Ilustrasi. Warga saat membeli cabai merah di Pasar Bengkong Sadai. Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos
batampos – Bencana alam yang melanda wilayah Sumatera diprediksi akan mempengaruhi pasokan bawang dan cabai ke Kepri, khususnya Batam. Gangguan suplai ini dikhawatirkan memicu lonjakan inflasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira mengatakan pihaknya akan mengatasi stok ini dengan mendatangkan dari daerah asal lainnya, seperti Yogyakarta dan Sulawesi.
“Sumber-sumbernya berkurang. Kalau tidak ada, itu berbahaya. Dan ini harus kita antisipasi,” ujarnya usai menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, Jumat (30/11) malam.
Ia menjelaskan Pemprov Kepri bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga sedang merancang langkah mitigasi lainnya. Hal ini untuk menghindari kelangkaan pangan, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Kita coba lihat ketersediaannya. Kami dari TPID juga akan memaping dan mengevaluasi ketersediaan,” katanya.
Menurut dia, ketersediaan bahan pangan secara umum masih aman. Namun, beberapa harga jenis pangan masih melonjak karena dipengaruhi biaya transportasi.
“Seperti dari Jawa yang tidak tahan lama. Kita sudah bekerjasama dengan beberapa daerah terkait list harga dan stoknya,” tutupnya. (*)
Warga Takengon berdiri di antara kayu-kayu yang terbawa banjir dan longsor. (Jurnalisa untuk JawaPos.com)
batampos – Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) merilis perkembangan terbaru terkait jumlah korban bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Data yang dihimpun BPBD menunjukkan adanya penambahan korban meninggal maupun korban hilang.
Kepala BNPB Letjen TNI, Suharyanto, menyampaikan jumlah korban jiwa di Sumatera Utara (Sumut) mencapai 217 orang, sementara 209 orang masih dinyatakan hilang. Ia menyebut, pada proses evakuasi Minggu (30/11), banyak korban ditemukan di wilayah Tapanuli Selatan.
“Korban jiwa untuk Sumut 217 yang meninggal dunia, kemudian 209 yang masih hilang,” kata Suharyanto dalam konferensi pers daring, Minggu (30/11).
Sementara di wilayah Aceh, total korban meninggal dunia tercatat 96 orang, dengan 75 orang lainnya masih hilang.
Suharyanto menjelaskan, korban jiwa tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota. Total wilayah terdampak di mencapai 18 kabupaten/kota.
Ia tak memungkiri, kondisi ruas jalan di Aceh saat ini masih memprihatinkan. Sebab, sejumlah ruas jalan di Aceh terputus tidak dapat dilalui.
“Jalur transportasi yang masih putus, Sumatera Utara-Aceh Tamiang putus. Kemudian dari Banda Aceh-Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamian ini masih putus,” ujarnya.
Sementara itu, di Sumatera Barat (Sumbar) jumlah korban tewas mencapai 129 orang, dan 118 orang lainnya masih dilaporkan hilang. Selain itu, terdapat 16 korban luka-luka.
Suharyanto menekankan, kondisi di Sumatera Barat (Sumbar) kini relatif lebih stabil dibandingkan Aceh dan Sumatera Utara.
“Jadi Sumatera Barat itu dibandingkan Sumatera Utara dan Aceh, sekarang sudah lebih pulih. Apalagi sudah tidak ada hujan ya. OMC dilaksanakan terus menerus,” pungkasnya. (*)
Warga sedang berbelanja di Pasar Puan Maimun Tanjungbalai Karimun. f. sandi p
batampos– Dampak musibah yang sedang terjadi di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara juga memberikan dampak ke Karimun. Khususnya, untuk beberapa jenis sayuran, seperti cabai merah, cabai rawit dan juga bunga kol. Untuk cabai merah dan cabai rawit harganya langsung melambung tinggi,
”Yang langsung naik tinggi itu harga cabai rawit. Dalam dua hari naik Rp25 ribu. Jadi harga cabai rawit sekarang di kisaran Rp90 ribu per kg. Bahkan, ada juga yang jual lebih dari harga tersebut. Sedangkan, cabai merah saat ini ada yang Rp74 ribu per kg sampai Rp80 ribu per kg,” ujar Adi, salah seorang pedagang di Pasar Puan Maimun Tanjungbalai Karimun.
Naiknya harga kebutuhan di pasar saat ini, katanya, karena memang harus didatangkan dari daerah lain. Khususnya, untuk cabai rawit kenapa naiknya sangat tinggi disebabkan didatangkan dari Aceh. Dan, diketahui bersama Aceh saat ini sedang dilanda musibah dan beberapa daerah penghasil sayuran tidak bisa panen.
