Senin, 22 Juni 2026
Beranda blog Halaman 6500

Jokowi Intruksikan APBN untuk Kegiatan Produktif

0
Presiden Jokowi Memimpin Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Senin (16/1). (LUKAS STPRES)

batampos – Kemarin (16/1) merupakan Sidang Kabinet Paripurna APBN pertama di tahun ini. Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar APBN tahun ini fokus untuk penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Jokowi mengatakan pada 2022 banyak terjadi capaian positif. Padahal ada tekanan eksternal yang memberikan ancaman resiko terhadap semua negara. ”Kita bisa lalui dengan baik dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal III/2022 sebesar 5,72 persen,” katanya. Sementara inflasi berada di angka 5,5 persen. “Ini juga sebuah capaian yang sangat baik dan saya minta untuk juga terus dilanjutkan,” imbuhnya.

Kepala Negara menyebut pendapatan negara tumbuh 30,36 persen. Dia berharap pada tahun ini pun tumbuh. Namun, Jokowi juga khawatir karena tekanan dari geopolitik masih terjadi. Tekanan ini menyebabkan ekonomi dunia melemah. “Negara besar seperti Uni Eropa, Tiongkok, Amerika Serikat saya kira diperkirakan akan melemah semua,” katanya. Belum lagi adanya proyeksi bank dunia yang menyatakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya 1,7 persen dari sebelumnya 2,9 persen.

Jokowi minta APBN 2023 difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang produktif. Terutama pada penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan penurunan stunting. Selain itu juga mendukung agenda menjelang Pemilu. “Kementerian dorong transfer ke daerah termasuk di dalamnya dana desa. Harus disampaikan bahwa dana ini harus memacu ekonomi daerah,” katanya. APBD juga harus sinkron dengan APBN. Yang artinya sinkron dengan prioritas nasional yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, ekspor, dan investasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, akan menghadapi tantangan perekonomian tahun 2023 dengan optimis namun waspada. Pemerintah optimis perekonomian RI akan mampu bergerak semakin cepat di tahun 2023, sebagaimana mampu menghadapi pandemi dan turbulensi di tahun 2022.

‘’Optimis karena pencapaian kita luar biasa di 2022. Waspada karena tahun 2023, sepertiga dari dunia akan mengalami resesi atau 43 persen negara itu akan mengalami resesi menurut proyeksi International Monetary Fund (IMF). Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga momentum pemulihan,’’ ungkap Menkeu dalam Keterangan Pers Menteri terkait Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (16/01).

Optimisme pemulihan ekonomi didukung dengan arsitektur APBN 2023 yang telah disiapkan sebagai motor penggerak pemulihan. Di antaranya, dengan merancang belanja negara yang diharapkan mampu menjaga Indonesia dari guncangan perekonomian global.

Menkeu mengatakan, belanja ketahanan pangan dirancang Rp 104,2 triliun untuk menjaga pertahanan dan stabilitas pangan. Belanja sektor perlindungan sosial Rp 476 triliun setara dengan yang dibelanjakan untuk tahun 2022 untuk melindungi masyarakat.

Sementara itu untuk menjaga ketahanan energi, pemerintah menganggarkan Rp 341 triliun untuk menjaga agar guncangan yang terjadi di sektor energi dapat ditekan sehingga produksi energi dan ketahanan energi berjalan. Di sisi lain, infrastruktur dirancang Rp 392 triliun. Sedangkan belanja untuk kesehatan non-Covid19 direncanakan Rp 178 triliun, dan anggaran pendidikan tetap terjaga di Rp 612 triliun.

Belanja negara tahun 2023 juga direncanakan untuk membelanjakan pentahapan Pemilu sebesar Rp 21,86 triliun. Serta untuk empersiapkan Ibu Kota Negara Nusantara sebesar Rp 23,9 triliun, terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp21 triliun.

‘’Itulah belanja-belanja yang penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan yang terjadi di sisi global. Baik karena kenaikan harga, inflasi, maupun pelemahan ekonomi dari negara-negara lain,’’ kata Menkeu.

Jumlah Penduduk Miskin Naik

Terpisah, Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan, berdasar Survei Sosial Ekonomi (Susenas), jumlah penduduk miskin di RI pada periode September 2022 naik 200 ribu jiwa menjadi 26,36 juta jiwa, jika dibandingkan dengan periode Maret 2022. (Selengkapnya lihat grafis).

‘’Jika dilihat dari aspek ketenagakerjaan, sampai saat ini angkatan kerja yang ada belum sepenuhnya terserap akibat pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir,’’ ujarnya, kemarin (16/1).

Margo menjelaskan, ada beberapa pemicu yang memengaruhi tingkat kemiskinan periode Maret 2022 – September 2022. Di antaranya yakni, penyesuaian harga BBM pada 3 September 2022 untuk jenis pertalite, solar, dan pertamax. Lalu, inflasi pada bulan September 2022 sebesar 1,17 persen secara bulanan dan 5,95 persen secara tahunan. Kemudian secara kuartalan pertumbuhan ekonomi melambat pada kuartal III 2022 yaitu 1,81 persen. Sementara konsumsi rumah tangga pada periode yang sama tumbuh melambat, yakni turun 0,11 poin persen.

‘’Jadi penyesuian harga BBM itu berdampak kepada kenaikan harga-harga yang harus dibayar oleh kelompok penduduk miskin dan ini berpengaruh pada daya beli untuk penduduk miskin,’’ katanya.

