Minggu, 5 April 2026
Beranda blog Halaman 6044

Jokowi Tak Khawatirkan Masuknya Turis dari Tiongkok ke Indonesia

0
Presiden Joko Widodo (Setpres)

batampos- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat tak perlu khawatir dengan kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Menurut Jokowi, para wisatawan dari berbagai negara yang datang ke Indonesia telah melalui berbagai serangkaian protokol kesehatan.

Selain itu, kekebalan komunal masyarakat Indonesia pun dinilai sudah sangat tinggi. Mengingat, mayoritas warga Indonesia kini telah menerima vaksin Covid-19.

“Sekali lagi kita terbuka untuk turis dari manapun, tapi yang kita lihat yang akan banyak dari Tiongkok dan yang paling penting protokol kesehatan. Tapi di Tiongkok sendiri saya melihat yang mau keluar juga sudah dicek semuanya oleh negara mereka. Jadi kita nggak perlu khawatir,” kata Jokowi saat meninjau Kawasan Wisata Bunaken di Pulau Bunaken, Sulawesi Utara, Jumat (20/1).

“Yang kedua juga imunitas kita ini sudah pada posisi kekebalan komunitas sudah baik di angka 98,5,” sambungnya.

Jokowi pun mengaku senang dengan kawasan wisata di Bunaken. Karena itu, dirinya membuka seluas-luasnya turis mancanegara untuk berwisata ke Indonesia.

“Kita membuka untuk turis semua negara tanpa terkecuali, termasuk dari Tiongkok, silakan. Saya melihat di awal bulan Februari ini akan berbondong-bondong ramai turis dari Tiongkok masuk ke Manado, masuk ke Sulawesi Utara,” ucap Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, di Sulawesi Utara pemerintah sedang melakukan pengembangan kawasan Likupang sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan prekonomian warga sekitar.

“Kawasan itu ingin kita perbaiki infrastrukturnya, kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata juga kita berikan perhatian sehingga Manado, Sulawesi Utara betul-betul menjadi sebuah tujuan wisata prioritas,” pungkas Jokowi. (*)

 

Reporter : JP GROUP

Ahli Waris Kader Posyandu Dompak Terima Santunan Kematian

0

 

 

batampos – Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menyerahkan secara simbolis santunan klaim Jaminan Kematian kepada M.A Ariza (52) selaku ahli waris tenaga kerja atas nama Sukatmiwati di Aula Kantor Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kamis (19/1/2023).

Foto : BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang untuk Batam Pos
Wali Kota Tanjungpinang Rahma menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris di Aula Kantor Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kamis (19/1/2023)

Diketahui almarhum Sukatmiwati merupakan salah seorang kader Posyandu di Kampung Sungai Sudip Kelurahan Dompak, Kecamatan Bestari.

Nilai santunan jaminan kematian yang diterima ahli waris selain santunan kematian Rp 42 Juta, nilai itu sudah termasuk komponen santunan berkala senilai Rp 12 juta dan biaya pemakaman Rp 10 juta sehingga total santunan yang diterima yakni Rp 42 Juta.

“Dana ini ini meringankan beban ekonomi saat ini seperti biaya anak yang masih sekolah dan lainnya,” kata M.A Ariza, Kamis (19/1).

Ia mengungkapkan bahwa almarhumah istrinya yang merupakan kader posyandu tersebut sebelumnya meninggal karena sakit ginjal yang dideritanya.

“Terimakasih Walikota Tanjungpinang dan pihak BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Ariza.

Sementara itu, di tempat yang sama, Account Representative BPJS Ketenagakerjaan cabang tanjungpinang, Nanang Zainuddin mengungkapkan, bahwa almarhumah Sukatmiwati merupakan kader posyandu di kelurahan, yang baru terdaftar selama 3 bulan di BPJS ketenagakerjaan Tanjungpinang dengan dua program yakni jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.

