batampos – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan KBRI Riyadh mengamankan Siti Kurmeisa, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi viral karena dalam tautan video di twitter Menko Polhukam Mahfud MD, memohon untuk dipulangkan ke Indonesia karena tidak diperlakukan dengan baik oleh majikannya.

Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker, Suhartono mengatakan setelah mendapatkan video tersebut, pihaknya langsung melakukan langkah-langkan koordinasi dan kolaborasi penanganan dengan beberapa pihak terkait. Dalam video tersebut, belum diketahui nama dan daerah asalnya, serta tempat/negara PMI bekerja.

“Kami langsung meminta Atnaker di KBRI Riyadh untuk segera melakukan upaya penanganan sesuai ketentuan yang berlaku dan mencari data PMI tersebut. Berdasarkan info kami himpun, Siti Kurmeisa berasal dari Cianjur, Jawa Barat, dan ditempatkan di negara Arab Saudi tepatnya di Damam sejak 24 November 2022, ” kata Suhartono.

Berdasarkan informasi Atnaker KBRI di Riaydh, Suseno Hadi, per Sabtu (28/1/2023), Siti Kurmeisa telah berada di shelter KBRI untuk diberikan pelindungan, dan selanjutnya akan dimintai keterangan.

Terkait hal ini, Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan PMI, Kemnaker, Rendra Setiawan, meminta kepada Atnaker KBR di Riyadh untuk mendalami proses penempatan Siti Kurmeisa, agar bisa diketahui siapa pelaku penempatannya, serta pihaknya akan mengawal atau memonitor permasalahan ini.

Hingga saat ini kata Suhartono, penempatan PMI untuk bekerja pada pemberi kerja perseorangan ke 19 negara kawasan di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi masih dilarang sebagaimana ketentuan dalam Kepmenaker No. 260 Tahun 2015.

Suhartono menghimbau agar masyarakat harus berani menolak terhadap bujuk rayu atau iming-iming untuk bekerja ke luar negeri yg terindikasi dilakukan secara nonprosedural atau ilegal, khususnya ke Arab Saudi sebagai pekerja rumah tangga. Masyarakat harus berani menolak terhadap bujuk rayu atau iming-iming untuk bekerja ke luar negeri yang terindikasi dilakukan secara nonprosedural atau ilegal, khususnya ke Arab Saudi sebagai pekerja rumah tangga.

“Untuk mengetahui atau mendapatkan informasi yang valid tentang proses bekerja ke luar negeri secara prosedural dan benar, bisa mengunjungi dinas tenaga kerja setempat atau layanan terpadu satu atap PMI (LTSA-PMI) terdekat, ” katanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengemukakan aturan internal partai kepada publik. Yakni, dalam satu keluarga dilarang beda partai. Jika dalam satu keluarga sudah memiliki sikap politik menjadi kader PDIP, maka anggota keluarga itu wajib ikut memilih partai yang sama.

Pendapat Hasto itu menyingunggung Kaesang Pangerap, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika terjun ke politik. “Ya sekiranya (Kaesang) mau masuk ke PDI Perjuangan, karena kami ini punya aturan bahwa dalam satu keluarga tidak bisa masuk dalam pilihan partai-partai yang berbeda,” kata Hasto di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1).

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi merupakan kader PDIP. Begitu juga Gibran Rakabuming Raka, kakak Kaesang, putra pertama Jokowi. Dia juga kader partai moncong putih.

Menurut Hasto, membangun komitmen satu keluarga tidak masuk partai yang berbeda-beda sangatlah penting. Hal itu menunjukkan emosional politik.

“Karena itu juga menunjukkan suatu emotional bonding, kesadaran, dan pendidikan politik itu dimulai dari keluarga,” ucap Hasto.

Politikus asal Jogjakarta itu memastikan PDIP sangat terbuka bagi Kaesang untuk terjun ke politik dan bergabung dengan PDIP. Meski Kaesang putra presiden, jika masuk bergabung ke PDIP, maka dia mesti mengikuti prosedur internal partai. Yakni, harus mengajukan permohonan.

“Mengapa ada stelsel aktif? Karena itu sebagai sebuah momentum bahwa ketika masuk ke partai, mereka harus menyatukan diri, harus merelatifkan kepentingan individunya, dan mengedepankan kepentingan kolektif partai,” ucap Hasto.

Bagi PDIP pendidikan politik dari keluarga sangat penting. Karena itu, dalam aturan pencalegan, misalnya, suami istri dari partai berbeda tidak bisa dijadikan sebagai caleg.

“Kemudian dalam suatu keluarga itu kan ada pembatasan-pembatasan, dari segi jumlah, kecuali menjadi anggota dan satu keluarga tidak boleh ditugaskan dalam satu tingkatan yang sama,” pungkas Hasto. (*)

batampos – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani berpendapat, vonis lepas terhadap dua terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya melukai hati masyarakat. Karena itu, ia berharap, Mahkamah Agung (MA) bisa melihat kembali seluruh fakta dalam kasus tersebut.

“Dalam memeriksa kasus ini diharapkan juga melihat kembali seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti serta menerapkan doktrin tentang mens rea dan actus reus-nya secara jeli untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus ini,” kata Arsul kepada wartawan, Minggu (29/1).

