batampos – Penyidik Kejaksaan Negeri Batam telah menjadwalkan pemanggilan Priyono Al Priyanto yang merupakan Direktur PT Sarana Primadata Bandung, pada hari ini (Kamis, 19/1) pukul 09.00 WIB di Kantor Kejari Batam. Priyanto yang berdomisili di wilayah Jakarta ini sudah dua kali mangkir dari panggilan Jaksa atas statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi SIMRS BP Batam tahun 2018 lalu.

Kasi Pidsus Kejari Batam, Aji Sastrio membenarkan jadwal pemanggilan Priyono ke 3 kalinya yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Desember 2022 lalu. Ia berharap, tersangka dapat memenuhi panggilan karena sudah dua kali mangkir.

“Ini adalah panggilan ketiga untuk tersangka PAP, kami harap tersangka dapat hadir dan tak memberi alasan lagi, karena sudah dua kali mangkir,” terang Aji, kemarin.

Baca juga: Sidik Kasus Perpajakan di Batam, DJP Kepri Seret Penunggak Pajak ke Penjara

Dikatakan Aji, sebelumnya tersangka tidak hadir dengan alasan sedang sakit. Sehingga penyidik memberi batas waktu hingga 3 kali pemanggilan mengacu pada aturan sesuai KUHAP.

“Kami masih menunggu itikad baik tersangka untuk dapat memenuhi panggilan secara baik-baik,” sebut Aji.

Selain memastikan pemanggilan tersangka, menurut Aji pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Untuk kemarin, ada 4 saksi yang dipanggil dan memberi keterangan terkait status kedua tersangka.

“Para saksi yang dipanggil ini sudah pernah dipanggil. Jadi kami BAP ulang untuk memberi keterangan terkait dua tersangka,” sebut Aji.

Baca Juga: Kenaikan Tarif Parkir Khusus di Batam Batal

Sebelumnya, Rudi Martono, Ahli Information Technology (IT) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Kota Batam resmi ditahan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Batam, Rabu (11/1). Ia merupakan satu dari tersangka dugaan korupsi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Badan Pengusahaan (SIMRS BP Batam) tahun 2018 yang diduga merugikan negara Rp 1,898,300,000.

Dalam penggunaan pagu anggaran Rp 3 miliar untuk pembuatan SIMRS BP Batam tahun 2018, Rudi Martono ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh BP Batam. Diduga karena ingin menguntungkan diri, Martono berkerjasama dengan Priyono Al Priyanto dari PT Sarana Primadata Bandung untuk merugikan negara Rp 1,898,300,000.

Penahanan Rudi dilakukan usai yang bersangkutan menghadiri panggilan penyidik sekitar pukul 09.00 WIB. Setelah melakukan pemeriksaan selama 3 jam, penyidik Pidsus yang dipimpin Kasi Pidsus Aji Sastrio Prakoso memutuskan untuk menahan Rudi. Rudi yang didampingi penasehat hukum, tanpa perlawanan pasrah untuk ditahan sekitar pukul 13.00 WIB. (*)

Reporter : Yashinta

batampos – Pendaftaran kartu kendali atau fuel card pembelian bio solar membludak di lantai dasar kantor bersama Pemko Batam, Rabu (18/1/2023).

Pendaftaran yang dibuka sejak pukul 08.00 WIB ramai oleh pengguna kartu Brizzi atau kartu kendali yang lama.

Membludaknya pendaftaran ini merupakan imbas dari dihentikannya layanan pembelian untuk pengguna kartu kubung atau Brizzi oleh Pertamina, dan Disperindag Kota Batam.

Kepala Disperindag Batam, Gustian Riau, mengatakan, salah satu dampak dari pemberlakuan Fuel Card 3.0 adalah munculnya pemilik kartu yang lama, yang tidak bisa melakukan pembelian karena layanan sudah dihentikan.

“Kemarin mungkin mereka berfikir kita tidak serius. Setelah diberlakukan pada sibuk semua untuk aktivasi dan migrasi ke Fuel Card 3.0,” kata Gustian.