“Ibu Sukatmiwati pada saat meninggal merupakan peserta aktif BPJS ketenagakerjaan, sehingga pada saat meninggal berhak menerima santunan kematian,” kata Nanang.

Nanang berharap, kedepannya seluruh kader posyandu se-Kota Tanjungpinang ini dapat terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan, menyusul kelompok pekerja penerima upah lainnya seperti RT, RW, guru TPQ yang telah terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. (*)

 

 

Reporter : Peri Irawan

Penyebab Kematian Warga Lingga Masih Misterius, Polisi Lakukan Penyelidikan

0

 

batampos – Penyebab pasti kematian warga Lingga yakni Tou, 50, masih misterius. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait hal tersebut. Kasatreskrim Polresta Tanjungpinang AKP Ronny Burungudju, mengatakan korban tewas akibat lemas. Berdasarkan hasil visum terdapat tumpukan buih pada mulut dan hidung korban.

Selain itu, terdapat luka sepanjang 5 sentimeter di bagian kepala korban. Luka tersebut, diakibatkan oleh benda tumpul. “Korban meninggal dunia 24 jam setelah ditemukan,” terang Ronny, Jum’at (20/1).

Saat ini, kata Ronny, pihaknya masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab pasti kematian korban. Pihaknya juga belum dapat mengambil kesimpulan terkait kamatian korban. “Ada 3 saksi, baru 1 orang yang diperiksa,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui, warga Lingga ditemukan tewas mengapung di perairan Pelantar KUD Tanjungpinang, Kamis (19/1) pukul 07.00 WIB. Belum diketahui penyebab tewasnya korban yang berprofesi sebagai nelayan tersebut. (*)

 

 

Reporter : YUSNADI NAZAR

Jadi Tersangka Pembunuhan Berantai, Wowon Ternyata Punya 6 Istri

0
ILUSTRASI. Tersangka kasus pembunuhan berantai Bekasi-Cianjur, Wowon Erawan alias Aki ternyata doyan menikah. Dia diketahui memiliki 6 istri. (Dok JawaPos)

batampos – Tersangka kasus pembunuhan berantai Bekasi-Cianjur, Wowon Erawan alias Aki ternyata doyan menikah. Dia diketahui memiliki 6 istri. Beberapa di antaranya menjadi korban pembunuhan berantai tersebut.

“Istri daripada tersangka Wowon ada 6 orang, itu tentu juga butuh proses pendalaman,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/1).

Keempat istri Wowon adalah Wiwin, Ende, Heni, Iis, Halimah dan Ai Maemunah. Saat ini penyidik masih mencari bukti pendukung bahwa mereka benar istrinya Wowon.

“Pendukungnya adalah administratif dari Disdukcapil misalkan di catatan RW, sampai dengan kelurahan setempat atau kepala desa, ini perlu didukung. Namun ini menjadi catatan tim penyidik,” jelas Trunoyudo.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya memastikan kasus tewasnya tiga orang di Ciketingudik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat tidak murni keracunan. Para korban dipastikan tewas akibat diracun. Korban meninggal adalah ibu dan anak atas nama AM, 35; RAM, 21; dan MR, 19.

“Dari fakta awal ada fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan mati keracunan tidak benar, tapi itu pembunuhan,” kata Fadil.

Tak hanya itu, kasus ini disebut Fadil sebagai pembunuhan berantai. Masih ada korban-korban lain. Dalam kasus ini, penyidik sudah menetapkan 3 orang tersangka. Mereka yakni Wowon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh dan M Dede Solehudin.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 380 KUHP tentang pembunuhan, juncto Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Mereka terancam pidana 20 tahun penjara, atau penjara seumur hidup atau pidana mati. (*)

Reporter: JP Group

Bipih Diusulkan Rp 69 Juta, Komnas Haji: Kenaikan Tak Bisa Dihindari

0
ILUSTRASI. jamaah haji. (Dipta Wahyu/JawaPos)

batampos –  Komnas Haji menilai kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tak bisa dihindari. Apalagi melihat kondisi saat ini, di mana harga-harga mengalami kenaikan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi sebagai negara tujuan ibadah haji.

