MULAI Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem baru yang dikenal dengan nama Coretax. Sistem ini menggantikan layanan perpajakan pada sistem administrasi perpajakan sebelumnya yaitu djponline.

Sistem coretax diimplementasikan dalam rangka pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan mulai dari masa pajak Januari 2025.

Untuk pelaksaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun pajak sebelumnya, Wajib Pajak masih dapat menggunakan aplikasi djponlie, seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan.

Baca juga: Investasi dan Daya Saing melalui Fasilitas Perpajakan di KEK

Sistem baru ini memberikan begitu banyak kemudahan dalam layanan perpajakan, lebih terintegrasi dan modern. Wajib Pajak Orang Pribadi perlu segera memahami dan dapat menggunakan fitur-fitur pada sistem coretax ini, terutama tata cara penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.

Dengan sistem yang baru, diharapkan proses pelaporan menjadi lebih cepat dan mudah.

Sebelumnya untuk menyampaikan SPT Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan layanan DJP Online (djponline.pajak.go.id) seperti E-filling dan E-form.

Berdasarkan sumber resmi dari laman Direktorat Jenderal Pajak, www.pajak.go.id diinformasikan bahwa sampai dengan tanggal 11 April 2025, total SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 yang dilaporkan oleh wajib pajak sebanyak 13.008.448 SPT yang terdiri dari 12,63 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 380,53 ribu SPT Tahunan badan.

Pada layanan DJP Online, Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan dapat menyampaikan SPT dengan mengisi data penghasilan berdasarkan bukti potong PPh 1721-A1 atau 1721-A2 yang diperoleh dari pemberi kerja atau bendahara dan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, dapat mengisikan data pembayaran yang sudah dilakukan dengan melihat bukti penerimaan negara yang sudah diperoleh dan dilanjutkan dengan mengisi data lainnya.

Sementara, dengan sistem coretax yang menggabungkan berbagai fitur layanan, seperti pendaftaran, pembayaran, pelaporan, serta pembuatan bukti potong pajak dalam satu aplikasi coretax, Wajib Pajak Orang Pribadi tidak lagi harus berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain yang disediakan oleh DJP.

Untuk dapat menyampaikan SPT tepat waktu melalui sistem Coretax, ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan sejak sekarang, seperti melakukan aktivasi akun coretax, melakukan permintaan lupa kata sandi untuk mengatur kata sandi akun coretax, dan melakukan permintaan kode otorisasi DJP, serta memastikan bahwa pemberi kerja tempat bekerja sudah menerbitkan bukti potong dengan menggunakan nomor identitas berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Baca juga: Transaksi Perdagangan Aset Kripto, Ayo Pahami Aturan Perpajakannya

Aktivasi Akun Coretax

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP dapat melakukan aktivasi akun coretax secara online pada laman resmi DJP www.coretaxdjp.pajak.go.id.

Selanjutnya, wajib pajak memilih menu Aktivasi Akun Wajib Pajak pada formulir Permintaan Akses Digital dengan melakukan klik centang pada pertanyaan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?”. Apabila sudah terdaftar, wajib pajak melakukan verifikasi NIK, alamat email dan nomor telepon yang sebenarnya.

Dalam hal, wajib pajak tidak berhasil dalam melakukan verifikasi alamat email dan/atau nomor telepon, maka wajib pajak dapat menyampaikan permintaan perubahan data ke kantor pajak terdekat.

Pengaturan kata sandi

Untuk dapat mengakses akun coretax yang sudah diaktivasi, wajib pajak membutuhkan kata sandi akses. Pengaturan kata sandi akses akun coretax dapat dilakukan dengan menggunakan menu Lupa Kata Sandi.

Pada formulir permohonan ubah kata sandi, wajib pajak diminta untuk memasukan data NIK dan memilih tujuan konfirmasi baik menggunakan surat elektronik (email) maupun nomor gawai (nomor handphone) yang sudah terdaftar sebelumnya.

Pada tahap terakhir, wajib pajak akan menerima tautan perubahan data pada halamam web perubahan data kata sandi.
Melalui tautan ini, wajib pajak dapat melakukan pengaturan kata sandi dengan kriteria paling sedikit delapan karakter yang terdiri dari ada satu huruf besar, ada satu huruf kecil, ada satu angka, dan ada satu karakter khusus, misal: Coretax123#.

Permintaan Kode Otorisasi DJP (KO DJP)

Kode Otorisasi merupakan alat verifikasi dan autentikasi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh DJP. KO DJP digunakan sebagai sarana untuk pendantangan dokumen elektronik yang dihasilkan dari Coretax Sistem.

Pengajuan atas permintaan KO DJP dapat dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak melalui akun coretax wajib pajak. Untuk memperoleh KO DJP tersebut, wajib pajak harus melakukan2 tahapan yaitu permintaan/pembuatan kode otorisasi, dan validasi kode otorisasi.

Baca juga: Pajak Pedagang E-commerce: Memahami Peran dan Tujuan Pemungutan PPh Pasal 22 E-commerce

Tahapan pertama, permintaan/pembuatan kode otorisasi. Pada tahapan ini, wajib pajak memilih menu Portal Saya – lalu pilih sub menu Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik dan dilanjutkan mengisi formulir Permintaan Sertifikat Digital dengan memilih penyelenggara sertifikat elektronik antara lain Kode Otorisasi DJP, Privy ID, Vida, Vinotex, Xignature.

Sertifikat elektronik yang disediakan oleh DJP dalam bentuk KO DJP diberikan secara gratis. Wajib pajak dapat memilih KO DJP sebagai sertifikat elektronik dalama pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui sistem Coretax.
Selanjutnya, wajib pajak mengatur passphare dengan kriteria paling sedikit delapan karakter yang terdiri dari ada satu huruf besar, ada satu huruf kecil, ada satu angka, dan ada satu karakter khusus, misal: Pajak123#.

Selanjutnya, pada tahapan terakhir yakni validasi kode otorisasi. Pada tahapan ini, wajib pajak memilih menu Portal Saya – lalu pilih sub menu profil saya dan dlanjutkan sub menu Nomor Identifikasi Eksternal – kemudian klik periksa status kepemilikan sertifikat digital pada menu Digital Certificate.

Apabila status kepemilikan masih Invalid, wajib pajak melakukan validasi dengan cara klik pada aksi “Periksa” dan diikuti dengan klik pada aksi “Menghasilkan”.
Status kepemilikan akan berubah menjadi valid dan siap digunakan.

Setelah melakukan aktivasi akun coretax dan permintaan kode otorisasi, wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui sistem Coretax.

Mari segera lakukan aktivasi akun Coretax dan ajukan KO DJP sejak awal agar kewajiban perpajakan berupa pelaporan SPT Tahunan dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat waktu.

Oleh: Ari Asmit
*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Artikel Lapor Pajak Lebih Mudah, Segera Aktivasi Akun Coretax dan Minta Kode Otorisasi DJP pertama kali tampil pada News.

batampos– Rencana pemerintah mempercepat penerapan biodiesel B50 memicu diskusi tajam di pasar minyak nabati global. Di satu sisi, Indonesia ingin memperkuat kemandirian energi. Namun di sisi lain, percepatan ini dinilai mulai menekan stabilitas pasar sawit dan menimbulkan risiko fiskal yang tidak ringan.

Dalam wawancara di sela IPOC 2025 yang digelar di BICC The Westin Nusa Dua, Bali, Managing Director Glenauk Economics Julian Conway McGill menyebut percepatan dari B30, B40, hingga menuju B50 telah menciptakan ekspektasi pasar yang berlebihan. Menurut dia, hal itu membuat harga minyak sawit mentah (CPO) tetap tinggi.
“Program biodiesel Indonesia terlalu berhasil,” ujarnya di Nusa Dua, Jumat (14/11/2025).

McGill mengatakan, pasar yakin permintaan akan naik sehingga harga sawit didorong naik bahkan sebelum mandatory diterapkan sepenuhnya. “Masalahnya, harga solar global justru rendah sehingga selisih biaya makin lebar,” ujarnya.

BACA JUGA: Industri Sawit Nasional Menguat, Eddy Martono Paparkan Strategi Perdagangan, Tata Kelola dan Biofuel

Spread harga CPO–solar tersebut menjadi komponen terbesar dalam biaya biodiesel. Kondisi ini membuat pembiayaan B40 saja dinilai sudah berat, apalagi B50. McGill menilai kenaikan levy hampir tak terhindarkan, namun itu justru menekan daya saing ekspor dan meredam insentif investasi di sektor hulu.

Dia menyoroti bahwa produktivitas sawit Indonesia tidak menunjukkan tren peningkatan struktural. Pungutan ekspor yang tinggi dan persoalan legalitas lahan membuat investor enggan melakukan penanaman baru. “Tidak ada sektor pertanian bisa meningkatkan produktivitas jika harganya ditekan pajak,” katanya.

McGill pun mengingatkan dampak apabila terjadi stagnasi produksi namun di saat bersamaan terjadi kenaikan biofuel. “Jika produksi stagnan sementara konsumsi biodiesel naik cepat, siklusnya menjadi berat: ekspor turun, pendapatan levy turun, pungutan harus naik lagi.”

Dampak paling terasa ada di pasar utama seperti India dan Pakistan, yang sangat sensitif pada perubahan harga. Dengan kenaikan harga sawit, negara-negara itu cenderung berpindah ke minyak nabati lain. Di Tiongkok dan Eropa, sawit sudah kalah bersaing karena pasokan kedelai besar dan regulasi yang semakin ketat.

Sementara itu, dari sisi industri, kapasitas produksi biodiesel dalam negeri juga dinilai belum sepenuhnya siap. “Sebelum B50 benar-benar jalan, dibutuhkan investasi kapasitas yang cukup besar,” tutur McGill.

BACA JUGA: Booth BPDP Hadirkan Misi Sawit Berkelanjutan dan Perluasan Pasar di CAEXPO-CABIS 2025

Meski demikian, dia mengakui keunggulan teknis Indonesia dalam mencapai tingkat campuran tinggi. “Dulu B10 saja dianggap mustahil. Kini B40 sudah berjalan. Itu pencapaian luar biasa.” Namun secara ekonomi, dia menilai percepatan menuju B50 lebih tepat dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel.

McGill mengusulkan skema mandatory fleksibel, mirip kebijakan gula–etanol di Brasil. Pemerintah bisa menyesuaikan volume biodiesel sesuai fluktuasi harga CPO dan solar. Jika harga sawit tinggi, serapan biodiesel dikurangi; jika harga turun, serapan diperbesar. “Dengan timing yang tepat, Indonesia bisa mendapatkan biodiesel empat kali lebih banyak untuk biaya yang sama,” katanya.

Secara teknis, McGill menyebut kecepatan penerapan B50 bukanlah ukuran keberhasilan. “Pertanyaannya bukan apakah Indonesia bisa melakukannya, tetapi apakah sebaiknya dilakukan sekarang,” ujarnya.

“Keamanan energi lebih efektif dicapai dengan momentum yang tepat, bukan dengan melaju secepat mungkin.” tambahnya.
Di tengah ambisi besar transisi energi, peringatan McGill memberikan satu pesan penting: keberhasilan program biodiesel tidak hanya ditentukan oleh tingginya angka campuran, tetapi oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara energi, fiskal, industri, dan pasar global. (*)

Artikel Peringatan dari Analis Global: Penerapan B50 Harus Pertimbangkan Risiko Fiskal dan Pasar Sawit pertama kali tampil pada News.

Membaca Siklus Kekerasan Merlin terhadap Intan dalam Bayang-Bayang Roslina
Oleh: Romo Paschal

HARI ini hampir sepanjang hari saya berada di Pengadilan Negeri Kelas IA Batam, menyaksikan sebuah persidangan yang amat menguras tenaga dan emosi. Sidang itu membuka tabir kisah kelam tentang dugaan kekejaman seorang majikan bernama Roslina, serta penderitaan dua sepupu, Merlin dan Intan, yang dulu hidup rukun, namun kini terjerat luka yang dalam.

Di ruang sidang, kesaksian demi kesaksian menggema. Rekaman video yang diputar berulang kali memperlihatkan adegan yang menyakitkan, menghadirkan potret suram tentang bagaimana kuasa, tekanan, dan lingkungan kerja bisa mengubah nurani manusia.

Saya juga menyaksikan bagaimana para pengunjung sidang meluapkan emosinya hingga menjelang tengah malam. Banyak dari mereka marah atas pola pertanyaan dari kuasa hukum yang dianggap berputar-putar, dingin, dan sama sekali tidak berpihak pada korban. Derita seolah diperlakukan hanya sebagai narasi yang bisa dibantah, bukan pengalaman yang menuntut empati.

Pengalaman hari ini membuat saya terdorong menuliskan catatan bertajuk “Sepupu di Bawah Bayang Kuasa.” Judul ini bukan sekadar menggambarkan konflik keluarga, tetapi membaca ulang kisah dua saudara yang nasibnya terjerat dalam lingkar kekuasaan seorang majikan di sebuah rumah mewah. Dalam situasi itu, ketulusan berubah menjadi derita, dan kasih persaudaraan menjelma kebengisan.

Persidangan hari ini menjadi saksi bahwa kejahatan tidak selalu lahir dari kebencian pribadi, melainkan tumbuh perlahan di bawah bayang kekuasaan yang menindas, dan itu terjadi dengan mengerikan.

Berikut empat catatan yang saya kira penting untuk membaca situasi yang tidak mudah ini. Dua sepupu kandung dari Sumba yang merantau ke Batam dengan harapan, namun di tengah perjalanan, salah satunya mendapat kuasa dan yang lainnya mendapat luka.

1. Kekerasan tidak selalu lahir dari kebencian, tetapi dari struktur kuasa yang rusak

Meski Merlin dan Intan adalah sepupu dan berasal dari Sumba, relasi mereka berubah drastis di Batam. Merlin berada di posisi kuasa sebagai orang kepercayaan majikan (Roslina), memiliki kendali penuh atas ruang hidup Intan.

