batampos – Persoalan terkait guru di Indonesia seolah tak ada habisnya. Baru-baru ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sambat belum terima gaji berbulan-bulan. Uniknya, mereka bukan mendatangi pemerintah atau DPR, tapi Hotman Paris Hutapea.

Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai, langkah tersebut diambil lantaran para guru sudah tak memiliki cara lain untuk memperoleh haknya. Apalagi, mereka telah melapor ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Komisi X, hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) namun tak ada feedback.

“Alhasil mereka mencari cara alternatif, semoga jadi atensi. Walaupun tidak ada jaminan bisa langsung terselesaikan,” ujarnya, kemarin (28/9).

Kejadian ini, kata dia, harus jadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Sebab, kondisi ini merupakan bentuk kedzoliman bagi mereka yang sudah menunaikan kewajibannya. “Ini sangatlah tidak adil. Mereka sudah tidak digaji 10 bulan. Tidak ada alasan yang bisa diterima oleh akal sehat dan hati nurani,” ingkapnya.

Mirisnya lagi, lanjut dia, para guru ini sejatinya merupakan guru-guru yang sudah puluhan tahun mengabdi menjadi guru honorer dengan gaji yang sangat kecil. Lalu dijanjikan hidup lebih layak dengan menjadi PPPK, namun nyatanya gaji tak dibayarkan berbulan-bulan. Bahkan membuat para guru terpaksa berhutang demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

“Jadi saya rasa ini pemerintah kota patut diberikan sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri karena abai terhadap tanggung jawab mereka,” tegasnya.

Di sisi lain, Satriwan menilai, kondisi ini menjadi salah satu tanda jika proses rekrutmen guru PPPK, mulai tahap 1 hingga 2 sangat bermasalah. Terlihat dari koordinasi yang buruk antara pemerintah daerah dengan pusat. Soal gaji misalnya. Pemerintah pusat telah mengalokasikan gaji PPPK melalui Dana alokasi umum namun di lapangan, banyak daerah yang tidak mengalokasikannya. “Nah ini tidak hanya terjadi di kota Bandar Lampung, tapi juga terjadi di Kabupaten Serang. Jadi saya rasa, daerah-daerah memang tidak memiliki tanggung jawab kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan dan guru,” keluhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menyebut, para PPPK guru memilih datang ke Kopi Johny bukan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) maupun DPR lantaran lelah. Sehingga, mereka mencari bantuan dari tempat lain. ”Guru-guru PPPK ke Kopi Johny berharap dukungan Hotman Paris. Itu pengacara lho, bukan menteri. Mas Nadiem ke mana,” katanya.

Kondisi ini, dinilainya, kontradiktif dengan program pengangkatan satu juta guru PPPK yang digembar-gemborkan Mendikbudristek. Padahal nyatanya, banyak persoalan terkait PPPK guru termasuk gaji yang menunggak berbulan-bulan.

Senada, Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru juga menyayangkan kondisi tersebut. Ia mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) untuk bertindak cepat. Mengingat, gaji mereka belum dibayarkan sejak Desember 2021 lalu. ”Mereka mengeluhkan 9 bulan terakhir ini belum mendapatkan gajinya sama sekali. Jadi tolong ada action cepat dari pak menteri,” tegasnya.

Selain itu, Kemendikbudristek juga didesak untuk segera memproses pengangkatan guru honorer sesuai janji Mendikbudristek sebelumnya. Apalagi, dari seleksi PPPK guru sebelum-sebelumnya, banyak guru honorer yang tidak lolos. Bahkan, mirisnya lagi, pemerintah daerah (pemda) tak memaksimalkan pengajuan formasi PPPK guru untuk wilayahnya. Jumlah formasi yang diajukan jauh dari kebutuhan riil di daerahnya.

”Aksi cepat yang dilakukan oleh Kemendikbudristek akan sangat berarti bagi para guru honorer dan PPPK. Bukan hanya untuk memenuhi hak mereka, namun juga menunjukkan rasa kepedulian kepada para pengajar tersebut,” paparnya.

Sebagai informasi, sebanyak 1.166 guru honorer dan PPPK mendatangi Hotman untuk meminta bantuan. Mereka mengeluh belum mendapatkan gaji. Sebelum ke sana, para guru ini pun mengaku telah melayangkan surat ke Komisi X DPR RI, Kemendikbudristek, serta Pemerintah Bandar Lampung. Mirisnya, tuntutan mereka tidak digubris. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Agama (Kemenag) menggelar rapat koordinasi lintas kementerian, Selasa (27/9). Melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan sejumlah penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Persoalan khusus yang dibahas dalam rapat itu adalah kelangkaan vaksin meningitis.

Kemarin (28/9) Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan minat masyarakat untuk menunaikan umrah sangat besar. Selain itu terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hilman mengatakan dalam dua bulan terakhir ada 200 ribu lebih jemaah umrah asal Indonesia yang diterbangkan.

Di tengah minat berumah yang tinggi itu, masyarakat dihadapkan dengan persoalan kelangkaan vaksin meningitis. Kondisi ini memicu persoalan, karena regulasi Kemenkes masih mewajibkan vaksinasi meningitis. “Regulasi dari Kemenkes, sampai saat ini masih sama. Para jemaah dan PPIU tetap diminta untuk menaati regulasi yang ada tentang vaksin meningitis,” kata Hilman di Jakarta.

Hilman mengatakan kelangkaan vaksin meningitis jangan sampai merugikan jemaah. Sehingga perlu diambil kebijakan saling menguntungkan atau win win solution. Pemerintah perlu mengambil langkah strategis supaya tidak ada lagi kasus gagal berangkat umrah kembali.

Hilman menegaskan Arab Saudi sudah tidak mewajibkan vaksin meningitis. Sifatnya sebatas anjuran. “Kemenag melalui perwakilan di Arab Saudi akan berkoordinasi dengan otoritas berwenang di Saudi untuk mendapatkan kejelasan tentang kebijakan vaksin meningitis di sana,” terangnya.

Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam mengatakan mereka secara intensif terus koordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan beberapa pihak lainnya. Misalnya pada 20 September lalu, Nasrullah bertemu Wakil Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Abdul Aziz Wazzan. Pertemuan itu membahasan syarat vaksin meningitis. “Saat itu, Abdul Aziz Wazzan tegas mengatakan bahwa vaksin meningitis itu sifatnya hanya dianjurkan, tidak wajib,” katanya.

Saat ini dalam prosedur penerbitan visa umrah, sudah tidak ada lagi syarat input data vaksin meningitis. Berbeda dengan pengurusan visa haji yang masih harus input data sertifikat vaksin meningitis ke sistem Saudi. Nasrullah juga berkomunikasi dengan perwakilan India di Saudi. Informasi yang dia dapat, vaksin meningitis sudah tidak mewajibkan vaksinasi meningitis untuk umrah. “Yang masih diwajibkan untuk umrah adalah vaksinasi Covid-19,” kata dia.

Salah satu daerah yang berteriak kekurangan vaksin meningitis adalah Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan biro travel dan dinas terkait melakukan pendataan calon jemaah umrah.”Dalam kondisi seperti ini kita coba komunikasi dengan pusat, dua dengan pabrikan,” katanya.

Ganjar tak memungkiri, saat ini banyak masyarakat di Jawa Tengah khususnya, yang akan pergi melaksanakan ibadah umrah. ”Dinas terus kemudian biro travel agar bareng-bareng (menghitung) berapa jumlahnya,” tuturnya. dia juga mendapat laporan jika peniriman vaksin meningitis terlambat.

Sementara itu pada kesempatan lain, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Penny K Lukito mengatakan PT Mersifarma telah mendaftarkan satu vaksin meningitis. Namun belum bisa diimpor lantaran ada temuan masalah di fasilitas produksi di negara asal. ”Saya kira ini agak sulit,”tuturnya.

Badan POM juga telah menerbitkan izin edar vaksin meningitis Bio Farma. Penny telah mendapatkan informasi dari stafnya bahwa perusahaan farmasi plat merah itu tidak siap dengan permintaan vaksin meningitis yang banyak. ”Tidak bisa menyiapkan dari jauh-jauh hari,” ujarnya.

Dia juga membeberkan informasi jika Bio Farma secara bertahap akan melakukan impor vaksin meningitis. Impor ini dimulai dari Oktober hingga Januari. Totalnya 675 ribu dosis. PT Glaxo yang merupakan pemilik izin edar salah satu vaksin meningitis juga kesulitan untuk impor vaksin. ”Kemandirian vaksin meningitis harus ada,” kata Penny.

Penny menjelaskan ada satu perusahaan farmasi yang berhasil mengimpor vaksin meningitis pada Juli lalu. Perusahaan itu adalah PT Aventis dengan merk vaksin Menactra. ”Saat ini stoknya tinggal 66 dosis. Akan impor 5400 pada akhir Oktober,” ujarnya.

Dia berjanji lembaganya akan membantu untuk mempermudah izin vaksin meningitis. Asalkan ada data yang diserahkan oleh perusahaan farmasi yang mengimpor vaksin tersebut. ”Saya kira mereka pun belum ada datanya,” tutur Penny. (*)

Reporter: JP Group

batampos – TNI AU langsung menindaklanjuti temuan granat asap dan amunisi senjata api di Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berdasar informasi yang diperoleh dari Dinas Penerangan TNI AU (Dispenau), granat dan amunisi tersebut ditemukan di sebuah rumah pada Selasa (27/9).

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah menyatakan bahwa rumah itu milik salah seorang warga yang disewakan. Salah seorang penyewa rumah tersebut bernama Harun Al Rasyid. Yang bersangkutan diketahui pernah berdinas di TNI AU dengan pangkat terakhir di level perwira menengah.

BACA JUGA:   Granat Kejut Ditemukan Dua Kilometer dari Lokasi Latihan

Menurut Indan, rumah itu biasa ditempati oleh asisten rumah tangga atau pembantu Harun. ”Di rumah tersebut yang bersangkutan juga menyimpan barang-barang yang dilakukan sejak tahun 2009 lalu,” jelasnya. Dia memastikan bahwa Harun sudah purna tugas dari TNI AU sejak 22 tahun lalu. Kemudian pada 2021, Harun meninggal dunia.

Sebelumnya pemilik rumah melaporkan temuan granat asap dan amunisi senjata api ketika sedang bersih-bersih di tempat kejadian perkara (TKP) penemuan. Laporan itu disampaikan kepada aparat kepolisian setempat. TNI AU lantas melakukan pendalaman lantaran rumah tersebut pernah disewa oleh seorang purnawirawan Matra Udara. Pendalaman dilakukan agar asal usul granat asap dan amunisi senjata api tersebut jelas.

Tidak disampaikan jumlah total temuan granat asap dan amunisi tersebut. Indah hanya menyatakan bahwa instansinya sudah bergerak sejak mendapat informasi. ”Terkait penemuan granat asap dan peluru di rumah tersebut saat ini sedang dilakukan penyelidikan asal-usulnya oleh TNI AU,” ungkap jenderal bintang satu TNI AU tersebut. (*)

Reporter: JP Group