batampos – PT PGN Tbk sebagai Subholding Gas Pertamina menggandeng Gunvor Singapore Pte. Ltd (Gunvor) dalam jual beli liquefied natural gas (LNG) di pasar internasional dan kerja sama bisnis lainnya. PGN dan Gunvor telah memasuki proses Master Sales and Purchase Agreement (MSPA) and Confirmation Notice (CN) untuk suplai LNG.

Suplai LNG dari PGN akan melengkapi portofolio LNG milik Gunvor selaku perusahaan trading independen terbesar.

“Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi Pertamina untuk memonetisasi portofolio LNG dan perusahaan kami memiliki potensi yang cukup besar untuk kolaborasi bisnis lainnya. Kami sangat menantikan untuk membuka peluang bisnis tersebut,” ujar CEO Subholding Gas Pertamina, M. Haryo Yunianto dalam keterangannya, Kamis (30/6).

Lebih lanjut, Pertamina sebagai Holding Migas akan mendukung suplai LNG dari portofolio Pertamina untuk bisnis PGN ke pasar internasional. Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Heru Setiawan sangat antusias dengan kolaborasi ini.

Baca juga:
Rambah Pasar LNG Internasional, Subholding Gas Pertamina Gandeng PRISM
Pasalnya, Gunvor adalah salah satu perusahaan trading terbesar di dunia. Sinergi dengan Gunvor membuka kesempatan memperluas pasar LNG yang sudah terlebih dahulu dijangkau Pertamina.

“Bermitra dengan Gunvor memungkinkan kami untuk masuk ke pasar baru, dimana sebelumnya akses kami cukup terbatas. Kolaborasi ini unik dan memiliki potensi menjadi suatu solusi dalam penyediaan energi di regional maupun negara-negara lainnya,” ujar Heru.

Antusiasme terhadap kerja sama ini juga ditunjukkan oleh Co-Head of LNG Trading for Gunvor, Ksenia Alleyne. “Kami senang untuk memasuki transaksi LNG pertama kami dengan PGN dan akan memperkuat kerjasama yang telah terjalin dengan Pertamina Group,” katanya.

Pihaknya berharap kerja sama dengan PGN ke depan dapat membentuk penyediaan LNG yang kompetitif dan andal di pasar global. “Kerja sama ini akan membuka lembaran baru bagi perusahaan kita dan memungkinkan kerja sama yang lebih luas di seluruh dunia,” lanjut Alleyne.

BACA JUGA: Tangki Penyimpanan Gas Klorin Bocor di Yordania, 12 Tewas dan 251 Korban Luka

Portofolio bisnis PGN sangat dominan di Indonesia, namun untuk memasuki pasar internasional, PGN membutuhkan mitra strategis mempercepat penetrasi dan komersialisasi bisnis. PGN dan Pertamina Group terus mengoptimalkan peran agar pengembangan bisnis PGN di sektor LNG trading international dapat berkembang secara masif.

Gunvor dipilih karena merupakan salah satu perusahaan trading terbesar di dunia dalam menciptakan solusi logistik memindahkan bahan bakar/energi secara aman dan efisien dari sumber serta penyimpanannya ke tempat yang paling membutuhkan. Gunvor juga memiliki investasi strategis pada infrastruktur industri kilang, pipa, penyimpanan, dan terminal.

Itu melengkapi bisnis inti dan menghasilkan nilai yang berkelanjutan bagi pelanggan di seluruh rantai pasokan global. Pada 2021, Gunvor mencetak pendapatan sebesar USD 135 miliar dari 240 juta MT volume komoditas energi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Partai Gerindra memastikan, sudah sepakat menjalin koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam menghadapi Pemilu 2024. Koalisi tersebut dinamakan Kebangkitan Indonesia Raya.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menepis pandangan yang masih meragukan koalisi Gerindra dengan PKB. Ia menegaskan, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya adalah koalisi yang serius.

“Benar Gerindra dan PKB sudah sepakat untuk berkerjasa sama atau berkoalisi untuk bersama-sama menghadapi pemilu tahun 2024,” kata Dasco dalam keterangannya, Minggu (3/7).

