batampos – Presiden Joko Widodo ke Jayapura, Papua, kemarin (31/8). Salah satu agendanya adalah membagikan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) yang pertama. Bantuan ini ditujukan untuk 20,6 juta penerima manfaat.

Penyerahan BLT BBM pertama ini dilakukan di Kantor Pos Sentani. “Hari ini (kemarin, Red) kita telah memulai pembagian BLT BBM,” tutur Jokowi. Dia merincikan, bantuan ini akan diterima selama empat bulan. Setiap bulan diberikan Rp 150.000. Namun, penerima akan mendapatkan setiap dua bulan senilai Rp 300.000.

Dalam keterangannya, Kepala Negara menjelaskan bahwa BLT BBM akan disalurkan kepada penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut, tujuannya guna meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global saat ini. “Agar konsumsi masyarakat menjadi lebih baik,” katanya.

Bantuan BBM ini juga diberikan kepada pekerja. Ada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta yang mendapat bantuan ini. “Juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja,” ungkapnya. Nilai bantuannya sama, yakni Rp 150.000 dan diberikan untuk empat bulan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, pembagian BLT RP 600 ribu ini merupakan pengalihan dari subsidi BBM yang selama ini diberikan oleh pemerintah. Pengalihan ini dilakukan lantaran subsidi BBM lebih banyak dimanfaatkan oleh orang yang sejatinya bukan sasaran dari penerima subsidi. ”Karena semua disubsidi rata, sehingga subsidi yang besar ini dialukan ke warga miskin,” ujarnya.

Dia pun turut menyampaikan, bahwa kenaikan harga BBM ini sejatinya dirasakan oleh seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia. ”Nah kalau di luar negeri sana naik, maka kita juga karena kita harus beli minyak itu,” paparnya.

Pencairan BLT ini ternyata belum diikuti dengan bantuan subsidi upah (BSU) yang juga akan jadi bantalan dari kenaikan harga BBM subsidi. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya masih dalam proses finalisasi sejumlah hal terkait BSU ini. Diantaranya, peraturan menaker untuk paying hukum pencairan BSU, konsolidasi data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan dengan data pegawai TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta penerima bansos lain.

”Karena yang menerima ini bukan TNI, Polri, ASN, penerima PKH (program keluarga harapan, red), dan penerima program kartu pra kerja,” ujar Menaker ditemui usai acara peluncuran laporan potret kerawanan kerja pelaut perikanan di kapal asing oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), di Jakarta, kemarin (31/8).

Konsolidasi juga dilakukan dengan pihak penyalur. Kali ini, selain bank himbara, Kemenaker juga berencana menggandeng PT Pos Indonesia. Memiliki pengalaman yang memadai dan lebih mudah dijangkau masyarakat menjadi alasan pelibatan PT Pos dalam penyaluran kali ini. ”Ditambah PT POS yang terbukti efektif untuk mempercepat penyaluran, karena seperti instruksi Pak Presiden untuk cepat dan tepat,” ungkapnya.

Disinggung soal syarat calon penerima, Ida mengatakan, salah satu yang harus dipenuhi nantinya ialah terkait batas kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Yakni, Juli 2022. Selain itu, calon penerima merupakan pekerja penerima upah dengan besaran Rp 3,5 juta per bulan.

Sebelumnya, data BPJS Ketenagakerjaan untuk program BSU 2021, dengan kriteria pekerja upah dibawah Rp 3,5 juta hanya berkisar 8,6 juta orang. Sementara, target penerima BSU 2022 mencapai 16 juta. Mengenai pemenuhan jumlah kuota tersebut, Ida tak memberi jawaban pasti. Dia hanya menegaskan, bahwa data 16 juta tersebut sebelum dipadankan dengan syarat dan ketentuan yang ada. ”Nanti kami cleansing dengan ketentuan tadi. Apakah semuanya sudah bukan PNS, TNI, Polri, penerima PKH,” ungkapnya.

Terpisah, Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun tak banyak merespon terkait data ini. Dia hanya menyampaikan, bahwa pihaknya siap mendukung kebijakan tersebut.

