batampos – Kapal penumpang KM Bukit Raya akhirnya diberangkatkan dari Pelabuhan Sei Kolak, Kijang, Kabupaten Bintan, Selasa (13/1) sore, setelah sempat mengalami keterlambatan selama hampir 11 jam. Kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) tersebut bertolak menuju Anambas–Natuna–Pontianak.

KM Bukit Raya semula dijadwalkan berangkat pada pukul 06.00 WIB. Namun, akibat cuaca buruk saat pelayaran dari Belinyu menuju Kijang, kapal baru dapat diberangkatkan sekitar pukul 17.00 WIB.

Keterlambatan panjang tersebut membuat ratusan penumpang harus menunggu hampir seharian penuh di area Pelabuhan Sei Kolak. Sejak subuh, para penumpang telah memadati ruang tunggu dan area sekitar pelabuhan demi memastikan tidak tertinggal jadwal keberangkatan.

Pantauan di lapangan, ruang tunggu pelabuhan hingga area luar dipenuhi calon penumpang yang duduk di lantai sambil menjaga barang bawaan berupa koper dan tas.

Lamanya waktu tunggu membuat sebagian penumpang terpaksa membeli makanan dan minuman di sekitar pelabuhan dengan harga yang relatif lebih mahal.

Salah seorang penumpang tujuan Letung, Hamid, mengaku cukup terbebani dengan kondisi tersebut.

“Lumayan lama juga berangkatnya, hampir 12 jam. Kami siang tadi beli makan di pelabuhan, harganya mahal. Kalau berangkat sesuai jadwal, kita bisa dapat jatah makan dari kapal,” ujar Hamid.

Menurut Hamid, keterlambatan juga membuat para penumpang kelelahan, terutama mereka yang membawa keluarga dan anak-anak.

Sementara itu, Kepala Cabang Pelni Tanjungpinang, Putra Kencana, mengatakan jumlah penumpang KM Bukit Raya pada pelayaran kali ini mengalami lonjakan signifikan.

Berdasarkan data Pelni, sebanyak 962 penumpang tercatat mendapatkan tempat tidur atau seat. Sementara itu, 288 penumpang lainnya berstatus non-seat atau tidak memperoleh tempat tidur.

“Secara global penumpang yang mendapatkan seat 962 orang. Ada 288 orang yang tidak ada seat. Kita lakukan penambahan demi kemanusiaan, supaya mereka bisa pulang ke daerahnya,” kata Putra.

Putra menjelaskan, KM Bukit Raya sebelumnya tiba dari Belinyu dan menurunkan 224 penumpang di Pelabuhan Sei Kolak. Namun, jumlah penumpang yang naik dari Kijang mencapai 1.094 orang.

Dengan demikian, total penumpang yang berada di atas kapal atau on board mencapai 1.247 orang dengan tujuan beragam, mulai dari Anambas, Natuna, hingga Pontianak.

Ia membenarkan, penumpukan penumpang tidak terlepas dari kondisi cuaca ekstrem di wilayah perairan Kepulauan Riau. Sejumlah penumpang dari Anambas dan Natuna memilih menggunakan KM Bukit Raya karena beberapa kapal ferry mengalami penundaan akibat gelombang laut yang mencapai hingga 4 meter.

Kondisi tersebut membuat KM Bukit Raya menjadi tumpuan utama warga untuk kembali ke daerah tujuan, meski harus rela menunggu hingga berjam-jam akibat keterlambatan keberangkatan. (*)

Artikel Tertunda 11 Jam, KM Bukit Raya Akhirnya Berangkat dari Kijang ke Natuna dan Pontianak pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Aset Stadion Megat Alang Perkasa yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, telah resmi diserahkan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Bintan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bintan.

Berdasarkan data Dinas Perkim Bintan, penyerahan aset berupa tanah, bangunan, serta sarana dan prasarana stadion telah dilakukan sejak Juli 2019.

Serah terima tersebut dituangkan dalam berita acara barang milik daerah yang ditandatangani Kepala Dinas Perkim Bintan saat itu, Juni Rianto, dan Kepala Dispora Bintan, Hasfi Handra.

Sejak penandatanganan berita acara tersebut, pemeliharaan, penggunaan, serta pengelolaan Stadion Megat Alang Perkasa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dispora Bintan.

Kepala Dinas Perkim Bintan, Mohammad Irzan, menjelaskan bahwa proses penyerahan aset stadion berlangsung secara bertahap sejak 2019 hingga 2022, mencakup gedung utama, lapangan sepak bola, serta perlengkapan pendukung lainnya.

“Artinya pengelolaan stadion sudah di Dispora Bintan,” kata Irzan, Selasa (13/1).

Ia menambahkan, lahan Stadion Megat Alang Perkasa telah diganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar.

Irzan memastikan seluruh aset dan lahan stadion tidak lagi bermasalah secara administrasi maupun hukum dan telah dapat dimanfaatkan.

Menurut Irzan, Dinas Perkim Bintan juga telah mengutus tim teknis untuk berkoordinasi dengan Dispora Bintan guna melakukan pengukuran dan pendataan menyeluruh terhadap aset stadion.

“Tim akan melakukan pengukuran secara keseluruhan sehingga diharapkan stadion dapat diperbaiki dan dipergunakan di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dispora Bintan, Alfeni Harmi, menyampaikan kondisi Stadion Megat Alang Perkasa saat ini mengalami kerusakan, terutama pada bagian atap tribun yang lepas dan mengalami korosi sehingga dinilai membahayakan jika digunakan secara normal.

