batampos – Kejagung menegaskan pihaknya terus mengusut perkara dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO).  Dalam proses penyidikan kasus ini,  pihak korps adyaksa menyatakan belum menemukan fakta adanya aliran dana ke partai politik. Hal itu dikatakan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Supardi.

“Tidak ada sampai sekarang ditemukan adanya indikasi ke sana (parpol). Jadi jangan dipelintir-pelintir, kami tidak menemukan sampai ke sana,” kata Supardi saat dikonfirmasi, Jumat (20/5) dikutip dari Antara.

Hingga kini, kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah itu melibatkan lima orang tersangka, dimana empat di antaranya adalah pihak swasta dan satu orang Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan.

Menurut Supardi, pihaknya bekerja sesuai dengan fakta, dari fakta yang ada saat ini tidak ditemukan adanya aliran dana dari tersangka ekspor CPO itu ke parpol.

“Sampai detik ini tidak ada fakta sampai ke sana. Jadi ojo (jangan) dipelintir. Kira-kira kami nanti membuat-buat. Kami kan secara fakta, faktanya enggak ada, ya enggak ada,” tambahnya.

Kejagung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya menelusuri aliran dana para tersangka guna mencari indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus tersebut.

“Semua perkara di sini pasti ada kerja sama dengan PPATK. Artinya, untuk kalau ada indikasi TPPU, kami kalau mau tracing (menelusuri) apakah ada TPPU-nya atau enggak, kami pasti menggandeng PPATK,” jelasnya.

Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, selama Januari 2021 sampai Maret 2022. Satu dari kelima tersangka itu adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan.

Empat tersangka lain dari pihak swasta adalah Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley M.A. selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affairs PT Musim Mas, dan Lin Che Wei selaku pendiri dan penasihat kebijakan/analisa PT Independent Research & Advisodry Indonesia.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian ekonomi negara, yaitu kemahalan serta kelangkaan minyak goreng hingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono, dituntut hukuman 12 tahun penjara, denda sebesar Rp700 juta, Subsidair enam bulan kurungan. JPU menilai, Budhi Sarwono dinilai terbukti melakukan korupsi dalam bentuk suap dan gratifikasi berbagai proyek, yang diduga melibatkan tiga perusahaan miliknya, pada kurun waktu 2017 hingga 2018.

Dalam sidang dengan agenda tuntutan di PN Tipikor Semarang, jaksa juga meminta hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sebesar Rp26,02 miliar, yang jika tidak dibayarkan 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka akan diganti dengan kurungan selama 5 tahun.

Menurut dia, terdakwa terbukti Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan pertama dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan kedua.

Adapun dalam pertimbangannya, jaksa menilai terdakwa dengan kewenangan yang dimilikinya seharusnya berperan aktif dalam mencegah praktik korupsi, namun tidak dilakukan dan justru terdakwa terlibat dalam melanggengkan praktik korupsi.

“Terdakwa tidak mengakui perbuatannya,” kata jaksa Meyer Simanjuntak dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang Jumat (20/5) dikutip dari Antara.

Dalam sidang yang digelar secara hibrid tersebut, diadili pura orang kepercayaan Budhi Sarwono, Kedy Afandi. Jaksa menuntut Kedy dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp700 juta.

Atas tuntutan tersebut, hakim memberi kesempatan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan pembelaan pada sidang pekan depan.

Budhi Sarwono didakwa menerima suap Rp18,7 miliar dan gratifikasi Rp7,5 miliar dari berbagai proyek yang diduga melibatkan tiga perusahaan miliknya. Berbagai proyek infrastruktur jalan tersebut dibiayai dengan APBD 2017 dan 2018. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anggota DPD RI asal Kalimantan Utara, Hasan Basri mengapresiasi langkah pemerintah yang melonggarkan kebijakan pemakaian masker di ruang terbuka dengan mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang terkendali.