Wakil Ketua DPR RI ini mengungkapkan, internal Partai Gerindra sebelumnya tidak memberikan komentar berlebihan terkait koalisi Gerindra-PKB. Karena wacana koalisi tersebut perlu melalui mekanisme partai terlebih dahulu.

Setelah melalui mekanisme partai, baru kemudian para kader melaksanakan koalisi dua partai tersebut. “Sampai saat ini, memang tidak ada komentar yang berlebihan dan menggebu-gebu dari pengurus maupun kader tentang koalisi dengan PKB, karena mereka taat dengan anggaran dasar partainya,” ucap Dasco.

Saat ini, lanjut Dasco, Prabowo Subianto baru diminta kesediaannya untuk dikukuhkan menjadi capres dari Gerindra melalui Rapimnas yang akan digelar pada akhir Juli 2022. Sementara itu, soal cawapres akan ditentutan melalui forum yang akan diselenggarakan sesuai aturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Gerindra.

“Pada sahabat-sahabat PKB yakinlah Kebangkitan Indonesia Raya sudah mendekat di depan mata,” pungkas Dasco. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi salah satu tulang punggung yang kontribusinya sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Sayangnya, kontribusi UKM terhadap ekspor nasional masih sangat minim. Sejumlah kendala menjadi penyebab sulitnya UKM Tanah Air menembus pasar dunia.

Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang Produktivitas dan Daya Saing, Yulius, mengingatkan bahwa sejumlah tantangan bagi UKM menembus pasar ekspor harus dihadapi dengan serius dan bersama-sama. Pasalnya, peran sektor UKM secara nasional sangat besar terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pertama terkait persoalan Logistics Performance Index (LPI) Indonesia tergolong rendah, yaitu senilai 3,15. Sementara LPI negara lain seperti Jerman (4,2), Swedia (4,05), Belgia (4,04), Singapura (4,0), dan Jepang (4,03). Namun jika dibandingkan dengan lower-middle income group seperti India, atau emerging economies seperti Vietnam dan Cote d’Ivoire, LPI Indonesia tidak tertinggal terlalu jauh.

“Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk bisa memperbaiki indeks tersebut,” kata Yulius dalam acara BanggaUKM Indonesia dengan tema ‘Win Local, Go Global’ dan disaksikan secara daring, Selasa (28/6).

Lalu, proses border compliance di Indonesia membutuhkan waktu 56 jam, sedangkan pada proses documentary compliance membutuhkan waktu 61 jam. Berbeda dengan Cina yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 24 jam.

Tantangan UKM untuk mendunia selanjutnya adalah pandemi Covid-19. Masa pandemi mengakibatkan kelangkaan yang menyebabkan semakin tingginya biaya ekspor. Terjadi kenaikan harga sewa rata-rata 152%. Tujuan Asia naik 110%, Eropa 199%, Amerika 126%, Australia 155%, dan Afrika 173%.

Tantangan krusial yang menjadi hambatan UKM Indonesia mendunia adalah urusan pembiayaan. Kata Yulius, banyak UKM-UKM di Indonesia justru tidak sanggup melakukan ekspor ketika permintaannya banyak. Masalah utamanya adalah kesulitan pendanaan.

“Kita tahu bahwa sumber pendanaan dari perbankan itu hanya 20 persen untuk UMKM. Bank belum bisa memberikan lebih daripada itu,” kata dia.

Terkait hal itu, Yulius mengungkapkan, pemerintah telah mendorong perbankan untuk memberikan pendanaan bagi UKM hingga 30 persen dari total pinjamannya pada 2025.
Jika dibandingkan, dengan 20 persen pinjaman perbankan, sektor UKM bisa menyediakan 97 persen tenaga kerja. Sementara itu, 80 persen pinjaman kepada pengusaha besar hanya bisa menciptakan tenaga kerja sebesar 3 persen. Ini sangat kontradiktif.

Berikutnya adalah masalah kualitas barang. Kualitas barang UKM yang ingin dikirim ke luar negeri harus sudah sertifikasi uji layak atau tidak. Untuk melakukan sertifikasi produk, lagi-lagi terkendala masalah biaya.

