Pesawat tempur F14 melakukan fly pass di langit Batam pada acara Batam Solidarity Airshow 2025, Rabu (18/12). Batam Solidaritu Airshow 2025 dalam rangka Hari Jadi Batam. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Kota Batam genap berusia 196 tahun pada Kamis (18/12). Momentum Hari Jadi ini dinilai sebagai penanda kematangan sebuah kota yang tumbuh dari kerja keras para perantau, pekerja, serta generasi muda yang datang dengan harapan dan mimpi besar.
Anggota DPRD Batam, Suryanto menyampaikan, Batam dikenal sebagai kota para pekerja keras. Beragam lapisan masyarakat—mulai dari pengusaha, buruh, nelayan, hingga anak-anak muda—menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang dalam beberapa dekade terakhir melaju pesat seiring derasnya investasi dan aktivitas usaha.
Meski demikian, Suryanto mengingatkan bahwa pesatnya pertumbuhan tersebut diiringi tantangan nyata yang perlu ditangani secara serius.
Persoalan banjir, ketersediaan hunian layak, lapangan kerja, transportasi publik, hingga tata kota yang berkeadilan masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda.
“Di usia ke-196 ini, Batam tidak cukup hanya menjadi kota yang besar secara fisik dan ekonomi. Pembangunan harus tertata dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh warga,” ujar Suryanto.
Ia menekankan, hasil pembangunan harus berorientasi pada keadilan sosial. Menurutnya, ukuran keberhasilan bukan semata pertumbuhan angka ekonomi, melainkan sejauh mana kesejahteraan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.
“Tidak cukup hanya tumbuh, tapi hasil pembangunan harus adil dan dirasakan oleh warga,” katadia .
Lebih lanjut, Suryanto menyampaikan bahwa arah pembangunan Batam ke depan perlu sejalan dengan visi Batam sebagai Kota Global serta mendukung agenda Indonesia Emas 2045.
Untuk mewujudkannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, legislatif, pelaku usaha, hingga masyarakat—untuk bekerja lebih jujur, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Di momen Hari Jadi ke-196 ini, tugas kita jelas: bekerja lebih jujur dan memastikan Batam berkembang sebagai kota yang maju, tertata, dan berkeadilan,” katanya. (*)
Robert Lewandowski merayakan golnya. (AFP via Getty Images)
batampos – Kontrak striker-kapten timnas Polandia Robert Lewandowski dengan FC Barcelona berakhir pada 30 Juni 2026.
Artinya, Lewy – sapaan akrabnya – bakal memperkuat klub baru musim depan. BBC melaporkan bahwa klub Major League Soccer (MLS) Chicago Fire FC telah menjajaki kemungkinan merekrut pemain 37 tahun tersebut.
Mundo Deportivo melaporkan, Direktur Olahraga Fire Gregg Berhalter telah bertemu dengan Lewy dan agennya, Pini Zahavi, di sebuah hotel di Barcelona awal pekan ini.
Fire ingin memiliki Lewy bukan hanya sebagai suntikan kekuatan, melainkan iming-iming ikon superstar (pendapatan ekstra yang besar) seperti Inter Miami CF dengan sosok Lionel Messi, Vancouver Whitecaps-Thomas Muller, serta Los Angeles Galaxy-Marco Reus dan Los Angeles FC dengan Son Heung-min.
”Yang masih jadi pertimbangan Lewy adalah istrinya sudah nyaman tinggal di Barcelona dan memiliki beberapa bisnis di sana,” tulis Mundo Deportivo. (*)
Ketua Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri, Kombes Pol Imam Riady. (Antara)
batampos – Sebanyak 5.300 warga Kepulauan Riau (Kepri) diduga terjebak sebagai pekerja migran ilegal di Kamboja. Ribuan warga tersebut berangkat secara nonprosedural dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, namun banyak yang justru berujung pada eksploitasi, termasuk dipaksa bekerja di sektor judi online dan penipuan daring.
Data itu terungkap dari hasil pemantauan serta laporan jejaring pendamping pekerja migran yang disampaikan dalam kegiatan peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Batam, Kamis (18/12/2025).
Ketua Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri, Kombes Pol Imam Riady, membenarkan adanya ribuan warga Kepri yang saat ini berada di Kamboja secara ilegal.