Baca Juga: Investasi Serampangan Pada SPAM Batam Berpotensi Hanya Pemborosan Tanpa Dampak

Pendaftaran Fuel Card 3.0 ini lebih ketat, pemilik kartu yang lama harus membuka rekening di BK Bukopin. Satu rekening satu nama. Hal ini memungkinkan untuk meminimalisir terjadinya aktivitas pelangsir, yang dinilai merugikan masyarakat.

“Saat daftar harus menunjukkan kendaraanya. Kemarin malah ada yang bawa kartu hingga 70 pcs. Ketika ditanya mana mobilnya, malah tidak bisa jawab, dan akhirnya tidak jadi daftar. Ini yang kami antisipasi,” ujarnya.

Pendaftaran Fuel Card 3.0 sudah dimulai sejak tahun 2022 lalu, bahkan dilakukan perpanjangan, sebelum akhirnya resmi diberlakukan. Berdasarkan data beberapa waktu lalu total yang sudah migrasi itu berjumlah 3.381 kartu dari total pemegang kartu Brizzi kurang lebih 6.500 orang.

Baca Juga: 20 Pangkalan di Batuampar Uji Coba Pembelian Elpiji 3 Kg Pakai KTP

“Setelah membludaknya pendaftar hari ini, tentu jumlahnya bertambah. Petugas akan melayani jika persyaratan dipenuhi seperti adanya surat kendaraan, kendaraan, kartu lama, dan bersedia membuka rekening di BK Bukopin yang merupakan mitra Fuel Card 3.0,” terangnya.

Ia berharap dengan adanya pemberlakuan Fuel Card 3.0 ini penyaluran BBM jenis solar atau bio solar menjadi lebih tepat sasaran, dan lebih baik di tahun ini. BBM bersubsidi ini sudah ada peruntukkannya, untuk itu pihaknya mendorong penyaluran lebih tepat sasaran.

“Makanya kita pakai kartu yang tidak bisa digandakan. Dan mereka pemegang kartu akan terdaftar di sistem. Hal ini juga menjadi bahan evaluasi dan laporan nantinya,” tutupnya.(*)

Reporter: Yulitavia

batampos – Keuntungan yang didapat oleh Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (BU SPAM) Batam ternyata cukup fantastis.

Laba tersebut, harusnya dapat dijadikan modal investasi, tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif. Apalagi, bila kenaikan tarif dilakukan di tengah carut marutnya pelayanan air minum di bawah rezim BU SPAM Batam.

Jika mengacu pada SK tarif air bersih tahun 2010, maka rata-rata tarif air bersih di Batam adalah Rp 6.000/m3. Berdasarkan hasil tender Operation and Maintenance (OM) yang dilakukan BP Batam, operator pengelola dibayar Rp 2.400/m3.

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka BP Batam masih mendapat keuntungan sebesar Rp 3.600/m3.

Dengan asumsi kapasitas produksi sebesar 100 juta m3 pertahun (mengacu data produksi tahun 2020), maka BP Batam diperkirakan membukukan laba sebesar Rp 360 miliar pertahun.

Baca Juga: Program Profesi Insinyur Polibatam Dibuka Tiap Semester

Presiden Direktur PT. Adhya Tirta Batam (ATB), Benny Andrianto, mengatakan, keuntungan tersebut harusnya digunakan untuk reinvestasi dalam peningkatan infrastruktur air.

“Karena ATB melakukan reinvestasi untuk menjamin kualitas layanan,” ujarnya saat ditemui di Adhya Building Tower Sukajadi, Rabu (18/1).

Namun, mengelola investasi juga tidak boleh sembarangan. Alih-alih memberikan nilai tambah pada kualitas pengelolaan air bersih, investasi yang serampangan justru berdampak pada pemborosan anggaran yang sia-sia.

