuduhan menyelewengkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, perkuliahan fiktif, dan praktik jual beli Ijazah. Dia menjelaskan beberapa waktu lalu tim dari Itjen Kemendikbudristek datang untuk melakukan investasi di kampusnya.

Tim Itjen Kemendikbudristek turun melakukan investigasi karena ada temuan tiga orang mahasiswa memperoleh KIP dobel. Yaitu selain dari kampus STIE Tribuana, juga dapat KIP dari kampus lain. Dari hasil investigasi itu, Itjen Kemendikbudristek mengeluarkan rekomendasi. Diantaranya kampus harus mengembalikan kerugian negara. ’’ Sudah kami eksekusi beberapa bulan lalu. Sudah dibayarkan ke kas negara. Sudah selesai kasusnya,’’ katanya.

Kemudian soal tudingan STIE Tribuana menyelenggarakan kuliah fiktif, dia juga menampiknya. Menurut Suroyo, kampusnya sudah menyelenggarakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Sehingga mahasiswa hanya kuliah di kampus pada semester satu sampai empat.

Kemudian pada semester lima dan enam, mahasiswa melakukan magang dengan mitra kampus. Lalu semester tujuh mahasiswa melakukan perkuliahan lintas prodi di perguruan tinggi lain. Selanjutnya pada semester delapan mahasiswa menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.

Sehingga jurnal absensi mahasiswa yang dipegang kampus hanya untuk semester satu sampai empat. Meskipun begitu kampus memegang laporan kegiatan magang mahasiswanya. Sementara untuk absensi mahasiswa lintas prodi, yang pegang adalah kampus lain yang dipilih mahasiswa.

’’Tim EKA (evaluasi kinerja akademik) seolah-olah mahasiswanya 500 kok yang terlihat 200 orang. Kami menerapkan MBKM, apanya yang salah. Mahasiswa belajar berkebun sendiri juga bisa dinilai,’’ katanya. Dia menegaskan skema MBKM yang dijalankan kampus sesuai dengan arahan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.

Lalu soal dugaan jual beli ijazah, Suroyo menyayangkan pemerintah sampai saat ini tidak bisa membuktikannya. Dia mengatakan akan menindak tegas jika ada civitas di kampusnya yang terbukti terlibat praktik kotor tersebut. Bahkan sebagai pemilik yayasan, dia bersedia menutup yayasan jika terbukti ada oknum di tingkat yayasan yang terlibat praktik jual beli ijazah.

Sementara itu Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyayangkan masih ada kejadian kampus yang ditutup izinnya karena melakukan pelanggaran. Dia mengatakan kasus seperti itu terulang terus, dan masyarakat menjadi korbannya.

’’Kenapa (masih terjadi)? Pertama pemerintah tidak melakukan pengawasan secara komprehensif,’’ tuturnya. Pengawasan yang dilakukan Kemendikbudristek atau jajaran di bawahnya, hanya sebatas visitasi yang jadwalnya sudah ditentukan. Sehingga kampus bisa menunjukkan yang baik-baik saja, saat jadwalnya divisitasi.

Menurut dia pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus. Sehingga bisa dilakukan upaya pencegahan. Tidak sampai berujung pada pelanggaran berat, lalu izin dicabut, kemudian masyarakat jadi korban.

’’Yang kedua ada semacam simbiosis mutualisme,’’ katanya. Di satu sisi ada masyarakat berduit yang berharap mendapatkan ijazah dengan cara yang mudah. Dengan segala kesibukannya, mereka nekat membayar lebih mahal ke kampus yang penting ijazah bisa keluar.

Lalu di wilayah perkotaan seperti Jakarta, banyak pekerja yang ingin meningkatkan kualifikasi pendidikannya. ’’Mereka ini sudah bekerja. Tetapi mungkin waktu itu masih pakai ijazah SMA,’’ tuturnya. Di tengah jam kerja yang ketat, mereka tidak bisa melakukan kuliah dengan jam yang normal. Sebagai gantinya mereka mengambil kuliah akhir pekan saja, atau bahkan hari Minggu saja.

Menurut Ubaid, sejatinya negara sudah menyiapkan layanan kampus terbuka bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk kuliah konvensional. ’’Misalnya mengambil kuliah full online di Universitas Terbuka,’’ tuturnya. Tetapi mungkin karena masih terbatasnya informasi, masyarakat nekat mengambil kuliah akhir pekan saja di kampus swasta.

