batampos – Ketentuan vaksin meningitis bagi jemaah umrah masih menjadi polemik. Pemerintah Indonesia masih mewajibkan, meski Arab Saudi sudah tidak mengharuskan jemaah disuntik vaksin meningitis.

Terkait hal itu, pihak Saudi meminta asosiasi travel umrah berkirim surat secara resmi ke kedutaan mereka di Jakarta. Perkembangan terbaru tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Al Rabiah saat menerima rombongan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) di Jakarta. ’’Ada sejumlah poin penting yang disampaikan Menteri Tawfiq,’’ kata Ketua Umum AMPHURI Firman M. Nur kemarin (25/10).

Salah satunya ketentuan vaksinasi meningitis untuk jemaah umrah.

Menurut Firman, Menteri Tawfiq meminta asosiasi travel umrah di Indonesia segera berkirim surat resmi soal polemik vaksin meningitis ke Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Dengan begitu, pemerintah Saudi bisa segera mengeluarkan kebijakan tertulis soal vaksin meningitis.

Adanya surat resmi dari Saudi soal jemaah umrah yang tak perlu divaksin meningitis itu sangat penting. Sebab, alasan pemerintah Indonesia tetap memberlakukan vaksinasi meningitis untuk jemaah umrah lantaran belum ada surat resmi dari pemerintah Saudi.

Dia mengatakan, secara jelas dan tegas, Saudi sudah menyatakan bahwa vaksin meningitis tidak diwajibkan lagi untuk jemaah umrah. Keterangan itu juga disampaikan saat Menteri Tawfiq bertemu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta pada Senin (24/10). Untuk jemaah umrah, tidak ada syarat kesehatan apa pun. Termasuk vaksin meningitis dan usia.

Firman berharap, ketika sudah ada surat resmi dari pemerintah Saudi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bisa menyesuaikan kebijakannya. Dengan begitu, jemaah umrah dari Indonesia tidak perlu menjalani vaksinasi meningitis untuk keberangkatan umrah.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan tidak bisa membuat keputusan berdasar keterangan lisan. Untuk itu, sangat diperlukan surat resmi dari Saudi tentang tidak diwajibkannya vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah. ’’Kita tunggu (informasi) tertulisnya. Syarat perjalanannya nanti kita evaluasi,’’ ujar Nadia.

Sebagaimana diberitakan, dalam kunjungannya ke Indonesia, Menteri Tawfiq membawa sejumlah kabar baik untuk penyelenggaraan umrah. Di antaranya, visa umrah ditargetkan keluar dalam tempo 24 jam dan masa berlakunya diperpanjang hingga 90 hari. Namun, soal kuota haji 2023, dia belum bisa memastikan jumlahnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tidak mudah mencari pendamping Anies Baswedan. Sampai sekarang, posisi calon wakil presiden (cawapres) untuk calon presiden (capres) yang diusung bersama oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Demokrat itu masih alot. Tiga partai pengusung sama-sama mendambakan imbas positif coattail effect alias efek ekor jas.

PKS mengusulkan nama Ahmad Heriyawan alias Aher sebagai cawapres. Mantan gubernur Jawa Barat (Jabar) itu ’’bersaing” dengan kandidat yang diusulkan Demokrat. Yakni, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Meski belum dideklarasikan secara resmi, tiga partai tersebut berkomitmen membentuk koalisi menuju Pilpres 2024.

Kemarin (25/10) Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi dengan baik munculnya sosok Aher sebagai kandidat cawapres. Dia menghormati usulan PKS tersebut. ”Itu adalah kedaulatan PKS, calon mitra koalisi kami, sebagai parpol yang mandiri dan independen,” ujarnya.

Sebagai partai politik, PKS pun tentu ingin pula menikmati dampak elektoral pencalonan Aher. Yakni, peningkatan perolehan suara pada Pemilu 2024. ”Naiknya elektoral parpol pengusung akan menguatkan posisi di parlemen,” imbuh Herzaky.

Sejauh ini, Demokrat masih mengusung AHY sebagai kandidat pendamping Anies. AHY, menurut Herzaky, sesuai dengan kriteria yang Anies harapkan. Selain itu, AHY juga punya modal baik dari sisi elektabilitas. ”Bonusnya, AHY itu dianggap rakyat sebagai pemimpin representasi perubahan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif SPIN Igor Dirgantara mengatakan bahwa alotnya perebutan posisi cawapres sangat wajar. Pasalnya, Anies yang didaulat sebagai capres adalah kader nonpartai. Maka, masing-masing parpol pendukung ingin mendapatkan imbas positifnya untuk memperkuat posisi mereka masing-masing. ”Wajar alot, ya karena ini rebutan coattail effect,” terangnya.

Dia menambahkan bahwa jika cawapresnya adalah AHY, yang mendapatkan keuntungan adalah Demokrat. Itu tentu tidak menguntungkan bagi PKS dan Nasdem. ”Nasdem yang mencalonkan Anies juga menginginkan coattail effect. Nasdem ini nggak punya kader. Maka, dia ambil dari luar,” imbuh Igor.