”Sebagai mitra penyedia data, BPJAMSOSTEK akan mempersiapkan data secara komprehensif sesuai dengan kriteria teknis yang masih dalam tahap penyusunan regulasi pendukung oleh pemerintah,” paparnya.

Ia pun turut menghimbau perusahaan/pemberi kerja untuk selalu memastikan semua pekerja telah terdaftar, melaporkan gaji/upah dengan benar dan tidak menunggak pembayaran iuran, serta melengkapi / memutakhirkan data pekerja. ”Termasuk informasi nomor rekening peserta guna kelancaran dalam proses penyaluran BSU,” ujarnya.

Pengamat Politik Ekonomi Kapitra Ampera memandang, masyarakat tidak perlu panik jika harga BBM bersubsidi naik. Menurut dia, penyesuaian harga diperlukan untuk menjaga kesinambungan perekonomian masyarakat maupun negara.

Sebab, fakta di lapangan, 80 persen subsidi justru dinikmati orang mampu, bukan masyarakat yang memerlukan. Jika hal it uterus dipaksakan tanpa ada penyesuaian harga, maka akan timbul turbulensi ekonomi.

‘’Masyarakat perlu berpikir rasional. Jika harga BBM tidak disesuaikan, maka Indonesia akan masuk dalam kegelapan dan menuju fase failed state seperti Sri Lanka, karena semua sektor produksi pasti ditutup,’’ jelasnya.

Kapitra menilai pemerintah harus menyiapkan strategi agar penyesuaian harga BBM tidak berdampak luas kepada sektor lainnya. Dalam hal ini perlu menyiapkan bantalan sosial, antara lain mengontrol harga barang kebutuhan pokok agar tidak melonjak secara siginifikan.

Kemudian, pemerintah perlu melakukan penyekatan BBM bersubsidi dan non subsidi. Sehingga BBM bersubsidi tidak lagi dinikmati orang-orang kaya dan bisa tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

‘’Untuk mencegah Indonesia menjadi negara bangkrut, maka kita harus bersikap rasional dengan menyesuaikan harga BBM. Namun demikian, ada kompensasi negara kepada masyarakat, diantaranya jaringan pengaman sosial harus sampai ke masyarakat, seperti halnya BLT, Bansos, dan lain sebagainya,’’ sebut Kapitra.

Menurut Kapitra, efisiensi menjadi penting, dan subsidi yang tepat sasaran harus menjadi prioritas negara. Negara tidak boleh terlalu memanjakan masyarakat dengan subsidi, karena akan membuat daya juang masyarakat menjadi lemah.

Apalagi, harga minyak di RI jauh lebih rendah dari negara lain. Ada dua hal besar yang tidak dapat dihindari, yaitu pandemi dan perang Rusia-Ukraina. Efisiensi-efisiensi tersebut menjadi faktor penentu untuk bangsa ini agar tetap bertahan dan tidak menjadi bangsa gagal.

‘’Penyesuaian harga BBM harus dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia. Jika harga BBM tidak disesuaikan, maka APBN akan jebol dan terjadi resesi ekonomi,’’ jelasnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Wahyudi Anas mengatakan, kelebihan beban subsidi memang sudah terjadi. Menurutnya, prognosa yang dimiliki lembaganya terkait konsumsi BBM bersubidi tahun ini sudah lebih dari kuota yang ditetapkan. Misalnya, proyeksi konsumsi biosolar yang diperkirakan mencapai 16,8 juta – 17,3 juta kilo liter. ’’Perlu diketahui bahwa kuota biosolar tahun ini 15,1 juta KL. Saat ini prognosanya sudah kami kirim ke pemerintah,’’ jelasnya.

Kelebihan konsumsi tersebut bahkan lebih jelas untuk Pertalite. Prognosa dari komite BPH mencapai 30 juta kilo liter. Padahal, kuota pertalite nasional 23,5 juta kl. Karena itulah, pihaknya sudah mengirimkan usulan mengenai perbaikan ketentuan kendaraan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

Karena itu, dia mengatakan bahwa upaya untuk mengidentifikasi kendaraan untuk subsidi yang tepat sangat penting. Dia juga mengatakan bahwa menggodok harga baru BBM memang harus hati-hati jika dilakukan. ’’Pertimbangan paling berat adalah soal disparitas harga. Kalau terlalu jauh bisa jadi konsumen migrasi,’’ paparnya.

Dia mencontohkan kenaikan harga solar non subsidi membuat harganya tiga kali lipat dari harga biosolar. Hal tersebut membuatnya mencatat temuan kendaraan solar pribadi dengan cc besar akhirnya membeli biosolar. Padahal, mesin mereka sudah masuk standar Euro 4 dan berbahaya jika diberi solar subsidi.

Yapit Sapta Putra, anggota komite lainnya, mengatakan hal tersebut juga bisa terjadi ke produk BBM gasoline. Karena itu, dia mengatakan bahwa pengaturan harga pada akhirnya memang harus dilakukan agar masyarakat masih terdorong membeli produk non subsidi. ’’Yang kami pastikan, BBM itu tidak habis. Masih ada yang subsidi dan umum. Soal my pertamina itu kami memang ingin merinci mana yang berhak,’’ jelasnya.

Terpisah, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menolak kenaikan BBM. Menurut dia, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi, sebab harga minyak dunia masih di bawah besaran asumsi makro yang tercantum dalam APBN 2022, yaitu sebesar 100 USD per barel.

Sehingga, kata Mulyanto, APBN 2022 masih dapat menutupi kebutuhan subsidi BBM hingga akhir 2022. Sebelumnya, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebutkan bahwa APBN tahun ini cukup untuk membiayai subsidi BBM dan kompensasi energi hingga Desember 2022. “Selama pergerakan harga minyak mentah dunia berada dalam rentang yang tidak terlalu jauh dari 100 USD per barel,” ungkapnya.

Jadi, lanjut politisi PKS itu, selama harga minyak mentah dunia berada dalam rentang 100 USD per barel, maka tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Mulyanto mengatakan, berdasarkan data oilprice.com diketahui per 30 Agustus 2022 harga minyak mentah WTI crude maupun brent crude dalam 3 bulan terakhir terus turun dan sudah mendekati angka 90 USD per barel. “Kalaupun terjadi pergerakan, maka pergerakannya secara umum tetap dalam rentang 100 USD per barel,” urainya.

Karena itu, kata Mulyanto, pergerakan harga minyak mentah dunia masih sesuai dengan asumsi revisi APBN 2022. Jadi alasan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi memang kurang mendasar.

Mulyanto mendesak pemerintah untuk mengambil opsi kebijakan pembatasan dan pengawasan, agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran, daripada menaikkan harga BBM bersubsidi yang penuh risiko. “Kebijakan pembatasan distribusi BBM bersubsidi kepada mereka yang berhak, memiliki resiko ekonomi dan sosial yang lebih ringan bagi masyarakat,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pertemuan menteri-menteri bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim dari negara G20 di Bali kemarin (31/8) menghasilkan sejumlah komitmen pengendali dampak perubahan iklim global. Diantaranya menjaga kenaikan suhu air laut tidak sampai di atas dua derajat celcius.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Laksmi Dhewanti menuturkan semua anggota forum sepakat untuk melanjutkan berbagai komitmen yang sudah disepakati sebelumnya. Termasuk upaya mengendalikan perubahan iklim yang salah satunya berdampak pada kenaikan suhu air laut. “Melanjutkan komitmen agar kenaikan suhu rata-rata di bawah dua derajat celcius. Tidak lebih dari 1,5 derajat celcius,” katanya.

Secara teknis upaya pengendalian perubahan iklim dan isu-isu lingkungan tersebut dilakukan dengan beragam cara. Seperti mengurangi dampak degradasi lahan dan kekeringan. Indonesia sebagai Presidensi G20 mengajak negara-negara anggota untuk menegakkan komitmen pengurangan 50 persen lahan terdegradasi pada 2040 nanti.