“Kenaikan biaya haji ini sulit dihindari karena dipicu oleh kenaikan berbagai komponen kebutuhan baik di tanah air maupun di Arab Saudi, seperti biaya angkutan udara karena avturnya juga naik, hotel, pemondokan, transportasi darat, katering, obat-obatan, alkes, dan sebagainya. Belum lagi pengaruh inflasi. Sehingga biaya haji mesti beradaptasi atas situasi tersebut,” kata Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj dalam keterangan tertulis, Jumat (20/1).

Menurut analisis dari Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini, rancangan biaya yang diusulkan Menag tampaknya dalam rangka melakukan rasionalisasi, keberlangsungan, dan kesehatan keuangan. Sebab selama ini subsidi ke BPIH yang ditopang dari subsidi dana imbal hasil kelolaan keuangan haji terlalu besar dan cenderung tidak sehat.

“Uang hasil dari kelolaan dana haji dari jemaah tunggu berkisar Rp 160 triliun, seharusnya hasil dari penempatan maupun investasi menjadi hak dari jamaah haji tunggu (waiting list) yang berjumlah saat ini kurang lebih 5 juta orang selaku pemilik dana (shohibul maal). Tetapi selama ini tradisinya malah diberikan untuk mensubsidi jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan sampai 100 persen, ini memang harus mulai dikoreksi dan dibenahi,” jelas Mustolih.

Pada saat yang sama, biaya setoran awal calon jamah haji belum juga dinaikan. Angkanya sebesar Rp 25 juta per jamaah. Situasi ini dianggap sangat menekan keuangan haji yang sekarang ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), terlebih dengan kuota normal 221 ribu maka subsidinya juga akan kembali normal.

Diketahui, Kemanag mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp 69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp 98.893.909,11.

Dibanding tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik Rp 514.888,02. Namun, secara komposisi, ada perubahan signifikan antara komponen Bipih yang harus dibayarkan jemaah dan komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat (optimalisasi).

Menurut Menag, BPIH 2022, sebesar Rp 98.379.021,09 dengan komposisi Bipih sebesar Rp 39.886.009,00 (40,54 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp 58.493.012,09 (59,46 persen). Sementara usulan Kemenag untuk BPIH 2023, sebesar Rp 98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp 69.193.734,00 (70 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30 persen).

Komponen yang dibebankan langsung kepada jamaah, digunakan untuk membayar: (1) Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp 33.979.784,00; (2) Akomodasi Makkah Rp 18.768.000,00; (3) Akomodasi Madinah Rp5.601.840,00; (4) Living Cost Rp 4.080.000,00; (5) Visa Rp 1.224.000,00; dan (6) Paket Layanan Masyair Rp5.540.109,60. (*)

Reporter: JP Group

KPU Karimun Siapkan 800 Petugas Pantarlih

0
Komisioner KPU Karimun Mardanus ketika sosialisasi PKPU no 7 Tahun 2022 tentang penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 dan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang dihadiri seluruh Ketua dan Anggota PPK se- Kabupaten Karimun.f.KPU KARIMUN

batampos- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun, saat ini sedang mempersiapkan petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebanyak 800 orang. Komisioner KPU Karimun Mardanus mengatakan, persiapan petugas pantarlih sebanyak 800 orang tersebut sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se kabupaten Karimun.

” Sudah diplenokan, untuk Pemilu 2024 mendatang, kabupaten Karimun ada 800 TPS dan 4 Daerah Pemilihan (Dapil). Sehingga, petugas Pantarlih disesuaikan satu orang untuk satu TPS nantinya yang akan bekerja,” terangnya, Kamis (19/1).

