
Warga Tanjungpinang saat membeli gas elpiji 3 Kg di SPBU Batu 7 belum lama ini.
batampos– Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin tidak ingin ada spekulan menjelang datangnya Bulan Ramadan 1444 H. Apalagi terkait mulai kelangkaan gas elpiji 3 Kg yang terjadi di berbagai wilayah Kota Batam.
“Kita tidak ingin adanya spekulan, sehingga menyebabkan kosongnya kebutuhan masyarakat. Termasuk gas elpiji 3 Kg,” ujar Wahyu Wahyudin, Minggu (19/3)
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, persoalan ini harus menjadi atensi bagi Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Kepri. Karena tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat, begitu juga dengan kebutuhan akan gas elpiji 3 kg yang digunakan untuk memasak.
“Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan 1444 H. Jangan sampai ketersediaan bahan pokok menjadi tidak terkendali, termasuk ketersediaan gas 3 Kg harus dipastikan aman,” tegasnya.
Atas dasar itu, ia meminta Satgas Pangan Kepri memastikan kelancaran distribusi gas, pasokan juga harus ditingkatkan. Ia mengharapkan, Satgas melakukan pengawasan langsung dengan turun ke lapangan. Sehingga tidak menjadi gejolak ditengah-tengah masyarakat.
“Satgas Pangan harus turun, menjelang puasa ini harus aman dan terkendali. Jadi gas harus cukup dan dilebihkan quota nya di Ramadhan,” harapnya.
BACA JUGA:Ratusan Tabung Gas Elpiji 3 Kg Diamankan di Tambelan
Selain gas elpiji 3 kg, Wahyu juga meminta agar Satgas Pangan Kepri memastikan ketersediaan bahan pokok untuk mencegah kenaikan harga. Karena ada beberapa kebutuhan pokok yang harganya rentan naik seperti terigu, minyak goreng, cabai, telur, beras, bawang, dan daging ayam.
“Kebutuhan pokok ini rentan naik harganya, stok harus dipastikan tersedia. Kalau harga terkendali, masyarakat akan senang ibadah puasa,” ujarnya.
Anggota DPRD Dapil Bulang, Galang, Nongsa, dan Sei Beduk itu juga berpesan agar pemerintah tidak buru-buru melakukan operasi pasar saat Ramadhan. Operasi pasar hanya boleh dilakukan jika harga kebutuhan pokok tidak terkendali dan stok sudah menipis.
Menurutnya, operasi pasar tanpa perhitungan yang jelas akan merugikan pedagang karena semua masyarakat berburu belanja di pasar murah.
“Operasi pasar hanya menjadi opsi cadangan saat harga tak terkendali, karena merugikan pedagang. Untuk saat ini, kontrol ketersediaan bahan pokok,” tutupnya.
Sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Provinsi Kepri membentuk tim khusus untuk pengawasan distribusi dan perdagangan sembako jelang Ramadan dan Lebaran Idul FItri 1444 H. Tindakan ini adalah upaya untuk menekan inflasi di momen tersebut.
“Untuk mengawasi peredaran kebutuhan bahan pokok, kami akan membentuk tim khusus,” ujar Kepala Disprindag Provinsi Kepri, Aries Fhariandi, Jumat (10/3) di Tanjungpinang. (*)
reporter: jailani








