Minggu, 26 April 2026
Beranda blog Halaman 7931

Produk UMKM Batam Sulit Bersaing, Gubernur Kepri Minta Dibebaskan dari PPN 11 %

0

 

batampos – Didaulat menjadi tuan rumah kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) 2022, Pemerintah Provinsi Kepri menyuarakan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk UMKM Kepri, khususnya Batam, saat dijual keluar daerah. Sementara Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, meminta pelaku UMKM bisa menghasilkan produk berorientasi ekspor, sehingga bisa bersaing di pasar global.

”Pembebasan PPN produk UMKM ini kita suarakan agar Usaha Mikro Kelas Menengah di Kepri bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, di pembukaan Kampanye Gernas BBI 2022 di Hotel Marriott Harbour Bay Batam, Rabu (30/3/2022).

Hadir dalam kampanye Gernas BBI ini Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (hadir secara virtual, red), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan para pelaku UMKM dari berbagai daerah di Kepri.

Gernas BBI 2022 ini mengusung tema Expanding to the New Market, Recover Together, Recover Stronger dengan tagline UKMKepri #WithoutBorder.

Ansar menjelaskan, dengan pembebasan PPN saat produk UMKM dibawa atau dijual keluar Batam, maka transaksi atau permintaan barang dan jasa yang dihasilkan pelaku usaha bisa semakin tinggi dan berkembang luas. Dengan begitu, menciptakan efek ganda manfaat terhadap perekonomian Kepri.

Berbagai upaya, lanjutnya, dilakukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM di Kepri. Salah satunya melalui bantuan modal usaha. Namun khusus di Batam, berbagai produk UMKM terkendala saat akan dijual keluar dari Batam, karena harus membayar PPN 11 persen terlebih dahulu.

ukm kue
F. Iman Wachyudi/ Batam Pos
Karyawan Alya Layer Cake’s Batam membuat kue lapis legit de­ngan beberapa rasa di Perumahan Eden Park, Batam Center, Minggu (25/4/2021) lalu.

”Agar produk kami kompetitif, sebaiknya produk-produk yang keluar dari Batam ini, pemerintah bisa memberikan pengecualian, yakni bebas PPN 11 persen,” ujarnya.

Ansar mengatakan, jika pusat tak memberikan kemudahan itu, maka UMKM di Kepri sulit untuk berkembang. Bah-kan sulit untuk menembus pasar di luar Batam.

”Ini juga agar upaya kita memberi bantuan modal untuk pengembangan UMKM tak sia-sia,” jelasnya.

Ansar menambahkan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, tentang penggunaan anggaran belanja daerah, yaitu 40 persennya diwajibkan membeli produk dalam negeri, pihaknya sudah menyisihkan sekitar Rp 2,5 miliar untuk belanja produk UMKM dalam negeri.

”Ini salah satunya untuk mendorong UMKM kita. Kalau kita beli di luar semua, maka orang kita (Kepri) tak dapat apa-apa,” imbuhnya.

Untuk mendukung UMKM, dalam waktu dekat, Ansar juga akan mendatangkan alat pendeteksi bakteri. Hal ini dilakukan agar produk olahan pangan Kepri dapat bersaing di dunia kuliner internasional.

Selain itu, Pemprov Kepri juga membantu para UMKM mendapatkan sertifikat halal, serta memberikan kemudahan semua bentuk perizinan kepada pelaku UMKM.

Menkop UKM Dorong Produk UMKM  Berorientasi Ekspor

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengharapkan, melalui Gernas BBI 2022 yang digaungkan dari Batam, Kepri, semakin banyak produk UKM atau UMKM maupun koperasi yang bisa menembus pasar global. Apalagi posisi Batam, Kepri, yang notabene berdekatan dengan Singapura dan Malaysia.

Untuk itu, Teten meminta pelaku usaha di Kepri maupun wilayah lainnya di Indonesia, menghasilkan produk yang berorientasi ekspor, sehingga bisa memberi kontribusi pasa nilai ekspor Indonesia.

”Di dalam negeri saja kita sudah bersaing sengan produk dari luar, maka produk kita juga harus bersaing di pasar global,” ujar Teten di acara Gernas BBI tersebut.

Salah satu strategi yang dilakukan Menkop UKM adalah menarik buyer internasional ke Kepri, khususnya Batam, sehingga bisa memberikan masukan standar produk yang mereka butuhkan.

”Germas BBI di Kepri ini kita melibatkan 8.490 UMKM unggulan dari tujuh kabupaten/kota. Kita berharap buyer internasional yang datang di ajang promosi ini tertarik,” ujar Teten.

Sejumlah buyer internasional diundang di ajang Gernas BBI 2022 di Kepri ini. Di antaranya berasal dari Malaysia, Singapura, Australia, Vietnam, Thailand, Amerika Serikat, Belanda, dan Uni Emirat Arab.

Teten menjelaskan, untuk menarik minat para buyer internasional ini, pihaknya menggelar 75 rangkaian kegiatan di Kepri dan DKI Jakarta yang dibagi dalam enam kluster. Pertama, perluasan akses pasar. Kedua, peningkatan sumber daya manusia. Ketiga, peningkatan rantai pasok global. Keempat, peningkatan akses pembiayaan. Kelima, market intelligence, dan keenam, digitalisasi produk UMKM.

”Kita ingin UMKM kita ini tak asal menghasilkan produk, namun bingung menjualnya. Makanya, kita bantu menemukan pasarnya dengan membekali mereka kemampuan membaca pasar, baik dalam negeri maupun global,” ujar Teten.

Termasuk mendampingi para pelaku UMKM agar go digital. Dengan begitu, akan semakin menemukan market global, sebab produk yang dihasilkan bisa diakses para buyer dari berbagai negara.

Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang hadir secara virtual me-ngatakan, saat ini sudah 20 juta UMKM masuk ke ekosistem digital sejak diluncurkan Gernas BBI ini 14 Mei 2020.

”Sampai Februari 2022 ini, total sudah 20 juta UMKM yang onboarding. Saya berharap diikuti peningkatan nilai transaksi e-commerce,” ujarnya.

Luhut menyebutkan, pada 2023 mendatang, jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital bisa mencapai 30 juta unit. Untuk itu, ia meminta Menkop UKM dan pemerintah daerah serta kementerian terkait lainnya membantu pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang, sehingga produk mereka bisa masuk ke pasar global.

Sementara itu, Menteri Ekraf Sandiaga Uno mengatakan, sekarang saatnya masyarakat lebih mencintai produk dalam negeri. Salah satu upayanya adalah memberdayakan dan memajukan UMKM.

”Arahan Pak Presiden, kita harus lebih memaksimalkan produk dalam negeri dan mengupayakan produk kita bisa diminati pasar luar juga,” ujarnya.

Pengusaha Batam Tolak PPN 11 Persen Penjualan Gas ke Perusahaan

Pemerintah telah mengesah-kan UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagian Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dimana, barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya termasuk kelompok barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak terkecuali untuk Gas Bumi (Natural Gas).

Akibatnya, Perusahaan Gas Negara (PGN) di Batam berencana akan mengenakan PPN sebesar 11 persen untuk gas yang dijual di Batam ke perusahaan-perusahaan konsumen gas yang ada di Batam termasuk dalam hal ini Bright PLN Batam.

Sebagai akibatnya, harga jual gas di Batam dipastikan akan melonjak secara signifikan. Dan kemungkinan kenaikan tarif ini berakibat dengan kenaikan tarif listrik di Batam. Ini sebagai akibat mahalnya gas akibat pengenaan PPN oleh PGN tersebut.

Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) telah menegaskan bahwa Penyerahan Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB kepada pe-ngusaha di KPBPB lainnya dibebaskan dari pengenaan PPN. Termasuk di dalamnya KPBPB Batam.

Ketua Kadin Provinsi Kepri Ma’ruf Maulana mengatakan, pihaknya akan menggalang dukungan dari berbagai asosiasi pelaku usaha di Kepri dan Batam jika pengenaan PPN terhadap gas di Batam ini merugikan para pelaku usaha. ”Kita semua akan memprotes keras jika ternyata rencana penerapan pajak terhadap gas di Batam ini merugikan para pelaku usaha di Batam,” ujar Ma’ruf.