Dimana, petuga Pantarlih akan melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) secara serentak data calon daftar pemilih Pemilu 2024 pada bulan Februari mendatang. Setelah dilakukan pelantikan dan mereka akan bekerja 30 hari kemudian sesuai dengan TPS masing-masing.

” Untuk TPS khusus Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, kita asumsikan dua TPS tapi belum bisa dipastikan,” ungkapnya.

BACA JUGA: KPU Kepri Ajukan Perubahan Formasi

Masih kata Mardanus lagi, selain persiapan petuga Pantarlih. KPU Karimun juga saat ini terus melakukan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4 ) dengan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang saat ini data sementara sudah mencapai 191.377 pemilih. Dan, akan terus bertambah calon pemilih nantinya yang saat ini paling banyak berada di kecamatan Meral, Karimun, Tebing, Meral Barat.

” Data sementara itu. Pemilih yang paling banyak berada di pulau Karimun besar,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Karimun Nurhidayat ketika dikonfirmasi tentang tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Karimun mengatakan, hingga saat ini belum terdapat pelanggaran yang cukup berarti. Dimana, proses tahapan sesuai mekanisme yang ada diperaturahn KPU.

” Cuman kita surati himbauan saja kepada pihak KPU Karimun. Mudah-mudahan tidak ada pelanggaran yang beratlah,” jawabnya singkat.(*)

reporter: tri haryono

JK Tegaskan Agar Masjid Tak Boleh Jadi Tempat Kampanye Politik

0

batampos – Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) H.M Jusuf Kalla menegaskan kepada seluruh pengurus masjid di Kalimantan Barat untuk tidak menjadikan masjid sebagai tempat kampanye Politik.

“Saya mengingatkan kepada seluruh pengurus bahwa masjid bukan menjadi tempat untuk berkampanye politik, baik itu kampanye calon presiden, gubernur, bupati dan legislatif lainnya. Masjid itu sebagai tempat ibadah bukan sebagai tempat berpolitik,” kata Jusuf Kalla saat bersilahturahmi dengan pengurus DMI Kalbar di Pontianak, Jumat (20/1)

Dia mengatakan, menjelang pesta demokrasi di Tahun 2024, dirinya mengingatkan kepada seluruh pengurus DMI baik di Tingkat Wilayah Provinsi hingga Kabupaten dan Kota untuk tidak menggunakan fasilitas keagamaan sebagai tempat politik praktis.

Dalam arahannya menegaskan fungsi masjid sebagai pusat kemakmuran umat dan masyarakat serta mampu menjadi barometer penggerak ekonomi.

“Masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi masjid bisa memakmurkan jamaah nya,” tutur Jusuf Kalla.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Ria Norsan yang juga merupakan Ketua DMI Kalbar berharap, para pengurus DMI Tingkat Kabupaten dan Kota yang hadir pada kesempatan ini dapat menyampaikan aspirasinya kepada Ketua Umum PP DMI, guna saling bertukar informasi dan program kerja yang telah dilakukan oleh pengurus DMI di daerah.

“Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Saya berharap kita bisa menyampaikan aspirasi langsung ke Ketua Umum PP DMI bapak Jusuf Kalla,” ujar Ria Norsan.

Tak hanya itu saja, lebih lanjut Wagub mengatakan perkembangan masjid di Kalbar sangat pesat. Hal ini menurutnya menandakan tumbuhnya semangat memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid untuk masyarakat Islam, agar bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat.

“Kami yakin, Pemerintah Provinsi memiliki perhatian dan atensi yang besar terhadap masjid yang ada di Kalbar,” tuturnya. (*)

Reporter: JP Group

Sempat Hilang Hingga 2015, Kasus Campak Muncul Lagi, Meluas Hingga 31 Provinsi

0
Ilustrasi: Gejala penyakit campak pada anak (Dok/Jpc)

batampos – Sempat hilang hingga 2015, penyakit campak yang menjangkiti anak-anak kini muncul kembali. bahkan dilaporkan sudah meluas hingga 31 provinsi.

