Senin, 27 April 2026
Beranda blog Halaman 6030

KPK Bantah Kabar Lukas Enembe Meninggal Dunia

0
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe dalam kondisi kritis, apalagi hingga meninggal dunia (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe dalam kondisi kritis, apalagi hingga meninggal dunia. Informasi tidak benar itu sempat bertebaran di tengah masyarakat.

“Betul sebelumnya kam1 i memang mendapatkan informasi hoaks yang berkembang di masyarakat, adanya Pak Lukas Enembe meninggal dunia,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (10/2).

Ali memastikan, Lukas Enembe yang kini sedang menjalani penahanan di rumah tahanan (Rutan) Pomdam Jaya Guntur dalam kondisi baik. Ali pun menyebut, Lukas bisa melakukan aktivitas kesehariannya selama mendekam dibalik jeruji besi.

“Kami pastikan Pak Lukas ada di Rutan KPK dalam keadaan bisa beraktivitas, bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas seperti biasa seperti halnya tahanan lainnya. KPK juga empat kali melakukan pemantauan kesehatan terhadap Lukas Enembe,” ungkap Ali.

Oleh karena itu, KPK meminta masyarakat Papua tidak mudah terprovokasi dengan informasi hoaks.
“Bahwa kemudian ada informasi semacam itu pak Lukas meninggal dunia itu adalah salah. KPK selalu menginformasikan kepada masyarakat tentang kondisi dari pak Lukas Enembe,” tegas Ali.

Dalam perkaranya, KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka.

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikaso. Sementara, Rijatono Lakka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Lukas diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan untuk memuluskan perusahaan Rijatono dalam rangka memenangkan sejumlah proyek pembangunan di Papua.

Sedikitnya, ada tiga proyek di Papua bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan perusahaan Rijatono Lakka untuk digarap. Ketiga proyek tersebut yakni, proyek multi years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14, 8 Miliar.

Kemudian, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp 12,9 miliar.

KPK menduga Lukas Enembe juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi tersebut.  (*)


Reporter : JP GROUP

Kantor Bahasa Sosialisasikan BIPA

0
foto bersama usai sosialisasi BIPA

batampos– Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau menggelar sosialisasi program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Karimun, Kamis (9/2).

Kepala Kantor Bahasa Kepulauan Riau Rahmat menyampaikan, bahwa program BIPA adalah salah satu wujud dari fungsi utama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yaitu penginternasionalan bahasa Indonesia.

” Melalui sosialisasi ini kita harapkan bisa menginternasionalkan bahasa indonesia di Kepri pada umumnya, khususnya di kabupaten Karimun,” terangnya.

Ia mengatakan, kegiatan tersebut dihadiri 30 peserta dari berbagai komponen masyarakat. Seperti dari instansi yaitu Disdikbud Karimun, Disnaker Karimun, Diskominfo Karimun, dan Imigrasi Kelas II TPI Karimun. Kemudian perwakilan Ikatan Duta Bahasa Kepulauan Riau, Universitas Karimun, Yayasan Pancaran Bodhi Karimun (Maitreyawira), LKP OHM Academy dan media massa. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan lima perusahaan swasta di Karimun.

” Untuk di Karimun sih baru kali pertama, apa itu BIPA. Tapi, untuk di Kepri fokus di Batam dan Tanjungpinang dan mudah-mudahan di Karimun bisa memanfaatkan program BIPA,” ungkapnya.

BACA JUGA: Kantor Bahasa Provinsi Kepri Gelar Wicara Sastra Melayu Klasik, Datangkan Sastrawan Roslan Madun dan Peneliti Mu’jizah

Apalagi, di Kepri baik itu di Batam, Tanjungpinang dan Karimun mempunyai potensi untuk belajar bahasa Indonesia. Dimana, diprioritaskan para Tenaga Kerja Asing (TKA) maupun mahasiswa asing yang sedang belajar di Kepri. Dimana, kegiatan ini tidak sampai disini tapi akan berkelanjutan untuk mengaungkan bahasa indonesia bagi TKA maupun mahasiswa asing.

” Di Kepri sudah berjalan di kota Batam dan Tanjungpinang. Saya harapkan, di Karimun nanti bisa menjalankan program BIPA. Mengingat, TKA di Karimun cukup banyak,” ucapnya.