Ma’ruf mengimbau untuk PGN dan juga Kantor Pajak di Batam berhati-hati menerapkan pengenaan PPN terhadap gas ini di Batam. Karena Batam merupakan kawasan FTZ yang tidak seharusnya dikenakan PPN terhadap barang dan jasa yang diserahterimakan di Batam, termasuk untuk komoditas gas bumi.

”Tidak seharusnya pelaku usaha di Batam dibuat repot lagi dengan pengenaan pajak terhadap gas yang dijual di Batam karena aturannya sudah sangat jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 41 Tahun 2021,” katanya.

Sementara itu, Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Rasyid menanggapi hal ini dengan memberikan peringatan bah-wa kondisi pelaku usaha di Batam sudah cukup sulit dengan belum pulihnya kondisi ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

”Kalau ditambah lagi dengan penerapan PPN untuk gas yang dijual di Batam maka tentunya akan semakin mematikan usaha di Batam,” katanya. (*)

 

Reporter : AZIS MAULANA | EGGI IDRIANSYAH

Sambal Terasi Khusus Buatan Ibunda Made untuk Megawati

0
I Made Kyana menunjukkan fotonya bersama Megawati dan rombongan kepresidenan saat bersantap di warungnya.

Mengolah ikan menjadi hidangan ibarat membuat karya seni. I Made Kyana, pemilik Warung Ikan Bakar Pak Made, meracik bumbu dan memasak bahan dengan penuh cinta. Tidak boleh salah sejak langkah pertama. Presiden Ke-4 RI Megawati Soekarnoputri pun menjadi langganannya.

MARIYAMA DINA, Gianyar

WARUNG Ikan Bakar Pak Made selalu menjadi pembuka dan penutup lawatan kepresidenan Megawati di Bali. Begitu pesawat mendarat, agenda pertama satu-satunya presiden perempuan Indonesia itu adalah menyantap boga bahari. Tujuannya jelas, warung milik Made di Jalan Pudak, Terminal Batubulan, Gianyar.

Biasanya, sehari sebelumnya, staf kepresidenan mengontak Made untuk bersiap menyambut kedatangan Megawati. ’’Pak Made, besok ibu datang. Tolong siap,’’ kata Made menirukan omongan ajudan Megawati. Dalam kunjungan reguler, Megawati juga pasti akan singgah lagi di Warung Ikan Bakar Pak Made menjelang pulang ke Jakarta.

Sebelum pandemi merebak, Megawati bisa mampir ke warung yang dilengkapi area semi-outdoor tersebut sekali dalam sebulan. Tanpa absen. Dan, putri Sang Proklamator itu selalu makan langsung di tempat. ’’Bahkan, kalau memang lagi ada urusan di sini cukup lama, beliau bisa dua kali ke sini dalam sebulan,’’ ujarnya kepada Jawa Pos yang menjumpainya di warung pada 14 Desember lalu.

Apa menu kesukaan Megawati? ’’Udang bakar,’’ ungkap Made. Udang bakar untuk Megawati disajikan bersama nasi merah dan dua macam sambal. Yakni, sambal matah dan sambal terasi. Nah, sambal terasi untuk Megawati ini spesial. ’’Yang bisa buat cuman ibu saya. Dan, memang baru dibuat saat ibu (Megawati, Red) minta,’’ jelasnya.

Udang bakar untuk Megawati juga dilengkapi ikan bakar dan ayam. Di warungnya, Made memiliki menu khusus berisi beberapa jenis hasil laut yang dibakar. ’’Nyebutnya ikan campur,’’ terang Made soal menu istimewa tersebut.

Dalam satu porsi ikan campur, ada seekor ikan, beberapa ekor udang, dan sejumlah irisan badan cumi-cumi. Semuanya dibakar. ’’Tapi, karena Bu Mega nggak suka cumi, biasanya kami ganti dengan ayam,’’ papar Made.

Untuk menyempurnakan sajian udang bakar lengkap dengan ikan dan ayam itu, ada sayur gonde khas Tabanan dan kacang goreng. ’’Sayur sama kacang goreng ini selalu ada. Nggak boleh ketinggalan,’’ tegas Made.

Bagaimana ceritanya Megawati bisa tertambat pada udang bakar olahan Made? Semuanya berawal dari Istana Kepresidenan Tampaksiring di Bali. Dulu Made pernah bertanggung jawab atas menu jamuan di Tampaksiring. Dia pun membawa berbagai jenis ikan yang kemudian disajikannya dengan konsep bakar-bakaran.

’’Karena sering, mungkin ibu bertanya asal ikan-ikan bakar yang jadi jamuan itu. Akhirnya, beliau ke sini, ke Batubulan,’’ kata Made. Pria 60 tahun itu masih ingat benar, Megawati berkunjung ke warungnya pada 2006. Dalam kunjungan pertama itu, dia didampingi Puan Maharani. ’’Saya ingat, waktu habis makan itu, Puan langsung telepon bapaknya, menginformasikan warung ini,’’ ujar Made.

Menu ikan campur yang menjadi andalan Made. Khusus untuk Megawati, cumi diganti ayam.

Pasca kedatangan Megawati dan Puan itu, kunjungan ke warungnya meningkat. Dan, orang-orang yang baru kali pertama makan di sana juga menceritakan pengalaman tersebut kepada orang lain melalui telepon. Sama dengan yang Puan lakukan pada 2006. ’’Banyak orang Jakarta yang habis makan langsung telepon orang-orang terdekatnya, ngasih tahu soal warung saya ini,’’ ungkapnya.

Warung Ikan Bakar Pak Made terletak di tepi jalan raya. Dari luar, warungnya terlihat kecil. Namun, ada lahan yang luas di dalamnya. Begitu memasuki warung, pohon-pohon yang meneduhi taman kecil nan asri menyambut mereka yang datang. Bagian paling belakang sengaja dibuat semi-outdoor. Di sekelilingnya ada deretan tanaman hijau yang melengkapi kolam kecil pada salah satu sudutnya. Dari area semi-outdoor itu terdengar jelas gemericik air kolam.

Taman kecil dan deretan tanaman serta pepohonan teduh itu, menurut Made, juga memikat Megawati. ’’Bu Mega itu suka tanaman. Yang kecil-kecil di sini suka dibawanya pulang juga,’’ katanya.

Megawati memang tidak segan bertanya tentang tanaman di sana kepada Made. Jika tertarik, Megawati sering kali meminta izin untuk membawanya ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibawa Megawati adalah tanaman bernama ekor lutung. ’’Dulu pernah juga pohon cabai. Waktu cabai sedang mahal-mahalnya, ibu tanya kok saya bisa nanam cabai sampai warna merah-merah gitu,’’ terang Made.

Perhatian Megawati terhadap taman dan tanaman di warungnya itu membuat Made kian semangat berkebun. Made suka merapikan taman dengan memotong beberapa pohon atau tanaman yang mengganggu pertumbuhan tanaman lain. Jika aksi merapikan taman itu berdekatan dengan waktu kunjungan Megawati, Made sering ditanya tentang tanaman yang dipotongnya. ’’Beliau akan tanya, ’Mengapa kok ditebang?’ Biasanya, saya itu nebang kalau memang sudah lembap. Tapi, beliau nggak suka lihat tanaman ditebang,’’ katanya.

Made menyatakan, Megawati tidak pernah berpindah tempat duduk. Sejak awal berkunjung ke warungnya, spot yang Megawati tempati selalu sama. Tepatnya di meja tengah. Kursi yang Megawati duduki adalah yang paling ujung, tepat di sebelah taman. ’’Di sini terus, nggak pernah pindah,’’ tegas Made.

