batampos – Perubahan besar kembali terjadi di tubuh Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI) dan Koarmada II. Melalui upacara serah terima jabatan di Dermaga Sunda, Pangkalan Pondok Dayung, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin (13/6) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengukuhkan Laksamana Muda TNI Abdul Rasyid sebagai panglima Koarmada RI dan Laksamana Muda TNI T. S. N. B. Hutabarat sebagai panglima Koarmada II.

Abdul Rasyid yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) KSAL bakal mendapat kenaikan pangkat menjadi laksamana madya. Sementara jabatan yang ditinggalkan oleh Abdul Rasyid diisi oleh Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto. Sebelumnya eks pengawak kapal selam itu berdinas di Surabaya sebagai panglima Koarmada II. Untuk menggantikan Iwan, KSAL menunjuk Hutabarat.

Sebagai orang nomor satu di Koarmada RI, Abdul Rasyid akan memegang kendali operasi Angkatan Laut di dalam dan luar negeri. ”Nantinya, panglima Komando Armada RI yang melaporkan atau di bawah kendali KSAL,” ungkap Yudo usai memimpin sertijab tersebut. Salah satu tugas penting panglima Koarmada RI saat ini adalah mengantisipasi kerawanan strategis di wilayah barat Indonesia seperti Perairan Barat Sabang, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Natuna, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I.

Karena itu, sejak Koarmada RI dibentuk dan diresmikan awal Februari 2022, TNI AL langsung merencanakan pemindahan markas Koarmada I dari Jakarta ke Kepulauan Riau. Sementara Koarmada RI akan bermarkas di Jakarta. Saat ini, kata Yudo, pemindahan markas tersebut sudah siap dilakukan. ”Nanti 5 Desember (markas Koarmada I) sudah harus pindah ke Tanjungpinang,” tegasnya. Dia memastikan, pemindahan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang efektif dan efisien.

Selain membangun fasilitas baru, TNI AL memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia di Tanjungpinang. ”Misalnya prajurit Lantamal IV (Tanjungpinang) yang nantinya akan pindah menjadi staf di Komando Armada I. Sehingga tidak ada pergeseran yang besar,” jelas dia. Sementara Lantamal IV Tanjungpinang pindah markas ke Batam dan personelnya diisi oleh prajurit maupun PNS yang selama ini berdinas di Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Batam.

Khusus di Jakarta, personel Koarmada I bakal mengisi sejumlah posisi yang dibutuhkan oleh Koarmada RI. ”Sehingga lebih efektif dan efisien karena sarana prasarana sudah memenuhi syarat,” jelas Yudo. Itu termasuk pangkalan kapal perang yang sudah tersedia di wilayah Tanjung Uban. Mantan panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I itu menyatakan bahwa pemindahan markas tersebut penting untuk membuat kerja-kerja Koarmada I lebih optimal.

Tidak hanya pangkalan kapal perang di Tanjung Uban, TNI AL juga memiliki pangkalan pesawat di Tanjungpinang. Kemudian Batalyon Marinir juga sudah terbentuk di sana. ”Yang nantinya bersama-sama dalam sistem senjata armada terpadu di wilayah barat,” jelas Yudo. Dengan begitu, pejabat yang pernah bertugas sebagai panglima Koarmada I itu optimistis pengendalian unsur-unsur strategis TNI AL di wilayah tersebut semakin baik.

Dalam kesempatan yang sama, Yudo juga meminta seluruh jajarannya tidak takut dan ragu-ragu menjalankan peran penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Dia meminta agar prajurit Angkatan Laut tidak terpengaruh informasi hoaks yang kerap beredar. Termasuk diantaranya tudingan terhadap perwira TNI AL yang meminta uang lRp 5,4 miliar untuk melepaskan kapal yang sedang diproses hukum.

Yudo memastikan, proses hukum terhadap kapal tanker bernama lambung Nord Joy tersebut masih berlangsung. Pihaknya juga sudah menanyai pengawak kapal tanker tersebut. ”Nahkodanya mengaku tidak (dimintai uang oleh perwira TNI AL),” jelas dia. Kalaupun ada anak buahnya yang melanggar aturan, dia tegas menyatakan bahwa mereka akan diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi berat bila memang pelanggaran itu terbukti. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Varian Covid-19 BA.4 dan BA.5 membuat beberapa negara mengalami lonjakan kasus. Varian ini sudah ada di Indonesia. Hingga kemarin (13/6) ada delapan orang yang terinfeksi varian ini.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan satu dari delapan orang yang terifeksi varian anyar ini bergejala sedang. Dia belum mendapatkan vaksin ketiga atau booster. Sementara tujuh lainnya tidak bergejala atau bergejala ringan.

Pemerintah terus mengamati munculnya kasus Covid-19 subvarian BA.4 dan BA.5 di tanah air. Meskipun kasus positif masih terkendali, Presiden Joko Widodo mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam menghadapi subvarian baru virus tersebut.”Bapak Presiden memberikan arahan ke kami bahwa lebih baik kita waspada, lebih baik kita hati-hati,” katanya seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.

Budi mengatakan bahwa Omicron subvarian BA.4 dan BA.5 menyebabkan kenaikan kasus di berbagai negara. Meski demikian kenaikan kasus, keparahaan maupun kematiannya lebih rendah disbanding dengan varian omicron. “Kasus hospitalisasinya juga 1/3 dari kasus hospitalisasi delta dan omicron,” ungkapnya.

Dia menambahkan, berdasarkan indikator transmisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kondisi Covid-19 di Indonesia masih relatif baik dibandingkan negara lainnya. Standar WHO untuk kasus konfirmasi level satu adalah maksimal 20 kasus per minggu per 100 ribu penduduk. Sementara Indonesia masih ada di angka satu kasus per minggu per 100 ribu penduduk. “Positivity rate-nya juga WHO mengasih standar 5 persen, kita masih di angka 1,36 persen,” ucapnya. Sementara reproduction rate atau reproduksi efektif di Indonesia di pada angka 1. Ini perlu dimonitor terus.

Budi menuturkan bahwa pemerintah akan terus berupaya mengantisipasi lonjakan kasus yaitu dengan meningkatkan vaksinasi penguat atau booster.”Bapak Presiden juga memberikan arahan agar setiap acara-acara besar kalau bisa diwajibkan untuk menggunakan booster,” katanya. Alasannya agar yang mengikuti acara dengan kerumunan besar itu relatif aman.

Selain ditemukan varian anyar, kasus harian juga perlahan menunjukkan tren kenaikan. Setelah sebelumnya stabil di angka 200 an per harinya pada akhir Mei hingga awal Juni, kasus kini berada pada kisaran 500 an per harinya.

Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran UI Prof. Tjandra Yoga Aditama, karena jumlah kasus sehari sudah melebihi 500 per harinya, maka sudah saatnya pemerintah menyampaikan pada masyarakat tentang bagaimana pola penularan varian atau sub varian dari Covid-19 yang saat ini Ada di Indonesia selain 4 orang yang di Bali dan 4 pasien di Jakarta.

”Artinya, pemeriksaan Whole Genome Sequencing harius ditingkatkan, dan juga peneylidikan epidemiologis agar situasi penyebab kenaikan kasus menjadi jelas dan kebijakan yang diambil juga berbasis bukti yang nyata,” jelasnya.

Yoga menyebut, di dunia saat ini, sub varian Omicron BA.2 dan BA.2.X masih tetap menjadi yang dominan meskipun berdasarkan laporan WHO trennya mengalami penurunan dari 44 persen menjadi 19 persen.

Selain itu, masih ada beberapa sub varian Omicron lainnya meskipun persebarannya tidak mengalami peningkatan signifikan antara lain BA.2.11, BA.2.13, dan BA.2.9.1. Semua sub varian ini menunjukkan mutasi pada lokasi gen S L452X. “sub varian Omicron lain yang pernah sebelumnya dominan seperti BA.1, BA.1.1. BA.1.X dan BA.3 juga terus menurun sampai dibawah 1 persen,” jelas Yoga.

Sejauh ini sub varian yang mengalami peningkatan di dunia adalah BA.2.12.1, BA.5, dan BA.4. Dari ke tiga jenis sub varian BA ini, data terakhir menunjukkan sub varian BA.2.12.1 adalah yang paling banyak di temui. Sub varian ini sudah terdeteksi di 53 negara dan diduga jadi penyebab penting kenaikan kasus. ”Artinya perlu juga di cek mendalam ada tidaknya di negara kita,” kata Yoga.

Adapun sub varian BA.5 dilaporkan terdeteksi di 47 negara dan BA.4 terdeteksi di 42 negara. Persebaran dua sub varian ini lebih sedikit dari BA.2.12.1. Ketiga sub varian ini menunjukkan mutasi pada lokasi gen S L452.

