batampos – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai membangun Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi tahap I, Senin (6/2). Yakni ruas Probolinggo-Besuki sepanjang 49,68 Km. Pembangunan itu ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Pendil, Suko, Probolinggo, Jawa Timur.

Menteri Basuki mengatakan, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi dengan total panjang 175,40 Km merupakan ruas pamungkas dari Jalan Tol Trans Jawa, yang sebelumnya sudah tersambung dari Anyer, Banten hingga Probolinggo Timur, Probolinggo. Dengan bertambahnya ruas tol tersebut diharapkan akan semakin melancarkan distribusi.

“Ini bagian akhir Tol Trans Jawa yang tersambung dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa,” ungkapnya.

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)

Probolinggo-Banyuwangi, dikatakan Basuki, sudah dilaksanakan sejak 2017. Namun, untuk yang sudah siap secara teknis, saat ini baru ruas Probolinggo-Besuki. Yakni dengan nilai investasi sebesar Rp 10,7 triliun. Karena itu, dia pun berpesan kepada kontraktor dan konsultan pengawas untuk memperhatikan kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan.

“Saya minta para konsultan untuk tidak main-main dengan mutu hasil pekerjaan,” ucapnya.

Selain itu, Basuki juga berpesan kepada kontraktor pelaksana yang melakukan pembangunan untuk memaksimalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai arahan Presiden. Produk-produk infrastruktur dalam negeri harus dimanfaatkan. Yakni seperti berupa lead rubber bearing. “Dengan terus dibeli, maka produk-produk tersebut akan semakin berkembang,” ujarnya

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan, penyelesaian ruas Tol Probolinggo-Banyuwangi menjadi penting. Sebab, karena selain bagian akhir dari Trans Jawa, juga membantu pengembangan aktivitas pariwisata. Baik di Jawa Timur maupun Bali. “Pembangunan ruas tol ini ditargetkan rampung pada akhir 2024,” terangnya.

Sedangkan, Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) Adi Prasetyanto dalam laporannya mengatakan, pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi terbagi menjadi dua tahap. Yakni tahap I menghubungkan Probolinggo hingga Besuki sepanjang 49,68 Km. Kemudian, tahap II menghubungkan Besuki hingga Banyuwangi sepanjang 125,72 Km.

Pembangunan tahap I, lanjut dia, terbagi atas 3 paket pekerjaan konstruksi. Yakni paket 1 Gending-Kraksaan (12,88 Km) dengan progres pembebasan lahan sebesar 92,02 persen. Kemudian, paket 2 Kraksaan-Paiton (11,20 Km) dengan progres pembebasan lahan 89,67 persen dan paket 3 Paiton-Besuki (25,60 Km) dengan progres pembebasan lahan 28,48 persen.

“Dengan progres lahan tersebut, kami siap mulai konstruksi paket 1 dan 2 secara bersamaan di awal Februari 2023 ini yang disusul oleh konstruksi paket 3 di pertengahan Februari 2023,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anggota Dewan Pers periode 2022-2025 kemarin (6/2) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan pentingnya kebebasan pers yang bertanggung jawab. Selain itu dalam pertemuan tersebut juga membahas keadilan bagi media dan platform digital.

Seusai pertemuan tersebut Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan bahwa Jokowi memberikan pesan soal pemberitaan yang bertanggung jawab. Tidak hanya soal keebasan pers. ”Pemberitaan yang bertanggung jawab adalah pemberitaan yang dikonfirmasi kebenarannya menggunakan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang baik,” ujarnya. Pesan ini diungkapkan dalam rangka menjelang pemilihan umum (pemilu).

Ninik juga menyampaikan program kerja Dewan Pers kepada Kepala Negara. Program-program tersebut meliputi pendataan ratifikasi pers, pengaduan dan penegakan etika pers, serta peningkatan kapabilitas wartawan. Pada tahun lalu ada 690 pengaduan ke dewan pers. 97 persen diantaranya sudah diselesaikan. “Substansi pengaduannya cukup beragam. Ini berarti masyarakat semakin kritis,” katanya.

Di samping itu, Dewan Pers juga menyampaikan soal kemajuan dalam penanganan kasus-kasus insan pers. Menurut Ninik, saat ini telah ada nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). “Sekarang ini posisinya sedang terus kami sosialisasikan agar mereka sampai di tingkat paling bawah memahami bagaimana cara penyelesaian kasus-kasus pers. Walaupun ada kasus-kasus yang berdimensi pidana memang menjadi ranah Kepolisian,” imbuhnya.

