batampos – Sidang kode etik terhadap empat anggota Ditsamapta Polda Kepri yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan hingga menewaskan Bripda Natanael Simanungkalit, mulai menguak fakta baru. Dalam persidangan, terungkap adanya dugaan perintah dari pelaku utama kepada junior korban untuk melakukan penganiayaan secara bergantian.

Sidang yang digelar di ruang Disiplin dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Polda Kepri, Jumat (17/4), dipimpin Kabid Propam Polda Kepri Kombes Eddwi Kurniayanto bersama dua anggota komisi, yakni Kombes Suyono dan AKBP Ike Krisnandian.

Sejak pagi, persidangan dihadiri keluarga korban, kuasa hukum, serta keluarga para terduga pelanggar. Hingga pukul 19.40 WIB, sidang masih berlangsung dengan agenda utama pemeriksaan saksi.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Nona Pricillia Ohei, menegaskan bahwa proses sidang dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi.

“Sidang kode etik ini terbuka. Keluarga korban, pengacara, semuanya hadir dan mengikuti prosesnya,” ujarnya.

Baca Juga: Penghargaan Kepada Puluhan Personil, Kapolresta Barelang Tekankan Deteksi Dini Gangguan Kamtibmas

Dalam persidangan, penyidik Bidpropam Polda Kepri menghadirkan enam orang saksi, termasuk Direktur RS Bhayangkara, AKP dr Leonardo SpF. Pemeriksaan saksi dan rencana menghadirkan ahli forensik menjadi bagian penting untuk menguatkan pembuktian.

“Nanti setelah pemeriksaan saksi dan ahli selesai, baru dilanjutkan pembacaan putusan oleh komisi sidang,” tambahnya.

Kabid Propam Polda Kepri, Kombes Eddwi Kurniayanto, menyebutkan sidang masih berada pada tahap pemeriksaan saksi.

“Hari ini ada enam saksi yang diperiksa, termasuk dokter sebagai ahli,” ujarnya singkat.

Ia memastikan, penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hasil sidang kode etik nantinya akan menjadi dasar sanksi terhadap para terduga pelanggar.

Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban, Sudirman Situmeang, mengungkapkan bahwa dari keterangan saksi, pelaku utama yakni Bripda AS diduga memerintahkan tiga junior yang satu angkatan dengan korban untuk menganiaya korban secara bergantian.

“Dari keterangan saksi, penganiayaan dilakukan bergantian atas perintah pelaku utama. Korban dipukul dari posisi berdiri hingga akhirnya terjatuh,” ungkapnya.

Baca Juga: Pelaku Penganiayaan di Bengkong Ditangkap, Korban Sempat Dikeroyok di Pinggir Jalan

Ia menambahkan, penganiayaan tidak dilakukan secara bersamaan, melainkan satu per satu dalam satu ruangan. Beberapa saksi juga disebut berada di lokasi kejadian saat peristiwa berlangsung.

Menurutnya, keterangan para saksi sejauh ini konsisten dengan fakta yang selama ini berkembang. Meski demikian, proses pemeriksaan masih terus berjalan dan belum seluruhnya dikonfrontir secara langsung dalam persidangan.

Terkait sikap para terduga pelanggar, Sudirman menyebut hingga saat ini belum ada permintaan maaf yang disampaikan kepada pihak keluarga korban.

“Belum ada permintaan maaf sampai saat ini,” tegasnya.

Ia juga menggambarkan suasana sidang berlangsung relatif tenang. Namun, pihak keluarga korban terlihat menahan emosi selama mengikuti jalannya persidangan.

Sementara itu, beberapa keluarga terduga pelaku juga terlihat di sekitaran persidangan. Beberapa diantaranya tampk menangis. Sedangkan ayah dari korban yang hadir tampak dengan tenang mengikuti persidangan hingga malam. (*)

Artikel Sidang Etik Berlangsung hingga Malam, Fakta Penganiayaan Bripda Natanael Mulai Terungkap pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepala Bapenda Kota Batam, Raja Azmansyah menyebut Batam menjadi daerah dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak di Kepulauan Riau. Karena itu, potensi penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sangat besar.
‎
‎“Mungkin hampir 80 persen kendaraan bermotor di Kepri ini terbanyak dari Batam,” ujarnya.
‎
‎Data Bapenda menunjukkan penerimaan PKB terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, target penerimaan PKB sebesar Rp65,34 miliar dengan realisasi mencapai Rp71,60 miliar atau 109,57 persen dari target.
‎
‎Pada 2024, target naik menjadi Rp82,89 miliar. Namun realisasi tercatat Rp75,18 miliar atau 90,70 persen dari target. Meski sempat turun, pada 2025 penerimaan kembali melonjak signifikan.

