batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, akan mencari pelaku pemberi gratifikasi terhadap mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo. Sebab, KPK telah menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

“Pintu masuknya kami cari disesuaikan dengan perkara-perkara yang ditangani bersangkutan,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/3).

Asep menegaskan, pihaknya tak segan memanggil pemberi gratifikasi terhadap Rafael Alun. Hal ini penting, untuk menguatkan sangkaan KPK terhadap ayah pelaku penganiayaan, Mario Dandy Satriyo itu.

“Para pemberi gratifikasi ini pada perjalanannya nanti tentu akan dimintai keterangan,” tegas Asep.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya menyebut, Rafael Alun menerima gratifikasi berupa uang dalam rentang waktu 12 tahun, sejak 2011 sampai dengan 2023. Rafael Alun menyandang status tersangka setelah KPK melakukan penyelidikan, setelah adanya dugaan kejanggalan harta kekayaan.

“Jadi ada dugaan pidana korupsinya telah kami temukan, terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada Ditjen Pajak Kemenkeu tahun 2011-2023,” ucap Ali Fikri.

Namun, Ali tak menyebutkan nominal uang yang diduga telah diterima Rafael Alun. Disinyalir penerimaan gratifikasi berupa uang itu mencapai Rp 1 miliar lebih.

“Bentuknya uang, alokasinya nanti akan didalami dalam proses penyidikan,” ujar Ali.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah Rafael Alun Trisambodo ke luar negeri.

“Kami akan cek kembali, karena kan proses seperti dalam penyidikan itu ketika ada kebutuhan untuk mencegah pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini ya pasti kemudian kami lakukan,” tegas Ali.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, Rafael Alun diduga menerima sejumlah gratifikasi melalui kantor jasa konsultan pajak. Adapun dalam kantor tersebut pemegang saham atau komisarisnya ibu Mario Dandy Satrio itu sendiri. Berbagai wajib pajak seperti perusahaan BUMN hingga sawit pun menjadi klien perusahaan tersebut.

Rafael Alun dijerat dengan Pasal 12 huruf B UU No. 31 Tahun 1999 , sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tipikor. (*)

batampos – Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan juga membahas terkait aborsi. Dalam Focus Group Discusion (FGD) yang diadakan Kementerian Kesehatan kemarin (30/3) terjadi perdebatan mengenai usia janin yang bisa diaborsi. Pada Pasal 42 RUU Kesehatan ayat 3 (a) menyebutkan aborsi pada kondisi khusus diperkenankan sebelum usia janin 14 bulan.

Penyebutan usia janin yang sudah tidak diperkenankan diaborsi ini sejalan dengan KUHP yang diundangkan pada 2 Januari lalu. Pada KUHP Pasal 463 ayat 2 disebutkan pada kondisi khusus seperti kedaruratan medis dan korban kekerasan seksual, batas usia kandungan yang diperkenankan untuk aborsi adalah 14 minggu.

Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan Nanda Dwinta yang ditemui di lokasi FGD menyatakan apresiasi pemberian ruang bagi perempuan korban kekerasan seksual dengan menambah tenggat waktu maksimal untuk aborsi. Sebelumnya usia maksimal kehamilan yang boleh aborsi hanya 6 minggu saja. “Menurut saya yang ada di KUHP itu sudah kemajuan yang sangat baik,” katanya.

Nanda menyebutkan bahwa ketentuan aborsi di RUU Kesehatan ini sudah sejalan dengan KUHP. Dia menyatakan di beberapa kasus kekerasan seksual, pada minggu awal korban masih mengalami trauma. Sehingga jika hanya diberi tenggat waktu 6 minggu, bisa jadi korban masih pada masa trauma. “Kami terus mengedukasi bahwa ketika mengalami tindak pemerkosaan maka korban dianjurkan segera periksa kehamilan agar bisa diatasi,” ujarnya.

Namun sejauh ini akses aborsi untuk korban kekerasan seksual belum terselenggara. Nanda menginginkan agar layanan untuk memfasilitasi korban kekerasan seksual ini diatur oleh negara. Sehingga jika ada tenaga kesehatan yang tidak berkenan untuk melakukan aborsi pada korban kekerasan seksual, maka dia dapat merujuk ke tenaga kesehatan lain. “Layanan ini ada dulu. Bukan (tindakan aborsi, Red) legal atau tidak legal,” bebernya.

Peserta diskusi lainnya, dr Nabil SpF juga menyatakan bahwa negara harus hadir dalam memfasilitasi layanan aborsi untuk kasus khusus. “Agar tidak ada aborsi illegal lagi,” katanya. Dia menyoroti bahwa tindakan aborsi tersebut menyakitkan, sehingga tindakan ini tidak akan dilakukan sembrono oleh perempuan.

Ketua Terpilih Pegurus Pusat Persatuan Obsetri Ginekologi Indonesia (POGI) dr Budi Wiweko SpOG menyatakan usia maksimal untuk aborsi adalah 6 minggu. Menurutnya, ini sesuai kajian ilmiah jika usia kandungan terlalu tua maka berisiko pada ibunya. “Aborsi harus aman, bermutu, dan bertanggungjawab,” katanya.

Dokter spesialis kandungan Mohammad Baharuddin pada kesempatan yang sama menyatakan agar aturan perundangan tidak meninggalkan norma. “Kalau ada undang-undang baru agar tidak lepas dari aspek sosial masyarakat,” katanya. Untuk itu dia menyarankan agar negara fokus dalam mencegah kehamilan dengan kontrasepsi serta pemahaman. (*)

Reporter: JP Group