batampos – Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 1 April memicu kepanikan warga di Batam. Informasi yang beredar luas di media sosial dan grup percakapan membuat sejumlah masyarakat berbondong-bondong mengisi BBM hingga penuh di berbagai SPBU.

Tak hanya soal kenaikan harga, kabar adanya pembatasan pembelian BBM jenis pertalite dan bio solar juga turut memperkeruh situasi. Akibatnya, antrean kendaraan di sejumlah SPBU terlihat lebih panjang dari biasanya.

Risma, salah satu warga Batam, mengaku panik setelah menerima informasi terkait lonjakan harga BBM yang cukup signifikan. Ia menyebut harga pertalite dikabarkan naik hingga 50 persen.

“Informasinya pertalite dari Rp10 ribu jadi Rp15 ribu. Bahkan pertamax yang sekarang sekitar Rp12 ribu sampai Rp13 ribu, katanya bisa naik sampai Rp23 ribu,” ujarnya.

Menurutnya, informasi tersebut ia peroleh dari grup WhatsApp dan media sosial yang menyebutkan kenaikan dipicu kondisi konflik global.

“Karena itu saya dan teman-teman langsung ke SPBU untuk isi penuh. Tapi di banyak SPBU antreannya panjang, mungkin karena sama-sama panik,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga wilayah Kepri, Bagus Handoko, mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian terkait informasi kenaikan harga BBM tersebut.

Ia menjelaskan, untuk BBM jenis bio solar memang telah diatur pembatasannya melalui kebijakan pemerintah, yakni Surat Keputusan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2020. Sementara untuk pertalite, belum ada penegasan terkait pembatasan baru.

“Kalau bio solar memang sudah ada pembatasan. Untuk pertalite, sampai saat ini belum ada penegasan dari BPH Migas,” ujarnya.

Terkait isu kenaikan harga, pihaknya mengaku belum mengetahui sumber informasi yang beredar di masyarakat. “Kami juga belum tahu sumbernya dari mana. Sebaiknya kita tunggu saja informasi resmi pada 1 April nanti,” katanya.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani, menegaskan bahwa informasi yang beredar bukanlah pengumuman resmi dari Pertamina.

“Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai penyesuaian harga BBM per 1 April 2026. Informasi yang beredar tidak dapat dijadikan acuan,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Menurutnya, pasokan dan distribusi BBM saat ini dalam kondisi aman dan tetap berjalan lancar.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang. Pasokan BBM aman dan distribusi terus dijaga untuk memenuhi kebutuhan,” ujarnya.(*)

Artikel Isu Harga BBM Naik Memicu Kepanikan Warga, Ini Penjelasan Pertamina pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Perkara penyelundupan sabu seberat 1,9 ton yang menyeret enam awak kapal tanker MT Sea Dragon memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Batam resmi mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Batam yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan tuntutan jaksa.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batam, Priandi Firdaus, mengatakan langkah hukum itu diambil dengan tetap berpedoman pada tuntutan awal yang telah disusun jaksa penuntut umum.

“Memori banding telah dikirim melalui Pengadilan Negeri , Jaksa penuntut umum tetap berpedoman pada tuntutan dalam memori banding untuk keenam terdakwa, termasuk Fandi Ramadhan,” ujar Priandi, Selasa, (31/3).

Kasus ini sejak awal menyedot perhatian publik, bukan hanya karena jumlah barang bukti yang hampir mencapai dua ton, tetapi juga karena putusan pengadilan yang memunculkan disparitas hukuman cukup mencolok diantara para terdakwa.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada tiga terdakwa, yakni kapten kapal Hasiholan Samosir, chief officer Richard Halomoan Tambunan, serta warga negara Thailand Weerapat Phongwan.

Sementara itu, terdakwa lain asal Thailand, Teerapong Lekpradub, divonis 17 tahun penjara, dan juru mudi Leo Chandra Samosir dihukum 15 tahun penjara.