Baca Juga: ‎Penumpang Keluhkan Bus Antre Solar, Dishub Evaluasi Atur Pengisian BBM

Tahun lalu target PKB dipatok Rp121,13 miliar dan realisasinya mencapai Rp162,82 miliar atau 134,41 persen dari target. Bahkan, pertumbuhan realisasi pada 2025 tercatat mencapai 116,57 persen dibanding tahun sebelumnya.
‎
‎Sementara untuk BBNKB, pada 2023 target sebesar Rp47,98 miliar dan realisasi mencapai Rp68,19 miliar atau 142,13 persen dari target. Tahun 2024 target naik menjadi Rp72,61 miliar, namun realisasi berada di angka Rp65,65 miliar atau 90,42 persen.
‎
‎Sedangkan pada 2025 target BBNKB mencapai Rp171,72 miliar dengan realisasi Rp131,34 miliar atau 76,48 persen. Meski realisasi belum mencapai target, pertumbuhan penerimaan BBNKB pada 2025 tercatat naik 100,06 persen dibanding tahun sebelumnya.
‎
‎Dengan capaian itu, opsen pajak kendaraan bermotor kini menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.
‎
‎“Opsen masuk ke posisi ketiga sebagai penyumbang pajak daerah terbesar di Kota Batam selain dari BPHTB dan pajak barang dan jasa tertentu,” kata Raja.

Baca Juga: Modus Surat Rekomendasi dari Dinas, Tiga Pelaku Penyalahgunaan BBM Ditangkap Polda Kepri

‎Ia menambahkan, saat ini pajak kendaraan bermotor bahkan bersaing ketat dengan pajak tenaga listrik dalam kontribusinya terhadap PAD Kota Batam.
‎
‎“Jadi bersaing PKB ini dengan pajak tenaga listrik,” ujarnya.
‎
‎Selain mendorong kepatuhan masyarakat, pemerintah juga memberi kemudahan dalam proses pembayaran pajak kendaraan. Salah satunya bagi masyarakat yang belum melakukan balik nama kendaraan.
‎
‎“Nanti masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor itu. Bagi yang belum balik nama sekarang dipermudahkan oleh pemerintah pusat, bisa membayar tanpa membawa KTP pemilik pertama,” katanya.
‎
‎Untuk memperkuat sosialisasi di tingkat bawah, Bapenda juga tengah menyiapkan program kader pajak daerah. Kader tersebut nantinya berasal dari masyarakat dan bertugas membantu menyampaikan informasi perpajakan di setiap kelurahan.
‎
‎“Sinergitas antara optimalisasi di bidang PBB dan PKB. Kita mengajak masyarakat yang akan kita tunjuk sebagai kader pajak daerah secara bertahap mungkin satu atau dua di antara per kelurahan biar lebih profesional,” kata Raja.
‎
‎Ia menegaskan kader pajak daerah itu bukan bagian dari pemerintahan, melainkan masyarakat yang dilibatkan untuk membantu edukasi, penyampaian tagihan, hingga pendataan objek pajak daerah.
‎
‎“Kader pajak daerah ini yang kita tunjuk bukan bagian dari pemerintahan,” ujarnya.

Baca Juga: Tim Terpadu Kota Batam Tertibkan Bangunan Ilegal di Kelurahan Sei Binti

‎Sementara itu, Wali Kota Batam melalui Pelaksana Harian Pemko, Suhar, mengatakan sektor pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu penopang penting pembangunan di Kota Batam.
‎
‎Menurutnya, semakin tinggi kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan, semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam membangun infrastruktur dan pelayanan publik.
‎
‎“Pajak kendaraan bermotor ini menjadi penyumbang terbesar nomor tiga. Harapannya tentu bisa membantu pembangunan infrastruktur Kota kita,” ujar Suhar. (*)

Artikel Penerimaan Pajak Kendaraan Terus Naik 3 Tahun Terakhir, Batam Kian Leluasa Bangun Infrastruktur pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sidang kode etik terhadap empat anggota Ditsamapta Polda Kepri yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan hingga menewaskan Bripda Natanael Simanungkalit, mulai menguak fakta baru. Dalam persidangan, terungkap adanya dugaan perintah dari pelaku utama kepada junior korban untuk melakukan penganiayaan secara bergantian.