Sementara itu, narasumber dari Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa (Pustanda) Faisal Azhar dalam paparannya menyampaikan program-program BIPA yang menjadi wilayah naungan Pustanda, di antaranya pengiriman pengajar BIPA ke luar negeri dan pembuatan bahan ajar BIPA.

Sedangkan, koordinator Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) BIPA di Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, Erwin Maulana Sadewo menyampaikan kegiatan ini dapat menjadi awal hubungan yang sinergis antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam upaya penginternasionalan bahasa Indonesia khususnya bagi TKA.(*)

reporter: tri haryono

Kemensos Bangun Rusun Khusus MBR, Sebulan Hanya Bayar Rp 10 Ribu

0
Bersyukur: Siti Khoiriyah (49) mengaku sangat bersyukur bisa dipindahkan ke rusun Pusat Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi. Ia bisa mendapat tempat tinggal dengan sewa murah dan difasilitasi untuk tetap bekerja sebagai buruh cuci. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)

batampos – Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem terus dimasifkan pemerintah. Salah satunya, dengan mendirikan rumah susun (rusun) bagi para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Sosial (Kemensos) mendirikan rusun untuk PPPKS di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi. Diresmikan hari ini (10/2), rusun lima lantai ini siap dihuni oleh 93 kepala keluarga (KK) tak mampu.

Dirjen Perumahan KemenPUPR Iwan Suprijanto menyampaikan, pembangunan konstruksi rusun untuk PPKS ini rampung pada 2021. Kemudian, dilanjutkan dengan pengisian mebeler di 2022.  Rusun dibangun satu tower dengan jumlah unit 93 tipe 24. Jumlah tersebut terdiri dari 88 unit reguler dan 5 unit difable, dengan kapasitas total mencapai 362 orang. ’’Dilengkapi mabel, meja, kursi, lemari dan tempat tidur susun di setiap unit,” ujarnya.

Iwan mengatakan, pembangunan rusun ini jadi upaya pemerintah untuk memberikan hunian layak bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Termasuk pendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem yang ditengah digencarkan pemerintah.

Selain di Bekasi, rusun untuk PPKS ini juga didirikan di Jakarta dan Solo. ’’Insya Allah 2023 bisa diselesaikan dan dimanfaatkan,” katanya.

Mengingat manfaat dari pembangunan rusun ini, Iwan berharap, kolaborasi bisa terus berlanjut. Bahkan, dengan variasi skema yang mungkin bakal diajukan Kemensos.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan, ide pembangunan rusun untuk PPKS ini muncul setelah upayanya memasukkan mereka ke daftar penerima bansos terhalang data kependudukan. Menurut Risma, dukcapil kesulitan membuatkan KTP lantaran tak ada alamat tempat tinggal tetap.

Berbagai cara dilakukan untuk coba memfasilitasi persoalan alamat ini. Namun, hasilnya belum maksimal. ’’Saya bingung. Akhirnya ada ide bangun rusun,” jelasnya.

Dengan adanya hunian yang bisa ditempati, mereka pun bisa memiliki alamat untuk kemudian direkam dalam data kependudukan. Artinya, para pemulung, warga kolong jembatan, buruh cuci, dan lainnya dapat menerima bansos dari pemerintah. ’’Sekarang mereka punya alamat. Bisa nerima bantuan yang memang seharusnya mereka terima,” tegasnya.

Di sisi lain, mereka pun bisa tinggal di hunian yang layak dengan harga murah. Risma mengatakan, para PPKS cukup membayar Rp 10 ribu per bulan untuk biaya sewa per unit. Tarif ini disesuaikan dengan pendapatan mereka. Di mana, dalam satu bulannya rata-rata pendapatan mereka hanya sekitar Rp 300 ribu-400 ribu.

’’Nanti bapak, ibu yang kerjaannya pemulung, masih tetep boleh mulung. Kami akan bantu olah, jadi kami sediakan tempat. Yang buruh cuci juga dibantu buka laundry, papar Mantan Walikota Surabaya tersebut.  (*)


Reporter : JP GROUP

Mardani Maming Divonis 10 Tahun Penjara

0
Mardani H Maming saat mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin secara virtual dari gedung KPK, Jumat (10/2/2023). (ANTARA/Firman)

batampos – Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming, divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Kalimantan Selatan meyakini, Mardani terbukti melakukan korupsi.

“Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf b Junto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Ketua Majelis Hakim Heru Kuntjoro di Banjarmasin, dikutip dari Antara Jumat (11/2).

Selain itu, Mardani juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp 110.604.731.752 dan jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita untuk dilelang. Namun jika itu tidak mencukupi maka diganti pidana penjara selama dua tahun.

Majelis hakim pun memerintahkan dua jam tangan mewah merek Richard Mille yang disebut menjadi salah satu alat transaksi gratifikasi dirampas untuk negara.

Atas putusan itu, Mardani yang mengikuti persidangan secara virtual dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta menyatakan pikir-pikir.

Mantan Bupati Tanah Bumbu dua periode ini mengaku, apa yang dituduhkan kepadanya adalah sebuah fitnah, sehingga dirinya akan terus berjuang mencari keadilan.

Sementara JPU KPK Budhi Sarumpaet mengapresiasi putusan majelis hakim yang serupa dengan tuntutan tim JPU yang menuntut 10 tahun dan enam bulan penjara.

“Kami lapor pimpinan dulu sembari menunggu langkah hukum yang diambil terdakwa nanti setelah tujuh hari batas pikir-pikir,” katanya.

Diketahui dalam perkara ini, Mardani yang sebelumnya Ketua Umum BPP Hipmi didakwa telah menerima hadiah atau gratifikasi dari seorang pengusaha pertambangan yakni mantan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) almarhum Henry Soetio dengan total tak kurang dari Rp118 miliar saat menjabat Bupati Tanah Bumbu terkait Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 tahun 2011 tentang persetujuan pengalihan izin usaha pertambangan IUP OP dari PT BKPL kepada PT PCN. (*)

Reporter: JP Group

Perbaikan Jalan dan Drainase Paling Banyak Diusulkan Warga Batuaji dan Sugulung di Musrembang

0
Jalan Rusak Dalil Harahap 80
Jalan rusak. F.Dalil Harahap

batampos – Musyawarah Rencana pembangunan (Musrembang) tingkat kecamatan sedang berjalan di Kota Batam. Seperti tahun-tahun sebelumnya usulan yang paling dominan adalah perbaikan jalan dan normalisasi drainase.

Inilah yang dibawakan oleh pihak kelurahan untuk musrembang tingkat Kecamatan Batuaji dan Sagulung. Musrembang tingkat Kecamatan Batuaji akan dilaksanakan Sabtu (11/2) dan kecamatan Sagulung pada Kamis (9/2) malam.

Baca Juga: Berbagi kepada Warga TPA dan Pemulung, Kapolresta: Mereka Pahlawan Kebersihan

Dalam pra musrembang sebelumnya usulan perbaikan jalan dan drainase sudah mendominasi. Masih banyak jalan yang rusak dan butuh semenisasi di Batuaji dan Sagulung. Begitu juga drainase masih banyak yang belum dinormalisasi sehingga masih terjadi banjir saat hari hujan.

Usulan lain juga untuk penanganan banjir rob atau kajian teknis untuk drainase induk atau sungai yang terpengaruh dengan air laut pasang. Ini banyak di Batuaji dan Sagulung seperti di kelurahan Tanjunguncang. Saat hujan dan air laut pasang maka air tak bisa ngalir sama sekali. Perlu adanya semacam kolam yang bisa menampung debit air sebelum dibuang ke laut.

Baca Juga: Dirlantas Polda Kepri: Tak Usah Percaya Hoaks, Patuhi Saja Aturan Lalu Lintas

“Perbaikan jalan rusak dan normalisasi drainase yang paling banyak. Ada juga usulan pemasangan batu miring untuk mencegah longsor di perumahan. Kita akan terus kan ke musrembang tingkat kecamatan,” ujar lurah Seibinti Jamil.

Begitu juga dengan lurah Tanjunguncang Tengku Akbar mengaku masukan dari masyarakat umumnya perbaikan jalan dan normalisasi drainase. Dua poin ini yang jadi usulan prioritas untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat. (*)

 

 

Reporter : Eusebius Sara

Berbagi kepada Warga TPA dan Pemulung, Kapolresta: Mereka Pahlawan Kebersihan

0
Kapolresta e1676014055330
Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto menyerahkan sembako kepada warga TPA Punggur, Nongsa, Kamis (9/2) pagi.

batampos – Polresta Barelang menggelar bakti sosial (baksos) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur, Nongsa, Kamis (9/2) pagi. Dalam kegiatan ini, polisi membagikan sembako kepada warga dan pemulung.

Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka silaturahmi serta menyampaikan rasa empati kepada warga TPA dan pemulung.

Baca Juga: Dirlantas Polda Kepri: Tak Usah Percaya Hoaks, Patuhi Saja Aturan Lalu Lintas

“Ini sebagai rasa empati kami kepada warga dan pemulung yang sejak pagi untuk mengais rezeki demi memenuhi kehidupan keluarga,” ujar Nugroho.

Nugroho menilai para pemulung tersebut merupakan pahlawan kebersihan Kota Batam. Dengan jasa mereka, maka Batam dapat tetap bersih dan asri.

“Kita hanya bisa memberikan sedikit sumbangsih dan suport dengan harapan dapat membantu meringankan,” katanya.

Baca Juga: Tersandung Kasus Narkotika, DPW Nasdem Segera Keluarkan Rekomendasi Pengganti Azhari David

Nugroho juga berpesan kepada masyarakat agar tetap menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, peran masyarakat dapat membantu pekerjaan warga TPA dan pemulung.

“Dengan diterapkannya kebersihan, maka tempat tinggal kita menjadi bersih. Dan tentunya kita semua menjadi sehat,” tutupnya. (*)

 

 

Reporter: YOFI YUHENDRI

Pelanggar Lalu Lintas Paling Banyak Tak Gunakan Helm

0
Anggota Satlantas Polres Karimun memberikan teguran kepada pengemudi sepeda motor yang tidak menggunakan helm.

batampos– Sejak Selasa (7/2) Satlantas Polres Karimun sudah mulai melaksanakan Operasi Keselamatan Seligi 2023. Dalam dua hari pelaksanaan, ada puluhan pelanggar lalu lintas yang ditemukan. Dan paling banuak tidak menggunakan helm.

”Pada hari pertama (Selasa) operasi berlangsung, ada 35 pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Dari jumlah tersebut 25 pelanggaran lalu lintas disebabkan tidak menggunakan helm,” ujar Kapolres Karimun, AKBP Ryky Widya Muharam melalui Kasat Lantas, AKP Eko Aprianto, Kamis (9/2).

BACA JUGA: Info Buat Warga…Polisi Incar Pengendara Tak Pakai Helm

Kemudian, katanya, di hari kedua pihaknya yang melakukan operasi kembali menemukan pelanggaran lalu lintas dengan jumlah 70 pengemudi roda dua. Lebih separuh atau 45 pengemudi yang terjaring dalam operasi ini tidak menggunakan helm. Selebihnya, 25 pengemudi roda dua masih anak-anak atau di bawah umur.

”Pengemudi yang melakukan pelanggaran tersebut diberikan teguran dan sekaligua imbauan. Yang tidak menggunakan helm agar selalu menggunakan helm SNI. Kegunaan helm saat mengemudikan sepeda motor bukan untuk orang lain. Melainkan untuk keselamatan diri sendiri. Menggunakan helm adalah kebutuhan, bukan karena rasa takut. Dengan menggunakan helm, kepala salah satu yang vital bisa dilindungi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” papar Eko.

Sesuai berita, Operasi Keselamatan Seligi 2023 dilaksanakan selama 14 hari. Dan akan berakhir pada Senin (20/2). Sasaran atau target adalah masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan lokasi rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. (*)

reporter: sandi

Gubkepri Ansar dan Ketua DPRD Kepri Hadiri Entry Meeting LK Tahun 2022 Pada Entitas di Lingkungan AKN V BPK RI

0
Gubkepri dan ketua DPRD Kepri foto bersama peserta saat menghadiri Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang digelar oleh Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Gedung Tower BPK RI JI.Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat, Kamis, (9/2).

batampos– Gubkepri Ansar Ahmad dan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menghadiri Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang digelar oleh Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Gedung Tower BPK RI JI.Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat, Kamis, (9/2).