“Berdasarkan data dari teman-teman pendamping dan pemantauan lapangan, diperkirakan ada sekitar 5.300 warga Kepri yang berada di Kamboja secara nonprosedural,” ujar Imam.
Ia menjelaskan, BP3MI Kepri juga menerima 24 laporan pengaduan terkait kekerasan dan eksploitasi pekerja migran, termasuk dari Kamboja dan Myanmar. Sebagian korban telah berhasil dipulangkan ke tanah air melalui kerja sama dengan sejumlah organisasi nonpemerintah (NGO).
“Korban yang sudah pulang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kami lakukan pendataan, pembinaan, hingga pemulihan agar mereka kembali memiliki semangat kerja. Jika diperlukan pelatihan atau akses ke program pemerintah, BP3MI siap memfasilitasi,” jelasnya.
Imam menegaskan, pihaknya terus mendorong penempatan pekerja migran secara legal dan prosedural, sekaligus memperkuat upaya perlindungan bagi warga Kepri yang bekerja ke luar negeri. BP3MI juga berkomitmen memutus mata rantai keberangkatan ilegal yang kerap menjerumuskan masyarakat ke dalam praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) lintas negara.
Sementara itu, perwakilan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Kepri, Beni, menyoroti pentingnya memperjelas status keberangkatan ribuan pekerja migran tersebut.
“Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana prosedur keberangkatan 5.300 pekerja migran ini. Apakah mereka berangkat secara sukarela atau ada unsur paksaan. Ini harus diperjelas,” ujarnya.
Menurut Beni, jika ditemukan unsur paksaan, penipuan, atau eksploitasi, maka kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai TPPO, yang berarti harus ada pelaku yang bertanggung jawab secara hukum.
“Kalau itu TPPO, berarti ada pelakunya. Yang harus ditelusuri bukan hanya jumlah korbannya, tetapi juga siapa pelaku dan jaringan yang memberangkatkan mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan, penanganan kasus pekerja migran di Kepri selama ini telah melibatkan BP3MI sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Namun, koordinasi lintas instansi tetap menjadi kunci.
“Kalau semua ditangani dalam satu pintu tanpa pembagian peran, akan krodit. Di tingkat provinsi, mekanismenya tergabung dalam satuan tugas penanganan, dengan koordinasi bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri,” pungkasnya.
Kasus ribuan warga Kepri yang terjebak sebagai pekerja migran ilegal ini kembali menjadi alarm serius bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperketat pengawasan, memperkuat edukasi, serta memastikan setiap keberangkatan ke luar negeri dilakukan secara aman, legal, dan terlindungi. (*)
Ketua PA Tarempa, Kusnoto bersama Sekretaris, Zikri Waldy dan Hakim Anggota, Rujaini Tanjung. f.Zikri Waldi untuk Batam Pos
batampos– Pengadilan Agama (PA) Tarempa berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Capaian ini menjadi bukti komitmen PA Tarempa dalam membangun peradilan yang bersih dan melayani masyarakat secara maksimal.
Predikat WBK tersebut diraih setelah PA Tarempa melewati proses penilaian yang panjang dan ketat. Proses itu dimulai dari tahap pra evaluasi hingga penyerahan predikat secara resmi oleh Mahkamah Agung.
Tahapan penilaian meliputi seleksi administrasi, analisis dokumen, wawancara secara virtual, hingga evaluasi lapangan melalui observasi langsung.
Seluruh proses dilakukan untuk memastikan integritas dan kualitas pelayanan benar-benar berjalan.
Selain itu, PA Tarempa juga harus mengikuti panel final dan tahapan clearance. Setelah itu disusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sebelum akhirnya ditetapkan sebagai satuan kerja penerima WBK.
Penyerahan dan penganugerahan predikat WBK tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, pada Kamis (18/12).
Ketua Pengadilan Agama Tarempa, Kusnoto, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol atau pengakuan semata.
Menurut Kusnoto, predikat WBK merupakan amanah besar yang harus dijaga bersama oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Tarempa.
Ia menilai keberhasilan ini justru menjadi tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu sejalan dengan program pembangunan zona integritas yang dijalankan PA Tarempa. Program tersebut fokus pada dua sasaran utama, yakni terwujudnya peradilan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan peradilan yang prima.
