batampos – Kementerian Sosial menggelar Rapat Koordinasi Nasional Upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Jakarta. Mewakili Menteri Sosial Tri Rimaharini, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat hadir membuka acara.

Dalam sambutannya, Sekjen menyampaikan, disabilitas merupakan isu lintas sektor yang mencakup isu-isu seperti transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, seni/budaya, politik, hukum dan keadilan.

Kemensos sebagai instansi terdepan dalam penanganan isu disabilitas, memastikan bahwa kebutuhan tersebut dapat terakomodasi sehingga para penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya tanpa hambatan. “Rakor ini dilaksanakan untuk memastikan dilakukannya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh masing-masing kementarian dan lembaga terkait,” kata Sekjen (05/04).

Dalam kesempatan ini, peserta rakor juga menekankan pada sinkronisasi program, kebijakan, dan anggaran yang mendukung pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

“Pertemuan ini penting digelar, agar kebijakan dan program, termasuk penganggaranya dalam upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara nasional dapat terlaksana secara sinkron dan saling bersinergi antara kementerian/lembaga, termasuk di daerah,” kata Harry.

Rakor juga digelar untuk mempersiapkan agenda besar yang akan dilaksanakan di tahun 2022, yaitu dialog konstruktif bersama Komite Penyandang Disabilitas PBB yaitu UN Committee on The Rights of Person of Disabilities (CRPD).

Tidak kalah penting, rakor juga digelar dalam rangka persiapan Indonesia menjadi tuan rumah dalam pertemuan tingkat Menteri Anggota United Nation The Economic and Social Commision for Asia and the Pasific (UN-ESCAP) dalam rangka Implementasi Dasa Warsa Penyandang Disabilitas 2013-2022.

Dalam bagian lain, Sekjen mengemukakan capaian dan praktik yang dilakukan Indonesia Tahun 2021 yaitu terbentuknya mekanisme pengaduan terhadap implementasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, melalui Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang telah dilantik 7 (tujuh) Komisioner KND oleh Presiden pada 1 Desember 2021 di Istana Negara.

Di bidang inklusi keuangan, tahun 2021 terjadi peningkatan 3% kepesertaan penyandang disabilitas dalam hal kepemilikan buku tabungan. Di bidang kesehatan, data capaian vaksinasi bagi disabilitas, per September tahun 2021, sebanyak 207.696 orang penyandang disabilitas telah di vaksin.

Pelindungan sosial yang inklusif dan adaptif seperti PKH Disabilitas, dan Bantuan Sosial ATENSI yang di asesmen berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas (Tahun 2021). Persentase RUTA Disabilitas yang memiliki ART penyandang disabilitas penerima PKH dari 16,35% menjadi 17,85%. Penerima BPNT dari 22,73% menjadi 27,23%.

Kementerian Sosial melalui Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial (