batampos – Pengusaha mengaku satu suara dengan pemerintah soal pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2022. Janji bakal penuhi kewajiban THR pekerja.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Adi Mahfudz Wuhadji meyakinkan, bahwa Kadin Indonesia telah menghimbau kepada rekan-rekan pengusaha untuk taat pada regulasi dalam memenuhi THR di tahun ini.

”Kita merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik progresnya. Dampak pandemik juga terus dikawal oleh pemerintah. Berpijak dari sana kami mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah,” ujar Adi, saat dihubungi, kemarin (5/4).

Menurut Adi, pengusaha skala menengah sampai besar seharusnya tidak ada kesulitan yang berarti untuk memenuhi kewajiban THR pekerja. Memang diakui, beberapa sektor masih merasakan dampak pandemik seperti sektor hotel, restoran, dan sejenisnya. Namun, pengusaha dinilai sudah pasti mempersiapkan kewajiban THR dari jauh-jauh hari.

”Untuk pengusaha UMKM, jika ada yang tidak mampu, tentu hal tersebut harus dibicarakan melalui dialog pekerja dan pengusaha untuk mencari titik temu,” sebut Adi.

Namun, menurut Adi hal tersebut juga tidak boleh dijadikan pengecualian bagi perusahaan untuk tidak memenuhi kewajiban THR. ”Ketidakmampuan tersebut bukan berarti lantas tidak dibayarkan, mungkin hanya masalah mekanismenya saja. Dan kita di lingkungan pengusaha juga tidak sepakat jika ada pengusaha yang memutuskan secara sepihak,” tegas Adi.

Terpisah, rencana pemerintah mewajibkan pembayaran THR 100 persen tanpa dicicil mendapat dukungan penuh serikat pekerja/buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai, hal itu sudah jadi keharusan mengingat perekonomian Indonesia sudah mulai pulih.

Begitu pula dengan perekonomian perusahaan pun sudah mulai tumbuh dan bergerak positif.”Artinya semua sektor mulai bergerak. Perusahaan sudah menuju normal dan mendapat keuntungan,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam temu media, kemarin (5/4).

Alasan lainnya, kata dia, daya beli masyarakat termasuk buruh sedang turun tajam saat ini. Dari survey yang dilakukan KSPI, penurunan daya beli buruh turun hingga 30 persen akibat tidak ada kenaikan upah selama dua tahun terakhir.

”Apalagi saat ini harga-harga kebutuhan pokok melonjak menjelang Idul Fitri,” katanya. Diantaranya, minyak goreng, cabai, hingga LPG yang juga diisukan bakal naik dalam waktu dekat. Kondisi ini tentu akan semakin mencekik para buruh.

Karenanya, pembayaran THR tahun ini tak boleh dicicil. Harus diberikan 100 persen. Lagi pula, kata dia, pemberian THR dapat meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat. Mengingat, pada hari raya, buruh bisa membelanjakan 1,5 kali gaji mereka usai menerima THR. Tentu hal ini akan berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi.

”Di sisi lain perusahaan juga akan diuntungkan karena produksi akan meningkat. Oleh karena itu pembayaran THR 100 persen akan membantu mengimbangi,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh tersebut.

Lalu, bagaimana jika perusahaan kesulitan membayar THR pekerjanya? Dia menyarankan agar perusahaan bisa meminjam dana ke bank untuk membayar THR. Tak ada alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan menteri ketenagakerjaan (menaker).

Kendati demikian, dia juga meminta agar pemerintah bisa memberikan support penuh. Pemerintah bisa memberikan relaksasi berupa kebijakan bunga rendah pada perusahaan yang meminjam dana untuk pembayaran THR pekerja. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Penyidik Direktorat Reskrimum Polda Sumatera Utara menetapkan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin sebagai tersangka dalam kasus tewasnya penghuni kerangkeng miliknya. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan, penetapan tersangka setelah tim penyidik melakukan penyelidikan hingga penyidikan dalam kasus tersebut.

“Setelah menetapkan delapan tersangka, tim kemudian koordinasi dengan Komnas HAM termasuk LPSK,” ujar Panca kepada wartawan, Selasa (5/4).

Panca menuturkan, setelah mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta berkoordinasi dengan Komnas HAM dan LPSK, kemudian tim melakukan gelar perkara. “Hari ini tim penyidik telah melakukan gelar perkara dan menetapkan TRP (Terbit Rencana Perangin-angin) sebagai orang atau pihak yang memiliki tempat dan bertanggung jawab terhadap tempat itu dan ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Lebih lanjut Panca mengungkapkan, penyidik mempersangkakan Terbit Rencana Perangin-angin melanggar Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 UU nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

“Hasil gelar perkara terhadap TRP ditetapkan sebagai tersangka dijerat psl 2 ayat 1 dan 2, psl 7 ayat 1 jo psl 10 UU RI No. 21 th 2007 ttg Pemberabtasan TPPO dan atau pasal 333 ayat 1, 2, 3 dan 4 dan atau pasal 170 ayat 1, 2, 3 dan 4, dan atau psl 351 ayat 1, 2, 3 dan atau psl 353 ayat 1, 2, 3 jo psl 55 ayat 1 ke 1 dan ke 2, mengakibatkan korban meninggal dunia. Semuanya diterapkan khususnya kepada TRP,” ungkapnya.

batampos – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menandatangani kerja sama dengan PT Sarana Multigriya Financial (SMF) dalam penyaluran dan sharing pembiayaan bjb KPR Sejahtera FLPP. Tujuannya untuk terus mendorong penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar masyarakat bisa dengan mudah memiliki hunian idaman.

Kerja sama bank bjb dan SMF ditandatangani di Bali, Rabu (30/3) lalu. Oleh Pemimpin Divisi KPR & KKB bank bjb, Triastoto Hardjanto Wibowo, dan Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo. Pada kesempatan tersebut hadir pula Dewan Komisioner BP Tapera, Ariev Baginda, dan Analis Eksekutif Senior Koordinator Pengawasan Perbankan Wilayah Timur OJK, Roberto Akyuwen.

Kerja sama ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi ketersediaan likuiditas untuk mendukung penyaluran FLPP.

“Melalui kerja sama ini, bank bjb berharap semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memperoleh fasilitas KPR FLPP,” kata Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb, Suartini, dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu (3/4).

Suartini mengatakan, bank bjb sangat optimis dan siap bersaing dalam penyaluran fasilitas bjb KPR Sejahtera FLPP di tahun 2022. Dalam tiga tahun terakhir, capaian bjb KPR Sejahtera FLPP selalu melampaui target.

Pada tahun 2019, capaian bjb KPR Sejahtera FLPP sebesar 100,05%. Sedangkan, tahun 2020 dan tahun 2021 meningkat kembali hingga 102%.

”Di tahun 2022 ini, pencapaian bank bjb KPR Sejahtera FLPP sudah mampu melampaui dari target yang diberikan di Triwulan I sebesar 120,38%,” kata Suartini.

BACA JUGA: bank bjb Percepat Herd Immunity Serahkan Alat Kesehatan

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, mengatakan, pemerintah sangat mendukung perkembangan sektor properti. Pasalnya, industri properti memiliki dampak yang luas dan 170 sektor industri lainnya.

Menurut Analis Eksekutif Senior Koordinator Pengawasan Perbankan Wilayah Timur OJK, Roberto Akyuwen, regulator menerbitkan kebijakan ketentuan perbankan untuk mendorong pembiayaan perumahan di antaranya Perpanjangan kebijakan restruk Covid-19 yang mempengaruhi besaran CKPN dan Stimulus LTV.

”Pandemi ternyata tidak berpengaruh signifikan pada BPD, hal ini dibuktikan kredit pada BPD tetap tumbuh 5,15%,” tegas Roberto. (*)

Reporter: JP Group