Hasan Basri menilai kebijakan yang diberikan pemerintah terkait penggunaan masker merupakan langkah maju.

“Kami mengapresiasi penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah sehingga kini masyarakat bisa melepas masker saat beraktivitas di luar ruangan atau area terbuka yang tidak ramai,” kata Hasan Basri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (19/5).

“Hal ini juga sebagai suatu pertanda bahwa penanganan pandemi di Indonesia berjalan cukup baik, sehingga menurunnya kasus penyebaran Covid,” ujar Senator Hasan Basri.

Kebijakan pemerintah melonggarkan pemakaian Masker menurut Hasan Basri, sangat mendukung pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi, sehingga tidak ada lagi rasa ketakutan saat menjalani aktivitas sehari-hari terutama ketika berada di luar ruangan.

“Kita yakin kebijakan ini akan berdampak bagi masyarakat dalam pemulihan perekonomian, khususnya bagi yang beraktivitas diluar ruangan. Sehingga tidak lagi ada keraguan atau takut dengan petugas penegak aturan Covid-19,” ulasnya.

Ia menilai kebijakan yang memperbolehkan masyarakat melepas masker di ruang terbuka telah sesuai dengan perkembangan transisi menuju endemi Covid-19 yang semakin membaik.

Meskipun begitu, menurut Senator asal Kalimantan Utara Hasan Basri, kebijakan pelonggaran pemakaian masker tidak ditanggapi oleh masyarakat dengan euforia atau perasaan gembira berlebihan sehingga mengabaikan penerapan protokol kesehatan lainnya, seperti mencuci tangan dengan sabun.

“Protokol kesehatan lain, seperti mencuci tangan dengan sabun tidak hanya mencegah penularan Covid-19, tetapi juga penyakit lain,” ujar dia.

Alumni Universitas Borneo, Hasan Basri menyarankan masyarakat untuk menjadikan protokol kesehatan sebagai patokan dalam beraktivitas guna mencegah penularan berbagai macam penyakit melalui udara.

Lebih lanjut Hasan Basri juga menyampaikan, Pelonggaran penggunaan masker harus dievaluasi secara berkala. Apabila terdapat peningkatan penularan kasus baru maka kebijakan itu harus segera dihentikan sementara.

“Jika hasil evaluasi positif, pemerintah bisa menurunkan status menjadi endemi. Namun jika hasil evaluasi justru sebaliknya, pemerintah harus segera mengambil tindakan tepat, sebelum menimbulkan kasus baru,” jelas Hasan Basri.

Hasan Basri yang akrab disapa HB, juga menghimbau adanya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat sebagai wujud tanggung jawab, dan cinta terhadap keluarga.

“Kita harus menjaga pola gaya hidup sehat yang telah terbentuk selama pandemic. Kebijakan ini bukan berarti Covid-19 sudah tidak ada, namun lebih memberi ruang kepada masyarakat dalam beraktivitas. Semoga pandemi ini benar-benar berakhir dan kita kembali pada kehidupan sediakala,” tutup HB. (*)

batampos – Kementerian Sosial masih melanjutkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng di sejumlah daerah. Di Kepri, tercatat sebanyak 64.354 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Minyak Goreng.

Mereka tersebar di tujuh daerah yakni Kebupaten Bintan, Kebupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.

Di beberapa daerah, penyaluran BLT Minyak Goreng berlangsung pasca Idul Fitri. Salah satu alasannya lokasi penyaluran merupakan daerah 3T (terluar, terpencil, dan tertinggal). Kemensos menggandeng PT Pos Indonesia dalam penyaluran BLT Minyak Goreng.

“Penyaluran BLT Minyak Goreng masih berlangsung di kabupaten/kota di Provinsi Kepri. Selain karena alasan termasuk daerah 3T yakni terluar, juga karena KPM banyak yang mudik lebaran pak. Mereka baru balik sekarang ini,” kata Executive Manager Kantor Pos Tanjung Pinang Eko Pradinata di Tanjung Pinang (20/05).