Selain itu Laksmi mengatakan melalui forum Joint Environment and Climate Minister Meeting (JECMM), Indonesia sebagai Presidensi G20 mengingatkan pemenuhan komitmen pendanaan berkelanjutan (sustainable finance) atau pendanaan iklim dari negara-negara maju ke negara berkembang. Dia menjelaskan dalam Paris Agreement ada komitmen tersebut dari negara-negara maju.

“Indonesia tidak diam saja. Ada pembahasan mobilisasi pembiayaan,” katanya. Supaya agenda-agenda pengendalian perubahan iklim di negara-negara berkembang segera mendapatkan pendanaan. Tantangan lain dalam pengendalian perubahan iklim adalah teknologi, metodologi, hingga budaya di masyarakat.

Usia memimpin persidangan, Menteri LHK Siti Nurbaya Abubakar selaku ketua JECMM menyampaikan beberapa hasil pembahasan. “Air menjadi isu penting dalam kesepakatan yang dicapai,” jelasnya. Politisi Partai NasDem itu mengatakan delegasi yang hadir sepakat menggunakan pengelolaan air yang berkelanjutan secara terintegrasi.

Selain itu negara-negara G20 juga menaruh perhatian terhadap kekeringan yang terjadi di berbagai negara termasuk dampak-dampaknya. Siti mengatakan perlu teknologi yang mendukung dan berbagai keahlian untuk dapat dipertukarkan masing-masing negara.

“Yang tak kalah penting, meningkatkan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat di masing-masing negara untuk merubah gaya hidup dan budaya lebih ramah lingkungan,” jelasnya. Diantaranya dengan menerapkan pengurangan sampah plastik dan efisiensi sumber daya. Lalu menjalankan ekonomi sirkular untuk pencapaian produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Soal isu pendanaan lingkungan, Siti mengatakan akan ditingkatkan. Penggunaannya nanti untuk melindungi, melestarikan, dan memulihkan ekosistem secara berkelanjutan. Pendanaan lingkungan itu, diharapkan dapat bekerjasama dengan berbagai pihak. Mulai dari swasta, pemerintah, dan masyarakat.

Siti mengatakan forum JECMM berjalan dengan sukses. Dalam persidangan ada beberapa tantangan, tetapi bisa diatasi bersama. Tantangan yang muncul diantaranya soal istilah-istilah teknis yang belum tentu dikenal di negara tertentu. Pertemuan dihadiri oleh 362 delegasi yang telah terdaftar. Sebanyak 330 delegasi hadir secara luring dan 32 delegasi daring.

Diantara yang hadir adalah pejabat setingkat Menteri sebanyak 17 orang. Diantaranya Menteri Tanya Plibersek dari Australia. Kemudian ada Menteri Akihiro Nishimura dari Jepang dan Menteri Han Wha-Jin dari Korea Selatan. Kemudian juga hadir pejabat Wakil Menteri 11 orang dan Ketua Organisasi Internasional 1 orang. “Kehadiran mereka para menteri bidang lingkungan hidup dan iklim hari ini di Indonesia mencerminkan dukungan kepada Kepresidenan G20 Indonesia, serta persahabatan mereka dengan rakyat Indonesia,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional (RUU Sisdiknas) tak melulu berisi kemunduran untuk dunia pendidikan. Sejumlah pasal ternyata turut mengangkat derajat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pada Pasal 24 RUU Sisdiknas, dinyatakan bahwa satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan untuk anak usia 3-5 tahun dapat diakui sebagai satuan pendidikan formal. Kemudian, pada Pasal 108, diberikan pengakuan status profesi guru pada Guru PAUD yang melayani anak usia 3-5 tahun. Sehingga mendapat penghasilan sebagai guru, sepanjang memenuhi persyaratan.

Menurut Dewan Pembina Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Fasli Jalal, dengan adanya pasal tersebut maka PAUD akan setara dengan pendidikan formal lainnya. Seperti, jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. ”Mari kita syukuri dulu draf RUU Sisdiknas ini. Pendidikan Anak Usia Dini usia tiga sampai lima tahun menjadi pendidikan formal,” tuturnya dalam acara peringatan HUT ke-17 Himpaudi di Jakarta, Rabu (31/8).

