batampos.co.id – Tudingan Wali Kota Batam Rudi, bahwa dua kali anak buahnya dianiaya dan disandera namun polisi tidak melakukan tindakan apa-apa dibantah keras oleh jajaran Polresta Barelang. Pelaku pemukulan ternyata sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

“Namanya Marudut, sudah kami tetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap tiketing bus trans Batam,” ujar Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Memo Ardian, Selasa (26/4/2016).

Marudut diketahui sebagai salah satu yang diduga melakukan pemukulan petugas tiketing bus trans Batam di halte samping Masjid Raya Batam Centre, Rabu (6/4/2016) lalu.

Memo menjelaskan penangkapan ini berawal dari penyelidikan Unit Buser Polda Kepri. Setelah melakukan penyelidikan, lalu pihaknya melakukan pencocokan terhadap bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama ini.

“Dari Polda mereka meminta bukti-bukti yang telah berhasil di kumpulkan. Setelah itu, kita lakukan pencocokan hingga kita tangkap pelaku di daerah Batuaji,” ungkap Memo. Semua proses itu menunjukkan polisi bekerja, bukan lepas tangan.

Saat ini Memo mengatakan pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti untuk menjerat pelaku lainnya. Marudut sendiri enggan mengatakan siapa saja yang ikut melakukan penganiayaan.

“Pelaku terkesan pasang badan. Tapi nantinya kita akan kumpulkan bukti lainnya untuk mencari pelaku lain,” lanjut Memo.

Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 170 jo pasal 351 ayat (1) jo pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara.

Dalam berita sebelumnya dikatakan bahwa salah seorang penjual tiket bus Trans Batam trayek Batam Centre menuju Batuaji telah dianiaya oleh sekelompok orang yang di duga sopir angkot sekitar pukul 16.45 WIB.

Penganiayaan ini diduga bermula dari surat kesepakatan antara pemerintah dengan supir angkot yang isinya menyebutkan bahwa pukul 17.00 WIB angkutan Trans Batam harus berhenti beroperasi, namun menjelang pukul 17.00 WIB, petugas tiketing masih melayani penumpang. (eggi)

Baca Juga:
> Ini Akar Masalah Sopir Bus Trans Batam dan Angkutan Kota Sering Bentrok
> Sopir Bus Trans Batam Diintimidasi Sopir Angkot, Kapolres: Pemko Jangan hanya Bisa Salahkan Polisi
> Wali Kota Batam: Dua Kali Anak Buah Saya Digebukin Tak Ada Tindakan dari Polisi
> Sopir Bus Trans Batam Dianiaya, Dewan Minta Polisi Jangan Lepas Tangan

batampos.co.id – Kapolresta Barelang Kombes Pol Helmy Santika merespon keluhan Wali Kota Batam, Rudi, yang menilai polisi tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap sopir angkutan kota (angkot) yang melakukan intimidasi, pemukulan, dan penyanderaan sopir bus trans Batam.

Helmy menilai, tak fair jika Wali Kota Batam hanya menyalahkan polisi. Bahkan polisi sudah melakukan tindakan. Salah satunya, saat terjadi penyanderaan bus trans Batam beberapa waktu lalu di Batuaji, polisi yang sedang patroli bergerak mengamankan dan meminta sopir bus trans Batam dilepaskan.

Baca Juga: Wali Kota Batam: Dua Kali Anak Buah Saya Digebukin Tak Ada Tindakan dari Polisi

Menurut Helmy, kisruh yang terjadi antara sopir bus trans Batam dan sopir angkot bukan ujuk-ujuk terjadi. “Masalah ini pasti awalnya ada sebabnya. Jika tidak ada sebabnya pasti tidak akan terjadi. Jika sebabnya tidak ditata, nantinya pasti akan terjadi akibat yang lainnya,” ungkapnya, Senin (25/4/2016).

Helmy menilai, Pemko Batam, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) Batam sangat  mengerti mengapa muncul gesekan antara sopir bus Trans Batam dan sopir angkot.

“Silakan tanya Pemko, mereka lebih tahu. Persoalan ini muncul karena persoalan trayek yang tumpang tindih antara angkot dan bus trans Batam,” ungkap Helmy.

Menurutnya, persoalan trayek adalah domain Pemko Batam. Namun ketidakmampuan Pemko Batam menata trayek ini menimbulkan masalah di lapangan yang kemudian tanggungjawabnya dilepastkan ke kepolisian.

“Domain polisi itu memang mengamankan agar tidak muncul akibat buruk, tapi kalau akar masalahnya di Pemko Batam tak diselesaikan, masalah akan terus muncul,” tegas Helmy.

Helmy pun mempetanyakan kebijakan Pemko Batam soal pembagian trayek tersebut.

“Sudahkan mereka rapat koordinasi, konsolidasi, dan sosialisasi dengan pengelola angkot yang lebih dulu eksis di Batam? Mereka (Pemko) yang lebih kompeten menjawab. Kalau sudah, harusnya tak ada gesekan lagi di lapangan,” kata Helmy.

Anggotanya, kata Helmy, selalu siap memberikan layanan pengamanan. Namun persoalan trayek ini bisa menimbulkan masalah besar jika Pemko Batam tidak mencari solusi terbaik.

Helmy menyarankan Wali Kota Batam kembali bertemu dengan para pengelola angkot di Batam mencari solusi terbaik.

“Ini kan soal penataan trayek. Tuntaskan dong, kami polisi siap mengamankan. Tapi selesaikan dulu akar masalahnya,” tegas Helmy. (eggi/nur)