“Pembangunan zona integritas adalah pilar utama reformasi birokrasi. Keberhasilan meraih WBK membuktikan bahwa integritas tidak lahir karena tekanan, tetapi tumbuh dari kesadaran dan komitmen kuat seluruh aparatur,” tegas Kusnoto.
Ia juga menekankan bahwa pelayanan yang jujur, transparan, dan profesional harus terus dijaga, meskipun tantangan kerja di Kabupaten Kepulauan Anambas tidaklah mudah.
Secara geografis, Anambas didominasi wilayah lautan dan pulau-pulau kecil. Kondisi ini membuat para hakim dan aparatur PA Tarempa kerap menghadapi kendala jarak dan cuaca dalam menjalankan tugas.
Dalam menangani perkara, hakim PA Tarempa bahkan harus “menjemput bola” dengan mendatangi pulau-pulau terpencil agar masyarakat tetap mendapatkan akses keadilan tanpa harus terbebani biaya dan perjalanan jauh.
“Kami ingin memastikan bahwa keadilan hadir hingga ke pulau terluar. Medan yang sulit tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan. WBK ini menjadi pengingat agar kami terus bekerja dengan hati, jujur, dan melayani sepenuh hati,” tutup Kusnoto. (*)
Penyaluran donasi masyarakat yang dihimpun melalui LAZ BATAM bersama Batam Pos kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang pada Rabu, 17 Desember 2025.
batampos – Donasi masyarakat yang dihimpun melalui LAZ BATAM bersama Batam Pos kembali didistribusikan kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang pada Rabu, 17 Desember 2025. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen LAZ BATAM bersama Batam Pos dalam menyalurkan amanah donatur secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
Distribusi bantuan oleh LAZ BATAM bersama Batam Pos dilakukan di beberapa titik terdampak, di antaranya Kampung Tanjung Karang, Kampung Menggini, dan Kampung Durian. Bantuan yang disalurkan meliputi kelambu, tikar plastik sebagai alas, serta peralatan kebersihan seperti cangkul, sekop, dan gerobak dorong untuk membantu warga membersihkan lumpur di dalam rumah pascabencana.
Selain itu, LAZ BATAM bersama Batam Pos juga mendistribusikan bantuan makanan berupa kurma kepada masyarakat terdampak. Kurma dipilih sebagai alternatif makanan bernilai gizi dan protein yang dapat dikonsumsi secara praktis, terutama dalam kondisi ketika masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh nasi dan bahan pangan utama lainnya.
Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar, LAZ BATAM bersama Batam Pos turut menyalurkan mesin pompa air guna membantu penyedotan air dari sumur bor masyarakat yang masih tersisa pipa instalasinya. Upaya ini diharapkan dapat membantu warga terdampak, khususnya di Kampung Durian, dalam memperoleh kembali akses air bersih.
Ketua LAZ BATAM bersama Batam Pos, Syarifuddin, yang sejak hari Ahad, 14 Desember 2025 telah berada langsung di Aceh Tamiang hingga saat ini, menyampaikan bahwa kondisi di lapangan masih sangat membutuhkan bantuan, terutama bantuan yang bersifat rutin dan habis pakai seperti kebutuhan air bersih.
“LAZ BATAM bersama Batam Pos saat ini terus mengupayakan pengadaan tandon air bersih serta suplai air bersih dari Sibolangit dengan jarak tempuh sekitar 4 hingga 5 jam menuju Aceh Tamiang. Dukungan dan kepedulian masyarakat sangat dibutuhkan agar kebutuhan dasar warga dapat segera terpenuhi,” ujar Syarifuddin.
Melalui kolaborasi kemanusiaan ini, LAZ BATAM bersama Batam Pos mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam aksi Peduli Bencana Sumatera melalui donasi ke rekening CIMB Niaga Syariah: 8600 0356 6100 a.n. LAZ BATAM.
LAZ BATAM bersama Batam Pos mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah mempercayakan donasinya. Semoga setiap kebaikan yang diberikan menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi semua. (*)
Posko Terpadu Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 di Bandara Hang Nadim Batam yang mulai beroperasi pada Kamis (18/12). F.Yashinta
batampos – PT Bandara Internasional Batam (BIB) resmi membuka Posko Terpadu Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 di Bandara Hang Nadim Batam, Kamis (18/12). Posko ini disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan penerbangan selama masa libur akhir tahun.