Sebagai langkah antisipasi, Dispora Bintan membatasi aktivitas di area stadion serta menyiagakan petugas khusus untuk pengawasan.

“Ada tiga orang petugas yang khusus menjaga kondisi stadion,” kata Alfeni.

Alfeni juga sempat menyampaikan bahwa perbaikan stadion belum dapat dilakukan karena masih menunggu kejelasan administrasi aset.

Namun, dengan adanya penegasan dari Dinas Perkim Bintan, pengelolaan stadion kini telah berada di bawah kewenangan Dispora Bintan. (*)

Artikel Dinas Perkim Tegaskan Aset Stadion Megat Alang Perkasa Sudah Diserahkan ke Dispora pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – PT Hermina Jaya mengakui masih terdapat sejumlah kesepakatan dengan warga Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, yang belum direalisasikan.

Menanggapi aksi warga, pihak perusahaan memastikan akan segera turun langsung ke desa untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hal itu disampaikan Ari, perwakilan PT Hermina Jaya, saat ditemui di lokasi perusahaan di Marok Tua, Senin (12/1).

Ia menyebut komunikasi langsung dengan masyarakat menjadi langkah penting agar seluruh kesepakatan yang telah dibuat dapat diselesaikan secara terbuka.

“Nanti kami dari Hermina Jaya akan ke desa untuk menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan itu, supaya semuanya jelas dan kami bisa bekerja dengan lancar,” ujar Ari.

Sebelumnya, ratusan warga Desa Marok Tua menggelar aksi dengan menuntut pemenuhan hak sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama perusahaan. Warga juga meminta PT Hermina Jaya menghentikan sementara aktivitas operasional hingga tuntutan tersebut dipenuhi.

Ari mengakui adanya beberapa poin kesepakatan yang tertunda pelaksanaannya. Menurut dia, penundaan tersebut berkaitan dengan tahapan pengapalan hasil produksi perusahaan.

“Ada beberapa poin yang memang tertunda. Setelah pengapalan, baru bisa kami realisasikan,” katanya.

Aksi warga tersebut dikoordinatori oleh Safarudin. Dalam tuntutannya, warga mendesak perusahaan untuk membuka dialog langsung dan menghentikan sementara aktivitas operasional sebelum kesepakatan direalisasikan.

Menanggapi permintaan tersebut, Ari menegaskan kesiapan PT Hermina Jaya untuk segera datang ke Desa Marok Tua guna melakukan pertemuan dengan masyarakat.

“Kalau ingin segera beraktivitas, berarti kami juga harus segera ke desa. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan turun ke sana,” tuturnya.

Pihak perusahaan berharap pertemuan langsung dengan masyarakat dapat menjadi ruang dialog untuk menyamakan persepsi, sehingga aktivitas perusahaan dan kehidupan sosial masyarakat Desa Marok Tua dapat berjalan berdampingan secara kondusif. (*)

Artikel Soal Protes Warga, PT Hermina Jaya Akui Ada Kesepakatan yang Belum Tuntas pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dipastikan akan mengajukan pinjaman dana ratusan miliar rupiah ke Bank Jabar Banten (BJB) guna mendukung pembangunan di tujuh kabupaten/kota di Kepri.

Saat ini, Pemprov Kepri masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Keuangan sebelum merealisasikan pinjaman senilai lebih dari Rp400 miliar tersebut.

“Saat ini lagi proses di kementerian, kita juga sudah berkoordinasi dan harus melengkapi dokumen lagi. Nilainya Rp400 miliar,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Selasa (13/1).

Ansar menjelaskan, sebelumnya Pemprov Kepri sempat mempertimbangkan pinjaman ke Bank Riau Kepri (BRK). Namun rencana tersebut batal karena proses penyusunan dewan direksi bank tersebut belum rampung.

Selain itu, kata Ansar, limit pinjaman di BRK hanya mencapai sekitar Rp50 miliar sehingga dinilai tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemprov Kepri memilih mengajukan pinjaman ke Bank BJB.

Dana pinjaman tersebut rencananya akan digunakan untuk sejumlah proyek pembangunan, seperti pembenahan RSUD Raja Ahmad Tabib, pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di berbagai daerah.

“Kalau tidak meminjam, kita tidak ada kegiatan pembangunan,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Kepri juga telah menjajaki opsi pinjaman ke sejumlah lembaga lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur, di antaranya PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan BRK Syariah.

Ansar menegaskan, pinjaman tersebut difokuskan untuk pembiayaan proyek pembangunan dan peningkatan layanan publik, bukan untuk kebutuhan operasional pemerintah seperti pembayaran gaji atau tunjangan pegawai.

Salah satu tujuan utama pinjaman ini adalah meningkatkan pelayanan kesehatan di Kepri. Dengan fasilitas rumah sakit yang lebih memadai dan ketersediaan dokter spesialis yang lengkap, masyarakat diharapkan tidak lagi harus berobat ke luar daerah maupun ke luar negeri.

“Kalau sudah lengkap, warga tidak perlu lagi berobat ke luar daerah atau ke Malaysia dengan biaya besar,” pungkas Ansar. (*)

Artikel Tak Jadi ke BRK, Pemprov Kepri Ajukan Pinjaman Rp400 Miliar ke Bank BJB pertama kali tampil pada Kepri.