Karena mencantumkan ikan bakar pada nama warungnya, Made selalu menyediakan ikan-ikan segar sebagai bahan baku. Seafood, menurut dia, akan selalu enak jika yang diolah adalah ikan segar. Fresh. Karena itu, dia selalu berangkat ke Pasar Jimbaran setiap pagi. Di pasar itulah dia memborong ikan sebagai bahan baku warung. ’’Pasar ini yang paling lengkap dan besar,’’ ungkapnya.

Ikan bakar olahan Made juga cantik. Penampilannya malah nyaris tidak seperti ikan yang baru saja dibakar. Sebab, sekujur tubuh ikan atau cumi atau udang yang dibakar Made tetap mulus, tidak gosong. Ikan, udang, dan cuminya masih segar meski terlihat matang. Itulah yang oleh Made disebut karya seni.

Made sengaja menciptakan hidangan serbabakar yang tetap cantik. Selain bahan baku yang segar, dia sangat memperhatikan cara mengolah hidangannya. Pada 1990-an atau sekitar empat tahun sebelum Warung Ikan Bakar Pak Made berdiri, dia bertemu dengan pelukis terkenal di Ubud. Mereka berbincang tentang banyak hal, termasuk soal mahakarya.

’’Masalah ikan itu sama persis seperti melukis,’’ ujar Made. Dari pelukis itu, dia belajar tentang kesungguhan. Kepada Made, sang pelukis menuturkan bahwa lukisan yang bagus adalah lukisan yang pelukis tidak melakukan kesalahan sejak goresan kuas pertamanya di atas kanvas. ’’Misalnya, menggambar ayam, ya. Dari bikin paruh sampai tubuhnya, sampai semuanya jadi, nggak ada salah gores sedikit pun. Itu adalah lukisan yang bagus,’’ jelas Made merangkum penjelasan sang pelukis.

Kesungguhan dalam berkarya itulah yang akan membuahkan hasil maksimal dan memuaskan. Prinsip itu juga Made terapkan pada teknik pembakaran ikan. Made menyampaikan, jika ikannya gosong, pengolahan hidangan sudah salah. Hasilnya tidak bakal maksimal. ’’Kalau di lukisan, berarti bukan lukisan yang baik. Karena itulah, membakar ikan itu juga seperti seniman yang sedang melukis mahakaryanya,’’ tandas Made. (*/c14/hep)

Sambal Terasi Khusus Buatan Ibunda Made untuk Megawati

0
I Made Kyana menunjukkan fotonya bersama Megawati dan rombongan kepresidenan saat bersantap di warungnya.

Mengolah ikan menjadi hidangan ibarat membuat karya seni. I Made Kyana, pemilik Warung Ikan Bakar Pak Made, meracik bumbu dan memasak bahan dengan penuh cinta. Tidak boleh salah sejak langkah pertama. Presiden Ke-4 RI Megawati Soekarnoputri pun menjadi langganannya.

MARIYAMA DINA, Gianyar

WARUNG Ikan Bakar Pak Made selalu menjadi pembuka dan penutup lawatan kepresidenan Megawati di Bali. Begitu pesawat mendarat, agenda pertama satu-satunya presiden perempuan Indonesia itu adalah menyantap boga bahari. Tujuannya jelas, warung milik Made di Jalan Pudak, Terminal Batubulan, Gianyar.

Biasanya, sehari sebelumnya, staf kepresidenan mengontak Made untuk bersiap menyambut kedatangan Megawati. ’’Pak Made, besok ibu datang. Tolong siap,’’ kata Made menirukan omongan ajudan Megawati. Dalam kunjungan reguler, Megawati juga pasti akan singgah lagi di Warung Ikan Bakar Pak Made menjelang pulang ke Jakarta.

Sebelum pandemi merebak, Megawati bisa mampir ke warung yang dilengkapi area semi-outdoor tersebut sekali dalam sebulan. Tanpa absen. Dan, putri Sang Proklamator itu selalu makan langsung di tempat. ’’Bahkan, kalau memang lagi ada urusan di sini cukup lama, beliau bisa dua kali ke sini dalam sebulan,’’ ujarnya kepada Jawa Pos yang menjumpainya di warung pada 14 Desember lalu.

Apa menu kesukaan Megawati? ’’Udang bakar,’’ ungkap Made. Udang bakar untuk Megawati disajikan bersama nasi merah dan dua macam sambal. Yakni, sambal matah dan sambal terasi. Nah, sambal terasi untuk Megawati ini spesial. ’’Yang bisa buat cuman ibu saya. Dan, memang baru dibuat saat ibu (Megawati, Red) minta,’’ jelasnya.

Udang bakar untuk Megawati juga dilengkapi ikan bakar dan ayam. Di warungnya, Made memiliki menu khusus berisi beberapa jenis hasil laut yang dibakar. ’’Nyebutnya ikan campur,’’ terang Made soal menu istimewa tersebut.

Dalam satu porsi ikan campur, ada seekor ikan, beberapa ekor udang, dan sejumlah irisan badan cumi-cumi. Semuanya dibakar. ’’Tapi, karena Bu Mega nggak suka cumi, biasanya kami ganti dengan ayam,’’ papar Made.

Untuk menyempurnakan sajian udang bakar lengkap dengan ikan dan ayam itu, ada sayur gonde khas Tabanan dan kacang goreng. ’’Sayur sama kacang goreng ini selalu ada. Nggak boleh ketinggalan,’’ tegas Made.

Bagaimana ceritanya Megawati bisa tertambat pada udang bakar olahan Made? Semuanya berawal dari Istana Kepresidenan Tampaksiring di Bali. Dulu Made pernah bertanggung jawab atas menu jamuan di Tampaksiring. Dia pun membawa berbagai jenis ikan yang kemudian disajikannya dengan konsep bakar-bakaran.

’’Karena sering, mungkin ibu bertanya asal ikan-ikan bakar yang jadi jamuan itu. Akhirnya, beliau ke sini, ke Batubulan,’’ kata Made. Pria 60 tahun itu masih ingat benar, Megawati berkunjung ke warungnya pada 2006. Dalam kunjungan pertama itu, dia didampingi Puan Maharani. ’’Saya ingat, waktu habis makan itu, Puan langsung telepon bapaknya, menginformasikan warung ini,’’ ujar Made.

Menu ikan campur yang menjadi andalan Made. Khusus untuk Megawati, cumi diganti ayam.

Pasca kedatangan Megawati dan Puan itu, kunjungan ke warungnya meningkat. Dan, orang-orang yang baru kali pertama makan di sana juga menceritakan pengalaman tersebut kepada orang lain melalui telepon. Sama dengan yang Puan lakukan pada 2006. ’’Banyak orang Jakarta yang habis makan langsung telepon orang-orang terdekatnya, ngasih tahu soal warung saya ini,’’ ungkapnya.

Warung Ikan Bakar Pak Made terletak di tepi jalan raya. Dari luar, warungnya terlihat kecil. Namun, ada lahan yang luas di dalamnya. Begitu memasuki warung, pohon-pohon yang meneduhi taman kecil nan asri menyambut mereka yang datang. Bagian paling belakang sengaja dibuat semi-outdoor. Di sekelilingnya ada deretan tanaman hijau yang melengkapi kolam kecil pada salah satu sudutnya. Dari area semi-outdoor itu terdengar jelas gemericik air kolam.

Taman kecil dan deretan tanaman serta pepohonan teduh itu, menurut Made, juga memikat Megawati. ’’Bu Mega itu suka tanaman. Yang kecil-kecil di sini suka dibawanya pulang juga,’’ katanya.

Megawati memang tidak segan bertanya tentang tanaman di sana kepada Made. Jika tertarik, Megawati sering kali meminta izin untuk membawanya ke Jakarta. Salah satu yang pernah dibawa Megawati adalah tanaman bernama ekor lutung. ’’Dulu pernah juga pohon cabai. Waktu cabai sedang mahal-mahalnya, ibu tanya kok saya bisa nanam cabai sampai warna merah-merah gitu,’’ terang Made.

Perhatian Megawati terhadap taman dan tanaman di warungnya itu membuat Made kian semangat berkebun. Made suka merapikan taman dengan memotong beberapa pohon atau tanaman yang mengganggu pertumbuhan tanaman lain. Jika aksi merapikan taman itu berdekatan dengan waktu kunjungan Megawati, Made sering ditanya tentang tanaman yang dipotongnya. ’’Beliau akan tanya, ’Mengapa kok ditebang?’ Biasanya, saya itu nebang kalau memang sudah lembap. Tapi, beliau nggak suka lihat tanaman ditebang,’’ katanya.

Made menyatakan, Megawati tidak pernah berpindah tempat duduk. Sejak awal berkunjung ke warungnya, spot yang Megawati tempati selalu sama. Tepatnya di meja tengah. Kursi yang Megawati duduki adalah yang paling ujung, tepat di sebelah taman. ’’Di sini terus, nggak pernah pindah,’’ tegas Made.

Karena mencantumkan ikan bakar pada nama warungnya, Made selalu menyediakan ikan-ikan segar sebagai bahan baku. Seafood, menurut dia, akan selalu enak jika yang diolah adalah ikan segar. Fresh. Karena itu, dia selalu berangkat ke Pasar Jimbaran setiap pagi. Di pasar itulah dia memborong ikan sebagai bahan baku warung. ’’Pasar ini yang paling lengkap dan besar,’’ ungkapnya.

Ikan bakar olahan Made juga cantik. Penampilannya malah nyaris tidak seperti ikan yang baru saja dibakar. Sebab, sekujur tubuh ikan atau cumi atau udang yang dibakar Made tetap mulus, tidak gosong. Ikan, udang, dan cuminya masih segar meski terlihat matang. Itulah yang oleh Made disebut karya seni.

Made sengaja menciptakan hidangan serbabakar yang tetap cantik. Selain bahan baku yang segar, dia sangat memperhatikan cara mengolah hidangannya. Pada 1990-an atau sekitar empat tahun sebelum Warung Ikan Bakar Pak Made berdiri, dia bertemu dengan pelukis terkenal di Ubud. Mereka berbincang tentang banyak hal, termasuk soal mahakarya.

’’Masalah ikan itu sama persis seperti melukis,’’ ujar Made. Dari pelukis itu, dia belajar tentang kesungguhan. Kepada Made, sang pelukis menuturkan bahwa lukisan yang bagus adalah lukisan yang pelukis tidak melakukan kesalahan sejak goresan kuas pertamanya di atas kanvas. ’’Misalnya, menggambar ayam, ya. Dari bikin paruh sampai tubuhnya, sampai semuanya jadi, nggak ada salah gores sedikit pun. Itu adalah lukisan yang bagus,’’ jelas Made merangkum penjelasan sang pelukis.

Kesungguhan dalam berkarya itulah yang akan membuahkan hasil maksimal dan memuaskan. Prinsip itu juga Made terapkan pada teknik pembakaran ikan. Made menyampaikan, jika ikannya gosong, pengolahan hidangan sudah salah. Hasilnya tidak bakal maksimal. ’’Kalau di lukisan, berarti bukan lukisan yang baik. Karena itulah, membakar ikan itu juga seperti seniman yang sedang melukis mahakaryanya,’’ tandas Made. (*/c14/hep)

Lewat Gernas BBI, Gubkepri Minta Diskresi Pusat Agar Produk UMKM Kepri e-Katalog Nasiona

0

batampos – Gubkepri Ansar Ahmad menghadiri opening ceremony Gerakan Nasional  Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia dan Gebyar Melayu Pesisir 2022 di Hotel  Marriot Harbour Bay Batam, Rabu (30/03).

Menteri Koperasi  dan UKM Teten Masduki bersama Gubkepri mengunjungi stand sekalikus mencicipi produk lokal

Ansar  pada kesempatan  ini menyampaikan penghargaan kepada Menteri Koordinator  Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi  dan UKM Teten Masduki yang telah berkenan menyelengarakan acara Bangga Buatan Indonesia di Batam, Kepulauan Riau.

“Saya sebagai key opinion leader merasa terhormat dan ini tentunya menjadi pendorong semangat kami untuk mengimplementasikan afirmasi program dalam rangka mempercepat program bangga buatan Indonesia dengan memanfaatkan semaksimal mungkin produk- produk Indonesia atau produk lokal yang harus jadi kebanggaan kita semua,” ucapnya.

Dengan tema “expanding  to new market, recover together recover  stronger” menurut Ansar adalah  luar biasa. Selain berbicara tentang bagaimana maksimalkan penggunaan produk dalam Negeri,  juga bisa memadukannya dengan orientasi memperkenalkan budaya Melayu.

“Makanya ada tagline Gebyar Melayu Pesisir yang kita padukan dengan kegiatan ini,” ujarnya.

Kepada Para Menteri yang hadir, baik secara langsung dan hadir secara virtual, Gubernur Ansar menyampaikan beberapa laporan penting diantaranya menindaklanjuti pertemuan dengan Presiden RI Jokowi beberapa waktu lalu di Bali. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kata Ansar  telah melakukan inventarisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi belanja daerah di Provinsi Kepulauan Riau, yang dari total belanja Rp3,6 triliun, maka setelah diinventarisasi ada Rp1,9 triliun yang memiliki kandungan TKDN nya dan akan dibelanjakan pada tahun anggaran 2022 ini.

Karena pemerintah telah menargetkan 40 persen  belanja dari inventerisasi tersebut, maka Rp971 miliar atau 50,93 persen yang akan menggunakan produk-produk dalam negeri bagi belanja daerah di Provinsi Kepulauan Riau,

“Saya juga mendorong Walikota dan Bupati untuk segera melakukan hal yang sama. Kita sudah sampaikan laporan ini ke Menko Marves dan kita nanti concern untuk mengimplementasikan ini untuk mewujudkan program afirmasi TKDN yang sudah kita sepakati,”jelas Ansar.

Gubkepri Ansar Ahmad bersama Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri Koperasi  dan UKM Teten Masduki

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, lanjut Ansar, saat ini sudah membentuk Tim Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk mendorong percepatan ini di daerah. Diantaranya telah memulai input e-katalog walalupun baru produk-produk makan dan minuman yang jumlahnya mencapai 200 produk yang telah dikurasi oleh Bank Indonesia.

“Produk makanan dan kebutuhan perlengkapan kantor maupun hotel dan restoran akan segera kita masukan ke e-katalog dan kurasi ini akan terus kita lanjutkan bersama-sama agar lebih banyak produk lokal yang bisa kita masukan ke dalam e-katalog nantinya.,” ungkapnya.

Kemudian, karena Kepri bukan merupakan daerah produksi massif produk  dalam negeri karena banyak industri-industri yang memproses barang setengah jadi di sini, maka Ansar mengatakan akan berusaha mendorong program hilirisasi produk di Kepri  sehingga produk-produk industri di Kepri  nanti mampu menambah item jumlah produk-produk jadi yang bisa masuk ke e-katalog Nasional. Hal ini mengingat produk-produk di Kepri rata-rata juga banyak produk elektronik dan produk kelengkapan lainnya.

“Kami menitipkan kepada bapak-bapak Menteri, bila memungkinkan ada insentif- insentif yang bisa diberikan kembali oleh Pemerintah kepada industri atau perusahaan yang melakukan hlilirisasi produk, agar semakin banyak produk yang bisa kita ikut sertakan di e-katalog local, sektoral bahkan e-katalog Nasional,” harapnya.

Ansar juga menyampaikan usulan karena saat ini Pemerintah baru mengkampanyekan penggunaan Bangga Buatan Indonesia, namun dinilai masih minim sekali berkampanye untuk peningkatan kualitas produk-produk Indonesia.

“Saya kira bangga Buatan Indonesia ini harus kita sertai dengan penguatan, mendorong produk-produk di Indonesia ini agar kedepan memiliki kualitas  yang lebih baik lagi sehingga mampu bersaing dengan produk-produk import,” usulnya.

Pemerintah Pusat hendaknya dapat mengkalkulasi dengan tepat, karena ketika BBI ini diterapkan 40 persen dari belanja di Daerah, Pusat, BUMN dan sebagainya, maka ketersediaan produk-produk inti harus tmmencukupi. Ansar mencontohkan,  ketika sedabg membangun struktur bangunan maka akan  membtuhkan besi,maka  ketersediaan besi dan lainnya tersedia dengan cukup.

Jika tidak maka ketika kita harus menunggu berbulan-bulan pemesanan itu melalui e-katalog maka akan menggangu kelancaran kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah dan tidak menutup kemungkinan  kita kan berhadapan dengan aparat penegak hokum.

“Kita berharap juga pemerintah pusat benar-benar mengkalkulasi sehingga ketika kita melaunching 40 persen belanja semua dengan e-katalog produk dalam negeri, maka produk tersebut harus tersedia dengan jumlah yang cukup,” ucapnya.

Lebih lanjut Ansar juga menyampaikan pesan dari para pelaku UMKM kepada para Menteri bahwa sesuai dengan PMK 173 Tahun 2021, Produk-produk hasil produk UMKM di Batam ini ketika keluar dari Batam ke Provinsi yang lain maka akan dikenakan PPN saat ini 11 persen.

Para pelaku UMKM meminta agar pemerintah bisa memberikan diskresi. Meskipun Kepri  merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, agar produk UMKM bisa kompetitif maka bisa diberikan diskresi tanpa PPN 11 persen, sehingga bisa bersaing dengan produk dari tempat lain.

“PPN tersebut selama ini menjadi ganjalan bagi para pelaku UMKM disini.  Harapan mereka melalui pertemuan ini kiranya ada solusi-solusi lanjutan yang dapat dihasilkan melalui masukan dari  para Menteri yang hadir pada saat ini,” harapnya.

Dalam mendorong pengembangan UMKM di Kepri, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan beberapa program ke masyarakat, diantaranya memberikan bantuan modal Rp20 juta rupimmm tanpa bunga.

“Tahun lalu kita mentargetkan Rp40 miliar dan mulai Okober kita launching hingga Desember terserap lebih dari Rp30 miliar. Dan tahun ini kita lanjutkan agar UMKM yang membutuhkan modal kerja mereka bisa mendaptkannya dengan mudah dan baik. Kita memanfaatkan channeling bank daerah untuk mengimplementasikan itu,” jelasnya

Selanjutnya bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah mengangarkan Rp1,4 miliar untuk memberikan bantuan alat sterilisasi produk yang akan diberikan kepada salah satu koperasi yang merupakan binaan OPD, yang digunakan untuk membantu produk-produk UMKM kita bisa tembus ke pasar internasional karean dengan alat ini masa expired produk menjadi lebih lama.

“Kalau ini sukses InsyaAllah kita akan berikan bantuan di semua Kabupaten/Kota di Kepri dalam rangka komitmen kita mendorong  UMKM kita kedepan lebih baik lagi,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau jelas Ansar secara bertahap akan memberikan bantuan sertifikasi halal bagi para UMKM di Kepri dalam rangka untuk mendorong UMKM di Kepri lebih banyak menghasilkan diversifikasi produknya sehingga e-katalog yang ada kedepannya bisa lebih banyak menampilkan produk-produk unggulan di Kepri dan dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

Kehadiran para menteri di Kepri, kata Ansar,  mendorong semangat masyarakat,  saat ini pertumbuhan ekonomi Kepei sudah tembus 3,43 persen, yang sebelumnya 2020 minus 3,80 persen. Mudah-mudahn dengan dorongan TKDN ini dan pengembangan UMKM ini dan dibukanya Pariwisata kembali, mudah-mudahn akan tembus pada angak 5 sampai dengan 6 persen di tahun 2022.

“Kami ucapkan terikasih atas kolaborasi ini, mudah-mudahan kolaborasi daerah dan pusat yang harmonis seperti ini akan mendorong percepatan pengembangan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau,” tutupnya.

BACA JUGA;  Gubkepri Terima Kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Pererat Hubungan Kerjasama dan Jajaki Peluang Investasi Baru

Adapun pembukaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini secara resmi ditandai dengan s menabuh kompang yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi  dan UKM Teten Masduki, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad yang hadir secara langsung serta Menteri Koordinator  Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Gubernur BI Perry Warjiyo yang hadir secara Virtual. Pembukaan ini juga sekaligus meresmikan pembukaan eksport produk-produk UMKM di Kepulauan Riau ke berbagai Negara dunia dengan total ekspor dari Januari hingga Maret 2022 tercatat Rp93,8 miliar.

Pada acara ini juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna memperkuat kajian, penelitian, pengembangan dan juga penerapan inovasi UMKM di Provinsi Kepulauan Riau dilanjutkan Penyerahan oleh Gubernur Kepulauan Riau Bantuan Subsidi Bungan 0% dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kepada UMKM Tahun 2022 serta penyerahan Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada 375 UKM/IKM di Kepulauan Riau. (*)

 

Lewat Gernas BBI, Gubkepri Minta Diskresi Pusat Agar Produk UMKM Kepri e-Katalog Nasiona

0

batampos – Gubkepri Ansar Ahmad menghadiri opening ceremony Gerakan Nasional  Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia dan Gebyar Melayu Pesisir 2022 di Hotel  Marriot Harbour Bay Batam, Rabu (30/03).

Menteri Koperasi  dan UKM Teten Masduki bersama Gubkepri mengunjungi stand sekalikus mencicipi produk lokal

Ansar  pada kesempatan  ini menyampaikan penghargaan kepada Menteri Koordinator  Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi  dan UKM Teten Masduki yang telah berkenan menyelengarakan acara Bangga Buatan Indonesia di Batam, Kepulauan Riau.

“Saya sebagai key opinion leader merasa terhormat dan ini tentunya menjadi pendorong semangat kami untuk mengimplementasikan afirmasi program dalam rangka mempercepat program bangga buatan Indonesia dengan memanfaatkan semaksimal mungkin produk- produk Indonesia atau produk lokal yang harus jadi kebanggaan kita semua,” ucapnya.

Dengan tema “expanding  to new market, recover together recover  stronger” menurut Ansar adalah  luar biasa. Selain berbicara tentang bagaimana maksimalkan penggunaan produk dalam Negeri,  juga bisa memadukannya dengan orientasi memperkenalkan budaya Melayu.

“Makanya ada tagline Gebyar Melayu Pesisir yang kita padukan dengan kegiatan ini,” ujarnya.

Kepada Para Menteri yang hadir, baik secara langsung dan hadir secara virtual, Gubernur Ansar menyampaikan beberapa laporan penting diantaranya menindaklanjuti pertemuan dengan Presiden RI Jokowi beberapa waktu lalu di Bali. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kata Ansar  telah melakukan inventarisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi belanja daerah di Provinsi Kepulauan Riau, yang dari total belanja Rp3,6 triliun, maka setelah diinventarisasi ada Rp1,9 triliun yang memiliki kandungan TKDN nya dan akan dibelanjakan pada tahun anggaran 2022 ini.

Karena pemerintah telah menargetkan 40 persen  belanja dari inventerisasi tersebut, maka Rp971 miliar atau 50,93 persen yang akan menggunakan produk-produk dalam negeri bagi belanja daerah di Provinsi Kepulauan Riau,

“Saya juga mendorong Walikota dan Bupati untuk segera melakukan hal yang sama. Kita sudah sampaikan laporan ini ke Menko Marves dan kita nanti concern untuk mengimplementasikan ini untuk mewujudkan program afirmasi TKDN yang sudah kita sepakati,”jelas Ansar.

Gubkepri Ansar Ahmad bersama Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri Koperasi  dan UKM Teten Masduki

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, lanjut Ansar, saat ini sudah membentuk Tim Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk mendorong percepatan ini di daerah. Diantaranya telah memulai input e-katalog walalupun baru produk-produk makan dan minuman yang jumlahnya mencapai 200 produk yang telah dikurasi oleh Bank Indonesia.

“Produk makanan dan kebutuhan perlengkapan kantor maupun hotel dan restoran akan segera kita masukan ke e-katalog dan kurasi ini akan terus kita lanjutkan bersama-sama agar lebih banyak produk lokal yang bisa kita masukan ke dalam e-katalog nantinya.,” ungkapnya.

