batampos – Dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54, Badan Pengusahaan (BP) Batam mengumumkan kebijakan penting yang langsung berpihak pada masyarakat. Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa setiap selisih biaya rumah yang sebelumnya ditanggung masyarakat kini akan dikembalikan sepenuhnya.

“Kita sudah putuskan dan tetapkan dalam surat keputusan (SK). Bila ada selisih biaya, semuanya akan dikembalikan kepada masyarakat. Tidak ada lagi angka yang menggantung,” ujar Amsakar dalam sambutannya di sela kegiatan bakti sosial HUT BP Batam di Tanjung Banon, Sabtu (25/10).

Kebijakan tersebut disambut gembira oleh masyarakat setempat yang selama ini menunggu kejelasan mengenai penggantian biaya pembangunan rumah di kawasan relokasi. Menurut Amsakar, keputusan ini merupakan wujud nyata keberpihakan BP Batam terhadap kepentingan warga.

Baca Juga: Penuh Sukacita, BP Batam Rayakan HUT ke-54 dengan Layanan Gratis dan Hadiah Motor di Tanjung Banon

Ia menambahkan, selama ini ada berbagai aspirasi masyarakat terkait perbedaan antara nilai ganti rugi dan biaya pembangunan yang harus mereka tanggung. “Mulai hari ini, semua dikembalikan ke masyarakat Tanjung Banon. Tidak ada lagi selisih angka. Masyarakat betul-betul dapat gratis, sebagaimana janji kita,” tegasnya.

Kepala BP Batam juga menyebut, kebijakan tersebut menjadi langkah konkret untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan kawasan baru seperti Tanjung Banon dan Rempang Co-City. “Kami ingin warga merasa nyaman dan yakin bahwa pemerintah hadir untuk mereka,” ujarnya.

Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengapresiasi keputusan BP Batam tersebut. Ia menyebut kebijakan itu sejalan dengan prinsip transmigrasi modern yang menekankan kesejahteraan warga. “Saatnya berpihak kepada masyarakat. Jangan ada yang dirugikan,” kata Iftitah.

Menurutnya, transmigrasi bukan lagi sekadar pemindahan penduduk, tetapi pembangunan kawasan terpadu dengan fasilitas lengkap dan sumber daya manusia yang berdaya. “Kami ingin tempat baru ini menjadi rumah yang nyaman, bukan sekadar lokasi pemindahan,” ujarnya.

Iftitah menegaskan, program di Tanjung Banon harus menjadi contoh keberhasilan sinergi antara pusat dan daerah. Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan humanis dalam setiap proses pembangunan. “Saya minta jangan ada pemindahan paksa. Pilihlah opsi yang humanis, yang memuliakan masyarakat,” tegasnya.

Selain memberikan kejelasan tentang selisih ganti rugi, BP Batam juga berkomitmen mempercepat pembangunan rumah layak huni di kawasan tersebut. Target awal 500 rumah akan ditingkatkan menjadi 1.000 unit sesuai kebutuhan warga. “Kita bangun sesuai keinginan masyarakat, agar mereka benar-benar merasa memiliki,” ujar Amsakar.

Dengan berbagai langkah nyata ini, BP Batam menunjukkan tekad untuk memperkuat kepercayaan publik. Penghapusan selisih ganti rugi diharapkan menjadi titik balik dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, menuju pembangunan Batam yang inklusif dan berkeadilan. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Hadiah Ulang Tahun ke-54, BP Batam Hapus Selisih Biaya Rumah, Warga Tanjung Banon Dapat Kabar Gembira pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — Suasana penuh sukacita mewarnai rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Badan Pengusahaan (BP) Batam yang digelar di Tanjung Banon, Sembilang, Sabtu (25/10). Ribuan warga memadati lokasi acara yang menghadirkan berbagai layanan sosial dan hiburan rakyat.

Kegiatan bakti sosial ini dihadiri langsung oleh Menteri Transmigrasi RI Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara bersama Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra. Turut hadir pula Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Syafruddin, Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin, jajaran Forkopimda Kepri dan Kota Batam, serta sejumlah instansi vertikal.

Rangkaian kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai layanan gratis bagi masyarakat, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pengobatan umum dan spesialis, hingga pembagian sembako sebanyak 1.500 paket yang bekerja sama dengan Baznas. Tak hanya itu, panitia juga menggelar bazar UMKM dan door prize dengan hadiah utama dua unit sepeda motor, dua lemari es, dan dua televisi.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam sambutannya menegaskan bahwa peringatan HUT BP Batam tahun ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk lebih dekat dan berpihak kepada masyarakat. “Hari jadi ini menjadi media evaluasi bagi kita semua. Apa yang sudah dikerjakan akan kita pelajari agar ke depan BP Batam semakin baik,” ujarnya.

Amsakar menyebut perhatian besar diberikan kepada masyarakat Tanjung Banon melalui program pengobatan gratis yang menghadirkan tujuh dokter spesialis, di antaranya spesialis jantung, saraf, bedah, anak, dan penyakit dalam. Selain itu, BP Batam juga menyediakan 3.000 kacamata baca gratis dan khitanan massal bagi 100 anak.