Kemiskinan ekstrem ada di saya. Utuk tenaga kerja itu ada pendidikan vokasi dibawah Kemendikbud Ristek untuk pendidikannya dan untuk pelatihannya ada di Kemenaker. (*)

Reporter: JP Group

Pengusaha Galangan Kapal Tolak Wacana Kenaikan Tarif Air SPAM Batam

0
Galangan Kapal Dalil Harahap4
Ilustrasi. Kawasan Galangan Kapal di Tanjunguncang, Kota Batam. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos – Pelaku industri galangan kapal di Sagulung dan Batuaji menentang keras terkait wacana kenaikan tarif air di Kota Batam. Rencana ini tidak bisa diterima karena suplai air sangat tidak lancar selama ini.

“Perbaiki dulu layanannya baru minta naik harga. Ini layanan tak bagus malah mau naik harga. Apa ini. Kalau tak mampu (mengelola) ganti saja yang lain,” ujar Ketua Dewan Pengurus Cabang Ikatan Perusahaan Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Kepri Ali Ulai, Senin (16/1).

Baca Juga: Sinyal Kenaikan Tarif Air SPAM Batam

Disebutkan Ali Ulai, persoalan pasokan air bersih ini sudah cukup lama jadi polemik di dunia industri pada umumnya. Pasalnya selama ini pelaku industri sama seperti masyarakat di sebagian pemukiman yang memang harus menerapkan sistem tampung air di malam hari.

Itu karena suplai air bersih tidak mengalir lancar. Siang sampai malam hari air ngadat. Air baru mengalir lancar di tengah malam menjelang pagi. Pengusaha terutama Iperindo Kepri berharap agar ini diperbaiki dulu.

Baca Juga: 3 Aplikator Taksi Online Berminat Beroperasi di Bandara Hang Nadim

“Lagian apa alasannya mau naik tarif. Layanannya seperti apa dulu selama ini. Kalau bagus bolehlah dipertimbangkan,” kata Ali.

Disebutkan Ali, pabrik pada umumnya sama seperti masyarakat yang membutuhkan suplai air yang lancar. Bahkan ada beberapa perusahaan yang memang membutuhkan suplai air dalam jumlah yang banyak. Apakah itu sudah bagus dilakukan oleh pengelolah air bersih saat ini?

Ali yang mewakili pelaku industri galangan kapal dan lepas pantai di Kepri beharap agar pengelola air bersih lebih mengedepankan perbaikan layanan ketimbang mewacanakan kenaikan tarif air. (*)

Reporter : Eusebius Sara

BW Sebut 3 Pimpinan KPK Datangi BPK untuk Intervensi Kasus Formula E

0
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto alias BW. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

batampos – Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto alias BW mengaku, mendapat informasi terdapat tiga pimpinan KPK mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan ekspose terkait dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. BW menduga, terdapat intervensi dari pimpinan KPK untuk menyatakan adanya kerugian negara dalam pengusutan dugaan korupsi Formula E.

Padahal pengusutan kasus Formula E, masih dalam penyelidikan. Menurut BW, audit BPK hanya bisa dilakukan jika suatu perkara sudah naik ke tahap penyidikan.

“Ada informasi berupa berita tentang perkembangan Kasus Formula E. Informasi itu menyatakan, ada tiga Pimpinan KPK mendatangi BPK dan melakukan ekspose kepada anggota BPK mengenai kasus tersebut. Tujuannya adalah meminta BPK melakukan audit kerugian negara,” kata BW dalam keterangannya, Senin (16/1).

Dosen pascasarjana Universitas Djuanda (Unida) ini mengutarakan, permintaan audit BPK hanya bisa dilakukan jika kasus dugaan korupsi sudah naik ke tahap penyidikan. Sementara, kasus pengusutan Formula E masih dalam penyelidikan. “KPK sudah sengaja menarik BPK untuk melakukan tindakan melawan hukum,” cetus BW.

BW menilai, terdapat tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan pimpinan KPK. Sebab, tradisi tersebut tidak pernah dilakukan selama KPK bediri. “Tahapan kasus Formula E baru dalam tahap penyelidikan tapi kemudian dilakukan Ekspose kepada Lembaga lain adalah merupakan hal yang tidak lazim dalam tradisi KPK,” tegas BW.

Menurut BW, jika dilakukan pada tahap penyelidikan maka dapat menjadi indikasi, pimpinan KPK berupaya melakukan tekanan untuk memengaruhi BPK. Serta dengan sengaja menarik BPK untuk terlibat dalam kasus Formula E.

“Hal ini sangat membahyakan proses penegakan hukum. Seluruh fakta tersebut menegaskan bahwa pimpinan KPK telah melanggar sumpahnyanya dan sekaligus melanggar asas proporsionalitas, akuntabilitas dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,” ungkap BW.

Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya telah menegaskan, pihaknya bekerja sesuai aturan dalam menyelidiki terkait laporan dugaan korupsi Formula E. Hal ini merespons adanya tudingan pengusutan dugaan korupsi Formula E yang dinilai dipaksakan.

“Saya ingiin jelaskan saja terkait dengan penyelidikan suatu perkara, itu tunduk pada ketentuan hukum dan undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi azas tugas pokok pelaksaan KPK, sebagaimana diamanatkan undang-undang,” tegas Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/1).

Firli mengklaim, setiap penanganan perkara KPK selalu menjunjung tinggi azas HAM. Dia pun menegaskan, lembaga antirasuah bekerja berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

“Kita tunduk pada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur UU KPK sendiri atau hukum acara, karena disebutkan di dalam Pasal 38 UU 19/2019 di situ adalah segeala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam UU,” pungkas Firli. (*)

Reporter: JP Group

Dikritik Terkait Perang Ukraina, Menteri Pertahanan Jerman Mundur

0

batampos – Menteri Pertahanan Jerman, Christine Lambrecht mendadak mengundurkan diri, Senin (16/1/2023). Pengunduran dirinya itu tak lama setelah ia dikritik atas ketidak-mampuannya menghidupkan kembali militer Jerman dengan latar belakang perang Ukraina.

Menteri Pertahanan Jerman, Christine Lambrecht. Dia mundur mendadak setelah dikritik terkait perang Ukraina, Senin (16/1/2023). F Fabrizio Bensch/ Reuters

Keputusannya ini merupakan pukulan bagi Olaf Scholz (Kanselir Jerman, Red). Dimana, saat ini, Jerman berada di bawah tekanan untuk menyetujui peningkatan dukungan militer internasional terhadap Ukraina. Kemampuan pertahanan Jerman dipertanyakan setelah beberapa tank infanteri Puma tidak berfungsi selama latihan militer baru-baru ini.

BACA JUGA:
Diduga Jual Informasi ke Rusia, Kepala Keamanan Siber Jerman Dipecat

Mundurnya Lambrecht ini, juga hanya berselang tiga hari sebelum ia menerima kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin ke Berlin, dan empat hari sebelum mereka sebagai sekutu berkumpul di Pangkalan Militer Udara di Ramstein untuk koordinasi dukungan ke Kyiv.

Kanselir Olaf Scholz telah menerima pengunduran diri Lambrecht. Dia akan segera menunjuk menteri pengganti.

Sebelumnya, Lambrecht dikritik saat pidatonya di Malam Tahun Baru, menyebutkan bahwa ia harus bertemu “orang-orang hebat dan menarik” sebagai akibat dari perang Ukraina. Pidatonya itu dianggap tak peka atas apa yang terjadi saat ini.

Tak hanya itu, Jerman juga dianggap ingkar janji atas pasokan tank bersama negara sekutu ke Ukraina. Baik Prancis, AS, dan Jerman awalnya menjanjikan kendaraan tempur lapis baja dikirim ke Ukraina awal tahun ini. Namun tak terlaksana. Inggrislah yang justru menawarkan satu skuadron Challengers.

Moskow menuduh ikut campur Dunia Barat meningkatkan konflik antara Rusia dan Ukraina. “Tank Inggris akan hangus seperti yang lain,” ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, dilansir dari Reuters, sore ini.

Sekutu Nato, yakni Eropa Timur dan Tengah sangat mengandalkan tank Leopard buatan Jerman. Tank ini dipandang sebagai tank lapis baja paling cocok membentuk kekuata inti di Ukraina.

Polandia dan Finlandia mengatakan, mereka ingin mengirim Leopard, tapi membutuhkan izin dari Berlin. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak

Ajak Masyarakat Bijak Kelola Sampah Plastik

0
Masyarakat saat menabung sampah yang dikumpulkannya ke unit posko Bank Sampah Pensosmas Kelurahan Tanjunguban Selatan di Tanjunguban, Senin (16/1/2023). F.Slamet Nofasusanto

batampos– Bank Sampah Pensosmas Kelurahan Tanjunguban Selatan mengajak masyarakat bijak mengelola sampah plastik.

Ketua Bank Sampah Pensosmas Kelurahan Tanjunguban Selatan, Miswanto mengatakan, pengelolaan sampah plastik sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan di sekitarnya.

Karenanya, dia mengajak masyarakat bijak dalam mengelola sampah plastik dengan menjadi nasabah bank sampah.

“Caranya cukup mudah. Tinggal kirim foto KTP atau KK dan nomor handphone ke 081364755846,” kata Miswanto.

Setelah menjadi nasabah, dia mengatakan, masyarakat akan memiliki buku dan nomor rekening sebagai nasabah bank sampah.

Selanjutnya, nasabah sudah bisa menabung sampah yang dikumpulkan dari sampah rumah tangga atau lingkungan tempat tinggal nasabah.

“Sampah plastik ada nilainya. Asal tidak kotor dan berminyak. Yang diambil sampah plastik yang kering dan bersih,” kata dia.

BACA JUGA:Selama 2022, Sampah Warga Karimun Capai 16.536 Ton

Dikatakannya, sampah yang dikumpulkan nasabah akan dipilah menjadi 13 macam sampah baik pelastik, logam dan kertas.

“Ada beberapa jenis sampah yang dikelola menjadi kompos dan pupuk organik cair sebagai media tanaman dan menyuburkan tanah,” kata dia.

Sedangkan sampah yang tidak memiliki nilai jual, dia mengatakan, bisa diolah menjadi bata ramah lingkungan atau ecobrick.

Dikatakannya, sampah yang masuk akan dipilah dengan metode pemilahan sampah yang sederhana dengan reduce, reuse dan recycle (3R). Baru masuk tahap akhir ecobrick.

“Semoga dengan bijak dalam mengelola sampah membawa berkah dan sampah di lingkungan tempat tinggal menjadi zerowaste,” kata dia. (*)

 

Reporter: Slamet Nofasusanto

 

37.657 Warga Miskin Batam Terdaftar PBI JKN, Ini Syarat untuk Mendaftar

0
BPJS Ketenagakerjaan BP Jamsostek
Ilustrasi. Kartu BPJS Ketenagakerjaan

batampos – Pemerintah Kota Batam kembali menyiapkan program prioritas untuk melindungi biaya kesehatan warga yang tidak mampu.

Salah satunya melalui penerima bantuan iuran (PBI) yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kota Batam.

Berdasarkan data Dinkes Batam hingga Januari 2023 ini terdapat sebanyak 37.657 peserta JKN PBPU dan BP Pemda yang bersumber dari APBD tahun 2023 ini.

Kepala Dinkes Batam, Didi Kusmarjadi mengatakan pemanfaatan program JKN ini akan diprioritaskan untuk mereka yang memiliki penyakit kronis, serta tidak mampu dalam mendapatkan perawatan.

Baca Juga: Sinyal Kenaikan Tarif Air SPAM Batam

Melalui program ini, peserta akan mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan dan biaya pengobatan yang sudah dianggarkan melalui program PBI daerah ini.

“Tahun ini total anggaran untuk premi peserta PBI mencapai Rp 24.589.114.000. Ini untuk bayar premi daerah,” kata dia, Senin (16/1).

Didi menyebutkan Pemko Batam sangat konsen terkait bidang kesehatan. Termasuk warga yang tidak mampu untuk berobat, akibat penyakit kronis yang dideritanya.

Bagi warga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan, dan kesulitan biaya berobat bisa mengusulkan diri sebagai penerima bantuan kesehatan ini.

Ia menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa terdaftar sebagai PBI di antaranya, melampirkan berkas permohonan dengan melampirkan KTP, KK Batam, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan, serta surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM).

Baca Juga: Warga Batuaji Resahkan Kelompok Remaja Pesta Miras di Malam Hari

“Jadi kalau memenuhi kriteria akan diproses. Program ini untuk mereka yang kurang mampu atau miskin, sehingga tidak sanggup membiayai pengobatan atau pelayanan kesehatan,” terangnya.

Selain itu, bagi mereka yang belum terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Batam, harus melampirkan formulir dari pencacah dan lurah setempat. Berikutnya adalah surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Batam.

“Setelah proses semua ini selesai, barulah berkas diantar ke Dinkes Batam untuk diproses,” lanjutnya.

Baca Juga: Imigrasi Batam Tunda Keberangkatan 2.780 PMI Non Prosedural

Didi menyebutkan pembayaran PBI setiap tahunnya mengalami peningkatan setiap bulannya. Tahun 2020 lalu dalam satu bulan total pembiayaan mencapai Rp 800 juta, tahun 2021 meningkat menjadi Rp 1,5 miliar.

PPBI merupakan program wajib, karena ini menyangkut kebutuhan warga Batam yang tidak mampu. Untuk itu Pemko selalu konsisten untuk menyiapkan anggaran terkait PBI ini.

“Pak Wali sangat konsen soal kesejahteraan, kesehatan, dan kebutuhan warganya. Jadi PBI ini masuk dalam soal prioritas,” tutupnya. (*)

 

 

Reporter : YULITAVIA

Dampak Negatif Perppu Cipta Kerja; UMK Bisa Berubah Kapan Saja

0
Pekerja Pabrik THR Dalil Harahap
Ilustrasi. Pekerja di Kota Batam. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos – Keputusan Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022, masih menuai kontroversi. Di mata pengusaha, penerbitan Perppu tersebut mendesak karena Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang belum dapat dijalankan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, mengatakan, tentunya ada sisi positif dan negatif dari Perppu yang diterbitkan oleh pemerintah tersebut.

Dari sisi positifnya, mayoritas pasal-pasal yang terdapat dalam Perppu itu hampir sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan sebelumnya. Sehingga, semangat diterbitkannya Perppu ini, untuk mendorong investasi dan mempermudah pengusaha, pelaku usaha, dan pelaku UMKM untuk berusaha di Indonesia.

“Dengan begitu, akan tercipta lapangan pekerjaan yang luas di Indonesia dengan adanya Perppu Cipta Kerja itu,” katanya.

Baca Juga: Sinyal Kenaikan Tarif Air SPAM Batam

Ia melanjutkan, Perppu Cipta Kerja ini dilihat juga sebagai jawaban atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional. MK menyatakan UU ini dianggap cacat secara formal dan cacat prosedur.

Sehingga, MK memberikan waktu selama dua tahun untuk dilakukan perbaikan dan pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja sebagai gantinya.

“Perppu ini yang menjadi jawabannya. Tidak diperbaiki, tapi Perppu-nya dan pasalnya hampir sama dengan Cipta Kerja,” katanya.

Sementara itu, dampak negatif dari Perppu ini, kata Rafki, hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh MK. Perppu ini tidak melewati masukan dari masyarakat atau public hearing. Perppu ini dalam perjalanannya langsung dirilis begitu saja oleh pemerintah.

“Yang kita khawatirkan dari Perppu ini, untuk upah minimum itu bisa diubah pada waktu tertentu dan keadaan tertentu oleh pemerintah,” katanya.

Baca Juga: Iperindo Kepri: Galangan Kapal Batam Kekurangan Tenaga Welding

Sehingga, hal ini dikhawatirkan juga akan menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha dalam menentukan upah minimum itu.

“Ini salah satu negatifnya dari Perppu ini. Begitu juga terkait masalah outsourcing,” lanjutnya.

Perppu Cipta Kerja menyebut, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian alih daya (outsourcing). Namun, pemerintah juga melakukan pembatasan untuk outsourcing ini.

“Seharusnya ini menjadi ajang untuk tenaga ahli pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara outsourcing ini, tetapi ternyata pemerintah berusaha membatasi lagi untuk alih daya ini atau outsourcing ini,” jelasnya.

Soal Perppu ini yang akan diubah menjadi UU, Rafki menyebutkan hal itu sudah hampir pasti. Sebab, Perppu ini nantinya akan diserahkan ke DPR RI dan kemudian diubah menjadi UU. Sehingga, setelah diubah menjadi UU, maka pasal-pasal di dalam Perppu itu tidak bisa dilakukan perubahan lagi.

“Kalau DPR oke (setuju) jadi dia UU. Tidak bisa lagi diganggu pasal-pasalnya,” ujarnya.

Baca Juga: Imigrasi Batam Tunda Keberangkatan 2.780 PMI Non Prosedural

Yang bisa diberi masukan adalah aturan turunannya saja. Seperti Peraturan Pemerintah di bawahnya, Peraturan Menteri.

“Tapi kalau sudah menjadi UU maka tidak bisa lagi. Jadi nanti Apindo sendiri cukup aktif memberikan masukan untuk aturan turunan ini, PP-nya dan aturan di bawahnya lagi,” tuturnya.

Mengenai kewenangan besar gubernur dalam menetapkan upah yang diatur di Perppu ini, Rafki mengatakan, hal ini tentunya sudah menjadi kewenangan gubernur sejak sebelumnya. Ia tidak mempermasalahkan, jika gubernur diberikan kewenangan dalam menetapkan upah minimum.

Namun, yang akan menjadi permasalahan, ada aturan yang menyatakan pemerintah bisa merumuskan sendiri formulasi upah minimum dalam keadaan tertentu.

“Kalau begini, formulasi yang dimaksud tidak memberikan kepastian,” ujarnya.

Hal ini ditandai seperti penentuan upah di 2023. Dimana untuk penentuan upah sudah tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Namun, dalam perjalanannya, diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

“Ini melahirkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dalam menghitung ongkos produksinya dan merencanakan bisnisnya ke depan. Jadi ini kurang baik bagi dunia usaha,” ungkapnya.

Baca Juga: BKSDA: Ada 4 Kejadian Interaksi Buaya Dengan Manusia di Batam

Ia menambahkan, mengenai FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK) tidak ada banyak perubahan dalam Perpu yang baru saja diterbitkan oleh pemrintah. Aturan FTZ BBK hampir sama dengan sebelumnya di UU Cipta Kerja.

“Jadi, saya pikir tidak ada perubahan yang signifikan, hanya itu yang kita soroti. Masalah penetapan formulasi upah minimum dan masalah alih daya,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk menyatakan, sisi positif dari Perppu Cipta Kerja ini, memberikan dampak dalam penyerapan tenaga kerja yang seluas-luasnya. Di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi di tengah ancaman krisis global.

“Sedangkan negatifnya, dunia usaha masih sulit untuk memahami kebijakan pemerintah yang diambil,” katanya.

Mengenai jangka waktu enam bulan untuk pengesahan Perppu ini, apakah diterima atau ditolak, maka yang perlu diakomodir adalah perlunya PP pelaksanaan UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan PP pelaksanaan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja agar terjadi keselarasan.

Baca Juga: Ikut Balap Liar, Seorang Remaja di Batam Tewas di Tempat

Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 dalam menentukan upah dan Perpu Cipta Kerja harus dilakukan keselarasan.

“Kaitan dengan KPBPB-BBK, perlu segera di ganti PP 41 tahun 2021 jo PP 62 tahun 2019 dengan PP baru. Pelaksanaan dari Perpu 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja tersebut supaya implementatif dan selaras dengan Perpu 2 tahun 2022,” imbuhnya.

BBK Butuh Aturan Turunan Perppu no 2 Tahun 2022

Sementara itu, pakar hukum dan akademisi Batam, Ampuan Situmeang, mengatakan, kawasan ekonomi khusus (KEK) maupun FTZ (free trade zone) di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), membutuhkan sebuah aturan turunan dari Perppu no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

“Aturan turunan itu dapat membuat kawasan ekonomi di BBK menjadi lebih atraktif dan dinamis,” ujarnya.

Ampuan juga membenarkan, secara isi, Perppu no 2 tahun 2022 hampir sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak ada perubahan mencolok.

Namun, di UU Cipta Kerja, ada aturan turunannya, salah satunya PP 41 yang mengatur kawasan BBK. Tapi, sejak ada putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja, sejak saat itu juga, aturan turunannya tidak berlaku.

“Sekarang rasanya waktu yang tepat untuk mendorong lagi membuat aturan yang sama seperti PP 41,” kata Ampuan, Jumat (13/1).

Baca Juga: Vihara di Batam Mulai Bersolek Jelang Tahun Baru Imlek

Ampuan juga mengatakan, selama Perppu no 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja belum berubah menjad undang-undang, maka untuk melahirkan peraturan pemerintah (PP) akan menjadi lebih mudah.

Melihat gelagat pemerintah, Ampuan merasa Perppu no 2 itu akan diubah. Namun, perubahan ini memakan waktu paling cepat enam bulan. Rentang waktu ini, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, agar dapat mengajukan aturan atau PP yang isinya mirip dengan PP 41 tahun 2021 atau lebih baik dari itu.

Apabila lewat enam bulan atau Perppu itu berubah menjadi undang-undang. Ada potensi akan digugat oleh berbagai pihak.

“PP atau aturan turunan selain membuat BBK lebih dinamis, juga memudahkan investor dan pengusaha dalam mengurus segala bentuk perjanjian dan lain-lainnya,” kata Ampuan.

Akibat tidak bisa diberlakukan PP no 41 tahun 2021, meskipun Dewan Kawasan sudah memiliki struktur, namun, presiden tidak dapat menerbitkan Keppres. Hal ini berkaitan dengan putusan MK no 91/PUU-XVIII/2020. Akibat putusan ini, berbagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja tidak berlaku.

Sehingga, beberapa regulasi dan aturan menjadi stagnan serta tak berposes. Apabila ada aturannya, tentu proses yang dinamis dan atraktif dapat diharapkan.

Akibat tidak keluarnya kepres soal dewan kawasan BBK, sampai saat ini Dewan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun masih berbeda. Meskipun di PP no 41 itu, sudah ada aturan meminta integrasi seluruh wilayah itu.

“Nah, Perpu ini juga berpotensi begitu saat menjadi undang-undang. Maka, masa sebelum ditetapkan DPR RI menjadi UU, dapat diterbitkan PP turunan Perppu untuk mengganti PP 41. Agar dapat segera diimplementasikan. Itulah urgensinya,” tutur Ampuan.

Perpu no 2 tahun 2022 ini diharapkan (Indonesia) mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Selain itu, Perppu ini menurut Ampuan menjadi jawaban atas tuntutan globalisasi ekonomi dan tantangan krisis ke depannya.

“Perpu ini juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja indonesia yang seluas-luasnya,” tutur Ampuan. (*)

 

 

 

Reporter : Eggi Idriansyah/Fiska Juanda

DPP Gerindra: Sandiaga Harus Izin Prabowo jika Hadir Acara Partai Lain

0
Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan secara empat mata dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno. (dok JawaPos.com)

batampos – Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan secara empat mata dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno. Pertemuan itu terkait status Sandiaga yang diisukan bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Keduanya melakukan pertemuan di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (10/1) lalu. Dalam pertemuan itu, disepakati Sandiaga harus seizin Prabowo jika ingin menghadiri acara partai lain.

“Tercapailah sebuah kesepakatan bahwa menjalin komunikasi dengan kawan-kawan partai yang lain itu lumrah, itu biasa, tapi yang paling penting adalah itu semua harus dikoordinasikan, harus dikomunikasikan, dan semua harus atas persetujuan atau seizin dari partai dalam hal ini Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Bapak Prabowo Subianto,” kata Ketua Organisasi Keanggotaan Kaderisasi (OKK) DPP Gerindra Prasetyo Hadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (16/1).

Hadi memastikan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu dipastikan masih berstatus kader Partai Gerindra. Menurut Prasetyo, Sandiaga mengklaim akan tunduk dan patuh pada keputusan partai.

“Hasil pertemuan beliau berdua yang salah satu pointnya adalah sebagai kader Partai Gerindra, tercatat sampai hari ini, Pak Sandiaga tetap tunduk, patuh dan loyal pada keputusan pembina, ketua umum dan keputusan Partai Gerindra,” tegas Hadi.

Hadi juga mengutarakan, Sandiaga akan patuh pada keputusan partai khususnya terkait Pilpres 2024.

“Konteksnya berkaitan dengan masalah Pilpres 2024, makna wajib tunduk patuh itu terhadap keputusan partai. Di mana Partai Gerindra sudah mengambil keputusan pada rapimnas mencalonkan kembali Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden,” pungkas Hadi. (*)

Reporter: JP Group

Yamaha Rilis Warna Baru All New R15 Connected

0

 

 

batampos – Mengawali tahun baru 2023, Yamaha memanjakan konsumen dengan peluncuran warna baru line up motor unggulan. Dari lini sport, di Januari ini Yamaha merilis warna terbaru All New R15 Connected yang hadir guna memenuhi kebutuhan pecinta motor berslogan “Connect with The R Spirit” itu.

 

Yamaha All New R15 Connected

Yamaha All New R15 Connected warna teranyar Aggressive Grey telah tersedia dengan mengusung konsep Liberate The Rage, menggambarkan motor berperforma tinggi dengan karakter racy yang kuat untuk mendukung aktivitas di perkotaan. Berkendara pun semakin percaya diri menggunakan Yamaha All New R15 Connected yang merepresentasikan motor R Series dengan keunggulan racy yang kental di jalanan kota.

 

Tampilan Yamaha All New R15 Connected dengan warna Aggressive Grey mampu menarik perhatian. Didominasi warna abu-abu pada body motor, daya tariknya bertambah dengan diberikannya aksen warna kuning. Menariknya lagi, pada velg juga dilabur dengan warna kuning yang kian mempertegas kualitas racy motor ini.

 

”Motor sport selalu memiliki penggemarnya, sesuai dengan karakternya dan hobi mereka. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Yamaha meluncurkan warna baru All New R15 Connected yang juga dibekali berbagai fitur dan teknologi update seperti Y-Connect. Menggunakan All New R15 Connected warna teranyar ini pun akan semakin meningkatkan rasa percaya diri, sehingga layak menemani biker sebagai partner berkendara,” ungkap Antonius Widiantoro, Asst. General Manager Marketing – Public Relations PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Yamaha All New R15 Connected warna baru ini dipasarkan seharga Rp 39.740.000 on the road Jakarta.

Yamaha All New R15 Connected Series terdiri dari dua varian yaitu Yamaha All New R15M Connected-ABS dan Yamaha All New R15 Connected. Yamaha All New R15 Connected memiliki desain generasi terbaru R-Series dengan R-DNA, tampilan terbarunya terlihat dari M-Shaped Intake Duct yang merupakan saluran udara berbentuk M diadopsi dari gaya YZR-M1. Fitur-fitur canggih Yamaha All New R15 Connected diantaranya Traction Control System (TCS)* yang berfungsi mencegah ban belakang kehilangan traksi (selip) saat motor sedang berakselerasi di segala kondisi permukaan jalan. Lalu terdapat Dual Channel Anti-lock Braking System (ABS)* yang membuat kontrol pengereman semakin optimal. Makin lengkap dengan teknologi Y-Connect yang dapat menghubungkan sepeda motor dengan smartphone pengendara melalui koneksi bluetooth, sehingga berkendara semakin mudah dan praktis. Performa Yamaha All New R15 Connected optimal berkat mesin berkapasitas 155cc SOHC, 4 katup dan berpendingin cairan. Mesin ini mempunyai daya maksimum 14,2 kW/10000 rpm dan torsi maksimum 14,7 Nm/8500 rpm, serta telah dilengkapi dengan Variable Valve Actuation (VVA) yang membuat torsi merata di setiap putaran mesin. Performanya pun disempurnakan dengan penyematan Quick Shifter* yang memudahkan pengendara melakukan perpindahan gigi ke atas, tanpa menarik tuas kopling.

 

Yamaha All New R15 Connected

Yamaha All New R15 Connected dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan produk terkini berteknologi teratas yang dilengkapi fitur-fitur modern berkelas. Dua varian dihadirkan untuk memenuhi keinginan konsumen, yaitu Yamaha All New R15M Connected-ABS dan Yamaha All New R15 Connected, dengan berbagai teknologi yang diadopsi dari motorsport Yamaha yang mendapatkan kemenangan di ajang MotoGP dan WSBK, yaitu YZR-M1 dan YZF-R1.

 

R-DNA Design

Yamaha All New R15 Connected memiliki desain generasi terbaru R-Series dengan R-DNA dan memadukan karakter line up motor Yamaha berkapasitas besar. Tampilan barunya terlihat dari M-Shaped Intake Duct yang merupakan saluran udara berbentuk M diadopsi dari gaya YZR-M1. Pada bagian itu terdapat satu lampu utama dengan projector LED dan ditambah lagi dengan Twin Eyes LED Position Light terinspirasi dari YZF-R1 dan YZF-R7 yang makin menguatkan visualisasi gagah serta agresifnya wajah motor ini.

Sisi eksterior lainnya yang menghadirkan aura big bike look adalah full digital speedometer yang dirancang dengan konsep smart cockpit design terinspirasi dari YZF-R1*. Desain racing look lainnya terlihat dari kehadiran Triple Clamp* bergaya YZR-M1, fitur ini berfungsi memberikan keseimbangan kekuatan dan kekakuan sehingga meningkatkan handling pada motor. Selain itu, penggunaan jok dengan cover motif karbon* membuat pengendara kian merasa spesial. Kebanggaan pun didapatkan lewat keberadaan simbol 3D emblem logo R15M yang terletak di tangki dan fork caps biru berlogo R15M*. Body motor pun dirancang memiliki fairing aerodinamis untuk menunjang posisi berkendara yang sporty racing.

 

R-Performance

Yamaha All New R15 Connected menawarkan sensasi berkendara luar biasa berkat performa terbaik yang dimilikinya. Keunggulan ini didapatkan karena dibekali mesin berkapasitas 155cc SOHC, 4 katup dan berpendingin cairan. Mesin ini mempunyai daya maksimum 14,2 kW/10000 rpm dan torsi maksimum 14,7 Nm/8500 rpm sehingga mampu mencapai akselerasi berkendara yang memuaskan. Terlebih lagi telah dilengkapi dengan Variable Valve Actuation (VVA) yang membuat torsi merata di setiap putaran mesin. Performanya pun disempurnakan dengan penyematan Quick Shifter* yang memudahkan pengendara melakukan perpindahan gigi ke atas, tanpa menarik tuas kopling. Kehadiran fitur ini sekaligus mendukung terpenuhinya keinginan merasakan akselerasi maksimal. Selain itu, dengan Assist & Slipper Clutch akan membuat tarikan kopling lebih ringan, sedangkan Slipper clutch berfungsi untuk mencegah terjadinya selip pada roda belakang saat melakukan engine brake, ketika menurunkan gigi secara cepat.

 

R-Control

Fitur canggih lainnya yang diaplikasikan pada Yamaha All New R15 Connected adalah Traction Control System (TCS)* yang berfungsi mencegah ban belakang kehilangan traksi (selip) saat motor sedang berakselerasi di segala kondisi permukaan jalan. Lalu terdapat Dual Channel Anti-lock Braking System (ABS)* yang membuat kontrol pengereman semakin optimal. Yamaha All New R15 Connected juga telah menggunakan suspensi Up Side Down (USD) yang meningkatkan handling, pengendalian lebih maksimal serta menjadikan motor tampak gagah dan sporty. Selain itu, disematkannya Big Bike Engine Switch Off* yaitu tombol starter yang terdiri dari tombol 3 in 1 cut off/on dan starter engine, memberikan sensasi berkendara terasa berbeda ala big bike. Kemunculan Yamaha All New R15 Connected juga makin lengkap dengan teknologi Y-Connect yang dapat menghubungkan sepeda motor dengan smartphone pengendara melalui koneksi bluetooth, sehingga berkendara semakin mudah dan praktis. (*)