Hery, pedagang sayuran lainnya di Pasar Puan Maimun menyebutkan, cabai merah yang dijualnya saat ini berasal dari Tanjung Samak, Kabupaten Meranti dan harganya Rp85 ribu per kg.
”Harga sudah tinggi. Karena, kalau menunggu dari Sumbar tidak mungkin ada. Bahkan, kawan saya yang di padang menyebutkan harga cabai merah di sana sudah Rp200 ribu per kg. Di Pekanbaru sendiri cabai merah dipasok dari Selatpanjang dan harganya Rp120 ribu per kg,” jelasnya.
Untuk cabai rawit, tambah Hery, diperkirakan pada Senin (1/12) sampai dengan beberapa hari ke depan akan tembus Rp100 ribu atau lebih per Kg. Karena, barang tidak ada atau sulit didapatkan. Kalau pun ada, ongkos pengirimannya sampai di Karimun sudah Rp90 ribuan per kg. Untuk beberapa jenis sayuran juga akan ikut naik.
”Sayuran dari Sumbar diperkirakan beberapa hari kedepan tidak ada yang masuk. Makanya, harga sayur kol yang sebelumnya Rp7 ribuan per kg menjadi Rp10 ribu. Belum lagi barang yang sampai di daerah kita tidak semuanya dalam kondisi bagus. Misalnya, dari 10 ikat sayur kol, hanya 3 ikat saja yang benar-benar bagus. Satu ikat itu beratnya 20 kg. Jadi, kalau 3 ikat saja yang bagus dari 10 ikat, maka hanya 30 persen saja yang bisa dijual,” ungkapnya. (*)
Ilustrasi. Seorang pengendara melintasi ruas jalan yang tergenang air. BMKG Kelas I Hang Nadim Batam memprakirakan hujan masih akan turun hingga beberapa hari ke depan. Foto: Dalili Harahap/Batam Pos
batampos— Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir (rob) yang diperkirakan akan melanda sebagian wilayah Kepulauan Riau mulai 4 hingga 13 Desember 2025.
Fenomena astronomi berupa Fase Perigee saat jarak bulan berada di titik terdekat dengan bumi dan Bulan Purnama pada 4 Desember, dinilai berpotensi meningkatkan ketinggian air laut secara signifikan.
Kepala Stasiun BMKG Hang Nadim Batam, Ramlan Djambak, menjelaskan bahwa kombinasi dua fenomena tersebut kerap memicu pasang maksimum. Kondisi ini dapat memengaruhi kawasan pesisir dengan risiko terjadinya banjir rob, terutama pada daerah yang berada di elevasi rendah dan dekat garis pantai.
“Warga di wilayah pesisir harap meningkatkan kewaspadaan. Pasang maksimum berpotensi mengganggu aktivitas pelabuhan, area tambak, hingga pemukiman yang berada dekat bibir pantai,” ujar Ramlan.
Di Kota Batam, banjir rob diprediksi berdampak pada pesisir Kecamatan Batu Aji, Batu Ampar, dan Sekupang. Untuk wilayah Nongsa, potensi rob diperkirakan terjadi lebih awal, yakni pada 4 hingga 9 Desember.
“Untuk Batam, beberapa wilayah pesisir berpotensi banjir rob,”katanya.
Sementara itu, Kabupaten Lingga termasuk salah satu daerah yang memiliki durasi ancaman lebih panjang. Pesisir Singkep Barat, Singkep Pesisir, dan Senayang diprediksi mengalami rob mulai 5 hingga 13 Desember. Aktivitas nelayan dan masyarakat yang bergantung pada perairan menjadi sektor yang paling rentan.
Di Kabupaten Karimun, rob dapat melanda wilayah pesisir Kundur Barat, Karimun, dan Meral. BMKG memproyeksikan periode 4 hingga 10 Desember sebagai fase peningkatan pasang tertinggi. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Kabupaten Bintan, terutama Bintan Utara, Teluk Sebong, dan Bintan Timur pada 5 hingga 8 Desember.
Kota Tanjungpinang, sebagai salah satu daerah yang kerap terdampak pasang naik, diprediksi mengalami rob pada 9 hingga 11 Desember. Kawasan pesisir Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, dan Bukit Bestari menjadi titik yang perlu mendapat perhatian khusus.
Di Kabupaten Natuna, banjir rob diprakirakan terjadi pada 5 hingga 10 Desember. Wilayah yang terdampak mencakup pesisir Pulau Bunguran, Serasan, Serasan Timur, Midai, Subi, dan Pulau Laut. Ketinggian gelombang dan pasang laut diperkirakan meningkat seiring pengaruh angin yang menguat.