Kemudian, karena Kepri bukan merupakan daerah produksi massif produk  dalam negeri karena banyak industri-industri yang memproses barang setengah jadi di sini, maka Ansar mengatakan akan berusaha mendorong program hilirisasi produk di Kepri  sehingga produk-produk industri di Kepri  nanti mampu menambah item jumlah produk-produk jadi yang bisa masuk ke e-katalog Nasional. Hal ini mengingat produk-produk di Kepri rata-rata juga banyak produk elektronik dan produk kelengkapan lainnya.

“Kami menitipkan kepada bapak-bapak Menteri, bila memungkinkan ada insentif- insentif yang bisa diberikan kembali oleh Pemerintah kepada industri atau perusahaan yang melakukan hlilirisasi produk, agar semakin banyak produk yang bisa kita ikut sertakan di e-katalog local, sektoral bahkan e-katalog Nasional,” harapnya.

Ansar juga menyampaikan usulan karena saat ini Pemerintah baru mengkampanyekan penggunaan Bangga Buatan Indonesia, namun dinilai masih minim sekali berkampanye untuk peningkatan kualitas produk-produk Indonesia.

“Saya kira bangga Buatan Indonesia ini harus kita sertai dengan penguatan, mendorong produk-produk di Indonesia ini agar kedepan memiliki kualitas  yang lebih baik lagi sehingga mampu bersaing dengan produk-produk import,” usulnya.

Pemerintah Pusat hendaknya dapat mengkalkulasi dengan tepat, karena ketika BBI ini diterapkan 40 persen dari belanja di Daerah, Pusat, BUMN dan sebagainya, maka ketersediaan produk-produk inti harus tmmencukupi. Ansar mencontohkan,  ketika sedabg membangun struktur bangunan maka akan  membtuhkan besi,maka  ketersediaan besi dan lainnya tersedia dengan cukup.

Jika tidak maka ketika kita harus menunggu berbulan-bulan pemesanan itu melalui e-katalog maka akan menggangu kelancaran kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah dan tidak menutup kemungkinan  kita kan berhadapan dengan aparat penegak hokum.

“Kita berharap juga pemerintah pusat benar-benar mengkalkulasi sehingga ketika kita melaunching 40 persen belanja semua dengan e-katalog produk dalam negeri, maka produk tersebut harus tersedia dengan jumlah yang cukup,” ucapnya.

Lebih lanjut Ansar juga menyampaikan pesan dari para pelaku UMKM kepada para Menteri bahwa sesuai dengan PMK 173 Tahun 2021, Produk-produk hasil produk UMKM di Batam ini ketika keluar dari Batam ke Provinsi yang lain maka akan dikenakan PPN saat ini 11 persen.

Para pelaku UMKM meminta agar pemerintah bisa memberikan diskresi. Meskipun Kepri  merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, agar produk UMKM bisa kompetitif maka bisa diberikan diskresi tanpa PPN 11 persen, sehingga bisa bersaing dengan produk dari tempat lain.

“PPN tersebut selama ini menjadi ganjalan bagi para pelaku UMKM disini.  Harapan mereka melalui pertemuan ini kiranya ada solusi-solusi lanjutan yang dapat dihasilkan melalui masukan dari  para Menteri yang hadir pada saat ini,” harapnya.

Dalam mendorong pengembangan UMKM di Kepri, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan beberapa program ke masyarakat, diantaranya memberikan bantuan modal Rp20 juta rupimmm tanpa bunga.

“Tahun lalu kita mentargetkan Rp40 miliar dan mulai Okober kita launching hingga Desember terserap lebih dari Rp30 miliar. Dan tahun ini kita lanjutkan agar UMKM yang membutuhkan modal kerja mereka bisa mendaptkannya dengan mudah dan baik. Kita memanfaatkan channeling bank daerah untuk mengimplementasikan itu,” jelasnya

Selanjutnya bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah mengangarkan Rp1,4 miliar untuk memberikan bantuan alat sterilisasi produk yang akan diberikan kepada salah satu koperasi yang merupakan binaan OPD, yang digunakan untuk membantu produk-produk UMKM kita bisa tembus ke pasar internasional karean dengan alat ini masa expired produk menjadi lebih lama.

“Kalau ini sukses InsyaAllah kita akan berikan bantuan di semua Kabupaten/Kota di Kepri dalam rangka komitmen kita mendorong  UMKM kita kedepan lebih baik lagi,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau jelas Ansar secara bertahap akan memberikan bantuan sertifikasi halal bagi para UMKM di Kepri dalam rangka untuk mendorong UMKM di Kepri lebih banyak menghasilkan diversifikasi produknya sehingga e-katalog yang ada kedepannya bisa lebih banyak menampilkan produk-produk unggulan di Kepri dan dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

Kehadiran para menteri di Kepri, kata Ansar,  mendorong semangat masyarakat,  saat ini pertumbuhan ekonomi Kepei sudah tembus 3,43 persen, yang sebelumnya 2020 minus 3,80 persen. Mudah-mudahn dengan dorongan TKDN ini dan pengembangan UMKM ini dan dibukanya Pariwisata kembali, mudah-mudahn akan tembus pada angak 5 sampai dengan 6 persen di tahun 2022.

“Kami ucapkan terikasih atas kolaborasi ini, mudah-mudahan kolaborasi daerah dan pusat yang harmonis seperti ini akan mendorong percepatan pengembangan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau,” tutupnya.

BACA JUGA;  Gubkepri Terima Kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Pererat Hubungan Kerjasama dan Jajaki Peluang Investasi Baru

Adapun pembukaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini secara resmi ditandai dengan s menabuh kompang yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi  dan UKM Teten Masduki, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad yang hadir secara langsung serta Menteri Koordinator  Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Gubernur BI Perry Warjiyo yang hadir secara Virtual. Pembukaan ini juga sekaligus meresmikan pembukaan eksport produk-produk UMKM di Kepulauan Riau ke berbagai Negara dunia dengan total ekspor dari Januari hingga Maret 2022 tercatat Rp93,8 miliar.

Pada acara ini juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna memperkuat kajian, penelitian, pengembangan dan juga penerapan inovasi UMKM di Provinsi Kepulauan Riau dilanjutkan Penyerahan oleh Gubernur Kepulauan Riau Bantuan Subsidi Bungan 0% dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kepada UMKM Tahun 2022 serta penyerahan Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada 375 UKM/IKM di Kepulauan Riau. (*)

 

Airlangga Minta Pengusaha Bayar THR Pekerja

0
Airlangga Hartarto saat Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Kongres X KSPSI Tahun 2022, di Jakarta, Rabu (30/3). (istimewa)

batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi peran buruh atau pekerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Airlangga, buruh berkontribusi membuat perekonomian Indonesia pada 2021 semakin membaik dengan pertumbuhan sebesar 3,69 persen (yoy).

Menko Airlangga menegaskan, pemerintah telah meminta dan mengarahkan seluruh asosiasi pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai apresiasi pemerintah terhadap peran pekerja Indonesia.

“Pemerintah mengarahkan kepada semua asosiasi pengusaha, seperti APINDO dan KADIN, untuk memberikan THR kepada pekerjanya masing-masing di Lebaran tahun ini. Diharapkan THR ini akan membantu kesejahteraan masyarakat di tahun 2022 ini,” tutur Airlangga saat Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Kongres X KSPSI Tahun 2022, di Jakarta, Rabu (30/3).

Airlangga menambahkan, kondisi ketenagakerjaan Indonesia sudah mulai pulih. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya angka pengangguran dari 7,07 persen (Agustus 2020) menjadi 6,49 persen (Agustus 2021). Penurunan pengangguran tersebut ditunjang dengan meningkatnya lapangan kerja selama 2021 yang mencapai 2,59 juta.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 mengakselerasi penerapan teknologi digital di Indonesia. Hal ini akan berpengaruh terhadap berbagai pekerjaan dan sektor usaha di masa depan. Banyak kegiatan usaha beralih ke teknologi digital, membatasi pekerja dan jam kerja, dan menghindari kontak langsung. Peralihan tersebut berdampak pada kondisi pasar kerja.