Posko akan beroperasi mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, dan dijadwalkan ditutup pada 5 Januari 2026.
Direktur Operasional PT BIB, Anton Marthalius, mengatakan pihaknya telah memprediksi peningkatan signifikan arus penumpang dan pergerakan pesawat selama periode Nataru. Lonjakan pertama diperkirakan terjadi pada 21 Desember 2025.
“Lonjakan pertama diprediksi pada 21 Desember. Kami memperkirakan arus penumpang selama Nataru mencapai sekitar 237 ribu orang, dengan estimasi rata-rata 15 ribu penumpang per hari,” ujar Anton.
Menurut dia, pada tahun ini lonjakan penumpang diperkirakan tiga persen dibanding tahun lalu. Sementara untuk jumlah maskapai satu persen dibanding tahun lalu.
Selain arus keberangkatan, BIB juga mengantisipasi puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada 4 Januari 2026. Momentum tersebut menjadi perhatian khusus karena berpotensi menimbulkan kepadatan penumpang di terminal.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, seluruh fasilitas bandara telah dilakukan pengecekan dan dipastikan berfungsi normal. BIB juga melakukan penebalan personel di berbagai titik layanan serta menyiapkan prosedur operasional harian dan prosedur darurat.
“Kami sudah memastikan seluruh fasilitas siap digunakan. Personel juga kami tambah, termasuk kesiapan menghadapi situasi darurat,” kata Anton.
Posko Nataru ini melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain CIQ, TNI, Polri, BMKG, Basarnas, AirNav, serta unsur pendukung lainnya. Keterlibatan lintas instansi tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi penumpang.
Selain sebagai pusat pengendalian layanan, Posko Nataru juga berfungsi sebagai pusat informasi pergerakan penumpang dan penerbangan selama libur akhir tahun. Hingga saat ini, BIB telah menerima 140 usulan extra flight dari sejumlah maskapai.
“Realisasinya bisa naik atau turun tergantung kondisi operasional. Harapan kami arus mudik berjalan lancar dan cuaca mendukung keselamatan penerbangan,” ujarnya.
Anton menambahkan, fokus utama Posko Nataru juga mencakup antisipasi penundaan penerbangan. Maskapai bersama pengelola bandara diminta menyiapkan langkah cepat agar pelayanan kepada penumpang tetap optimal.
Selain itu, upaya pencegahan penumpukan penumpang di terminal juga menjadi perhatian serius selama periode Nataru. Koordinasi dengan Forkopimda dan seluruh stakeholder terus diperkuat.
“Kami berharap persiapan matang ini dapat menjamin kenyamanan masyarakat selama Nataru. Kami juga mengimbau penumpang untuk datang lebih awal ke bandara agar tidak tertinggal jadwal penerbangan,” tutup Anton. (*)
Tangkapan layar salah satu akun yang menyebut ijazah Jokowi palsu. (ANTARA/Facebook)
batampos – Polda Metro Jaya memastikan telah memperlihatkan ijazah sarjana dari Universitas Gadjah Mada (UGM) atas nama Joko Widodo (Jokowi) kepada Roy Suryo. Ijazah tersebut ditunjukkan oleh polisi dalam gelar perkara khusus yang berlangsung Senin (15/12).
Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, gelar perkara khusus tersebut masih terkait dengan kasus yang menyeret nama Jokowi. Dia memastikan, ijazah itu diterbitkan secara langsung oleh Fakultas Kehutanan UGM. Sehingga terjamin keasliannya.
”Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada kesempatan gelar perkara tersebut, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM,” kata Kombes Iman dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (18/12).
Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu menyampaikan bahwa ijazah tersebut disita dari tangan pelapor yang tidak lain adalah Jokowi sendiri. Ijazah itu diperlihatkan kepada Roy Suryo dan semua pihak yang hadir dalam gelar perkara khusus sebagai bagian dari proses pembuktian.
Usai gelar perkara khusus itu, Polda Metro Jaya bakal melakukan tindak lanjut. Penyidik akan melengkapi berkas perkara demi memberikan kepastian hukum atas kasus yang kini tengah mereka tangani. Baik kepastian hukum bagi pelapor maupun terlapor.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri telah mengumumkan 8 tersangka dalam kasus tersebut. Dia menyatakan bahwa para tersangka diduga telah melakukan pencemaran nama baik, fitnah, dan melakukan manipulasi data elektronik atas nama Jokowi.
”Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dalam pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan Bapak Insinyur Jokowi,” ungkap dia kepada awak media pada Jumat, 7 November 2025.
Dalam keterangan pers yang disampaikan secara langsung di Polda Metro Jaya, Asep menyampaikan bahwa tersangka dalam kasus tersebut terbagi atas 2 klaster. Yakni klaster pertama dengan tersangka berinisial ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Inisial itu merujuk nama-nama seperti Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.
”Klaster kedua ada 3 orang yang kami tetapkan, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT,” terang Asep Edi.
Ketiga inisial itu merujuk pada Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Dokter Tifauziah Tyassuma atau Dokter Tifa. Asep Edi menyatakan bahwa para tersangka diduga telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan manipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah, bahkan cenderung menyesatkan publik.
”Bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik,” ujarnya. (*)
batampos – Srikandi PT PLN Batam menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui kegiatan pencegahan stunting yang dilaksanakan di Puskesmas Botania, Kota Batam, Rabu (17/12).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengentasan stunting hasil kolaborasi PLN Batam, Srikandi PLN Batam, PIKK PLN Batam, serta Puskesmas Botania. Program tersebut menitikberatkan pada edukasi dan pendampingan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya ibu dan anak sebagai kelompok paling rentan terhadap risiko stunting.
Sebanyak 89 anak tercatat mengikuti program pencegahan stunting. Dari jumlah tersebut, 23 anak belum menunjukkan kenaikan berat badan dan akan mendapatkan tindak lanjut berupa pemeriksaan lanjutan oleh Dokter Spesialis Anak RS Awal Bros Batam, dr. Indrayanti.
Ketua Srikandi PT PLN Batam periode 2023–2025, Euis Hermawati, mengatakan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, melainkan juga pada peningkatan pemahaman masyarakat terkait gizi, kesehatan, dan pola asuh anak.
“PLN Batam melalui Srikandi berupaya hadir secara berkelanjutan, tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini,” ujar Euis.
Ia menekankan bahwa stunting merupakan persoalan jangka panjang yang berdampak pada kualitas generasi masa depan. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten dan melibatkan berbagai pihak.
Euis juga mengapresiasi peran kader posyandu yang aktif mendampingi anak-anak selama program berlangsung. Menurut dia, pendampingan tersebut terbukti membantu meningkatkan status gizi anak dari kondisi kurang gizi menjadi lebih baik.
Apresiasi serupa disampaikan Kepala Puskesmas Botania, drg. Fauzi Nuristianto. Ia menilai sinergi dengan Srikandi PLN Batam sangat membantu dalam memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat.
“Kolaborasi ini berdampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting, khususnya bagi kesehatan ibu dan anak,” kata Fauzi.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan penyuluhan mengenai tumbuh kembang anak dan pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) oleh ahli gizi RS Awal Bros Batam. Tim rumah sakit juga menggelar demo memasak MPASI sehat sebagai contoh praktis pengolahan makanan bergizi yang aman dan mudah diterapkan di rumah.
Sebagai bentuk apresiasi, PLN Batam memberikan penghargaan berupa voucher dan uang tunai kepada anak-anak yang mengalami peningkatan berat badan selama program berlangsung, serta kepada kader posyandu yang dinilai aktif dalam pendampingan.