Dalam situasi seperti ini, hubungan kekerabatan tersingkir oleh hirarki: siapa yang punya uang, rumah, dan kuasa, dialah “tuan”. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan mudah terjadi ketika seseorang memiliki kuasa absolut atas orang lain. Kekuasaan itu perlahan mematikan empati, nurani, bahkan persaudaraan.

Kesaksian Intan menggambarkan hal itu dengan jelas: “Di Sumba kita saudara, kalau di sini lain cerita,” begitu kata Merlin kepadanya.

2. Siklus kekerasan dan trauma yang diwariskan (cycle of violence)

Ada kemungkinan Merlin sendiri pernah mengalami atau menyaksikan kekerasan, baik dalam keluarga, masa kecil, maupun di lingkungan kerja. Orang yang hidup lama dalam sistem keras dan tidak adil sering menyerap logika kekerasan sebagai cara bertahan hidup.

Dalam dirinya mungkin ada konflik batin, antara kasihan kepada Intan dan takut pada Roslina. Kesaksiannya menunjukkan hal ini: setelah memukul, ia pernah merasa sedih dan bahkan memberi uang untuk membeli obat bagi Intan. Namun ia tetap memilih berpihak pada yang berkuasa. Itulah tragedi trauma yang diteruskan.

Kekerasan yang tak pernah diolah akan selalu berubah menjadi kekerasan yang diteruskan.

3. Kekerasan tumbuh dari rasa malu, iri, dan keinginan diterima pelaku utama

Dalam dinamika seperti ini, loyalitas dan rasa takut bercampur. Merlin mungkin ingin menunjukkan kesetiaan kepada Roslina dengan menjadi “pengawas” yang keras terhadap Intan.

Ia meniru kekejaman sebagai cara bertahan agar tidak menjadi korban berikutnya. Polanya klasik: yang ditindas di atas akan menindas yang di bawah.

Dalam sejumlah kasus PRT yang ditangani JALA PRT, majikan bahkan sengaja menciptakan skenario di mana pekerja rumah tangga lain dipaksa menyiksa sesama PRT agar tangan majikan “tetap bersih”. Jika demikian pola yang terjadi, maka situasinya jauh lebih gelap dari yang tampak.

4. Budaya patriarkal dan feodal memperkuat kekerasan

Di sebagian komunitas pekerja migran masih melekat pola pikir: “Kalau sudah kerja di rumah orang, harus tunduk dan tahan.” Kesaksian Intan tentang nasihat keluarganya menunjukkan hal itu.

Kekerasan lalu dianggap sebagai “cara mendidik”, bukan tindakan kriminal. Ketika seseorang seperti Merlin memegang kuasa dalam mata rantai itu, ia mengulang norma lama dengan kekerasan yang lebih brutal.

Catatan Penutup

Merlin tidak hanya kehilangan kasih pada sepupunya; ia kehilangan kemanusiaannya sendiri karena hidup dalam sistem yang mengajarkan kekerasan sebagai bahasa kekuasaan.

Ia mungkin tampak tegar saat menyiksa, namun sesungguhnya ia menjadi cermin dari luka yang pernah dialaminya.

Kekerasan seperti ini tidak dibawa dari Sumba, ia tumbuh di sini, di Batam. Tumbuh dari rasa takut, trauma, dan sistem sosial yang membiarkan manusia menindas sesamanya, bahkan keluarganya sendiri, demi bertahan hidup.

Kisah ini tentu tidak berhenti di meja hijau. Di balik pasal-pasal dan kesaksian yang berulang, ada jeritan manusia yang dulu saling menyebut saudara. Saya berharap majelis hakim dapat melihat perkara ini bukan hanya dari kacamata hukum yang kaku, tetapi juga dari sisi kemanusiaan yang retak.

Akan sangat baik bila jaksa menghadirkan ahli jiwa atau kriminolog untuk menjelaskan dinamika kasus ini secara terang. Karena keadilan sejati bukan hanya menghukum, tetapi juga memulihkan, agar luka yang diwariskan tidak terus menular.

Bukan berarti membebaskan Merlin dari dakwaan, tetapi membaca perkara ini secara utuh dan berimbang.

Semoga kisah ini menjadi pengingat pahit: siapa pun bisa menjadi korban atau pelaku bila hidup terlalu lama dalam sistem yang membiarkan kekerasan tumbuh.

Kiranya keadilan yang lahir dari persidangan ini tidak hanya menjatuhkan vonis, tetapi menghidupkan kembali keyakinan bahwa kasih dan kemanusiaan masih mungkin dipulihkan—asal lahir dari ketulusan, penyesalan, dan keinginan untuk merajut kembali persaudaraan yang pernah terjalin indah di Sumba.

Kawal terus kasus ini, hingga putusan!

(*)

Artikel Sepupu di Bawah Bayang Kuasa pertama kali tampil pada News.