“Investasi Rp 4,5 triliun dihitung dari mana? Dengan asumsi hingga kapasitas berapa? Lalu apa leverage bagi setiap nilai yang diinvestasikan terhadap pelayanan. Jangan sampai investasi dilakukan ditempat yang salah, akhirnya buang duit, buang waktu, buang tenaga, pelanggan tetap sengsara,” katanya.

Baca Juga: 20 Pangkalan di Batuampar Uji Coba Pembelian Elpiji 3 Kg Pakai KTP

Menurut Benny, SPAM Batam harusnya lebih cermat dalam meneliti sumber masalah. Dia memaparkan, Batam setidaknya butuh tambahan 300 lpd dalam 2 tahun terakhir.

Atau sekitar 150 lpd tiap tahunnya. Namun sayangnya, tambahan kapasitas tersebut tidak kunjung dipenuhi.

“Lalu kalau mau ganti, atau nambah pipa, tapi airnya ngga ada, hanya angin yang akan keluar,” jelasnya.

Kelalaian ini membuat pelayanan air bersih di kota Batam semakin memburuk. Lebih parah lagi, sejumlah investasi yang tadinya dapat mendorong peningkatan kualitas layanan menjadi mangkrak.

Salah satu contohnya adalah mangkraknya tangki air berkapasitas 63.000 m3, karena tidak cukupnya kapasitas air.

Baca Juga: Ada 2.046 Kasus Perceraian di Batam

“Nilainya (tanki air) lebih dari Rp150 milliar. Dan itu jadi mubazir. Artinya tidak ada planning dan strategi yang baik, karena memang tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam SPAM. Bagaimana mau isi tangki kalau airnya ngga ada, apalagi kalau tingkat kebocoran juga semakin meningkat,” tegasnya.

“Yang paling pokok adalah masalah know how. Apa jaminannya dengan investasi segitu (Rp 4,5 triliun) akan jadi baik? Perlu hati-hati dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. Sehingga tidak terkesan melakukan pembodohan dan penyesatan,” imbuhnya.

Di sisi lain, perlu diketahui bahwa operator yang bekerja saat ini adalah hanya dalam lingkup operasi dan pemeliharaan. Sehingga, operator tidak memiliki kewajiban untuk berinvestasi dalam pengelolaan SPAM Batam.

Jika BP Batam ingin menunjuk investor, maka harus melalui mekanisme tender dan mengikuti PP 122 pasal 56 ayat 3 bentuk kerja sama yang dapat dilakukan dengan BU. Penunjukkan langsung hanya dapat dilakukan bilamana mengikuti aturan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah PP No.12/ 2021.

“Bilamana tidak ikut aturan, maka itu merupakan pelanggaran, dan bisa dikategorikan korupsi,” paparnya.

Baca Juga: Sidik Kasus Perpajakan di Batam, DJP Kepri Seret Penunggak Pajak ke Penjara

Dampak dari investasi, maka investor akan mendapat jaminan pengembalian yang umumnya datang dari tarif. Oleh sebab itu perlu kajian berapa tingkat pengembalian yang wajar, karena pada akhirnya akan dibebankan kepada para pelanggan.

“Karena itu harus dilakukan tender untuk investasinya. Sehingga dapat diperoleh investor yang bonafide dan professional. Kalau tidak masyarakat akan menjadi korban,” jelasnya.

Pelaksanaan SPAM Diindikasi Melanggar Aturan Pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Batam menurut Benny, diindikasi melanggar beberapa aturan. Salah satunya adalah terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 122 tahun 2015 tentang SPAM.

Pasal 56 ayat 3 beleid tersebut mengatur terkait dengan pembiayaan dan kerja sama dengan badan usaha tentang SPAM. Mengacu pada pasal itu, pengelolaan air yang bersifat operasional dan maintenance tidak diijinkan.

“Kecuali yang bersangkutan telah melakukan investasi terlebih dahulu, silakan dibaca pasal terkait,” ungkap Benny.