Ia mengapresiasi dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Transmigrasi, yang terus memberikan arahan dan kebijakan untuk mempercepat pembangunan di kawasan Rempang Co-City. “Kita optimistis Batam ke depan akan semakin maju dengan dukungan semua pihak,” tambah Amsakar.

Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kawasan transmigrasi yang layak dan manusiawi. “Transmigrasi bukan program top down, tapi bottom up. Prioritas kami bagi daerah yang paling siap dan mendukung,” ujarnya.

Iftitah juga memastikan pemerintah tidak akan melakukan penggusuran terhadap warga, melainkan menyediakan tempat tinggal yang nyaman dan fasilitas memadai. “Kami tidak punya kantong ajaib, tapi lihatlah progresnya. Sudah ada puskesmas, SD, SMP, dan sebentar lagi kampus Patriot akan hadir di sini,” ujarnya disambut tepuk tangan warga.

Menurutnya, potensi Batam luar biasa besar. Selain menjadi kawasan industri strategis, Batam juga memiliki landasan pacu terpanjang di Indonesia dan potensi maritim unggulan di kawasan Pantai Sembilang. “Di sini kedalaman lautnya lebih dari 20 meter, kapal besar bisa masuk. Ini peluang ekonomi yang harus dimanfaatkan,” jelasnya.

Rangkaian acara ditutup dengan pembagian hadiah door prize kepada para peserta, di mana dua unit sepeda motor dimenangkan oleh Rusdi dan Rosiah, warga Tanjung Banon. Suasana penuh haru dan tawa menandai penutupan kegiatan yang menjadi simbol kepedulian BP Batam terhadap masyarakat di usia ke-54 tahun. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Penuh Sukacita, BP Batam Rayakan HUT ke-54 dengan Layanan Gratis dan Hadiah Motor di Tanjung Banon pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Polda Kepri belum bisa menyimpulkan penyebab pasti insiden yang menewaskan 13 pekerja akibat laka kerja di kapal MT Federal II milik PT ASL Batuaji. Apakah kejadian itu akibat kelalaian, kecelakaan kerja, atau faktor lain.

Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin mengatakan, pihaknya baru melakukan gelar perkara awal untuk menelaah hasil penyidikan sementara yang telah dilakukan Polresta Barelang, serta asistensi dari Polda Kepri dan Labfor Polri.

“ASL itu baru gelar perkara awal. Kita lihat dan cek apa yang sudah dilakukan penyidik Polresta maupun Polda Kepri, termasuk langkah Labfor Polri,” ujarnya, Jumat (24/10).

Ia menegaskan, gelar perkara belum tuntas karena masih banyak proses pendalaman yang harus diselesaikan. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi masih terus berjalan.

Baca Juga: 5 Korban Ledakan Kapal Federal II Masih Dirawat di RS Graha Hermine, Begini Kondisinya

“Sudah ada 26 orang yang diperiksa. Tim Labfor juga telah melakukan olah TKP, namun mereka masih mendalami hasil temuan di laboratorium,” katanya.

Menurutnya, hingga saat ini Labfor belum menyimpulkan penyebab kebakaran. Pihaknya masih menunggu hasil pengujian dari Labfor.

“Mereka belum bisa memastikan titik awal api maupun penyebabnya, apakah karena kelalaian, kesengajaan, atau kecelakaan kerja,” jelas Asep.

Terkait pertanggungjawaban manajemen perusahaan, Asep mengatakan belum bisa menetapkan siapa pihak yang paling bertanggung jawab sebelum hasil penyelidikan dan pemeriksaan Labfor keluar.

“Belum bisa kami tentukan, karena penyebabnya saja belum diketahui. Semua pihak yang berkepentingan masih kita periksa,” ujarnya.

Selain pihak perusahaan, penyidik juga telah meminta keterangan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam. Pemeriksaan tersebut difokuskan pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan perusahaan.

“Dari Disnaker kami gali informasi tentang penerapan K3, bagaimana proses rekrutmen pekerja, kualifikasi pekerja, dan standar keselamatan yang digunakan di lapangan,” kata Kapolda.

Langkah lain yang telah dilakukan yakni autopsi terhadap jenazah korban. Meski ada penolakan, autopsi adalah wajib. Asep menegaskan, autopsi tersebut penting dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan memastikan penyebab kematian secara ilmiah.

“Kemarin sudah dilakukan autopsi, sebagai bagian dari proses penyidikan,” ujarnya.

Baca Juga: Dampak Kekerasan Seksual oleh Orang Terdekat, Mental Anak di Batam Terancam

Diketahui, kebakaran di kawasan PT ASL Batam menelan 13 korban jiwa. Sepuluh di antaranya meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara tiga lainnya meninggal setelah sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit.

Insiden tragis itu terjadi saat sejumlah pekerja tengah melakukan aktivitas di area kerja yang diduga berisiko tinggi terhadap ledakan dan kebakaran. Sebanyak 13 pekerja meninggal dunia, dan belasan lainnya mengalami luka bakar serius akibat kobaran api yang cepat membesar.