Lebih lanjut Ninik menyatakan dalam pertemuan tersebut juga membahas sustainability. “Bapak Presiden dalam pertemuan ini menegaskan memang harus ada keadilan bagi media dan platform,” ucapnya. Hal ini bertujuan agar sama-sama mendapatkan keuntungan secara bisnis. “Di bawah undang-undang 40 tahun 1999 (undang-undang pers),” katanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos– Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun telah mendapatkan laporan adanya dua anak yang memiliki gejala Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) atau acute kidney injury (AKI). Dia minta untuk melakukan penyelidikan di laboratorium independen untuk mengetahui kandungan pada obat sirup yang dikonsumsi anak tersebut

Dia meminta untuk meneliti dengan seksama terkait kasus ini. Satu anak telah terkonfirmasi AKI dan meninggal dunia. Satu lagi masih dalam dalam perawatan dan kasusnya masih diselidiki. “Agar dilihat apakah benar anak-anak ini meninggalnya karena GGAPA,” tuturnya.

Budi juga meminta melihat obat apa yang digunakan anak tersebut sebelum akhirnya sakit. Dia mendengar bahwa obat yang digunakan sudah betul-betul aman atau tidak. Satu anak yang meninggal karena GGAPA pada 1 Februari lalu dikabarkan minum obat sirup merk Praxion. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah menyatakan bahwa obat ini aman dari cemaran etilena glikol (EG) yang melebihi ambang batas. “Kami akan cek di lab yang independen apakah memang zat kimia tersebut melebihi ambang batas atau tidak,” katanya. Budi memberikan deadline penelitian itu akan membuahkan hasil pada minggu ini.

Sementara itu Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Piprim Basarah SpA(K) menyebut pelaku pencampuran obat sirup dengan EG yang berlebihan merupakan penjahat kemanusiaan. Alasannya, ratusan anak akhirnya mengalami gagal ginjal dan sebagian besar meninggal dunia. ”IDAI ingin anak-anak di Indonesia dilindungi dan kasus ini tidak terulang kembali,” katanya. Dia meminta agar pelaku diusut tuntas.

Selain itu, Piprim mengatakan bahwa dokter anak di Indonesia akan terus memantau. Ketika ada satu kasus yang dicurigai, maka akan dilaporkan dan dibicarakan secara organsasi. Dia mencontohkan pada kasus yang baru-baru ini terjadi di Jakarta. Ketika mendapatkan laporan pada Jumat lalu (3/2), IDAI langsung menyelenggarakan rapat. “Kami laporkan kepada Kemenkes dan BPOM karena pada saat itu status pasien yang meninggal sudah konfirm GGAPA,” katanya.

Sementara itu, Komisi IX DPR RI menyoroti munculnya dua kasus gagal ginjal akut baru. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati minta BPOM benar-benar serius untuk melakukan investigasi jika memang ternyata benar pasien mengonsumsi obat-obatan sirup yang sudah masuk daftar aman oleh BPOM. Jika benar pasien mengonsumsi obat yang masuk daftar aman BPOM, pihaknya minta pertanggungjawaban dari BPOM untuk kembali memastikan apakah semua obat yang beredar di pasaran itu benar-benar aman. “Tolong, ini menyangkut nyawa anak-anak, bukan main-main,” tegas Kurniasih.

Kurniasih mengingatkan, dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kemenkes dan BPOM pada 2 November 2022 lalu disepakati untuk melakukan penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan kepada industri yang terbukti melanggar standar sediaan farmasi.

Anggota Komisi IX lainnya Edy Wuryanto mendukung upaya Kemenkes melibatkan IDAI, BPOM, ahli epidemiologi, Labkesda DKI, Farmakolog, Puslanfor, dan para pakar untuk mengungkap penyebab pasti GGAPA ini. Menurutnya penyelidikan secara mendalam perlu dilakukan agar mengetahui penyebabnya. Edy juga menyarankan agar ada keterbukaan kepada publik. Artikanya ketika sudah mengetahui penyebab dan kronologi pasien yang mengalami GGAPA harus disampaikan kepada publik. “Untuk antisipasi masyarakat,” imbuhnya.