Selain potensi rob, BMKG juga mencatat adanya interaksi sistem cuaca berupa eks-Siklon Tropis Senyar dan Siklon Tropis Koto. Interaksi tersebut membuat massa udara di Kepri tertarik menuju pusat tekanan rendah, sehingga pertumbuhan awan hujan berkurang di sejumlah wilayah.
“Cuaca di Kepri secara umum pada Senin (1/12) tetap didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan, terutama pada siang dan dini hari. Beberapa wilayah juga berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang,” tegasnya.
Aktivitas pelabuhan, perikanan darat, tambak garam, dan pemukiman pesisir menjadi sektor yang paling berisiko terdampak pasang maksimum. BMKG meminta masyarakat mengamankan barang-barang penting dan menghindari aktivitas yang tidak mendesak di area pesisir selama periode peringatan dini.
“Kami mengimbau masyarakat untuk terus memperbarui informasi cuaca dan peringatan dini banjir rob melalui kanal resmi BMKG,” pungkas Ramlan. (*)
batampos– Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Batam, Erlita Amsakar, membawa 12 pembatik Batam untuk mengikuti program study tiru di Sembung Batik, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Program peningkatan kapasitas tersebut berlangsung sejak 27 November hingga 8 Desember 2025. Kedatangan rombongan disambut hangat Ketua Dekranasda Kulon Progo, Nuraini Mufida, bersama perwakilan Sembung Batik.
Erlita menyampaikan, keberangkatan ini bertujuan memperluas wawasan sekaligus meningkatkan kompetensi para pembatik Batam. Dengan belajar langsung dari sentra batik yang telah berkembang pesat seperti Kulon Progo, diharapkan kreativitas dan kualitas batik Batam terus meningkat.
“Tujuan kita sederhana tetapi penting untuk menambah ilmu dan keterampilan pembatik Batam,” ujar Erlita.
Ia berpesan seluruh peserta mengikuti pelatihan secara sungguh-sungguh. Ilmu, teknik, hingga inspirasi yang diperoleh selama study tiru harus terus dikembangkan sepulangnya ke Batam, sehingga batik Batam semakin naik kelas dan dikenal luas.
Dalam kesempatan itu, Erlita juga menyampaikan bahwa Batam baru-baru ini meluncurkan motif batik terbaru yang mengangkat ikon Kota Batam, yakni motif Jembatan Barelang.
Perwakilan Sembung Batik, Zainal Arifin, menyampaikan rasa bahagia atas kehadiran rombongan Dekranasda Batam. Ia juga mengenang pertemuan sebelumnya dengan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.
“Alhamdulillah, sekarang Pak Amsakar sudah menjadi Wali Kota. Mudah-mudahan batik Batam semakin maju dan berkembang,” ungkapnya.
Ketua Dekranasda Kulon Progo, Nuraini Mufida, turut mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antardaerah ini. Ia berharap kerja sama pengembangan kerajinan batik antara Kulon Progo dan Batam dapat terus berlanjut dan melahirkan karya terbaik dari para perajin.
Program study tiru ini diharapkan menjadi langkah penting dalam mempercepat kemajuan industri batik Batam, sekaligus memperluas jejaring kerja sama yang saling menguatkan. (*)
batampos– Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Batam, Erlita Amsakar, membawa 12 pembatik Batam untuk mengikuti program study tiru di Sembung Batik, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Program peningkatan kapasitas tersebut berlangsung sejak 27 November hingga 8 Desember 2025. Kedatangan rombongan disambut hangat Ketua Dekranasda Kulon Progo, Nuraini Mufida, bersama perwakilan Sembung Batik.
Erlita menyampaikan, keberangkatan ini bertujuan memperluas wawasan sekaligus meningkatkan kompetensi para pembatik Batam. Dengan belajar langsung dari sentra batik yang telah berkembang pesat seperti Kulon Progo, diharapkan kreativitas dan kualitas batik Batam terus meningkat.
“Tujuan kita sederhana tetapi penting untuk menambah ilmu dan keterampilan pembatik Batam,” ujar Erlita.
Ia berpesan seluruh peserta mengikuti pelatihan secara sungguh-sungguh. Ilmu, teknik, hingga inspirasi yang diperoleh selama study tiru harus terus dikembangkan sepulangnya ke Batam, sehingga batik Batam semakin naik kelas dan dikenal luas.
Dalam kesempatan itu, Erlita juga menyampaikan bahwa Batam baru-baru ini meluncurkan motif batik terbaru yang mengangkat ikon Kota Batam, yakni motif Jembatan Barelang.