Bahkan saat ini campak sudah dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Demikian dituturkan Ketua UKK Infeksi dan Penyakit Tropis Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr dr Anggraini Alam, SpA (K).

Apa maknanya pernyataan penyakit campak sudah dinyatakan KLB?

KLB campak, menurut dr Anggraini adalah kejadian yang tadinya tidak ada sekarang jadi ada. “KLB itu adalah tadinya enggak ada campak sekarang jadi ada. Atau, yang tadinya ada, tetapi melonjak 2 kali lipat,” ungkapnya dalam keterangan virtual, Kamis (19/1).

”Dan jeleknya, penyebarannya cepat, kalau Covid-19 harus menunggu berkerumun, kalau campak enggak perlu pakai berkerumun sudah menyebar sendiri. Dan penyakit yang paling potensial memicu wabah,” katanya.

Menurut dr. Anggraini, para orang tua harus curiga ketika anak mengalami gejala demam ruam. Dan kasus yang terjadi di Indonesia saat ini menurut data IDAI sudah naik hingga 32 kali lipat.

“Kasusnya meningkat 32 kali. Yang terkonfirmasi di lab, dicek darahnya betul-betul itu campak. Bayangkan, 2021 ke 2023, peningkatannya lebih 32 kali lipat,” jelasnya.

Baca juga: Ingat…Cuci Tangan Pakai Sabun Bisa Cegah Penyakit Menular

Ia menyesalkan seringkali para orang tua menganggap campak penyakit sepele atau penyakit biasa yang ringan. Apalagi para orang tua melihat campak saat ini hampir tak pernah ada lagi.

“Ah dianggap biasa, ah dianggap sudah enggak ada lagi, sudah hilang. Ah ringan, ah menular hanya begitu saja, nanti juga sembuh. Padahal campak ini memicu komplikasi penyakit lainnya,” tegasnya.

Tak ditemukannya kasus campak selama ini, kata dia, itu berkat imunisasi campak yang diperkenalkan sejak tahun 1968. Dan sayangnya, cakupan vaksinasi semakin menurun dan diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang membuat para orang tua takut membawa anaknya diimunisasi.

“Padahal orang yang paling berisiko tertular adalah dia yang belum divaksin atau diimunisasi,” tegasnya.

Sebelumnya Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan ada 3.341 kasus pada tahun 2022 yang dilaporkan. Kasus terjadi di 223 kabupaten kota dari 31 provinsi.

“Ada update jadi sudah 31 provinsi yang melaporkan,” tutup Nadia. (*)

Reporter: Jpgroup

Karyawan PT Yixin Teknologi Plastik masih Mogok, Tuntut Pemotongan Gaji

0
demo mogok
foto: Dalil Harahap / Batam Pos
Demo mogok sebab gaji dipotong Rp 20 ribu per hari

batampos– Konflik antara karyawan dan manajemen PT Yixin Teknologi Plastik di Tanjunguncang masih berlanjut. Karyawan masih tetap dengan tuntutan sebelumnya yakni penurunan target kerja harian sebab, material plastik yang dikerjakan lebih rumit saat ini. Karyawan yang menolak gaji mereka dipotong tetap melanjutkan aksi mogok kerja hingga, Jumat (20/1).

Aksi mogok kerja karyawan khususnya di bagian sortir ini sudah berjalan dua pekan ini akhirnya ditanggapi pihak manajemen. Manajemen sedikit melunak dengan bersedia kembali mencari solusi yang baik agar aktivitas produksi kembali berjalan normal. Manajemen berencana bernegosiasi dengan karyawan terkait solusi yang baik nantinya.

“Kita akan duduk lagi. Manajemen akan mempertimbangkan tuntutan mereka (karyawan) itu,” ujar Febby, perwakilan pihak manajemen.