Legiselator Dapil Jawa Tengah III itu juga meminta Kemenkes juga harus menanggung seluruh biaya perawatan sampai sembuh. Menurutnya ini merupakan komitmen Kementerian Kesehatan yang harus dilaksanakan sesuai kesimpulan rapat dengan Komisi IX DPR RI beberpa waktu lalu.

Bareskrim Polri pun turun tangan kembali dengan temuan adanya dua kasus gagal ginjal yang baru. Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengatakan, tim telah turun menelusuri kembali kasus gagal ginjal akut yang terbaru. “Petugas akan mencari tau apa yang dikonsumsi pasien tersebut,” terangnya.

Bareskrim selama ini telah berupaya untuk mencegah kasus gagal ginjal akut kembali terjadi. Seminggu yang lalu (30/1) Bareskrim mengungkapkan penangkapan dua buronan kasus gagal ginjal akut. Total empat tersangka individu yang telah ditahan agar tidak mengulangi perbuatannya. “Lalu ada lima tersangka korporasi,” terangnya.

Namun, ternyata kasus gagal ginjal akut kembali terjadi. Dia menuturkan bahwa kewenangan pengawasan dalam penggunaan obat ini berada di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). “Perlu dijelaskan bagaimana pengawasannya,” terangnya kemarin. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Banten pada pukul 07.35 WIB, Selasa (7/2).

BMKG mencatat, gempa bumi tersebut berpusat di 7,43 Lintang Selatan,105,88 Bujur Timur atau 66 km tenggara Muara Binuangeun, Banten dengan kedalaman 10 km.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 yang berpusat di Banten ini, dirasakan hingga wilayah Kota Sukabumi, Jawa Barat.

“Kami sudah menginstruksikan kepada personel untuk melakukan pemantauan, khawatir ada dampak kerusakan,” kata Kalak BPBD Kota Sukabumi Novian Rahmat Taupik. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Turki diporak-porandakan gempa bumi pada Senin (6/2), pukul 04.17 waktu setempat (08.17 WIB). Hingga siang, korban tercatat sebanyak 912 orang meninggal dunia dan 5.385 orang luka berat akibat gempa bumi dengan kekuatan M 7,4 tersebut. Termasuk, 3 WNI yang jadi korban.

Duta Besar (Dubes) RI untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal memastikan, tiga orang WNI tersebut mengalami luka-luka. Saat ini, ketiganya sudah mendapat perawatan di rumah sakit terdekat. ”Satu orang di Kahramanmaras dan dua orang Hatay,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (6/2).

KBRI Ankara telah berkoordinasi dengan otoritas lokal di daerah tersebut, Satgas Perlindungan WNI, dan PPI di sekitar lokasi untuk memantau kondisi WNI di 19 lokasi terdampak. Setidaknya, terdapat sekitar 6500 WNI yang tinggal di seluruh Turki. Dari jumlah tersebut, sekitar 500 orang tinggal di area gempa dan sekitarnya. Sebagian besar WNI tersebut berstatus pelajar dan mahasiswa. Lalu, sebagian lainnya merupakan WNI yang menikah dengan warga lokal dan pegawai perusahaan internasional.

Selain itu, hotline perlindungan WNI di +90 532 135 22 98 telah diaktifkan oleh KBRI. ”KBRI juga membuka link khusus permintaan bantuan bagi seluruh WNI di sekitar lokasi yang terdampak gempa,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut dia, KBRI sedang mengupayakan rumah penampungan sementara sambil menunggu penanganan dari otoritas setempat. Khususnya, untuk WNI di Kahramanmaras yang harus meninggalkan apartemen karena mengalami kerusakan parah.

Hingga siang, pukul 13.24 waktu setempat, gempa susulan masih terjadi. Kali ini, gempa berkekuatan M 7,4 terjadi di daerah Elbistan dan Kahramanmaras, sekitar 45 km dari lokasi pusat gempa sebelumnya).

Seperti diberitakan sebelumnya, gempa bumi M 7,4 guncang di selatan Turki, Provinsi Kahramanmaras, Gaziantep, dan Osmaniye pada pukul 04.17 waktu setempat (08.17 WIB). Pusat gempa dilaporkan di provinsi Kahramanmaras, kurang lebih 600 km sebelah tenggara Ankara. Tak berselang lama, terjadi 2 gempa lanjutan M 6,4 dan M 6,5 di Provinsi Gaziantep (kurang lebih 700 km sebelah tenggara ankara). (*)

Reporter: JP Group