Sidang yang digelar di ruang Disiplin dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Polda Kepri, Jumat (17/4), dipimpin Kabid Propam Polda Kepri Kombes Eddwi Kurniayanto bersama dua anggota komisi, yakni Kombes Suyono dan AKBP Ike Krisnandian.

Sejak pagi, suasana persidangan dihadiri keluarga korban, kuasa hukum, serta keluarga para terduga pelanggar. Hingga pukul 19.40 WIB, sidang masih berlangsung dengan agenda utama pemeriksaan saksi.

Baca Juga: Upacara Penghormatan Terakhir Bripda Natanael Simanungkalit Berlangsung Khidmat

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Nona Pricillia Ohei, menegaskan bahwa proses sidang dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi.

“Sidang kode etik ini terbuka. Keluarga korban, pengacara, semuanya hadir dan mengikuti prosesnya,” ujarnya.

Dalam persidangan, penyidik Bidpropam Polda Kepri menghadirkan enam orang saksi, termasuk Direktur RS Bhayangkara, AKP dr Leonardo SpF. Pemeriksaan saksi dan rencana menghadirkan ahli forensik menjadi bagian penting untuk menguatkan pembuktian.

Baca Juga: Pemerhati Kepolisian Sebut Pelaku Penganiayaan Bripda Natanael Simanungkalit dan Pengawas Harus Diusut Tuntas

“Nanti setelah pemeriksaan saksi dan ahli selesai, baru dilanjutkan pembacaan putusan oleh komisi sidang,” tambahnya.

Kabid Propam Polda Kepri, Kombes Eddwi Kurniayanto, menyebutkan sidang masih berada pada tahap pemeriksaan saksi.

“Hari ini ada enam saksi yang diperiksa, termasuk dokter sebagai ahli,” ujarnya singkat.

Ia memastikan, penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hasil sidang kode etik nantinya akan menjadi dasar sanksi terhadap para terduga pelanggar.

Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban, Sudirman Situmeang, mengungkapkan bahwa dari keterangan saksi, pelaku utama yakni Bripda AS diduga memerintahkan tiga junior yang satu angkatan dengan korban untuk menganiaya korban secara bergantian.

“Dari keterangan saksi, penganiayaan dilakukan bergantian atas perintah pelaku utama. Korban dipukul dari posisi berdiri hingga akhirnya terjatuh,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penganiayaan tidak dilakukan secara bersamaan, melainkan satu per satu dalam satu ruangan. Beberapa saksi juga disebut berada di lokasi kejadian saat peristiwa berlangsung.

Menurutnya, keterangan para saksi sejauh ini konsisten dengan fakta yang selama ini berkembang. Meski demikian, proses pemeriksaan masih terus berjalan dan belum seluruhnya dikonfrontir secara langsung dalam persidangan.

Terkait sikap para terduga pelanggar, Sudirman menyebut hingga saat ini belum ada permintaan maaf yang disampaikan kepada pihak keluarga korban.

“Belum ada permintaan maaf sampai saat ini,” tegasnya.

Ia juga menggambarkan suasana sidang berlangsung relatif tenang. Namun, pihak keluarga korban terlihat menahan emosi selama mengikuti jalannya persidangan.

Sementara itu, beberapa keluarga terduga pelaku juga terlihat di sekitaran persidangan. Beberapa diantaranya tampak menangis. Sedangkan ayah dari korban yang hadir tampak dengan tenang mengikuti persidangan hingga malam. (*)

Artikel Dari Berdiri hingga Tumbang: Detik-Detik Penganiayaan Bripda Natanael Terkuak di Sidang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Persoalan lahan kembali mencuat di Kota Batam. Sengketa yang melibatkan dugaan praktik mafia tanah terjadi di kawasan Kavling Tering Mas, RT 02 RW 21, Tanjung Sengkuang, Batuampar. Kasus ini menyeret klaim kepemilikan, dugaan penjualan ilegal, hingga intimidasi dan ancaman terhadap pemilik lahan.