Asep memastikan, penyidik akan bekerja secara profesional dan transparan hingga seluruh fakta terungkap. “Kita tunggu hasil Labfor keluar dulu. Setelah itu baru bisa ditentukan langkah hukum berikutnya. Prinsipnya, kami ingin kasus ini tuntas dan bisa memberikan keadilan bagi para korban,” tegasnya.

Ia menambahkan, kasus ini menjadi perhatian serius Polda Kepri. Selain mencari penyebab kebakaran, penyidik juga akan menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran prosedur keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.

“Ini bukan hanya soal pidana, tapi juga tentang keselamatan pekerja. Semua akan kami ungkap berdasarkan fakta dan hasil uji ilmiah,” tutup Kapolda. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Gelar Perkara Belum Tuntas, Polda Kepri Belum Bisa Pastikan Penyebab Ledakan Kapal Federal II pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Polda Kepulauan Riau (Kepri) memperkuat kerja sama strategis di bidang keamanan laut dengan Maritime Security (MARSEC) Command dan Information Fusion Center (IFC) Republik Singapura. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan perbatasan Indonesia–Singapura, khususnya di perairan Selat Malaka dan Selat Singapura.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (22/10) di Singapura, dihadiri Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Raden Firdaus Kurniawan, Dirpolair Baharkam Polri, Dirpolairud Polda Kepri, Kasubdit Patroli Baharkam Polri, serta Atase Polri. Rombongan disambut langsung oleh Commander MARSEC Republic of Singapore Navy (RSN), Rear Admiral Ng Xun Xi, beserta jajaran pejabat MARSEC.

Dalam sambutannya, Rear Admiral Ng Xun Xi menegaskan komitmen MARSEC untuk mempererat koordinasi dengan Polri, terutama dalam pertukaran informasi dan penguatan komunikasi lintas kapal. “Kami sangat menghormati kedaulatan setiap negara. MARSEC terbuka untuk berkoordinasi langsung dengan Polri dalam menangani insiden maritim, termasuk perompakan dan penyelundupan,” ujarnya.

Baca Juga: 5 Korban Ledakan Kapal Federal II Masih Dirawat di RS Graha Hermine, Begini Kondisinya

Ng Xun Xi menambahkan, sistem pengawasan maritim terpadu menjadi kunci mencegah kejahatan laut. Ia menilai, meskipun kasus perompakan kini menurun, dampaknya terhadap industri pelayaran tetap signifikan.

“Kami juga mengapresiasi kontribusi Polri dalam kerja sama sebelumnya, termasuk koordinasi penanganan kasus narkotika lintas negara,” ucapnya.

Sementara itu, Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Raden Firdaus Kurniawan mengatakan kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari undangan MARSEC kepada Kapolri. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi jalur komunikasi antara kapal MARSEC dan kapal Polri agar penanganan di lapangan lebih cepat dan efisien.

“Keterlambatan informasi di laut bisa memberi ruang bagi pelaku kejahatan untuk kabur. Karena itu, pertukaran data real-time menjadi prioritas utama dalam kerja sama ini,” tegasnya.

Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin menegaskan kesiapan jajarannya untuk memperluas kerja sama dengan MARSEC dalam memperkuat pengawasan di wilayah perairan Kepri. “Banyak kasus narkoba masuk lewat jalur laut. Kami berharap koordinasi ini juga mencakup pencegahan penyelundupan narkotika lintas negara,” kata Kapolda.

Asep juga menyampaikan bahwa Polda Kepri baru-baru ini menjalin silaturahmi dengan Kepolisian Johor, Malaysia. Langkah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi kawasan dalam pemberantasan kejahatan lintas batas.

Baca Juga: Dampak Kekerasan Seksual oleh Orang Terdekat, Mental Anak di Batam Terancam

Dalam sesi diskusi, Dirpolairud Polda Kepri menyoroti pentingnya kecepatan informasi untuk mencegah pelaku melarikan diri di laut. Hal senada disampaikan Kasubdit Patroli Baharkam Polri, yang mengusulkan agar komunikasi antarnegara tidak hanya melalui jalur formal, tetapi juga langsung antarpejabat operasional untuk mempercepat respons di lapangan.

Atase Polri menambahkan, saat ini ada sekitar 20 kapal yang beroperasi di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka yang menjadi fokus pemantauan bersama.

“Kami terus menjaga komunikasi intensif dengan MARSEC untuk memperkuat respons cepat terhadap potensi ancaman maritim,” ujarnya.

Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke Information Fusion Center (IFC). Di sana, Commander MARSEC menjelaskan peran IFC sebagai pusat koordinasi informasi maritim global yang kini memiliki 159 jaringan kerja di 58 negara.

“Kolaborasi dengan aparat penegak hukum seperti Polri penting untuk memetakan pola dan modus kejahatan lintas batas,” katanya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Polda Kepri Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut dengan Singapura pertama kali tampil pada Metropolis.