“Ini kira-kira yang membuat kita selalu kalah bersaing dengan negara lainnya. Karena dalam ekspor itu yang paling utama adalah kualitas, kuantitas, dan ketersediaan,” ujarnya.

Demi mengatasi permasalahan tersebut, lanjut Yulius, pemerintah melakukan pelatihan pendidikan kepada UKM untuk bisa melakukan ekspor. Lalu, pemerintah berupaya mendorong agar UKM dapat melek digital. Saat ini baru UKM yang melek digital baru mencapai 12 juta. Tahun 2030 akan dorong hingga mencapai 30 juta UKM yang melek digital.

Pemerintah juga mendorong agar UKM bisa bekerja sama dengan pengusaha besar dalam urusan ekspor. Tujuannya agar biaya modal yang dikeluarkan tidak terlampau besar.

Selain itu, Yulius membeberkan produk apa saja yang menjadi andalan Indonesia dan dicari-cari oleh negara lain. Pada komoditi pertanian (buah-buahan seperti nanas, pisang dan melon); perikanan (tuna sirip kuning, udang, kepiting); furnitur (bambu dan kayu); kopi; coklat; teh dan rempah-rempah.

“Negara tujuan ekspor utama China, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura,” ujar Yulius.

BACA JUGA: Zulhas Diharap Mampu Meningkatkan Ekspor

Kebanyakan UKM bergantung kepada pemerintah dan lonjakan perbankan. Namun, tidak dengan Revolt Industry. CEO Revolt Industry, Stephen Firmawan Panghegar mengatakan, sejak berdiri pada tahun 2014, Revolt Industry sangat independen atau mandiri. Modal awalnya saja hanya Rp 7 jutaan.

Ia memulai usahanya ini mulai dari garasi dengan dibalut oleh mimpi dan keresahan. Sudah banyak lika-liku yang berhasil dihadapi karena buah hasil kerja keras jajaran brand. Ada faktor keberuntungan dan kehebatan semesta.

“Dari garasi, di tahun pertama kebakaran, kemalingan, kebanjiran, dan pandemi. Tapi kita berdiri lagi,” kata Stephen. (*)

Repoter: JP Group

batampos – Direktur Eksekutif Wahid Foundation Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid menilai, perjuangan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia bukan sekedar misi perdamaian, tetapi demi mengatasi krisis pangan dan energi dalam Negeri.

Untuk itu, Puteri Presiden ke-7 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menepis tudingan misi perdamaian Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia gagal disebabkan Putin tetap melakukan serangan ke Ukraina.

“Dalam pengamatan saya, banyak sasaran lain yang ingin dicapai oleh Presiden selain menghentikan konflik bersenjata, yang tidak kalah pentingnya, misalnya, mengamankan rantai pasokan bahan makanan dan energi,” tulis Yenny Wahid dalam cuitan di akun Twitternya, Minggu, (3/7)

Lanjut Yenny, perihal serangan militer yang masih berlangsung antara Rusia dan Ukraina juga tidak bisa serta merta dikategorikan sebagai kegagalan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap kedua negara itu.

Yenny yang juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memaparkan, bahwa Indonesia adalah salah satu pengimpor terbesar tepung gandum. Hal ini dilihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang suka sekali makan makanan dari bahan baku gandum, salah satunya adalah mie instan.

Sementara peperangan dan ketegangan kedua negara itu membuat gandum dari Ukraina sulit sekali keluar.

“Nah Presiden Jokowi memperjuangkan agar pasokan gandum dari Ukraina bisa keluar ke pasar bebas, termasuk ke Indonesia, agar tidak terjadi kenaikan harga bahan makanan seperti kasus minyak goreng,” jelasnya.

Selain gandum, Yenny juga menyebut bahwa perjuangan lain dari upaya diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah, bagaimana mengupayakan pasokan pupuk dari Rusia dan Ukraina, karena ini akan berakibat pada nasib petani.

“Tidak banyak orang bisa diterima dua belah pihak, karenanya kita musti berbangga Presiden kita mampu melakukan terobosan itu,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group