Untuk itu Ubaid menyarankan pemerintah mengubah regulasi layanan pendidikan tinggi. Sistem kuliah full di kampus apakah masih relevan dengan tuntutan perkembangan seperti sekarang ini. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar ingin kuliah, tetapi memiliki waktu terbatas, dirugikan dengan praktik nakal kampus swasta. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani berencana bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Peluang kerja sama pun dijajaki. Pertemuan kedua tokoh penting itu akan menjadi momentum rekonsiliasi politik nasional.

Puan mengatakan, dirinya akan segera bertemu dengan AHY dalam waktu dekat. Namun, dia masih belum memastikan kapan pertemun tersebut akan dilaksanakan. “Segera, segera, segera ketemu (dengan AHY),” terang dia.

Terkait peluang kerja sama politik antara PDIP dan Partai Demokrat, Ketua DPR RI itu mengatakan, pihaknya akan berbincang dulu dengan AHY. Setelah itu baru akan diketahui apakah di antara kedua partai akan memiliki kesamaan maksud dan tujuan dalam membangun Indonesia ke depan.

Pada Rakernas III PDIP 7 Juni lalu, Puan menyebutkan nama-nama yang akan menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Nama AHY masuk dalam bursa cawapres Ganjar. Setiap tokoh yang masuk dalam cawapres memiliki kelebihan masing-masing. Namun sampai saat ini, PDIP tak kunjung mengumumkan cawapres Ganjar.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya serius bertemu dengan petinggi Partai Demokrat. Menurut dia, PDIP memegang teguh prinsip gotong royong, sehingga bisa membuka dialog dengan partai mana pun, termasuk Partai Demokrat. “PDIP merangkul semua,” paparnya.

Hasto mengatakan, dialog antar partai politik sangat penting dilakukan menjelang Pemilu 2024. Sebab, yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah persoalan rakyat. “Itu sesuatu yang sangat positif,” ucapnya. Dia menegaskan bahwa PDIP akan terus berusaha mengulurkan tangan untuk membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Terkait langkah Partai Demokrat yang sudah membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama PKS dan Partai Nasdem, Hasto mengatakan, pihaknya menghormati kerja sama yang sudah dilakukan tiga partai tersebut. “Kami hormati partai yang sudah bergandengan tangan membentuk koalisi,” ucapnya.

Namun, kata Hasto, walaupun Partai Demokrat sudah membentuk koalisi, tidak ada salahnya jika PDIP menjalin dialog dan komunikasi politik dengan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Menurut dia, respon publik sangat baik terhadap rencana pertemu Puan dan AHY.

Sementara itu, Partai Demorkat menyambut baik tawaran dialog yang disampaikan PDIP. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifky Hasyra menegaskan, Partai Demokrat selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan seluruh partai politik, termasuk PDIP.

“Kami menghormati dan menghargai pintu komunikasi yang telah disampaikan melalui pernyataan terbuka Sekjen PDIP, Mas Hasto,” ujarnya.

Dia juga memastikan untuk mendukung rencana silaturahmi Puan Maharani dengan AHY. Sebagai dua pemimpin muda, silaturahmi dibutuhkan untuk kepentingan nasional di masa depan.

Lantas, apakah pertemuan akan fokus membahas Pilpres? Teuku tidak membeberkan lebih jauh. Dia menilai, rencana pertemuan dan tawaran kerja sama tersebut tidak sekedar membicarakan kontestasi Pilpres 2024. “Lebih dari itu, juga dapat berdiskusi tentang berbagai permasalahan bangsa,” terangnya.

Terpisah, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menanggapi santai rencana pertemuan Puan dengan AHY. Baginya, pertemuan tokoh hal yang positif dalam negara demokrasi.”Silaturahim selalu bagus. Menyambung komunikasi dan bisa menjadi jembatan perbedaan,” ujarnya saat dihubungi.

Soal kemungkinan Demokrat merapat ke poros koalisi yang dibangun PDIP, Mardani menampiknya. Dia meyakini, demokrat akan setia dengan koalisi perubahan untuk persatuan (KPP) yang sudah dibangun sejak lama. “Tetap yakin komitmen Demokrat ke KPP,” imbuhnya.