Jika ingin cara yang lebih mudah, lanjut dia, ketiga parpol mau tidak mau harus mengambil tokoh dari luar mereka. Opsi tersebut relatif bisa diterima dan lebih adil. Terlebih, tiga parpol itu sama-sama papan tengah.

Terpisah, tim kecil Nasdem-Demokrat-PKS kembali mematangkan rencana koalisi kemarin. Pertemuan dilakukan di rumah Anies guna membahas tokoh yang bakal menjadi cawapres pada Pilpres 2024. Selain Anies sebagai tuan rumah, pertemuan dihadiri Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto dan Ketua DPP Willy Aditya.

PKS diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Syura M. Sohibul Iman dan Jubir PKS Pipin Sofian serta M. Kholid. Demokrat diwakili oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman dan Iftitah. Selain itu, hadir Sudirman Said yang bertindak sebagai liaison officer (LO) atau penghubung.

”Hadir juga menyusul Ketum Demokrat, Mas AHY,” ungkap Willy Aditya.

Dia mengatakan, pertemuan di rumah Anies Baswedan merupakan pertemuan lanjutan. Kini pembahasan sudah sampai pada tahap pendalaman kriteria dan mekanisme penentuan cawapres yang bakal berduet dengan Anies.

Siapa yang kira-kira dipilih? ”Partai Nasdem menyerahkan kepada capres (Anies Baswedan, Red). Komitmen itu sudah dikuatkan oleh pernyataan Pak Surya Paloh yang telah memberikan kewenangan kepada Anies,” kata Willy. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris yang baru dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden AS Joe Biden di Indonesia. Menurut juru bicara Downing Street pertemuan tersebut direncanakan pada rangkaian acara KTT G20 di Indonesia.

Mengawali pertemuan, masih kata Juru bicara kantor PM Inggris itu, Sunak pada Selasa (25/10) petang sudah berbicara dengan Biden.

Baca juga: UNHCR Desak Malaysia Tak Pulangkan Pengungsi Myanmar

Dalam kesempatan itu, kata jubir melalui pernyataan dikutip Reuters, kedua pemimpin juga membahas kerja sama antara Inggris dan AS, baik dalam kerangka bilateral maupun kawasan, seperti Indo-Pasifik.

Indo-Pasifik merupakan kawasan tempat pakta pertahanan tiga negara AUKUS (Australia, Inggris, dan Amerika Serikat) difokuskan menjadi bagian upaya untuk melawan pengaruh China.

Menurut pernyataan itu, Sunak dan Biden juga sepakat bahwa penting untuk memastikan rakyat Irlandia Utara mendapat keamanan melalui Perjanjian Belfast. (*)

Reporter : Antara

batampos – Organisasi yang menangani pengungsi PBB, UNHCR mendesak Pemerintahan Malaysia supaya tak memulangkan dengan paksa para pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Pasalnya, negara tersebut masih berkonflik dan nyawa para pengungsi ini akan terancam apabila dipulangkan.

Berdasarkan keterangan UNHCR, Malaysia telah memulangkan para pencari suaka di Malaysia asal Myanmar ke negaranya sejak April 2022 lalu. Lebih 2.000 pengungsi dipulangkan secara paksa. “Sebanyak ratusan warga Myanmar dikirim kembali ke negara asalnya bukan atas kemauan mereka,” ujar Juru Bicara UNHCR Shabia Mantoo seperti dilansir dari AFP, Rabu (26/10/2022).

Kejadian terbaru, kata Mantoo, terjadi Jumat (21/10/2022) lalu dimana pihak Malaysia menentang upaya UNHCR dengan memulangkan secara paksa pencari suaka yang ditahan.

BACA JUGA:
Junta Militer Myanmar Eksekusi Mati 4 Aktivis Demokrasi

“Malaysia telah melanggar prinsip non-refoulment sebagai landasan hukum internasional untuk pengungsi. Mereka memulangkan secara paksa para pengungsi yang mencari perlindungan internasional kembali ke Myanmar. Malaysia di sini berperan aktif menyebabkan para pengungsi menanggung bahaya,” tegas Mantoo.

Menurut UNHCR, saat ini situasi di Myanmar memaksa warganya mengungsi ke luar negeri guna mencari keselamatan. Mereka berjuang dan bertarung nyawa melintasi perbatasan. “Kami sebenarnya tidak memiliki informasi tentang apa yang terjadi pada orang-orang yang dipulangkan itu begitu mereka tiba. Itulah sebabnya kami terus mendesak agar mereka tidak dikembalikan ke Myanmar di luar kehendak mereka,” ujar Mantoo.

UNHCR mencatat, ada sebanyak 183 ribu pencari suaka di Malaysia. Jumlah ini diantaranya 106.000 jiwa warga Rohingya, dan 52 ribu jiwa berasal dari etnis lainnya. Mereka melarikan diri akibat konflik dan penganiyaan yang terjadi di Myanmar.

Pengamat seperti dilansir dari Voice of America (VOA) mengatakan, setidaknya 17.500 orang ditahan di 21 pusat penahanan imigrasi di seluruh negara bagian Malaysia, termasuk anak-anak lebih dari 1.500 jiwa. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak