batampos – Pada Rapat Kerja antara Kementerian Agama RI dengan Kondisi VIII DPR-RI, Pemerintah menyampaikan akan adanya kebutuhan dana tambahan untuk pelaksanaan Haji 2022 Sebesar Rp 1,5 Triliun. Jumlah tambahan dana yang cukup besar mengingat baru diketahui menjelang keberangkatan calon jamaah haji tahun 2022 pada 4 Juni 2022.

Pembengkakan biaya yang muncul itu, sebahagian terbesar dikarenakan oleh kebijakan terbaru Kerajaan Saudi Arabia, khususnya untuk pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Masyair. Itu terjadi karena KSA mengumumkan sistem paket layanan Masyair dengan besaran per-jama’ah senilai 5.656,87 riyal.

Sementara berdasarkan anggaran yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Komisi VIII DPR-RI pada April 2022 lalu hanya sebesar 1.531,02 riyal. Sehingga ada kekurangan keseluruhan jumlahnya 380.516.587,42 riyal setara Rp 1.463.721.741.330,89. Serta biaya lain yang diakibatkan oleh selisih kurs US Dollar dengan Rupiah pada saat ini. Termasuk biaya sewa pesawat dan lainya.

Dari penjelasan Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Nafis pada Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR-RI, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) H. Ismed Hasan Putro bisa memahami atas adanya keperluan dana tambahan itu.

Hanya saja pertanyaannya kemudian, dari mana beban kekurangan dana atas biaya tambahan itu akan diambil? Apakah dengan waktu yang sangat singkat dimungkinkan untuk mendapat alokasi dari APBN, dari alokasi lain di Kementerian Agama atau dari BPKH?

Jika pada akhirnya akan disisihkan dari dana calon jamaah haji yang dikelola oleh BPKH. Pertanyaan kemudian. Apakah masih aman. Atau bukan tidak mungkin justru akan menimbulkan masalah serius dan krusial dalam jangka panjang? Khususnya bagi kebutuhan dana keberangkatan haji pada tahun-tahun mendatang.

Jangan sampai kekhawatiran dan pertanyaan masih dalam batin dari banyak kalangan yang kekhawatiran akan adanya praktek ala Ponzi dalam tata kelola dana calon jamaah haji di BPKH.

Menurutnya, mungkin bagi para calon jamaah yang pada tahun 2022 ini akan segera melaksanakan ibadah haji tidak ada masalah dan akan lancar-lancar saja. Tapi persoalannya, lanjut dia, bagaimana dengan para calon jamaah haji yang masih akan menunggu dalam antrian keberangkatan untuk 5 sampai 10 tahun ke depan.

Mengingat dana Rp 1,5 triliun yang akan diambil dari BPKH itu, setara dengan dana setoran awal 60.000 ribu calon jamaah haji. Apakah mereka yang masih dalam daftar antre pada 5-10 tahun mendatang akan terlindungi dan terjamin akan tetap bisa diberangkatkan? “Ini pertanyaan yang banyak saya terima dari banyak calon jamaah haji yang saat ini ada dalam daftar tunggu dari banyak daerah dan wilayah,” katanya.

Apalagi, menurut Ismed lagi, selama ini margin dari pengelolaan dana calon jamaah haji sangatlah minimalis. Sementara, beban dalam tata kelola dan manajemen dana haji sejak berpindah dari Kementerian Agama ke BPKH, semakin membesar.

Oleh karenanya, Ismed Hasan Putro berharap agar perlu diperhitungkan dengan cermat dan akuntabel dalam setiap penggunaan dana calon jamaah haji yang saat ini dikelola. Sekali lagi, ia pun berharap dan mengingatkan agar jangan sampai kebijakan yang diambil saat ini justru akan menimbulkan dampak serius dan merugikan para calon jamaah dalam jangka panjang. (*)

batampos – Divonis menerima suap dari Haris Artur Hedar, AKBP Raden Brotoseno tidak dipecat dari kepolisian. Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo memberikan penjelasan terkait status keanggotaan mantan Kanit V Subdit III Dittipidkor Bareskrim Polri itu.

Ferdy Sambo menerangkan, sidang kode etik Brotoseno digelar pada 13 Oktober 2020. Hasilnya, Brotoseno dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (1) huruf c, pasal 13 ayat (1) huruf a, pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 tentang KEPP.

“Dijatuhi sanksi berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri serta direkomendasikan dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi,” kata Ferdy dalam keterangan tertulis, Selasa (31/5).

Adapun hasil sidang kode etik Polri mempertimbangkan beberapa hal. Seperti, penyuap yang dinyatakan bebas saat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Terduga pelaku juga telah menjalani masa hukuman 3 tahun 3 bulan dari putusan Pengadilan Negeri Tipidkor 5 tahun karena berkelakuan baik selama menjalani hukuman di Lapas.