Perwakilan Sembung Batik, Zainal Arifin, menyampaikan rasa bahagia atas kehadiran rombongan Dekranasda Batam. Ia juga mengenang pertemuan sebelumnya dengan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.
“Alhamdulillah, sekarang Pak Amsakar sudah menjadi Wali Kota. Mudah-mudahan batik Batam semakin maju dan berkembang,” ungkapnya.
Ketua Dekranasda Kulon Progo, Nuraini Mufida, turut mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antardaerah ini. Ia berharap kerja sama pengembangan kerajinan batik antara Kulon Progo dan Batam dapat terus berlanjut dan melahirkan karya terbaik dari para perajin.
Program study tiru ini diharapkan menjadi langkah penting dalam mempercepat kemajuan industri batik Batam, sekaligus memperluas jejaring kerja sama yang saling menguatkan. (*)
Ketua DPRD, Rian Kurniawan didampingi Wakilnya, Yusli dan Rocky Sinaga bersama Bupati dan Wabup, Aneng-Raja Bayu saat menandatangi naskah pengesahan APBD 2026. f. ihsan
batampos– DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Anambas resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 dengan nilai sebesar Rp 840 miliar.
Kesepakatan ini menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik pada tahun anggaran mendatang.
Pengesahan tersebut dilakukan melalui Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Anambas, Rian Kurniawan, didampingi Wakil Ketua, Yusli dan Rocky Hasudungan Sinaga, pada Jumat (28/11).
Rapat berlangsung dengan agenda utama mendengarkan laporan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam paripurna itu, Rian menjelaskan bahwa struktur awal APBD berasal dari hasil rapat intensif antara DPRD dan TAPD.
“Setelah kita rapat bersama TAPD, bahwa struktur APBD untuk sektor pendapatan dan pembiayaan berada di nilai Rp 794,2 miliar,” ujar Rian yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar).
Ia merinci, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipatok sebesar Rp 53,3 miliar. Angka ini masih didominasi sektor pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain yang sah.
Menurutnya, capaian PAD tetap harus terus ditingkatkan agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat.
Sementara itu, pendapatan terbesar tetap datang dari Pendapatan Transfer yang mencapai Rp 740,7 miliar.
Dana ini bersumber dari pemerintah pusat dan provinsi yang dikembalikan ke daerah untuk pembiayaan berbagai program.
Selain itu, terdapat pula Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 156 juta. Meski tidak terlalu besar, pos ini tetap menjadi bagian dari komponen pendapatan daerah.
Rian menambahkan, sektor pembiayaan ikut menyumbang angka dalam struktur APBD melalui Penerimaan Pembiayaan senilai Rp 46 miliar.
Penerimaan ini antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
“Sedangkan sektor belanja ditetapkan sebesar Rp 840 miliar. Nilainya sedikit lebih besar dari sektor pendapatan, dan selisihnya ditutup dari pembiayaan daerah,” jelas Rian.
Pada sektor belanja, Rian memaparkan beberapa pos utama. Belanja Operasi menjadi yang terbesar dengan total Rp 707 miliar, digunakan untuk biaya pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga operasional pemerintahan.
Kemudian Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp 38 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana pendukung masyarakat.
Sementara Belanja Tidak Terduga dicadangkan Rp 1 miliar sebagai dana antisipasi keadaan darurat.
Selain itu, terdapat Belanja Transfer senilai Rp 92 miliar yang disalurkan kepada desa dan lembaga yang berhak menerima sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menutup penyampaiannya, Rian mengapresiasi sikap seluruh fraksi yang menyetujui APBD 2026.
“Alhamdulillah semua fraksi setuju dengan APBD ini. Kita berharap anggaran ini benar-benar memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat Anambas,” ujarnya. (*/adv)
Ilustrasi. Pekerja di Kawasan Batamindo Mukakuning. Foto. Dalil Harahap/ Batam Pos
batampos– Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri, Diky Wijaya, memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan mengalami kenaikan pada penetapan tahun ini. Meski demikian, besaran kenaikan belum dapat dipastikan karena masih menunggu terbitnya regulasi dari pemerintah pusat.
Diky mengatakan, formulasi penetapan upah tahun ini masih mengacu pada skema sebelumnya, yakni seperti aturan dalam PP 51. Rumus yang digunakan tetap memadukan komponen upah minimum berjalan, variabel nilai upah, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi.
“Formulasinya masih sama seperti PPP sebelumnya, seperti PP 51. Masih di UMK saat ini ditambah variabel upah, kemudian ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” katanya, Minggu (30/11).