Provinsi Kepulauan Riau termasuk entitas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V) BPK RI bersama 2 kementerian, 4 Badan/Lembaga, 15 Provinsi lain serta 267 Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dihadiri oleh para pimpinan kementerian/lembaga, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK, Ahmadi Noor Supit, serta pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada entitas pemeriksaan di lingkungan AKN V BPK RI.

Ketua BPK RI, Isma Yatun melalui Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit mengatakan, entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian dan lembaga yang akan diperiksa, yang bertujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.

BACA JUGA: Beri Sambutan di Hadapan Gubernur dan Ketua DPRD se-Sumatra dan Jawa, Jumaga: BPK Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Ahmadi menambahkan, pemeriksaan ini bersifat mandatory dan dilaksanakan oleh BPK setiap tahun. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

“Pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan dengan output berupa opini atas laporan keuangan,” kata Ahmadi.

Menurut Ahmadi, selain menjadi cerminan atas tata kelola keuangan yang baik, opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa juga memiliki beberapa arti penting. Antara lain, meningkatkan kepercayaan publik atas kredibilitas dan keandalan informasi yang disajikan, serta meningkatkan rating dan citra positif pada stakeholder.

Ia pun menegaskan bahwa komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas didukung dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang kuat dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan. Menurutnya, hal tersebut akan tercermin pada capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tercapainya good governance dan clean government.

“Dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan negara diperlukan penguatan SPI yang baik dalam rangka memitigasi risiko permasalahan yang dapat muncul pada setiap tahapan siklus anggaran,” jelasnya.

Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, lanjut Ahmadi, BPK RI menerapkan metodologi pendekatan risiko atau risk based audit (RBA). Dengan pendekatan RBA ini, pemeriksaan difokuskan pada aspek-aspek yang berisiko terkait akun/satker, agar diperoleh keyakinan yang memadai dalam penentuan opini.

“Agar jadwal pemeriksaan dapat dipenuhi secara tepat waktu, kami berharap komunikasi antara pemeriksa dengan semua pihak dapat berjalan dengan baik dan efektif, serta diberikan akses yang seluas-luasnya terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Selain itu, kami juga mengharapkan agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kementerian/lembaga berperan serta dalam memperlancar pelaksanaan pemeriksaan” tutupnya.

Sementara itu, senada dengan Anggota V BPK RI, Gubernur Ansar mengatakan entri meeting ini merupakan kegiatan fundamental untuk menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan, sesuai salah satu misinya.

“Entri meeting ini sebagai evaluasi dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka khususnya di Kepri, untuk itu saya minta agar semua OPD untuk memberikan penjelasan yang baik kepada BPK dari laporan keuangan tersebut” ujar Gubernur Ansar.(*)

Murid-Murid Sekolah Global Indo-Asia Belajar Tugas Jurnalistik di Dapur Redaksi Batam Pos

0

batampos – Sebanyak 41 murid sekolah Global Indo-Asia Batam berkunjung ke dapur redaksi Batam Pos, Jumat (10/2/2023) pagi. Mereka belajar langsung tentang tugas jurnalistik dan peran media.

SGIA
Redaktur Batam Pos Chahaya Simanjuntak memberikan presentasi berbahasa Inggris kepada 41 murid kelas 5 Sekolah Global Indo-Asia yang berkunjung dan belajar langsung ke dapur redaksi Batam Pos di Batamcenter, Jumat (10/2/2023) pagi. F Shelly/Batam Pos

Kunjungan ini bertujuan menjawab rasa penasaran para murid terkait fungsi dan dampak media dalam mempengaruhi kebijakan publik, masyarakat, dan juga terhadap personal para pembacanya. Mereka disambut Sekretaris Redaksi Umy Kalsum dan Penanggung-jawab IT Zul Bukhari, dan Redaktur Chahaya Simanjuntak.

BACA JUGA:
Murid-murid Sekolah Monte Sienna Kunjungi Dapur Redaksi Batam Pos

“Kunjungan ini terkait satuan inkuiri yang lagi dipelajari oleh murid kami kelas lima, dengan tema Fungsi media dalam Media dalam mengkomunikasikan masalah, yang dapat mempengaruhi orang untuk mengambil tindakan,” ujar Wali Kelas Lima, Marina.