Ketua Umum Himpaudi Netti Herawati pun mengamini. Mengingat selama ini yang diberi pengakuan hanya Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak. Sementara, PAUD nonformal seperti kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis masih belum. Hal ini turut berdampak pada pengakuan tenaga pendidiknya. mereka tidak dikategorikan sebagai guru. ”Terjadi suatu ketidaksamaan akses, ketidaksamaan kesempatan, ketidaksamaan kedudukan dihadapan hukum, hingga hak-hak para pendidik PAUD non formal ini,” ungkapnya.

Padahal, semua guru baik formal maupun nonformal menjalankan tugas dengan mengusung mutu dan standar mutu yang sama. Apalagi, jumlah satuan PAUD non formal dan murid yang dilayani lebih banyak dibanding PAUD formal. Merujuk data statistik PAUD 2021/2022 di Pusdatin, dari total 189.503 satuan PAUD, 51,88 persen merupakan satuan PAUD non formal. Kemudian, dari total murid PAUD 9.419.549 anak, 61,65 persen ialah murid PAUD non formal. Lalu, dari 683.817 orang pendidik PAUD, 46,88 persennya pendidik PAUD non formal.

Netti menilai, jika ketidaksetaraan pada satuan PAUD maupun gurunya terus terjadi maka lebih dari 61,65 persen peserta didik PAUD non formal beresiko mendapatkan kualitas pembelajaran yang mutunya lebih rendah dari PAUD Formal. Padahal, kapasitas kecerdasan anak bertambah 50 persen untuk rentang usia 0-4 tahun dan hanya bertambah 30 persen pada usia 4-8 tahun. Kondisi ini pun bisa secara berkelanjutan berdampak terhadap mutu peserta didik saat menjalani pendidikan di SD, SMP, SMA, bahkan Perguruan Tinggi. ”Setelah 17 tahun kami memperjuangkan kesetaraan Guru PAUD, akhirnya RUU Sisdiknas telah memuat beberapa hal yang kami harapkan,” katanya.

Kendati begitu, pihaknya tetap memberikan sejumlah catatan untuk RUU yang tengah berpolemik ini. Misal, pada Pasal 49 terkait layanan pengasuhan untuk anak usia 0-6 tahun. Menurutnya, pasal ini akan berisiko dan ambigu terhadap implementasi layanan Taman Anak-PAUD Formal yang melayani usia 3-5 tahun. Lalu, pasal 105 yang diminta untuk disampaikan secara eksplisit terkait tunjangan profesi guru. (*)

Reporter: JP Group

batampos– Mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohamad dinyatakan positif Ccovid-19 pada Minggu (28/8) pagi, menurut pernyataan yang dikeluarkan Kantor Dr Mahathir Mohamad.

Pernyataan itu menyebutkan Mahathir telah dirawat di Institut Jantung Nasional, Kuala Lumpur, untuk menjalani observasi selama beberapa hari ke depan seperti yang disarankan oleh tim medis.

Mantan Perdana Menteri Malaysia itu pada Selasa (30/8), masih mengikuti program Semangat Merdeka Gerakan Tanah Air (GTA) di Putrajaya.

BACA JUGA: Positif Covid-19, Mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad Dilarikan ke Rumah Sakit

Saat itu kepada pers, seperti dilaporkan The Star, ia sempat mengatakan soal kesediaan koalisi GTA yang dipimpinnya untuk berdiskusi dengan koalisi Perikatan Nasional (PN) pimpinan mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin terkait kerja sama menghadapi pemilihan umum ke-15 (PRU15), meski tidak tahu apakah itu akan membuahkan hasil.

Dan pada Minggu (28/8), ia menjadi pembicara utama dalam majelis tahunan Partai Barisan Jemaah Islamiah se-Malaysia di Kuala Lumpur.

Mahathir Mohamad menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-4, dari Juli 1981 hingga Oktober 2004, dan ke-7, dari Mei 2018 hingga Maret 2020.

Politisi kelahiran Alor Setar, Kedah, tersebut saat ini menjadi Ketua Partai Perjuangan Tanah Air. (*)

reporter: antara