BACA JUGA: DPRD Batam akan Pertanyakan Legalitas PT Yixin Teknologi Plastik

Sementara dari pihak karyawan juga bersedia dengan rencana pihak manajemen itu. Tinutuan mereka terkait penurunan target kerja harian sangat beralasan sebab material plastik yang dikerjakan lebih rumit saat ini.
“Tujuh bal sehari tak bisa lagi karena material susah dikerjakan. Harapan ya diturunkan terget itu. Kalau tetap ya tiap bulan gaji tetap akan dipotong,” ujar Reni, seorang karyawan.

Sebelumnya awal mula karyawan melakukan mogok karena karena manajemen memotong gajian harian mereka sehari Rp 20 ribu. Pemotongan itu karena pengerjaan tidak mencapai target. Satu tim ditargetkan tujuh bal dalam sehari. Mereka ini bagian sortir sampah plastik yang akan diolah jadi serbuk plastik. Belakangan pekerja banyak yang tidak mencapai target sehingga gaji mereka dipotong Rp 20 ribu perhari. Mereka tak terima ini dan melakukan aksi protes. (*)

Reporter : Eusebius Sara

 

Masyarakat Pulau Buluh dan Bulang Keluhkan Padatnya Aktivitas Kapal Besar

0
polsek bulang 3
Masyarakat Pulau Buluh saat mengkuti kegiatan curhat Kamtibmas dengan jajaran Polsek Bulang. Foto: Polsek Bulang untuk Batam Pos

batampos – Masyarakat pulau Buluh dan Bulang di kecamatan Bulang Lintang keluhkan padatnya aktivitas kapal-kapal besar di sekitar wilayah perairan yang menjadi jalur penyebarangan ataupun jalur mereka mencari ikan dan udang.

Pasalnya kapal-kapal yang berurusan dengan perusahaan galangan kerap mengancam keselamatan nelayan dan masyarakat di sana.

“Sering kita bicara potensi kecelakaan laut dan yang selalu diingatkan itu cuaca. Padahal kapal-kapal yang lalu-lalang di jalur pancung boat penumpang atau nelayan yang nangkap ikan juga berpotensi mengancam keselamatan masyarakat di sini,” ujar Andi Sofian, sekretaris penambang pancung Boat di Pulau Buluh saat curhat Kamtibmas dengan jajaran Polsek Bulang, Jumat (20/1/2023).

Baca Juga: Pelayanan Buruk, SPAM Batam Tidak Layak Minta Naik Tarif

Menurut Andi dan penambang pancung Boat lainnya, jalur penyebarangan antar pulau di sekitar Sagulung dan Bulang, harusnya bebas dari aktifitas kapal besar. Jika ini terus dibiarkan maka potensi kecalakaan semakin bertambah.

“Setahu kami jalur kapal-kapal besar itu bukan di situ. Pulau Buluh ke pelabuhan Sagulung itu padat dengan kegiatan masyarakat tapi kapal-kapal besar juga ramai. Semoga ada solusinya ke depan,” ujar Andi lagi.

Untuk keselamatan berlayar, penambang pancung Boat di Sagulung selama ini sudah meningkatkan kewaspadaan dengan melengkapi keselamatan berlayar diatas kapal seperti life jacket ataupun peralatan lainnya.

Baca Juga: Soal Pembatasan Gas Melon, Disperindag Batam Tidak Tahu

Namun demikian mereka tetap berharap agar instansi pemerintah terkait juga memperhatikan persoalan lalu lalang kapal-kapal besar tadi.

Menanggapi itu, Kapolsek Bulang Ipda Nurdeni Rian mengaku akan berkoordinasi dengan instansi pemangku kewenangan terkait agar ada solusi yang tepat nantinya.

“Sementara kita minta tanda tangan dari penambang atau nelayan setempat terkait keluhan tersebut. Nanti kita undang pihak terkait untuk duduk bersama,” ujar Nurdeni.(*)

Reporter: Eusebius Sara