Penerima Penghargaan Anak dengan Peningkatan Berat Badan
Aqmar Nadhif, dari Posyandu Grand Citra
Aisyah A.S, dari Posyandu Taman Hati
Muhammad Angga, dari Posyandu Madu Sehat
Ramadhan Khalif Putra, dari Posyandu Kita-Kita
Ahmad Nadhif Pradipta, dari Posyandu Sehati
Izzudin Daulay Alkosam, dari Posyandu Insani Mandiri
Aruna Ardesifano Azzahra, dari Posyandu Anak Sehat
Grace Lyona, dari Posyandu Anak Sehat
Penerima Penghargaan Kader Posyandu Terbaik
Afriani, dari Posyandu Anak Sehat
Tengku Novi Adriani, dari Posyandu Grand Citra
Jacklyn, dari Posyandu Insani Mandiri
Dewi Eka Royani, dari Posyandu Kita-Kita
Indah Tien Martuti, dari Posyandu Madu Sehat
Musdalifah, dari Posyandu Sehati
Ely Sugiarti, dari Posyandu Taman Hati
Menutup rangkaian kegiatan, Srikandi PLN Batam bersama PIKK PLN Batam menyalurkan bantuan sembako berupa beras kepada keluarga penerima manfaat. Melalui kolaborasi berkelanjutan antara PLN Batam, fasilitas layanan kesehatan, dan masyarakat, program pencegahan stunting diharapkan memberikan dampak nyata bagi tumbuh kembang anak di Kota Batam. (*)
Tumpukan sampah rumah tangga tampak mengular di sepanjang ruas jalan tak jauh dari Kawasan Industri Sekupang, Kamis (18/12). F.Rengga Yuliandra
batampos – Tumpukan sampah rumah tangga tampak mengular di sepanjang ruas jalan tak jauh dari dekat Kawasan Industri Sekupang. Warga mengeluhkan bau menyengat yang bersumber dari sampah tersebut.
Pantauan Batam Pos di lokasi, sampah yang dibungkus dalam karung dan kantong plastik berbagai warna ditumpuk di bahu jalan hingga memakan sebagian badan jalan, menimbulkan bau menyengat terutama pada siang hari.
Dari pengamatan, sampah tersebut diduga sudah menumpuk selama beberapa hari tanpa pengangkutan. Kondisi ini memaksa kendaraan yang melintas memperlambat laju karena sebagian badan jalan tertutup sampah. Tak hanya itu, sisa-sisa sampah juga terlihat berserakan di sekitar lokasi, diduga akibat hembusan angin serta aktivitas bongkar muat.
Sejumlah warga mengeluhkan kondisi tersebut karena dinilai mengganggu kenyamanan dan merusak citra kawasan industri.
“Bagaimana Kota Batam bisa bersih kalau sampah dibiarkan menumpuk seperti ini, apalagi lokasinya dekat kawasan industri,” ujar Anita, warga yang melintas di lokasi.
Selain bau tak sedap, warga juga khawatir tumpukan sampah tersebut dapat memicu munculnya penyakit, terlebih di musim hujan saat ini. Genangan air di sekitar lokasi berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya lalat dan nyamuk serta memperparah pencemaran lingkungan.
Pantauan di lapangan juga menunjukkan masih adanya aktivitas pembuangan sampah. Beberapa kendaraan roda tiga terlihat berhenti untuk menurunkan muatan, menandakan lokasi tersebut diduga dijadikan titik pembuangan sementara. Namun karena belum ada penanganan cepat, volume sampah terus bertambah.
Warga pun berharap penutupan lokasi benar-benar dilakukan secara permanen dan diikuti dengan pengawasan ketat, agar persoalan sampah di kawasan industri tidak terus berulang.
“Kalau ini dibiarkan, citra Batam sebagai kota industri dan tujuan investasi bisa tercoreng,” ujar Yuli, warga lainnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Camat Sekupang, Ersan, menjelaskan bahwa lokasi tersebut sebenarnya sudah pernah dibersihkan sekitar satu bulan lalu. Namun, karena tidak adanya penutupan fisik, sampah kembali menumpuk.
“Itu sudah kita angkut sebulan lalu, tapi susah dibersihkan kalau tidak ditutup. Rencananya memang mau kita tutup total dan dipindahkan ke TPS Beliung,” ujar Ersan.
Ia mengungkapkan, pihak kecamatan berencana memasang portal agar tidak ada lagi kendaraan yang membuang sampah di lokasi tersebut, terutama pada malam hari.
“Kalau tidak dipasang portal, tetap saja malam hari orang buang sampah. Rata-rata yang buang itu rumah makan dan kaki lima, bahkan ada dari kecamatan lain,” katanya.