Vonis paling ringan dijatuhkan kepada anak buah kapal Fandi Ramadhan, yang hanya dihukum lima tahun penjara.
Padahal, dalam tuntutannya,
sebelumnya menuntut hukuman mati terhadap Fandi.

Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Wayan Wiradarma, menjelaskan bahwa tuntutan berat itu didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang menunjukkan peran dan kapasitas terdakwa.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI dan Badan Narkotika Nasional pada 11 Maret 2026, Wiradarma mengungkapkan bahwa Fandi bukan sosok awam dalam dunia pelayaran.

Ia merupakan lulusan Politeknik Pelayaran Malahayati di Aceh, yang dinilai memahami prosedur administratif untuk bekerja sebagai pelaut.

“Dalam fakta persidangan, terdakwa memahami persyaratan administrasi untuk bekerja di kapal,” kata Wiradarma.

Jaksa juga menyoroti perjalanan Fandi sebelum kapal berlayar. Ia berangkat ke Thailand pada 1 Mei 2025 bersama sejumlah awak kapal lain, sempat menginap sekitar sepuluh hari di sebuah hotel, dan melakukan perjalanan ke Malaysia menggunakan bus.

Rangkaian aktivitas tersebut, menurut jaksa, menunjukkan adanya kebebasan bergerak sebelum keberangkatan kapal.

Selain itu, status administratif Fandi dinilai bermasalah. Meski memiliki buku pelaut, dokumen tersebut tidak dilengkapi cap dari otoritas syahbandar. “Artinya, bekerja di kapal itu tidak melalui prosedur yang sah,” ujar Wiradarma.

Fakta lain yang menjadi pertimbangan jaksa adalah adanya aliran dana sebesar Rp 8,24 juta yang diterima Fandi pada 14 Mei 2025. Uang itu diduga sebagai kasbon dalam proses perekrutan. Dalam perjanjian kerja, ia disebut menerima gaji sebesar 2.000 dolar Amerika Serikat per bulan, ditambah janji bonus satu bulan gaji jika berhasil membawa “barang” ke tujuan.

Bagi jaksa, skema pembayaran tersebut mengindikasikan para awak kapal memahami risiko pekerjaan yang dijalani. Wiradarma juga menegaskan bahwa dalih paksaan tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana.

“Ketidakmampuan menolak perintah tidak otomatis dapat dikualifikasikan sebagai paksaan menurut Pasal 48 KUHP,” ujarnya.

Namun, majelis hakim dalam putusan 5 Maret 2026 menyatakan Fandi terbukti melakukan pemufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari lima gram—jauh lebih ringan dibanding konstruksi dakwaan jaksa.

Artikel Memori Banding Enam Terdakwa Sabu 1,9 Ton Dikirim, Jaksa Tetap Berpedoman Pada Tuntutan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Unit Reskrim Polsek Sekupang berhasil mengungkap kasus penipuan bermodus jasa penukaran uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang merugikan 13 korban dengan total kerugian mencapai Rp112,1 juta.

Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang wanita berinisial S.P pada Jumat (27/3) malam setelah sempat berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari kejaran petugas.

Kanit Reskrim Polsek Sekupang, Ipda Riyanto mengatakan pihaknya menerima dua laporan polisi dari korban berinisial HSW dan RH. Dari laporan tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil mengungkap pelaku.

“Setelah menerima laporan dari para korban, kami langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penelusuran diketahui pelaku berpindah-pindah tempat untuk menghindari petugas,” ujarnya.

Kasus penipuan itu bermula pada Jumat, 13 Maret 2026 sekitar pukul 16.00 WIB di kawasan Taman Sari Hijau Blok D4 No.11, Sekupang. Aksi pelaku kemudian berlanjut pada Sabtu, 14 Maret 2026 sekitar pukul 08.45 WIB di Kantor Camat Sekupang.

