batampos – Komisi I DPR RI menetapkan sembilan nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2022-2025 yang diputuskan dalam rapat internal.

“Komisi I DPR melaksanakan rapat internal hari ini untuk memutuskan sembilan calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025,” kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/1).

Ke-9 nama anggota KPI baru itu adalah (1) Aliyah; (2) Amin Shabana; (3) Evri Rizqi Monarsih; (4) I Made Sunarsa; (5) Mimah Susanti; (6) Mohammad Reza; (7) Muhammad Hasrul Hasan; (8) Tulus Santoso; (9) Ubaidillah.

Penetapan tersebut dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat, setelah Komisi I DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) selama dua hari yang diikuti 27 calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 pada 18-19 Januari.

Meutya menambahkan bahwa Komisi I DPR RI juga mempertimbangkan 30 persen keterwakilan perempuan dengan menetapkan tiga orang perempuan dari sembilan orang calon anggota KPI Pusat terpilih.

Komisi I DPR RI menyepakati pula untuk memilih tiga nama petahana atau incumbent guna keberlanjutan program KPI Pusat.

“Kalau petahana langsung dua orang, ada yang sebelumnya juga pernah menjadi petahana, jadi ada tiga kalau dihitung dengan periode sebelumnya,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, Komisi I DPR RI juga menyepakati ada enam nama cadangan untuk anggota KPI Pusat periode 2022-2025, di mana mereka akan menjadi pengganti apabila ada halangan tetap terhadap sembilan calon anggota terpilih.

Keenam nama cadangan anggota KPI Pusat periode 2022-2025 itu adalah (1) Mulyo Hadi Purnomo; (2) Tantri Relatami; (3) Cecep Suryadi; (4) Ida Fitri Halili; (5) Gustav Aulia; (6) Bondan Kartiko.

Meutya mengatakan, Komisi I DPR mempertimbangkan berbagai keterwakilan unsur dan latar belakang dalam menetapkan sembilan nama calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025, mulai dari latar belakang industri penyiaran hingga akademisi.

“Tentu dalam memilih yang pertama integritas dan profesionalitas dalam penyampaian visi-misi mereka yang kemudian didalami,” tuturnya.

Selanjutnya, Meutya menyebut sembilan nama calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 tersebut akan disampaikan oleh pimpinan Komisi I DPR RI kepada Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Pariwisata Thailand melaporkan kunjungan turis ke negeri Gajah Putih itu sepanjang 2022 mencapai 11,15 juta orang. Jumlah ini ‘meledak’ dibanding 2021 yang hanya sekitar 480 ribu turis.

“Tahun sebelumnya, karena masih terdampak pandemi Covid-19, pembatasan perjalan diberlakukan. Tahun 2022 saat pembatasan tak lagi berlaku, kunjungan turis meledak. Melampaui target pemerintah,” ujar Juru Bicara Kementerian Pariwisata Thailand seperti dikutip dari Reuters, Selasa (24/1/2023) sore.

BACA JUGA:
Ganja di Thailand: Dilegalkan, Tak Terkendali, Parlemen Kembali Bahas RUU

Angka-angka tersebut mencerminkan perubahan haluan yang solid saat Thailand mencoba menghidupkan kembali industri pariwisata vitalnya, yang menanggung beban kebijakan masuk dan karantina yang ketat selama pandemi.

Pada Desember 2022, terdapat 2,24 juta wisatawan mancanegara. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan dengan 230.497 turis mancanegara pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

Pra-pandemi 2019 mencatat rekor hampir 40 juta turis asing yang masuk ke Thailand. “Malaysia, India, dan Singapura adalah tiga pasar penyumbang utama kunjungan tahun lalu,” kata kementerian itu.

Pada 2023, pemerintah mengharapkan 25 juta pengunjung internasional, termasuk setidaknya lima juta dari Tiongkok. Turis dari Tiongkok menjadi sumber pariwisata terbesar Thailand sebelum pandemi.

Pemerintah Thailand menyetujui anggaran sebesar 3,95 miliar baht (120,72 juta dolar AS) untuk meningkatkan perjalanan domestik dan pariwisata internasional di berbagai objek wisata negeri itu. Proyek ini disahkan Selasa (24/1/2023) hari ini.

Pembukaan kembali Tiongkok, diperkirakan akan semakin meningkatkan sektor pariwisata vital Thailand, yang sebelum pandemi menyumbang sekitar 12 persen dari produk domestik bruto di ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak

batampos – Terdakwa Ricky Rizal mengaku tak mengetahui adanya rencana pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J oleh Ferdy Sambo. Menurutnya, saat dia dipanggil Sambo ke lantai 3 rumah Saguling, tidak membicarakan rencana pembunuhan.

Dalam nota pembelaan (pleido) pribadinya, Ricky mengaku ke lantai 3 karena dipanggil Sambo. Namun, dia mengaku tidak tahu awalnya alasan Sambo memanggil.

“Percakapan yang terjadi antara saya dan Bapak Ferdy Sambo tidak seperti apa yang dikemukakan dalam berkas Surat Tuntutan saya. Setelah Bapak Ferdy Sambo menyampaikan bahwa Ibu sudah dilecehkan almarhum Nofriansyah Yosua Hutabarat, Beliau berbicara kembali kepada saya ‘saya mau panggil dia, kamu back up saya, amankan saya, kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia?’ dan saya jawab ‘tidak berani pak, saya tidak kuat mentalnya’,” kata Ricky saat membacakan pleidoi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/1).

Ricky melanjutkan, kendati Sambo berencana akan memanggil Yosua, namun dia tidak mendengar kapan dan di mana Sambo akan memanggil Yosua. Yang pasti katanya, dari percakapan tersebut, Ricky menilai tidak membahas tentang pembunuhan.

“Tidak ada dan tidak pernah disampaikan ataupun diisyaratkan pula bahwa Beliau mempunyai niat atau kehendak untuk membunuh almarhum Nofriansyah Yosua Hutabarat,” jelasnya.

Sebelumnya, Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Ricky dianggap memenuhi unsur pelanggaran pidana karena membantu proses terjadinya pembunuhan.

“Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/1).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani penahanan sementara,” lanjutnya.

Adapun hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua dan membuat duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dalam memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum.

Sementara hal-hal yang meringankan yakni Ricky berusia muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Dan terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. (*)

Reporter: JP Group