Berdasarkan laporan World Economic Forum – Future of Jobs 2020 diperkirakan ada 85 juta pekerjaan manusia yang akan tergantikan mesin dan akan muncul 97 juta pekerjaan baru yang melibatkan manusia, mesin, dan algoritma sebelum 2025.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) juga menyebutkan pada Kuartal II 2020 ada sebanyak 195 juta pekerja telah tergantikan dengan perubahan yang semakin cepat.

Saat ini, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan bonus demografi yakni pada 2030 diperkirakan jumlah penduduk usia kerja akan mencapai 201 juta orang atau setara 68,1 persen jumlah penduduk.

Selain itu, data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2021, terdapat sebanyak 9,1 juta orang menganggur dan 1,93 juta angkatan kerja baru yang membutuhkan pekerjaan. Hal tersebut menunjukkan lebih dari 10 juta orang membutuhkan pekerjaan setiap tahun dan dapat terus bertambah dari tahun ke tahun.

“Untuk mengantisipasinya, pemerintah telah berupaya mereformasi struktural melalui penerbitan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan inklusif,” ujar Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar menegaskan, melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja. Yakni, melalui penyempurnaan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan fleksibilitas jam kerja sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja.

Pemerintah pun tetap menjamin hak-hak pekerja, seperti memperoleh upah yang layak, kebebasan berserikat, memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama, dan terpenuhinya pesangon saat terkena PHK.

Selain itu, Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan mengatur ketentuan pemberian kompensasi kepada mereka ketika masa kontraknya telah selesai.

Terobosan lain adalah penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan menambahkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program JKP ini akan memberi perlindungan bagi pekerja ter-PHK agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kompetensi, dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan baru.

“Tambahan program ini tidak akan menambah beban pekerja karena iurannya ditanggung pemerintah,” jelas Menko Airlangga.

Program JKP memberikan tiga manfaat berupa uang tunai sebesar 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja. Melalui tiga manfaat tersebut, diharapkan pekerja yang ter-PHK dapat kembali masuk ke pasar kerja.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengatakan, pemerintah juga menyelenggarakan program Jaminan Hari Tua (JHT).

Manfaat uang tunai yang diterima, bagi pekerja yang pensiun dengan upah Rp 5 juta per bulan dan masa kerja 10 tahun akan mencapai Rp 133.587.781. Dengan manfaat tersebut, pekerja tetap akan memperoleh perlindungan saat memasuki usia tidak produktif lagi dan mencegah terjadinya kemiskinan.

Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas para pekerja, melalui program Kartu Prakerja. Program ini ditargetkan kepada pencari kerja, pekerja yang ter-PHK dan dirumahkan, pekerja informal, maupun pekerja migran Indonesia yang membutuhkan peningkatan kompetensi dalam bekerja.

Sejak 2020 hingga 2021, tercatat sebanyak 11.440.629 orang telah menerima Kartu Prakerja dengan jumlah insentif yang disalurkan pemerintah mencapai Rp 27,48 triliun.

Seluruh upaya ini, akan menjadi pendorong meningkatnya kesejahteraan pekerja di Indonesia. Keberhasilan upaya tersebut juga tidak lepas dari peran Serikat Pekerja/Buruh.

“Hadirnya Serikat Pekerja/Buruh akan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan anggota keluarganya,” tegas Airlangga. (*)

Pertalite Jadi BBM Penugasan

0
Ilustrasi. Warga di Kota Batam antre mengisi bahan bakar minyak di SPBU di Sekupang, Minggu (28/11). Pemerintah telah menetapkan Pertalite (RON 90) menjadi BBM Khusus Penugasan (JBKP), menggantikan Premium (RON 88). (F Dalil Harahap/Batam Pos)

batampos – Pemerintah telah menetapkan Pertalite (RON 90) menjadi BBM Khusus Penugasan (JBKP), menggantikan Premium (RON 88).

Dengan peralihan status menjadi JBKP atau BBM Penugasan, maka BBM tersebut didistribusikan di wilayah penugasan. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022, dinyatakan bahwa wilayah penugasan penyediaan dan pendistribusian JBKP meliputi seluruh wilayah NKRI.

Head of Center Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G. Talattov mengapresiasi kebijakan extraordinary atau darurat pemerintah yang sifatnya sementara dengan menetapkan Pertalite sebagai JBKP.

Kebijakan itu membuat Pertamina tidak perlu menaikan harga jual BBM RON 90 itu. Karena mendapatkan kompensasi atas selisih antara Harga Jual Formula (HJF) dengan Harga Jual Eceran (HJE) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Abra menilai, APBN masih memliki ruang fiskal yang cukup untuk memberikan tambahan kompensasi. Sebab, dalam simulasi sensitivitas APBN 2022 pada nota keuangan 2022, setiap kenaikan harga ICP USD 1 per barel akan menambah pendapatan negara Rp 3 triliun. Dan di sisi belanja negara ada tambahan Rp 2,6 triliun. Namun, secara net masih ada potensi surplus Rp 400 miliar.

Dengan skenario ICP USD 100 per barel, ada potensi tambahan pendapatan negara sebesar Rp 111 triliun dan tambahan belanja Rp 96,2 triliun. Sehingga secara net terdapat surplus Rp 14,8 triliun. Bahkan dengan ICP Maret yang sudah mencapai USD 114,6 per barel dan harga minyak mentah dunia yang sudah menembus USD 120 per barel, potensi windfall profit tax dari sektor migas juga semakin besar.

“Dengan skenario rata-rata ICP 2022 sebesar USD 120 per barel, maka ada potensi tambahan pendapatan negara sebesar Rp 171 triliun dan tambahan belanja Rp 148,2 triliun. Sehingga, secara net ada potensi surplus Rp 22,8 triliun,” jelas lulusan Universitas Diponegoro tersebut saat dihubungi Jawa Pos.

Dari legislatif, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyebut, penetapan pertalite menjadi BBM dalam penugasan penting. Sehingga masyarakat tidak khawatir akan terjadi kenaikan harga. Seiring kenaikan harga migas dunia yang dipicu oleh perang Rusia-Ukraina.

Selain itu, Pertamina juga akan menjadi tenang. Sebab, status Pertalite sebagai BBM dalam penugasan, berarti ada jaminan pemerintah atas kompensasi selisih harga keekonomian dengan harga jual yang ada sekarang ini. “Penetapan ini sejalan dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM tertanggal 31 Desember 2021, yang mengompensasi 50 prosen BBM pertalite,” terang Mulyanto.

Politisi PKS tersebut juga mendesak pemerintah segera mendistribusikan pertalite ke seluruh wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup. Jangan sampai menimbulkan kelangkaan.

Terkait APBN, kenaikan harga migas dunia diikuti dengan meningkatnya penerimaan ekspor negara. Terutama dari kenaikam harga komoditas batubara, minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO), tembaga, dan nikel. “Ini soal bagaimana mengelola isi kantong kiri dan kantong kanan,” tandas Mulyanto.

Meski begitu, pihaknya tidak setuju dengan kenaikan harga pertamax. Menurutnya, Komisi VII sendiri tidak pernah membahas soal kenaikan harga pertamax ini. “Dalam FGD, Pertamina pernah mengangkat masalah itu, namun secara umum disikapi dingin oleh anggota yang hadir,” terangnya.

Mulyanto meminta pemerintah konsisten dalam mengambil kebijakan terkait harga BBM dalam negeri. Sudah seharusnya kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih karena diterpa pandemi Covid-19.