Menurut Riyanto, tersangka menawarkan jasa penukaran uang pecahan kecil mulai dari Rp1.000 hingga Rp20.000 untuk kebutuhan THR Lebaran. Korban yang tertarik kemudian diminta mentransfer uang sesuai nominal yang dipesan ke rekening yang telah ditentukan pelaku.

“Pelaku menjanjikan uang pecahan baru akan diserahkan pada 16 Maret 2026. Namun setelah uang ditransfer, pelaku tidak pernah menyerahkan uang tersebut dan nomor teleponnya tidak lagi bisa dihubungi,” katanya.

Dari hasil pendataan, terdapat 13 korban yang terdiri dari perorangan maupun pelaku usaha. Seluruh korban mengalami kerugian dengan total mencapai sekitar Rp112.100.000.

Riyanto menjelaskan, setelah melakukan penyelidikan intensif, polisi akhirnya mendapatkan informasi keberadaan pelaku di salah satu kamar Hotel Baloi View, Jumat (27/3) sekitar pukul 20.30 WIB.

“Pelaku kami amankan tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku kami juga mengamankan barang bukti berupa rekening koran dan dokumentasi pecahan uang yang digunakan untuk meyakinkan korban,” ujarnya.

Saat ini tersangka telah diamankan di Polsek Sekupang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 492 dan/atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran penukaran uang yang tidak resmi, terutama menjelang Hari Raya.

“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya dengan tawaran penukaran uang melalui media sosial atau perantara yang tidak jelas. Jika menemukan indikasi penipuan, segera laporkan ke kepolisian,” tutup Riyanto.(*)

Artikel Penipu Modus Tukar Uang THR Diciduk, Korbannya 13 Orang dengan Kerugian Ratusan Juta Rupiah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dugaan praktik pungutan liar oleh oknum petugas di Pelabuhan Internasional Batam Centre kembali mencuat dan mengarah pada persoalan yang lebih luas. Keluhan wisatawan yang berulang, terekam di berbagai platform digital serta disuarakan pelaku industri pariwisata, mengindikasikan praktik tersebut bukan sekadar insiden sporadis, melainkan diduga telah berlangsung lama dengan pola yang sistemik.

Sorotan publik kian menguat seiring munculnya nama seorang oknum berinisial JS yang disebut menjabat sebagai asisten supervisor.

Penanganan kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan jerat pidana, serta ada tidaknya keterlibatan pihak lain dalam praktik yang diduga melibatkan lebih dari satu aktor.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad, mengatakan hingga kini proses investigasi masih berlangsung dan belum ada keputusan final dari pemerintah pusat.

“Hasil investigasi dan penyelidikan sampai hari ini belum ada informasi dari kantor pusat, masih dalam proses. Sanksi kepada oknum yang bersangkutan bisa sedang hingga berat. Jika terbukti berat, bisa langsung dipecat dan tidak bisa ditoleransi,” ujar Hajar, Selasa, (31/3).

Ia menyampaikan , keputusan akhir terkait sanksi berada di tingkat kementerian. Dengan demikian, nasib oknum yang diduga terlibat masih menunggu hasil pemeriksaan menyeluruh yang tengah berjalan.

Senada, Kasubdit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi, Washington Napitupulu, menyebut penyelidikan belum rampung karena masih melibatkan sejumlah pihak eksternal.

“Masih ada beberapa persoalan dan pihak eksternal yang dimintai keterangan. Kami harapkan dalam waktu tidak lama akan tuntas, kemudian hasilnya dilaporkan ke kementerian untuk direkomendasikan langkah lanjutan, baik penjatuhan hukuman disiplin maupun kode etik,” ujarnya.

Kasus ini menjadi perhatian karena dinilai berpotensi mencoreng citra pelayanan publik di pintu masuk internasional, sekaligus berdampak pada kepercayaan wisatawan dan pelaku industri pariwisata di Batam.(*)

Artikel Pemeriksaan Dugaan Pungli Imigrasi Batam Masih Berjalan, Sanksi Sedang hingga Berat Menunggu pertama kali tampil pada Metropolis.