Para murid mendapatkan langsung informasi terkait profil Batam Pos yang telah berdiri 25 tahun pada 10 Agustus 2023 mendatang. “Tahun ini, kami akan merayakan ulang tahun yang ke 25 tahun. Kami berdiri sampai saat ini, sejak 1998 lalu, karena kami punya tim yang kompak dan solid, saling komunikasi terbuka antar tim,” ujar Chahaya Simanjuntak, yang memberikan presentasi dalam Bahasa Inggris selama kunjungan berlangsung.

Para murid dengan antusias dan saling berebut mengajukan pertanyaan. Rasa penasaran mereka tinggi. “Mana yang lebih duluan koran atau media online?” tanya seorang murdi Riyan. “Berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat berita sampai itu dipublish ke pembaca,” tanya Stella. “Bagaimana mengetahui berita itu hoax atau fakta? tanya yang lainnya.

Batam Pos saat ini bukan hanya hadir lewat koran saja, melainkan menyajikan informasi melalui kanal online yakni batampos.co.id. Informasi yang dihasilkan di dapur redaksi, yang dipilih oleh redaktur, juga akan dibagikan di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube milik Batampos.

Dalam kesempatan ini, Chahaya menyebutkan beberapa tugas media yang berfungsi menyebarkan informasi yang akurat dan terpercaya, menjelaskan terkait proses berita dibuat mulai dari liputan oleh reporter, dipilih, diolah, dan diedit oleh redaktur di dapur redaksi, diperiksa oleh Pimpinan Redaksi M Iqbal atau tim yang bertugas saat itu, lalu kemudian dikirim ke layouter untuk selanjutnya diproses menjadi koran yang berisi informasi yang disebarkan kepada pembaca.

“Ketika koran terbit keesokan harinya, kami juga punya media online dimana berita yang terjadi hari ini, terbit hari ini juga. Up to date,” jelas Chahaya.

Selain menyebarkan informasi lewat artikel berita, media juga berfungsi untuk mengedukasi dan membantu memasarkan produk atau brand melalui iklan.

Namun dalam kesempatan ini, para murid juga diberikan pemahaman di tengah arus informasi yang sangat banyak saat ini, berita tersebar melalui media sosial multi-platform, para pembaca harus memilih media dengan bijak. “Cerdaslah memilih media. Pilihlah dengan bijak. Jika itu bagus untuk menambah pengetahuan belajarmu, membuka wawasanmu, pilih itu, jika itu tidak bagus dan kamu tahu itu hoax, jangan pilih dan jangan sebarkan,” ujar Chahaya.

Dalam kunjungan ini, para murid didampingi empat guru yakni Marina, Dewati, Soma, Riandi, dan Michael. (*)

Reporter: Yashinta

Santri jadi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas

0
Kasatlantas Polresta Tanjungpinang, Kompol Reza Anugrah Arief Perdana, f. Peri Irawan / Batam Pos

batampos – Satuan Lalu lintas Polresta Tanjungpinang mengajak para santri menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di Tanjungpinang.

Pada sosialisasi Polantas sambang dan edukasi ke pesantren (Pos Ngetren), polisi mengajak santri Pondok Pasantren (Ponpes) Al Kautsar agar menanamkan tradisi dan budaya tertib berlalu lintas di jalan raya. “Santri agar selalu memakai helm SNI pada saat berkendara,” kata Kasat Lantas Polresta Tanjungpinang Kompol Reza Anugrah, Kamis (9/2).

Melalui program Pos Ngetren, pihaknya selalu konsisten dalam upayanya untuk mengajak masyarakat menjadi pelopor keselamatan berkendara.

BACA JUGA: Qur’an Center Tanjungpinang Terima Santri Gelombang 2

Selain itu, membudayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Salah satu upayanya adalah dengan menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini.

Melalui tertib berlalu lintas sejak dini, lanjut Reza, maka disiplin berlalu lintas akan tercipta dengan sendirinya. Pihaknya secara maraton akan menanamkan tertib berlalu lintas kepada para pelajar dari satu sekolah ke sekolah yang lain. “Kami terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan, sebagai wujud nyata dalam meningkatkan ketaatan akan pentingnya tertib berlalu lintas,” tegas Reza. (*)

reporter: yusnadi