Mutasi-mutasi yang terdeteksi pada BA.5, BA.4 serta BA.2.12.1 menunjukkan peningkatan risiko penularan, kemampuan untuk mengecoh sistem imun (immune escape) yang antara lain ditandai dengan masih tetap dapat tertular walaupun sudah divaksinasi lengkap. ”Yang patut disyukuri adalah bahwa sejauh ini tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan peningkatan beratnya penyakit, walaupun memang lebih mudah menular,” ujar Yoga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kasus harian di Indonesia masih dalam tahap yang baik jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia. “Ini dilihat dari tingkat kesembuhan secara nasional 97 persen, angka kematiannya 2,58, dan kita lihat penularan kasus kebanyakan lokal,” ungkapnya/

Airlangga juga menyatakan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional sebesar 20,9 persen atau Rp95,13 triliun dari Rp455,62 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari berbagai bidang, mulai dari penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, hingga pemulihan ekonomi. “Ini antara lain untuk sektor pariwisata, dukungan UMKM, dan fasilitas perpajakan,” ucapnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna, yang salah satu agendanya adalah pengesahan calon anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Rapat Paripurna akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sebelum memasuki agenda pertama, Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa (14/6) akan diawali dengan pelantikan 4 anggota DPR Pengganti Antarwaktu (PAW).

“Agenda pertama Rapat Paripurna DPR RI hari ini adalah mendengarkan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” kata Puan.

Selanjutnya, Rapat Paripurna akan mengesahkan calon anggota DKPP periode 2022-2027 dari unsur masyarakat setelah melalui proses pemilihan oleh Komisi II DPR pada Senin (13/6) kemarin. Sesuai ketentuan, ada 5 nama anggota DKPP dari unsur masyarakat di mana 3 diusulkan oleh DPR, dan 2 lainnya diusulkan oleh Presiden.

“Berdasarkan hasil inventarisasi dan diskusi bersama fraksi-fraksi di Komisi II DPR RI, diputuskan secara musyawarah mufakat 3 orang yang dianggap terbaik dan memenuhi syarat sebagai calon anggota DKPP periode 2022-2027 dan selanjutnya dibawa ke rapat paripurna hari ini untuk dimintakan persetujuan,” jelas Puan.

Usai disahkan dalam Rapat Paripurna, 3 nama calon anggota DKPP tersebut akan dikirimkan ke Presiden sambil menunggu 2 nama calon lainnya, untuk kemudian nantinya dilantik. Anggota DKPP yang merupakan lembaga etik pengawas penyelenggara Pemilu ini juga akan diisi oleh 2 orang ex officio dari KPU dan Bawaslu.

batampos – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak panitia seleksi (pansel) calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeksplorasi kemampuan setiap kandidat komisioner Komnas HAM. Itu seiring masih banyaknya calon yang minim pengetahuan tentang instrumen hukum HAM yang berlaku di dunia internasional.

Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar menjelaskan pengetahuan terhadap isu HAM mestinya menjadi prioritas pansel dalam menyeleksi calon anggota Komnas HAM. Kandidat yang tidak peka dengan isu HAM, bahkan minim pengetahuan tentang instrumen hukum HAM tidak seharusnya diloloskan ke tahap seleksi berikutnya.

”Ini harus menjadi perhatian pansel, sehingga para calon yang minim pengetahuan tersebut tidak lolos ke tahap selanjutnya,” kata Rivanlee kepada Jawa Pos, kemarin (13/6).

Sebelumnya, Kontras melakukan pemantauan terhadap tahapan seleksi calon anggota Komnas HAM melalui dialog publik yang digelar pansel pada 8-9 Juni lalu. Dari pemantauan itu, Kontras mendapati pernyataan calon yang sangat buruk terkait isu HAM. Contohnya, yaitu pernyataan tentang menyelesaikan pelanggaran HAM berat lewat mekanisme restorative justice.

Kemudian ada pula calon yang menyatakan hukuman mati patut diberlakukan bagi pelaku genosida. Bukan hanya itu, salah seorang calon juga mengatakan bahwa cara menyelesaikan konflik sumber daya alam (SDA) adalah dengan menjadi bagian korporat dan berpartisipasi sebagai pemegang saham. ”Ada juga yang mengatakan bahwa LGBT menyalahi norma agama,” kata Rivanlee.

Menurut Kontras, beberapa pernyataan itu menggambarkan betapa kredibilitas dan kapabilitas beberapa calon anggota komisioner Komnas HAM sangat buruk. Narasi serta jawaban calon juga tidak solutif dan inovatif dalam menjawab permasalahan HAM di Indonesia. ”Perspektif HAM para calon masih sangat buruk, dan tidak klir,” imbuhnya. (*)

Reporter: JP Group