Eko dan jajaran Kantor Pos Tanjung Pinang memastikan terus mendorong penyaluran BLT Minyak Goreng bila masih ada KPM yang belum mencairkan bantuannya. Eko menyatakan, penyaluran bantuan di kawasan terluar seperti Tanjung Pinang, banyak terkendala tantangan alam.

“Di Tanjung Pinang, daerah yang cukup menantang adalah Natuna. Kami menggunakan kapal untuk menjangkau lokasi salur bansos. Pelayaran dari Tanjung Pinang ke Natuna membutuhkan waktu 14 hari, sekali jalan,” kata Eko. Bila cuaca tidak bersahabat, perjalanan dipastikan tertunda. “Karena kapal tidak berani berlayar. Tentu saja waktunya menjadi lebih lama dari 14 hari,” katanya.

Terkait dengan Hari Imunisasi Nasional, kemarin, Kemensos juga menyalurkan bantuan lain selain BLT Minyak Goreng. Kemensos melalui Sentra Abiseka, menyerahkan bantuan pemenuhan kebutuhan nutrisi tambahan nutrisi. “Jenisnya berupa beras, telur, makanan tambahan lainnya ada susu,” kata Kepala Sentra Abiseka Agus Hasyim Ibrahim.

Total bantuan disalurkan sebanyak 97 paket untuk para penerima manfaat sesuai usulan dari Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang.

Agus Hasyim berharap, bantuan dapat dimanfaatkan di tengah suasana yang mungkin belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19. (*)

batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah secara resmi akan membuka kembali keran ekspor crude palm oil (CPO) mulai Senin (23/5/2022).

Ia menegaskan, meskipun ekspor CPO kembali diizinkan, namun akan ada pengawasan secara ketat dari pelaksanaan kebijakan ini.

“Pelaksanaan ekspor oleh produsen (minyak goreng) akan dilakukan pengawasan secara ketat dan terintegrasi oleh Bea Cukai, Satgas Pangan Polri, kementerian lembaga terkait, pemda dan pengawasan melibatkan Kejaksaan Agung,” tutur Airlangga saat konferensi pers, Jumat (20/5/2022).

Menko Airlangga mengatakan, pemerintah akan menindak tegas setiap penyimpangan dalam aturan minyak goreng. Baik pada sektor distribusi maupun ekspor.

Menurut Airlangga, kebijakan pembukaan keran ekspor ini juga akan diikuti kebijakan untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng.

Pemerintah akan menerapkan aturan domestic market obligation (DMO) dan domestic prize obligation pada minyak goreng nasional. Kebijakan ini akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan.

Airlangga mengatakan, setelah pelarangan ekspor CPO, harga dan pasokan minyak goreng di masyarakat sudah kembali aman. Bahkan, pasokan minyak goreng pada April sudah melebihi jumlah kebutuhan per bulan secara nasional.

Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, Kemendag akan menetapkan besaran DMO yang harus dipenuhi produsen serta mekanisme untuk distribusi migor ke masyarakat secara merata.

Ketersediaan pasokan akan terus dimonitor melalui aplikasi digital dari Kemenperin. Distribusi pasar akan menggunakan sistem pembelian berbasis KTP. Hal ini diharapkan agar distribusi minyak goreng bisa tepat sasaran.

“Akselerasi percepatan distribusi migor dengan harga eceran tertentu, pemerintah memberikan penugasan Perum Bulog untuk menyediakan cadangan 10 persen dari total kebutuhan minyak goreng,” tegas Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah memberikan pernyataan untuk membuka kembali keran ekspor CPO pada Senin (23/5/2022).

Pembukaan keran ekspor ini untuk menjaga harga tandan buah segar dari petani sawit tetap terjaga. Sebab, setelah pelarangan sementara ekspor CPO dan turunannya akhir April kemarin, harga TBS dari petani sawit terus mengalami penurunan. (*)