“Adanya pernyataan atasan AKBP R. Brotoseno dapat dipertahankan menjadi anggota Polri dengan berbagai pertimbangan prestasi dan perilaku selama berdinas di kepolisian,” jelas Ferdy.

Diketahui, mantan terpidana korupsi AKBP Raden Brotoseno ternyata belum dipecat dari keanggotaannya sebagai polisi. Padahal statusnya sudah menjadi mantan koruptor.

Terkait hal ini, Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Wahyu Widada mengungkapkan bahwa AKBP Raden Brotoseno, eks narapidana korupsi, belum dipecat dari keanggotaan polisi.

Menurut Wahyu, sidang etik terhadap AKBP Raden Brotoseno telah dilaksanakan dan sidang etik memutuskan yang bersangkutan tidak dipecat.

“Yang saya tahu, dia (Brotoseno) sudah disidang (etik) tapi tidak ada pemecatan. Yang saya tahu itu dia tidak dipecat,” kata Wahyu saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (30/5).

Wahyu mengatakan, pemecatan seorang anggota Polri yang terlibat tindak pidana berdasarkan sidang kode etik. Ada penilaian tertentu untuk melakukan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH). (*)

Reporter: JP Group

batampos – Hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) menempatkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai tokoh sipil yang paling banyak dipilih jika pemilihan presiden digelar hari ini. Ia capres terkuat.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring Fahmi Hafel menuturkan, dari 2.100 responden, Airlangga menempati urutan pertama atau dipilih sebanyak 27,9 persen.

“Hal ini terpotret dari hasil pilihan 2.100 responden dimana tingkat elektabilitas Airlangga hartarto mencapai 27,9 persen,” tutur Fahmi dalam rilis survei IDM, Senin (30/5/2022).

Elektabilitas Airlangga mengalahkan nama-nama yang selama ini menjadi langganan teratas sejumlah lembaga survei. Di bawah Airlangga, muncul nama Ganjar Pranowo dengan 12,2 persen, disusul Puan Maharani (8,4 persen), Khofifah Indar Parawansa (7,4 persen) dan Anies Baswedan (6,4 persen).

Selanjutnya, ada nama La Nyalla Mataliti dengan 3,8 persen, Muhaimin Iskandar (3,2 persen), Sandiaga Uno (2,1 persen), Erick Thohir (1,2 persen).

Menurut Fahmi, tingginya elektabilitas Airlangga selaras dengan tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 87,9 persen terhadap kinerja perekonomian nasional.

Masyarakat dinilai puas dengan kinerja pemulihan ekonomi selama menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang dikomandoi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Selain itu, responden juga menilai Airlangga menjadi tokoh sipil yang paling siap maju di pilpres karena Golkar sudah menetapkan ketua umumnya itu sebagai capres yang akan diusung di 2024.

“Artinya sudah 99 persen kans Airlangga maju sebagai capres, ditambah lagi terbentuk Koalisi Indonesia Bersatu antara Golkar, PPP, dan PAN yang sudah lebih dari cukup untuk mengusung capres-cawapres,” ujar Fahmi.

Selain elektabilitas tinggi Airlangga, partai yang dipimpinnya, Golkar, juga menempati urutan teratas hasil survei jika pemilu saat survei dilakukan.

Partai Golkar jadi jawaranya yang dipilih oleh 20,1 persen responden, Gerindra 18,2 persen, PDI Perjuangan 18,1 persen,” kata Fahmi.

Selanjutnya, PKB memiliki elektabilitas 5,2 persen, PPP 4,6 persen, PAN 4,4 persen, PKS 4,2 persen, Nasdem 4,1 persen, Demokrat 4,1 persen.

Survei IDM dilakukan dengan wawancara melalui telepon pada 10-24 Mei 2022 menggunakan metode simple random sampling untuk pemilihan responden. Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,14 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengamat Politik dari Universitas Sriwijaya, Dr Febriansyah menilai hasil survei IDM menunjukkan terbukanya peluang Ketum Golkar Airlangga Hartarto untuk memenangi Pilpres 2024.

Febriansyah menyarankan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu membuktikan kinerjanya yang baik terkait persoalan minyak goreng saat ini.

Menurutnya, meskipun tokoh sipil, Airlangga dinilai masih memiliki peluang untuk merebut hati masyarakat Indonesia dengan menunjukkan kinerja yang bagus di pemerintahan.

“Airlangga masih memiliki peluang dalam Pemilu 2024, dan kinerja sebagai menteri menunjukkan elektabilitas Golkar dan Airlangga tinggi,” ujarnya. (*)

batampos – Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) berhasil membongkar dugaan praktik tindak pidana pemalsuan Merek Servo, yaitu merek atas benih Tomat yang dimiliki oleh produsen benih PT East West Seed Indonesia (Cap Panah Merah).

Praktik Kejahatan pelanggaran merek ini dianggap sangat merugikan nama baik PT East West Seed Indonesia (Ewindo) selaku produsen benih yang telah lebih dari 30 tahun berkomitmen menyediakan benih-benih hortikultura berkualitas kepada para petani.

Peredaran benih merek Servo palsu juga sangat meresahkan para petani yang bila terjadi di seluruh Indonesia berpotensi merugikan para petani hingga Rp 600 miliar. Pelaku tindak pidana ini diduga dilakukan oleh sekomplotan orang yang melancarkan aksinya dari daerah Rancaekek dan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Para pelaku memanfaatkan media sosial dan market place untuk menjalankan aksinya sehingga petani yang menjadi korban tidak hanya di wilayah Jawa Barat tetapi juga tersebar di berbagai kota di Indonesia.

“Terlapor dijerat Pasal 100 UU tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun,” terang Kompol Maradona Armin Mapaseng, SH SIK, Kanit 4 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Jabar.

Keberhasilan kepolisian membogkar tindak pidana yang sangat merugikan petani dan mengancam program ketahanan pangan nasional ini bermula dari keluhan Mustari, seorang petani di Makassar, Sulawesi Selatan pada April 2021 kepada PT Ewindo. Petani yang menjadi korban penipuan ini awalnya menanyakan benih cabai kepada pelaku melalui media online aplikasi Messenger Facebook dengan akun Aliz Benih UD alias UD BENIH alias ALZIZ UD.

Mustari pun kemudian membayar melaui transfer kepada pelaku yang memberikan no rekening atas nama Deden Rohimat. Setelah barang dikirim dan diterima oleh petani korban, ternyata barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan korban. Karena benih yang dikirim bukan benih cabai tapi justru adalah Benih Tomat Palsu yang menggunakan merek Servo milik PT Ewindo atau Cap Panah Merah.

Karena petani korban merasa curiga akan keaslian kemasan dari Benih Tomat Servo tersebut, Petani korban kemudian mendatangi distributor PT Ewindo yang berada di Makassar dan menanyakan keaslian produk benih tersebut. Pemeriksaan keaslian benih kemudian berlanjut hingga ke kantor pusat Ewindo di Purwakarta, Jawa barat.

Setelah dilakukan penelitian dan pengecekan lebih lanjut dan disandingkan dengan produk asli Merek S milik Ewindo, kemasan benih tomat Servo yang dikirim atau dijual oleh pelaku tersebut terbukti palsu dan sengaja dipalsukan oleh pelaku dengan maksud merusak citra Merek Servo yang telah dikenal luas dan terbukti berhasil di kalangan para petani di seluruh Indonesia.

Berbekal temuan tersebut, Tim Legal Ewindo segera melakukan penelusuran dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian, Polda Jabar mengenai dugaan telah terjadinya tindak pidana pelanggaran merek dan/atau juga peredaran benih palsu yang tidak hanya merugikan terhadap kami selaku perusahaan produsen benih, tetapi juga sangat merugikan para petani sehingga harus diusut secara tuntas sampai ke akar-akarnya.

“Termasuk para pembuat dan pengedar agar tidak ada korban-korban lagi yang dirugikan. Upaya ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab moril kami kepada para petani,” tutur Corporate Engagement Manager Ewindo Freddy Reynaldo.

Lebih lanjut, Freddy mengatakan, Ewindo sangat mengapresiasi pihak kepolisian yang berhasil membongkar tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi petani dan juga program ketahanan pangan Pemerintah.

“Ke depannya kami berharap para petani tidak perlu khawatir lagi untuk menggunakan benih merek Servo maupun benih Cap Panah Merah lainnya, karena kami juga telah melakukan pelbagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan merek dan peredaran benih-benih palsu dengan menggunakan invisible ink dalam kemasan kami,” imbuh Freddy.

Seperti diketahui, benih adalah variabel yang sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan budidaya yang dilakukan oleh petani. Penggunaan benih unggul berkualitas yang asli dan bersertifikat serta pemanfaatan teknologi budidaya yang tepat menjadi kunci keberhasilan budidaya dan peningkatan produktivitas pertanian nasional.

“Kami akan terus mendukung dan memberikan akses yang luas kepada aparat penegak hukum untuk membongkar tindak pidana pemalsuan benih yang sangat merugikan ini yang sekaligus menjadi wujud komitmen kami melayani petani dan mendorong keberhasilan program peningkatan produktivitas pertanian serta ketahanan pangan nasional,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group