batampos – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan para tokoh agama, seperti kiai dan para istri kiai di lingkungan pesantren agar tidak terlibat politik praktis, misalnya menjadi juru kampanye.

“Kiai atau istri para kiai tugasnya mendidik secara mendalam tentang pengetahuan keislaman. Tidak tepat jika tugas kiai malah dimanfaatkan untuk tujuan pendek apalagi sekadar menjadi juru kampanye,” kata Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (18/1).

Abidal Aziz mengatakan kiai atau istri kiai memiliki tugas luhur dalam mencetak generasi bangsa yang berpendidikan sekaligus berakhlak mulia, seperti di lingkungan pesantren, peran kiai adalah mengasuh dan mengajar santri serta mendidik agar mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri.

Menurut Ishfah, memanfaatkan kiai dalam percaturan politik praktis justru mengerdilkan peran strategis para tokoh dan pemuka agama. Di sisi lain, ada tugas lebih besar yang diembannya baik dalam pendidikan ataupun dakwah.

“Seperti di tengah masyarakat peran kiai benar-benar menjadi teladan, mendamaikan ketika terjadi perselisihan, memberikan pencerahan, dan menjadi solusi terhadap problematika umat,” ujar dia.

Oleh karena itu, ia meminta partai politik maupun politisi dan berbagai pihak untuk mengedepankan cara-cara berpolitik yang bersih serta menjunjung tinggi etika. PBNU mendorong tokoh agama seperti kiai sama sekali tidak terlibat politik praktis.

Ia berharap pihak-pihak yang berniat memanfaatkan para kiai atau istri kiai dan tokoh agama berpikir jernih dan tidak hanya untuk tujuan kepentingan politik pendek. Selain mendegradasi tugas utama tokoh agama, hal itu rawan memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Sebaliknya, kata dia, PBNU berharap para kiai menjadi garda terdepan menebarkan nilai-nilai kedamaian.

“Sangat rawan sekali jika kiai atau ibu nyai terjun ke politik sulit untuk lepas dari potensi pemanfaatan politik identitas keagamaan, termasuk membawa-bawa bendera ormas,” ucap dia.

Ia menyinggung keputusan Nahdlatul Ulama (NU) yang kembali ke Khitah 1926 di mana organisasi itu dengan tegas mengembalikan perjuangan, seperti saat awal didirikan yakni dakwah keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

“Tegas sekali tujuan NU bukan untuk melanggengkan politik praktis apalagi menggunakan organisasi untuk tujuan politik tersebut,” tegasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tangis Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E pecah usai mendengar dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Richard dianggap jaksa sebagai eksekutor penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Richard yang berpakaian kemeja putih awalnya tertunduk saat mendengarkan tuntutan jaksa. Setelah pembacaan tuntutan selesai, Richard langsung menghampiri kuasa hukumnya Ronny Talapessy dan memeluknya. Tangis Richard pun tak bisa tertahan lagi.

Sementara itu, pendukung Richard yang hadir di ruang sidang terus memberikan dukungan kepada Richard. Tak sedikit yang ikut menangis mendengar tuntutan tersebut.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudihuang Lumiu dengan hukuman penjara 12 tahun. Richard dianggap bersalah terlibat dalam kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, dan berperan sebagai eksekutor.

“Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili terdakwa Richard Eliezer Pudihuang Lumiu memutuskan; satu menyatakan Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa seseorang secara bersama-sama sebagaimana Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard dengan pidana penjara selama 12 tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” kata Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (18/1).

Hal-hal yang memberatkan yakni erdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Selain itu, perbuatannya menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat.

Sementara hal-hal yang meringankan, terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Setali tiga uang, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar juga sepakat dengan aspirasi para Kades. Yakni, soal perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun.

Dia mengatakan, pihaknya telah menyiapkan kajian akademik. Diharapkan, bila sewaktu-waktu usul itu direspons positif oleh DPR dan ada perintah dari presiden untuk dijalankan, maka Kemendes PDTT sudah siap.

Menurut Gus Halim, sapaan akrabnya, usul penambahan masa jabatan itu bukan tanpa alasan. Selama ini, para Kades menilai kurang efektif bekerja membangun desa hanya dalam waktu enam tahun. Mereka justru lebih sibuk menyelesaikan konflik yang muncul setelah pilkades.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga ingin mendengar inti masalah aksi puluhan ribu Kades tersebut. Kemarin Jokowi memanggil politikus Budiman Sudjatmiko ke Istana. Setelah pertemuan itu, Budiman menyatakan bahwa dirinya telah bercerita tentang tuntutan para Kades.

Pertama, tentang periodisasi pilkades. Dari semula enam tahun diminta menjadi sembilan tahun. Alasannya, waktu untuk membangun desa dengan masa terpilihnya hanya enam tahun dirasa kurang. ’’Pak Jokowi mengatakan sepakat dengan tuntutan itu. Presiden menyebut tuntutan itu masuk akal. Ya memang dinamika di desa berbeda dengan di perkotaan,’’ ucapnya.

Budiman juga mengusulkan ke presiden bahwa desa membutuhkan dana untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sebab, sejauh ini, dana desa habis untuk pembangunan infrastruktur saja. Padahal, desa itu tidak hanya tertinggal secara fisik, namun juga SDM. “Nanti itu dibicarakan bukan dalam revisi UU terbaru, atau bisa juga dalam bentuk PP (peraturan pemerintah),” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudihuang Lumiu dengan hukuman penjara 12 tahun. Richard dianggap bersalah terlibat dalam kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, dan berperan sebagai eksekutor.

“Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili terdakwa Richard Eliezer Pudihuang Lumiu memutuskan; satu menyatakan Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa seseorang secara bersama-sama sebagaimana Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard dengan pidana penjara selama 12 tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” kata Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (18/1).

Tuntutan 12 tahun penjara tersebut membuat pendukung Richard yang hadir di ruang sidang riuh kecewa. Hakim pun harus menskors sementara sidang untuk menenangkan situasi.

Diketahui, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terancam hukuman berlapis. Musababnya, dia bersama istrinya Putri Candrawathi dan Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf (dituntut terpisah), pada Jumat (8/7), sekira pukul 15.28 -18.00 WIB, di Jalan Saguling Tiga No.29, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dan di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren Tiga No.46, Rt 05, Rw 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.

“Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).

Atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, bersama-sama dengan Putri, Richard, Ricky dan Kuat, Sambo pun terancam hukuman mati. Musababnya, mantan jenderal bintang dua tersebut dinilai melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Selain itu, Sambo juga dijerat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair. (*)

Reporter: JP Group