Kuasa hukum dari Kantor Hukum Tanwir & Partners, Yopta Eka Saputra Tanwir, menjelaskan bahwa lahan tersebut sebelumnya di alokasikan oleh BP Batam kepada koperasi harapan bangsa selaku pelaksana lapangan untuk kemudian lahan diperjualbelikan kepada masyarakat dalam bentuk Surat keterangan pembelian, seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Setelah proses ini dinyatakan selesai adanya kepemilikan atas lahan dalam bentuk Sertfikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

“Transaksi itu sudah berlangsung sejak lama dan dinyatakan tuntas sekitar 2023. Secara hukum, telah terjadi peralihan hak melalui mekanisme jual beli,” ujar Yopta, Jumat, (17/4).

Menurut dia, sebagai badan hukum, koperasi memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan distribusi lahan kepada anggota atau masyarakat.

Namun, persoalan muncul ketika ada pihak yang mengaku sebagai ahli waris dan melakukan penjualan atas lahan yang sama.

Badan hukum seperti koperasi tidak bisa serta-merta dialihkan kepada induvidu dengan dalih ahli waris, mesti adanya rapat anggota bersama atau didalam perseroan terbatas dikenal sistem RUPS (Rapat Umum Pemilik Saham).

“Badan hukum ini adalah badan publik, tindakan ini patut diduga sebagai bentuk penipuan atau penggelapan,” kata dia.

Yopta juga mengungkapkan adanya indikasi praktik penjualan lahan secara ilegal melalui media sosial dan marketplace. Sejumlah warga disebut telah membeli lahan dari pihak yang tidak berwenang.

Kasus ini mulai terungkap ketika terjadi perbedaan data blok lahan. Salah satu pemilik lahan mendapati perubahan Kode dari blok F Nomor 1 menjadi F nomor 36 saat mengajukan pemasangan listrik ke PLN. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa lahan tersebut telah ditempati pihak lain.

“Dari situ terungkap adanya dugaan manipulasi dokumen. Bahkan pemasangan listrik sempat dilakukan, namun kemudian dibongkar setelah ada keberatan karena dinilai tidak sah,” ujar Yopta.

Ia menambahkan, pihaknya menyayangkan terjadinya praktek jual beli ilegal atas tanah yang bukan haknya antara pembeli dan penjual, mestinya tanggungjawab dinilai berada pada pihak penjual yang diduga melakukan perbuatan penggelapan atau pemalsuan dokumen atas tanah tersebut.

Selain sengketa administrasi, persoalan ini juga diwarnai dugaan intimidasi. Pemilik lahan, Rayon Sari, mengaku mendapat ancaman saat hendak membangun di atas lahan yang telah dibelinya.

“Saya membeli lahan ini secara sah dari koperasi dan memiliki dokumen lengkap. Tapi ada pihak yang mengklaim sebagai ahli waris dan melarang kami membangun, bahkan disertai ancaman,” kata Rayon.

Ia mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat, namun belum mendapat respons. Karena itu, pihaknya berencana melaporkan kasus ini ke tingkat kepolisian daerah.

Kuasa hukum menyatakan tengah menempuh langkah hukum lebih lanjut, termasuk pelaporan ke Polda Kepulauan Riau. Ia juga menduga praktik ini melibatkan jaringan terorganisasi yang memanfaatkan celah administrasi lahan.

Kerugian akibat kasus ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah per bidang, belum termasuk dampak tertundanya pembangunan oleh para pemilik lahan.

“Ini bukan sekadar sengketa biasa. Ada pola yang sistematis, dan kami menduga melibatkan jaringan mafia tanah,” ujar Yopta.

Lebih lanjut pihaknya berharap ini menjadi perhatian utama oleh BP Batam, dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan tindakan mengantisipasi premanisme dan mafia tanah di kota Batam.

“Ada momentum untuk menghilangkan tindakan premanisme dan mafia tanah terutama untuk kaum rentan yang memilik keterbatasan akses terhadap perlindungan atas hukum,” ujarnya. (*)

Artikel Sengketa Lahan Tanjung Sengkuang Kembali Mencuat, Dugaan Mafia Tanah dan Intimidasi Disorot pertama kali tampil pada Metropolis.