Ia menambahkan, dengan formulasi tersebut, kenaikan upah dapat dipastikan terjadi, namun besarannya belum dapat diprediksi hingga seluruh variabel dihitung secara resmi.
“Kalau naiknya kurang tahu berapa persen. Tapi berdasarkan perhitungan PPP sih pasti naik, cuma kita belum tahu naiknya berapa,” ujarnya.
Terkait tahapan pembahasan, pemerintah daerah masih menunggu terbitnya regulasi dari pusat, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti atau regulasi setara. Setelah aturan itu keluar, barulah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat merampungkan penetapan upah.
“UMP sebenarnya kita nunggu penerbitan pusat dulu. Nanti PPP atau PPJ keluar baru kita selesaikan di pemerintah provinsi atau kabupaten/kota,” kata Diky.
Ia memastikan proses penetapan UMP akan rampung pada Desember, sesuai jadwal tahunan yang berlaku. “Ya, harus keluar, nanti Desember keluar,” tambah Diky.
Untuk UMK, mekanismenya juga akan mengikuti UMP, yakni menunggu regulasi pusat yang sama. “UMK dan UMP sama, nanti nunggu PPP atau PPJ. Nunggu dari Kementerian,” ujarnya. (*)
batampos– Seorang wanita berinisial DPAD, 25 tewas di kediamannya di Perumahan Jodoh Permai, Blok D, Batu Ampar. Wanita yang berprofesi sebagai Ladies Companion (LC) ini diduga tewas dianiaya.
Sekuriti perumahan, Mikael mengatakan peristiwa penganiayaan ini menggegerkan warga sekitar. Polisi datang ke lokasi dan menyegel rumah berlantai II tersebut.
“Polisi datang dan membawa sekitar 12 orang dari dalam rumah,” ujarnya di lokasi.
Mikael mengatakan rumah tersebut memang ditempati sekelompok wanita atau dijadikan mess LC. Bahkan seorang pria keturunan Tiongkok kerap mendatangi rumah tersebut.
“Pria itu juga dibawa polisi juga. Kalau orang dalam rumah itu jarang berinteraksi,” katanya.
Informasi yang didapatkan, penganiayaan yang dialami DP berlangsung beberapa hari. Korban diborgol dan disiksa hingga mengalami luka-luka.
Kasus ini sempat ditutupi pihak agency. Korban dibawa ke RS Elisabeth Sagulung pada Sabtu (29/11) pagi, bahkan CCTv jalan perumahan tersebut sudah diganti.
“CCTv depan rumah ini baru diganti. Kalau penganiayaan itu saya tidak dengar, karena di dalam rumah,” ungkapnya.
Pantauan Batam Pos, rumah tersebut diberi police line dan tidak ada lagi aktivitas. Sedangkan di Polsek Batu Ampar polisi tengah memeriksa saksi dan gelar perkara.
Kanit Reskrim Polsek Batu Ampar, Iptu M. Brata Ul Husna membenarkan adanya peristiwa ini. Ia mengatakan tengah melakukan penyelidikan
“Benar. Untuk laporan masih kita dalami,” ujarnya singkat. (*)
Lampu PJU telah terpasang di Jalan Seri Beni, kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Bintan, Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan. F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos – Setelah lebih dari satu dekade gelap, ruas Jalan Wan Seri Beni di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Bintan, Bintan Buyu, kini akhirnya terang. Puluhan penerangan jalan umum (PJU) telah terpasang dan sudah berfungsi menerangi area tersebut.
Pantauan di lokasi, Minggu (30/11), lampu-lampu PJU berjajar dari simpang gerbang menuju Kantor Bupati Bintan. Warga pun menyambut baik perubahan ini.
“Akhirnya kalau kerja sampai malam sudah aman rasanya karena alhamdulillah sudah terang jalannya,” ujar Mohammad, warga Bintan. Ia menyebut selama sekitar 10 tahun kawasan itu selalu gelap sebelum pemasangan PJU dilakukan tahun ini.
Kepala BP Kawasan Bintan, Farid Irfan Siddik, mengatakan pemasangan 35 titik PJU merupakan bagian dari penguatan infrastruktur di pusat pemerintahan. Proyek tersebut menelan anggaran sekitar Rp3,28 miliar dan dikerjakan PT Bintan Energi Cemerlang dalam waktu 120 hari.
Menurut Farid, penerangan ini menjadi kebutuhan mendesak karena kawasan itu minim cahaya selama lebih dari satu dekade.
“Selama bertahun-tahun ruas jalan gelap, kini masyarakat dapat merasakan penerangan memadai,” kata Farid.
Ia berharap hadirnya PJU mampu meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Bintan. (*)