batampos- Pertemuan lanjutan antara kelompok pedagang dan pihak pengelola Pasar Bintan Center untuk negosiasi harga sewa lapak dan kios tidak membuahkan hasil.

Sebelumnya masing-masing kelompok pedagang diminta agar menemui pengelola Pasar Bintan Center di Kantor PT.Sinar Bahagia Grup untuk membahas kesanggupan sewa lapak dengan pengelola pasar.

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Bintan Center, Ibrahim mengatakan dirinya sudah membawa kelompok pedagang pakaian menemui pengelola pasar, namun tidak membuahkan hasil, tidak ada pengurangan harga sewa baik lapak atau kios yang akan digunakan pedagang.

BACA JUGA: Walikota Tanjungpinang Harus Turun Tangan Fasilitasi Pedagang Dapatkan Lapak yang Layak

“Sama saja dengan pertemuan sebelumnya, mereka mau kurangi harga 10 persen kalau kita sewa langsung 5 tahun, kalau satu tahun tidak,” kata Ibrahim, Kamis (24/3).

Ibrahim menilai pertemuan itu tidak membuahkan hasil, sehingga kelompok pedagang lain tidak jadi menemui pengelola pasar. Untuk harapan penurunan harga sewa lapak semakin tipis, namun pihaknya tetap berusaha akan minta bantuan kepada DPRD.

“Kami akan koordinasikan dulu, konsultasi dengan dewan. Kalau harganya segitu kami berat menerima,” ujar Ibrahim.

Ibrahim sangat menyesalkan bahwa Pemko Tanjungpinang tidak turun tangan membantu para pedagang, bahkan kehadiran Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi dalam pertemuan sebelumnya itu juga tidak berpihak kepada pedagang.

Menurutnya Kabag Ekonomi tidak bisa memberi pertimbangan kepada pihak pasar bahwa harga yang ditetapkan itu sangat memberatkan.

“Bahkan dari nada dia (Kabag Ekonomi) ngomong itu seakan-akan mendukung ke pengelola pasar,” ungkapnya.

Wali Kota Tanjungpinang, juga pernah menyampaikan bagi pedagang yang tidak sanggup bayar sewa, akan dipindahkan ke Pasar Baru I dan II, namun itu bukan solusi karena pedagang yang dipindahkan itu akan kehilangan pelanggan.

“Pelanggan kita itu ada di Bintan Center, tidak mungkin kami mulai dari nol cari pelanggan lagi,” terangnya.

Ia menambahkan yang dibutukan dari wali kota adalah solusi penurunan harga sewa. Harusnya sebagai orang nomor satu di Tanjungpinang bisa meminta kepada pihak swasta agar memberi keringanan untuk warga.

“Tolonglah pemerintah itu ngomong sama pak Suryono minta kurangi harga,” ucapnya.

Harga yang disanggupi para pedagang itu sudah dinaikkan 500 persen dari harga semula, sementara yang ditetapkan pengelola naik sekitar 2.000 persen. (*)

Reporter: Peri Irawan

batampos-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) nyaris menempati posisi juru kunci dalam Indikator Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) tahun 2021. Legislator Komisi IV DPRD Kepri, Wahyu Wahyuddin mengatakan, kondisi ini menunjukkan Pemerintah Daerah lemah dalam memberikan perhatian bagi pengembangan atau peningkatan skill pekerja.

“IPK Provinsi Kepri berada di peringkat 32 untuk tahun 2021. Artinya kita nyaris berada dijuru kunci dari 34 Provinsi di Indonesia. Tentu ini merupakan sesuatu yang miris,” ujar Wahyu Wahyuddin, Kamis (24/3) di Tanjungpinang.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjelaskan, dari beberapa indikator yang menjadi parameter dalam penyusunan IPK tahun 2021 lalu, ada tiga indikator yang menunjukan Provinsi Kepri lemah. Selain soal peningkatan kapasitas pekerja lewat pelatihan, dua lainnya adalah hubungan industrial dan perencanaan tenaga kerja.

“Selain Kota Batam yang merupakan daerah industri, Karimun dan Pulau Bintan juga ada industrinya. Namun sampai saat ini, kita belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang berskala internasional,” jelasnya.

BACA JUGA: Travel Bubble Batam Bintan-Singapura Dapat Selamatkan Pekerja Wisata

Ditegaskannya, sebagai daerah perbatasan yang berhadapan langsung dengan negara-negara maju seperti Singapura dan Malaysia, Kepri harusnya memiliki infrastruktur yang ideal untuk menunjang peningkatan kapasitas pekerja. Jangan sampai, karena skill terbatas, Kepri dipadati Tenaga Kerja Asing (TKA).

“Batam boleh dikatakan sebagai epicentrum pekerja di Provinsi Kepri. Karena daerah ini adalah kota industri, mulai dari ringan sampai berat berada di Batam,” paparnya.

Menurutnya, kehadiran BLK bertarap Internasional yang saat ini sedang dibangun di Kawasan Kabil Industrial Estate Batam masih mangkrak. Disebutkannya, saat ini hanya sebatas pondasi bangunan yang sudah berdiri. Namun masih belum ada kepastian lanjutan. Ia berharap Pemprov Kepri mendorong Kementerian Tenaga Kerja untuk menuntaskan ini.

“Memang untuk membangun BLK tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp23 miliar. Dari jumlah itu, baru dialokasikan Rp9 miliar. Namun tahun kemarin mangkrak, untuk tahun ini masih belum ada kejelasan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri, Mangara Simarmata mengatakan, untuk tahun ini, Pemprov akan membangun workshop di Karimun. Adapun pembangunannya akan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri.

“Kemudian untuk pembangunan BLK di Batam, Kemenaker akan melanjutkannya pada tahun ini. Kita berharap, tahun ini selesai. Sehingga bisa segera memberikan manfaat,” ujar Mangara Simarmata, kemarin.

Beberapa waktu lalu, Menaker, Ida Fauziyah mengatakan, dibangunnya BLK di Kawasan Industri Batam, Provinsi Kepri, karena ampai dengan saat ini, provinsi tersebut belum memiliki kawasan industri dengan BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) milik pemerintah.

Menurut Menaker, BLK Kota Batam tersebut akan difokuskan untuk program pelatihan kerja yang dikhususkan kepada jenis-jenis kejuruan yang dibutuhkan oleh industri-industri di sekitar kawasan Batam. “Ketersediaan pelatihan kerja akan merujuk pada pertumbuhan dan perkembangan industri di sekitar Batam serta disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerjanya,” ujar Ida Fauziyah. (*)

Reporter: Jailani