Ersan menyebutkan, keterbatasan armada pengangkut dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi salah satu kendala utama, terutama saat hujan karena antrean di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Minggu ini rencananya akan kita angkut dan bersihkan habis. Setelah itu lokasi akan ditutup permanen. Kita pasang portal seperti di sekitar SMAN 1, motor masih bisa lewat, tapi mobil harus buka-tutup portal,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kewenangan kontainer sampah berada di DLH, sementara pihak kecamatan hanya berupaya mengambil langkah darurat demi menjaga kebersihan wilayah. (*)
Ilustrasi kekerasan pada perempuan. Foto: Jawapos.com
batampos – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batam sepanjang tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan. Temuan ini disampaikan Jaringan Safe Migran dalam pemaparan Catatan Akhir Tahun (Catahun) 2025 yang digelar pada Kamis (18/12) siang di Acara Penutupan 24HKTPA di Gedung Pusat Informasi Haji (PIH) Batam Center.
Dalam pemaparan tersebut, perwakilan Jaringan Safe Migran dari Rumah Faye, Kiki, menyampaikan data kekerasan sepanjang tahun 2025 yang dibandingkan dengan tahun 2024. Dari hasil penghimpunan Jaringan Safe Migran, tercatat total 448 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada 2025.
“Ini sangat miris. Jujur kami sedih sekali karena lonjakannya begitu luar biasa, lebih dari seratus persen,” ujar Kiki kepada Batam Pos saat konferensi pers.
Ia menjelaskan, pada tahun 2024 Jaringan Safe Migran hanya mencatat 164 kasus kekerasan. Peningkatan tajam pada 2025 ini menunjukkan situasi yang semakin mengkhawatirkan.
Meski demikian, Kiki menegaskan pihaknya belum dapat menarik kesimpulan tunggal terkait penyebab lonjakan kasus tersebut.
“Dengan tingginya angka ini, kami belum bisa langsung menyatakan satu jawaban pasti. Apakah karena sistem pencatatan dan pelaporan yang semakin baik, atau memang terjadi peningkatan kasus kekerasan di lapangan yang spektrumnya justru semakin luas,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi ini perlu ditelaah lebih mendalam agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara lebih tepat dan berkelanjutan.
Sementara itu Romo Paschal Paschal dari Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran-Perantau (KKPPMP) Batam menjelaskan, angka tersebut menunjukkan lonjakan tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, Jaringan Safe Migran mencatat 24 kasus kekerasan terhadap anak, sementara pada 2025 jumlahnya melonjak menjadi 132 anak korban kekerasan. Artinya, terjadi peningkatan lebih dari lima kali lipat dalam kurun satu tahun.
Sementara itu, untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa, pada 2024 tercatat 140 korban, sedangkan pada 2025 jumlahnya meningkat drastis menjadi 316 kasus. Jika digabungkan, total keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani Jaringan Safe Migran sepanjang 2025 mencapai 448 kasus.
“Angka ini menunjukkan bahwa situasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Batam masih sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak,” kata Romo Paschal.
Ia menjelaskan, Jaringan Safe Migran memberikan pendampingan kepada para korban, baik secara mandiri maupun melalui mekanisme rujukan dengan berbagai lembaga terkait. Pendampingan tersebut meliputi penyediaan shelter atau rumah aman, layanan pemulangan korban, konseling psikologis, layanan kesehatan, hingga pendampingan hukum.
Selain memaparkan jumlah korban, Romo Paschal juga mengungkapkan profil pelaku kekerasan berdasarkan data pendampingan yang dilakukan. Pelaku kekerasan berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari keluarga sebesar 22 persen, kenalan sebanyak 14,8 persen, teman dekat sekitar 8 persen, hingga dari lingkungan komunitas seperti guru, ustaz, atau pendeta sebesar 4,5 persen.
“Fakta ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan justru banyak berasal dari lingkungan terdekat korban, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman,” ujarnya.
Menurut Romo Paschal, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius, karena berdampak panjang terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban.
Jaringan Safe Migran sendiri merupakan jejaring yang terdiri dari 15 lembaga yang fokus pada pelayanan, perlindungan, dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk korban dalam konteks migrasi dan perdagangan orang.
Ia menegaskan, data Catatan Akhir Tahun ini diharapkan menjadi bahan refleksi bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dapat dilakukan secara lebih serius dan berkelanjutan.
“Tanpa kerja sama semua pihak, sulit bagi kita menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak,” tutup Romo Paschal. (*)