 

Waspada Penculikan, Ajari si Kecil Menghindari Bahaya

0
Sebisa mungkin ketika anak bermain di luar area rumah tetap didampingi ortu atau orang dewasa yang dipercaya. Latih si kecil untuk selalu minta izin dan menunggu diizinkan ortu setiap keluar rumah. (Foto Ilustrasi. Allex Qomarulla/Jawa Pos)

Para orang tua harus selalu waspada penculikan. Kasus Malika, bocah 6 tahun di Jakarta yang diculik pemulung selama hampir sebulan, menjadi pengingatnya. Pelaku bisa jadi siapa saja, termasuk orang yang dikenal. Mengajari anak untuk menjaga diri dapat dibiasakan sejak dini. Yang utama tentu adalah pengawasan ortu.

batampos – Ketika anak mulai bisa diajak berkomunikasi dua arah, ortu bisa memberikan pemahaman sesuai tahap perkembangan usianya. Salah satunya, cara menjaga diri. Anak belajar dari apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan.

Baca juga:Tiga Motor Listrik Baru Honda, Diadopsi dari Model Populer

Dengan demikian, ortu bisa menyelipkan pemahaman terkait menjaga diri melalui aktivitas sehari-hari. Gunakan metode yang beragam dan menyenangkan. Misalnya, lewat video, gerak, lagu, dan bermain peran. Hal itu perlu dilakukan secara kontinu agar dapat diingat dan dipahami anak.

Pengawasan dan Pendampingan

Tentu, peran yang utama datang dari orang tua. Ortu harus memastikan anak berkegiatan di tempat yang aman dan dalam pengawasan. Baik ortu, guru, maupun orang dewasa yang dipercaya.

’’Ortu harus tahu aktivitas dan jadwal kegiatan anak. Latih agar si kecil terbiasa meminta izin dan menunggu ortu memberi izin sebelum bermain di luar area rumah,’’ tutur Asteria R. Saroinsong SPsi Psikolog. Meskipun, ke rumah tetangga yang jaraknya dekat.

Minta anak menerangkan terlebih dulu ke mana dan pergi dengan siapa. Jangan biarkan anak sendirian. Apalagi di tempat umum atau tempat yang sepi. Jika anak masih kecil, alangkah baiknya tetap dalam pengawasan.

’’Seandainya orang tua ingin mengizinkan anak pergi dengan orang lain, sangat perlu mempertimbangkan siapa yang mengajak. Pertimbangkan dengan baik mengenai masalah keamanan dan keselamatannya,’’ terang psikolog di Layanan Psikologi Bijaksana tersebut.

Personal Boundaries

Asteria mengungkapkan, anak sudah harus mengenal batasan sejak dini. Ajarkan tentang sentuhan boleh dan tidak boleh. Termasuk cara menjaga tubuhnya. Tujuannya, membuat anak tetap nyaman dan aman.

’’Batasan di sini juga terkait apa yang harus anak lakukan ketika bertemu orang asing. Tekankan pula untuk tidak sembarangan menerima pemberian orang seperti permen atau mainan,’’ tegas psikolog volunter Puspaga Surabaya itu.

Orang tua tidak bisa memantau anak 24 jam. Karena itu, perlu membekali anak dengan informasi seputar identitas umum. Setidaknya, anak sudah mengetahui nama orang tua, alamat rumah, dan nomor HP ortu apabila tersesat.

Berani Berkata Tidak

Ajari anak untuk berani berkata tidak ketika ada orang yang memaksanya atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ajarkan pula tindakan yang harus dilakukan seperti berteriak, lari ke tempat ramai atau aman, dan mencari pertolongan ke guru atau petugas keamanan.

’’Jika anak sudah bersekolah, ortu perlu secara kontinu berkomunikasi dengan guru untuk mengetahui perkembangan anak, dan apabila ada hal-hal yang mengganggu,’’ lanjutnya.

Cerita Keseharian

Yang tak kalah penting, ortu mengetahui apa saja yang sudah dialami anak. Caranya dengan berdialog atau rutin ngobrol santai dengan anak setiap hari.

’’Ajak anak bicara tentang aktivitasnya hari itu, apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, baik di rumah maupun di sekolah,’’ imbuh Asteria.

Perhatikan perkembangannya dari hari ke hari. Baik secara fisik maupun perilaku. Dengan begitu, apabila ada hal yang tidak biasa atau pengalaman tidak menyenangkan yang dia alami, dapat segera dicari tahu penyebabnya.

’’Misalnya, memperhatikan kondisi fisik, ada bekas luka atau hal lain. Atau, anak berubah sikap tiba-tiba takut atau tidak mau sekolah,’’ tandasnya.

Watch Out!

• Kenali latar belakang pengasuh atau pengantar jemput anak sekolah. Infokan identitas atau ciri penjemput kepada guru.

• Hindari membagikan informasi yang terlalu detail seperti lokasi sekolah anak saat mem-posting di media sosial.

• Hindari memakaikan si kecil baju dengan namanya tertera di sana. Anak cenderung mudah percaya pada orang yang mengetahui nama lengkapnya.

• Beri tahu tempat yang harus anak datangi jika tersesat seperti pos satpam, pusat informasi, dan kantor polisi.

• Berikan kartu pengenal berisi nama anak, alamat, dan nomor orang tua untuk berjaga-jaga jika tersesat. Ajarkan pula kepada siapa saja dia bisa memberikan data dirinya agar tidak disalahgunakan. (*)

Reporter: jp group