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebut, vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang melepas dua terdakwa kasus penipuan dan penggelapan KSP Indosurya, Henry Surya dan June Indria melukai rasa keadilan bagi masyarakat. Khususnya mereka yang menjadi korban.

Arsul mengungkapkan, sejumlah pertanyaan patut diajukan terhadap vonis majelis hakim tersebut. Seperti apakah hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti persidangan kemudian mengkaitkannya dengan doktrin dan juga putusan-putusan lain dalam kasus sejenis.

“Apakah kedua terdakwa tersebut benar tidak berbuat yang menyimpang sebagai orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KSP Indosurya?” tanya Arsul.

“Apakah mereka telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam menjalankan usaha dan amanah para nasabah atau anggotanya? Adakah keuntungan pribadi, keluarga atau kelompoknya yang diperoleh dengan cara yang tidak benar?” sambungnya.

Arsul berpendapat, suatu hubungan yang pada dasarnya perdata, bukan berarti pasti tidak ada unsur pidana. Menurutnya, bisa jadi hubungan keperdataan kemudian bisa dipidanakan sepanjang memang ada unsur perbuatan curang. Termasuk menipu dengan memberikan janji-janji palsu atau bohong kepada nasabah.

“Jika ternyata putusan belum menyentuh hal-hal tersebut, maka JPU perlu mengambil langkah jelas dengan melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut,” tegas Arsul.

Sebelumnya, terdakwa Henry Surya divonis lepas dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Vonis lepas ini, karena perbuatan yang dilakukan Henry Surya bukan ranah pidana, melainkan perdata.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata,” ucap Ketua Majelis Hakim Syafrudin Ainor membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (24/1).

Hakim membebaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim juga memerintahkan agar Henry segera dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan) setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

“Membebaskan terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum yang sebelumnya didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua pertama,” ucap hakim.

“Memerintahkan agar terdakwa Henry Surya segera dikeluarkan dari Rutan Salemba Cabang Kejagung setelah putusan ini dibacakan,” pinta hakim.

Henry Surya tidak terbukti melanggar Pasal 46 ayat 1 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Vonis ini bertentangan dari tuntutan JPU yang menuntut agar Henry Surya dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 200 miliar subsider satu tahun kurungan. (*)

Reporter : JP Group

batampos – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun ini lebih kering jika dibandingkan dengan tiga tahun terakhir. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karena itu, pencegahan harus dilakukan sejak dini.

”Tiga tahun terakhir ini, saat musim kemarau masih sering terjadi hujan. Tapi, tahun ini intensitas hujan akan jauh menurun,” ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati kemarin. Karena itu, lanjut Dwikorita, perlu diwaspadai potensi karhutla. Khususnya di wilayah Riau, sebagian Jambi, dan Sumatera Utara. Sebab, mulai periode Februari ini, di wilayah tersebut mulai masuk musim kemarau yang pertama. ”Juni akan mengalami musim kemarau lagi di sana,” jelasnya.

Menurut Dwikorita, di wilayah tersebut dapat terjadi dua kali musim kemarau karena beberapa faktor. Di antaranya, topografi yang berbeda. Hal tersebut dapat membentuk pola iklim yang berbeda di setiap wilayah. ”Wilayah-wilayah tersebut juga rentan terjadi karhutla karena masih banyak lahan gambut yang kalau terbakar bisa sampai ke dalam dan memadamkannya tidak mudah,” jelasnya.

Namun, secara umum, puncak musim kemarau diprediksi berlangsung pada Juli. Pada periode tersebut, hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang merata. Terutama untuk wilayah Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Kalimantan-Sulawesi. ”Potensi yang paling parah di wilayah Nusa Tenggara dan Jawa. Bahkan, di Jawa itu hampir merata dan ini diprediksi berlanjut hingga Agustus-September,” terangnya.

Sementara itu, Plt Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dodo Gunawan mengatakan, pada Maret, April, dan Mei ini beberapa wilayah di Pulau Jawa, Bali, serta Nusa Tenggara akan mengalami periode transisi dari musim hujan ke kemarau. Karena itu, pemda dan masyarakat perlu mewaspadai kemunculan fenomena cuaca ekstrem seperti hujan lebat, puting beliung, petir, dan angin kencang. ”Meskipun periodenya singkat, bisa memicu bencana hidrometeorologi,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengungkapkan, dalam urusan karhutla, BNPB akan berfokus pada enam provinsi yang kerap ditemukan titik hotspot. Yakni, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau. Untuk mengantisipasinya, BNPB memiliki beberapa skenario. Mulai operasi darat, udara, hingga teknologi modifikasi cuaca.

Operasi darat dilakukan untuk segera memadamkan api sebelum membesar. Operasi itu akan didukung lembaga terkait. Mulai unsur TNI, Polri, KLHK, BPBD, hingga relawan peduli api. Untuk operasi udara, BNPB telah menempatkan sejumlah helikopter di enam provinsi prioritas. Mereka akan berpatroli dan siap melakukan water bombing. Kemudian, khusus untuk operasi TMC, BNPB menggandeng BMKG, BRIN, dan TNI-AU.

”Operasi TMC dilakukan untuk menurunkan hujan di wilayah yang terdampak karhutla,” katanya. (*)

Reporter: JP Group