PPP yang sudah menjalin kerja sama politik dengan PDIP juga menyambut baik rencana pertemuan Puan dengan AHY. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, pertemuan kedua tokoh politik itu sangat baik. Menurut dia, komunikasi politik yang dibangun Puan dan AHY itu akan menyejukkan dan menyehatkan demokrasi.

Jika pertemuan itu nanti tidak berujung pada koalisi politik, hal itu biasa saja. Namun, kalau komunikasi politik tersebut berakhir dengan kerja sama politik, maka hal itu sangat bagus. “Komunikasi politik itu tidak harus berujung dengan koalisi,” kata Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi itu.

Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina Khoirul Umam mengatakan, tawaran kerja sama PDIP-Demokrat bisa menjadi momentum rekonsoliasi politik nasional. Menurutnya, rencana pertemuan Puan-AHY sangatlah produktif untuk kematangan demokrasi ke depan, dimana kompetisi politik tidak lagi disulut oleh politik kebencian akibat dendam masa lalu.

Menurutnya, sikap terbuka PDIP tampaknya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pertama, menguatnya tren peningkatan elektabilitas Prabowo di atas Ganjar yang disinyalir didukung oleh sebagian sel-sel politik di lingkaran Istana Presiden. Kini PDIP mencoba bergerak cepat untuk mengonsolidasikan berbagai kekuatan politik yang memungkinkan dijangkau. “Untuk mengantisipasi jika akhirnya terjadi persaingan sengit antara Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Umam, di tengah rusaknya fondasi hubungan PDIP dengan Partai Nasdem dan perbedaan ideologis yang akut antara PDIP dengan PKS, maka Partai Demokrat dinilai PDIP sebagai satu-satunya partai di Koalisi Perubahan yang bisa dijadikan sebagai celah untuk membuka komunikasi politik ke depan.

Dengan demikian, siapapun yang bisa masuk di putaran kedua Pilpres 2024 nantinya, masing-masing simpul koalisi sudah memiliki pintu komunikasi untuk menggalang dukungan penentu kemenangan. Artinya, jika PDIP melihat Anies Baswedan tidak akan berlaga atau tidak masuk di putaran kedua Pilpres 2024, maka Partai Demokrat dinilai PDIP paling memungkinkan untuk diajak berkoalisi, daripada mengajak PKS dan Partai Nasdem.

Umam mengatakan, sikap terbuka PDIP yang juga disambut positif oleh Partai Demokrat tentu akan meningkatkan nilai tawar Partai Demokrat yang belakangan ini dikunjungi semua simpul kekuatan politik, baik yang selama ini dinilai sebagai lawan maupun kawan. “Di mana elit Partai Golkar, PKB, Partai Gerindra, hingga PDIP kini juga ikut mencoba mendekati Partai Demokrat,” terangnya.

Artinya, lanjut Umam, gerbong politik nasionalis-religius yang direpresentasikan Partai Demokrat dianggap bisa menjadi game changer sekaligus penentu kemenangan di tengah ketatnya persaingan politik di Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) itu mengatakan, sikap terbuka Partai Demokrat yang menyambut positif ajakan komunikasi PDIP juga bisa menjadi amunisi politik untuk menghantam ego Partai Nasdem yang belakangan justru seolah menyudutkan AHY dan Partai Demokrat dalam bursa cawapres Anies Baswedan.

Menurut mantan wartawan itu, situasi tersebut harus diantisipasi secara serius oleh Anies. Sebagai capres yang diberikan mandat untuk menentukan cawapresnya, Anies harus bergerak cepat dan menjaga mutual-trust di internal Koalisi Perubahan. “Jika Anies tidak bisa mengantisipasi itu, maka kemungkinan Partai Demokrat meninggalkan Koalisi Perubahan bisa terjadi,” paparnya.

Hal itu akan berdampak sangat negatif bagi Koalisi Perubahan, mengingat selama ini yang paling lantang menyuarakan narasi perubahan adalah Partai Demokrat, dibanding PKS atau Nasdem sendiri yang tampaknya masih mencoba ingin menjaga keseimbangan hubungan di dalam koalisi pemerintahan. (*)

Reporter: JP Group