Menurut dia, konsistensi sangat penting agar kebijakan pemerintah mudah dipahami dan mendapat dukungan publik. Contohnya, terkait dengan harga pertamax. “Di awal-awal pandemi saat harga migas dunia anjlok pada titik terendah, pemerintah tidak menurunkan harga pertamax,” ungkapnya

Sekarang, lanjut Mulyanto, saat harga migas naik, pemerintah segera mewacanakan untuk menaikan harga pertamax. “Ini kan tidak konsisten. Masyarakat pada posisi yang tidak diuntungkan,” terangnya. Akibatnya masyarakat tidak dapat membedakan mana BBM jenis umum, BBM yang khusus penugasan, dan mana yang bersubsidi. Karena semua harga BBM diatur pemerintah.

Ke depan, kata dia, pemerintah harus konsisten terkait kebijakan BBM jenis umum, yang harganya bergerak sesuai mekanisme pasar. Biarlah pasar yang menentukan harga itu melalui kompetisi yang adil antara Pertamina dan swasta, sehingga terbentuk harga yang fair.

Selain itu, kenaikan pertamax secara langsung juga akan menekan pertalite, karena dapat diperkirakan pengguna pertamax akan beralih ke pertalite. Sebab, selisih harga yang cukup lebar antara pertamax dan pertalite akan mendorong terjadinya hal tersebut.

Seharusnya pemerintah segera membayar dana kompensasi bagi Pertamina yang selama ini tertunggak sebesar Rp 100 triliun. “Ini cara yg elegan untuk menyehatkan Pertamina,” tandas Mulyanto. (*)

Reporter: JP Group

3 Lampu Hias di Taman Dang Anom Dicuri

0
BazarRamadhan Dang Anom 1 F Cecep Mulyana
Taman Dang Anom. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos -Tiga unit lampu hias yang ada di Taman Dang Anom, Batam Center, hilang digondol maling.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Batam, Yumasnur, mengatakan, tiga unit lampu hias ini berbahan stainless steel (besi tahan karat).

Hilangnya lampu hias ini diketahui saat meninjau lokasi jelang digelarnya acara bazar Batam Wonderfood and Art Ramadan.

”Saya baru cek, baru tahu juga. Karena acara juga mau dibuka Pak Menteri Sandiaga Uno, jadi kami langsung adakan pergantian lampu hias.Hal ini agar tidak mengurangi kemeriahan acara nanti,” ujarnya.

Yumasnur mengatakan, hilangnya perangkat yang merupakan milik pemerintah ini sering terjadi. Bahkan, hal ini juga pernah terjadi di flyover Laluan Madani, dan beberapa tempat lainya. Hal ini membuat gangguan penerangan bagi pengguna jalan.

”Kejadian pencurian sudah sering terjadi. Kali ini tiga unit lampu taman,” sebutnya.

Kehilangan properti berupa lampu hias ini sudah dilaporkan kepada pihak berwajib. Ia berharap kejadian ini tidak terulang kembali.

Ke depan, pihaknya berharap ada pemasangan kamera pemantau atau CCTv di daerah yang rawan pencurian ini.

”Sehingga bisa mencegah terjadinya tindakan pencurian di kemudian hari,” imbuhnya.

Yumasnur menambahkan, persoalan penerangan di Dang Anom menjadi salah satu tugas DBMSDA. Selama ini, Taman Dang Anom menjadi salah satu tempat rekreasi bagi warga Batam.

Banyak pengunjung yang datang untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

”Satpol ada berjaga, namun tindakan pencurian ini bisa terjadi kapan saja. Jadi kami berharapnya tak ada lagi pencurian berikutnya,” imbuh Yumasnur.

Ia menambahkan, taman dan lampu hias di Taman Dang Anom dibangun dari dana CSR perusahaan di Batam, dan sudah diserahterimakan kepada Pemko Batam beberapa waktu yang lalu.

”Kami bertanggung jawab untuk mengawasi, merawat dan melindungi apa yang sudah dipasang di taman ini,” tutupnya.(*)

Reporter: Yulitavia

Demi Poin Tim, Stefan Bradl Gantikan Marquez di GP Argentina

0
Stefan Bradl

batampos – Repsol Honda mengumumkan bahwa pembalap cadangan Stefan Bradl bakal menggantikan Marc Marquez yang bakal absen di GP Argentina akhir pekan ini.

Skenario ini memang sudah lazim dilakukan sejak Marquez sering absen sejak mengalami cedera patah lengan kanan pada musim 2020.

Absennya Marquez di GP Argentina akhir pekan ini karena kambuhnya cedera diplopia yang dialaminya akibat kecelakaan di sesi warm up GP Indonesia.

Dokter menyebut cedera tersebut sudah membaik. Namun belum cukup fit untuk balapan.

Karena di GP Indonesia sudah absen, Repsol Honda harus menggantikan Marquez dengan Bradl di Argentina. Selain terkait regulasi, Honda tidak ingin peluang mendapatkan poin konstruktor dan tim lenyap begitu saja.

Ini akan menjadi penampilan Bradl di MotoGP sejak GP Portugal November lalu.

”Yang paling penting aku ingin mendoakan Marquez yang terbaik. Dan berharap dia akan pulih secepatnya,” ucap pembalap Jerman tersebut.

”Hingga saat itu tiba, aku akan melakukan yang terbaik untuk HRC dan Repsol Honda,”

”Aku sudah melakukan beberapa kali tes awal tahun ini, jadi aku sudah familiar dengan motor RC213v yang baru. Meski tentu saja, situasi pada akhir pekan ini akan sangat berbeda,”

”Aku punya memori bagus di Argentina. Finis kelima di 2014 dan ketujuh di 2016,”

Setelah dua seri berlangsung Honda masih bertengger di posisi kedua dari buncit dalam klasemen konstruktor dengan torehan 20 poin.

Sementara Repsol Honda menduduki posisi keempat klasemen tim dengan raihan 31 poin. (*)

Reporter: JPGroup

Pemkab Karimun Minta 700 Vial Vaksin ke Pemprov Kepri

0

batampos- Persediaan vaksin di Karimun menipis. Hal ini tentunya akan mengganggu program vaksinasi yang dilaksanakan setiap hari. Khususnya, vaksinasi untuk booster atau dosis ketiga.

Rachmadi

”Untuk itu, agar pelaksanaan vaksinasi booster bisa terus berlanjut, maka kita akan mengirimkan surat resmi permintaan penambahan vaksin ke Pemerintah Provinsi Kepri,” ujar Juru Bicara Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karimun, Rachmadi, Rabu (30/3).

Yang akan diminta vaksinnya itu, lanjutnya, dua jenis. Yakni, Pfizer 350 vial dan Moderna 350 vial. Pihaknya juga tidak ingin meminta dalam jumlah yang banyak. Karena, masa berlaku untuk dua jenis vaksin ini juga tidak lama. Sehingga, lebih baik meminta dengan jumlah yang wajar dan bisa segera didistribusikan.

BACA JUGA: Capaian Vaksinasi Booster Rendah, Satgas Perketat Syarat Perjalanan Antardaerah

”Jika disetujui 350 vial Moderna untuk booster, maka bisa bisa memberikan suntikan kepada 7 ribu orang. Karena, 1 vial untuk 10 orang jika diberikan 1 dosis. Tapi, karena peruntukannya untuk booster dosisnya setengah, maka 1 vial bisa 20 orang,” jelasnya.

Sedangkan, kata Rachmadi, vaksin merek Pfizer jika digunakan untuk booster bisa untuk 9.800 orang. Karena, 1 vial jika diberikan 1 dosis per orang bisa untuk 14 orang. Dan, untuk booster 1 vial bisa untuk 28 orang. Semoga, sebelum vaksin kosong, diharapkan kiriman vaksin sudah datang dari provinsi.

Menyinggung tentang status PPKM, Rachmadi menyebutkan, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) pada Selasa (29/3) Karimun sudah level 2. ”Untuk dua pekan ini daerah kita sudah (PPKM level red). Untuk kasus aktif juga rendah. Untuk bisa kembali ke PPKM level 1, kita harus bisa mencapai target vaksin dosis kedua untuk usia lanjut sebanyak 60 persen. Saat ini, capaiannya baru 59,2. Masih kurang 0,08 persen lagi atau sekitar seribu orang. Insya Allah bisa kita capai,” ungkapnya. (*)

Reporter: Sandi