Selain itu, unit air baku juga harusnya tidak boleh dikerja samakan. Sesuai dengan UUD 45 pasal 33, semua sumber daya alam berada dalam kekuasaan negara. Selanjutnya dalam pengelolaannya, pemerintah Provinsi setempat mengeluarkan Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA). Namun, belum diketahui apakah BU SPAM Batam telah memiliki SIPPA atau tidak.

Baca Juga: Gelombang Capai 4 Meter, Warga Kepri Diminta Waspada

“Kalau tidak punya SIPPA, berarti telah melanggar peraturan,” ungkapnya.

Dari banyaknya potensi pelanggaran aturan seperti tersebut diatas, seharusnya bisa jadi temuan BPK/ Kejaksaan atau KPK karena melanggar perundangan.

“Saat yang tepat untuk introspeksi sebelum pengelolaan air di Batam jadi semakin amburadul. Seperti hadits nabi menyatakan “Jika urusan diserahkan yang bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu,” tutup Benny mengutip dari HR Bukhari.(*)

Reporter: Eggi Idriansyah

Sarjana Teknik Harus Punya STRI

batampos – Politeknik Negeri Batam (Polibatam) yang kini menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN – BLU) membuka Program Studi Program Profesi Insinyur (PS PPI) setiap saat.

BACA JUGA: Mahasiswa Polibatam Produksi Film Animasi Ficusia

Direktur Polibatam, Direktur Polibatam, Uuf Brajawidagda ST MT PhD yang sekaligus sebagai mahasiswa angkatan pertama PS PPI menginstruksikan agar setiap semester dimulai kuliah perdana.

”Pendidikan dimulai  baik untuk Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) maupun reguler,” papar Uuf kemarin.

BACA JUGA: Polibatam Luncurkan MyInternship dan TalentHub

Sementara itu Ketua Program Studi (KPS) PSPPI Polibatam, Ir Rahman Hakim ST MSc IPM ASEAN Eng menambahkan, berdasarkan amanah UU 11 tahun 2014 bahwa lulusan Sarjana Teknik belum boleh praktik keinsinyuran sebelum mendapakan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI).

”Praktik keinsinyuran di sini mempunyai makna luas. Di antaranya mengerjakan kegiatan keinsinyuran mulai dari program pendidikan teknik. Baik sektor pemerintah maupun swasta hingga tingkat pemerintahan,” ungkapnya.

Pendaftaran program ini sendiri dibuka setiap semester ganjil dan genap. Dan calon mahasiswa melakukan pendaftaran secara online sesuai tanggal yang telah ditentukan. Apabila telah lewat masa pendaftaran, maka pendaftaran dari calon mahasiswa tetap diterima dan masuk dalam daftar tunggu di semester depan.

PSPPI Polibatam sendiri diselenggarakan melalui dua skema, yakni kelas Reguler (Fresh Graduate) dan kelas RPL (Pengalaman min. 2 tahun).

Kurikulum PS PPI terdiri atas total 24 SKS, baik kelas Reguler maupun RPL. Kelas RPL diselenggarakan selama 1 semester (6 bulan) dan kelas reguler dilaksanakan selama minimal 2 semester (1 tahun). Hingga akhirnya, setelah lulus dari PSPPI Polibatam, mahasiswa berhak menyandang gelar Insinyur (Ir).

Saat ini tercatat sudah ada 56 Mahasiswa PSPPI angkatan pertama. Terdiri dari 54 persen kalangan professional, 12.5 persen kalangan pemerintahan. Sisanya dari kalangan akademisi. Dalam waktu dekat akan diadakan gelar sumpah profesi. Calon wisudawan sudah melewati berbagai tugas dan memang layak dinilai untuk mengikuti gelar sumpah profesi ini.

Seiring rencana strategis Polibatam tahun 2022-2025, jumlah Mahasiswa baru PS PPI Polibatam ke depan ditargetkan mencapai minimal 100 mahasiswa setiap semesternya. Hal tersebut selaras dengan rencana kerja Persatuan Insinyur Indonesia tentang percepatan jumlah insinyur profesional di tingkat nasional. (*)

Reporter: Suprizal Tanjung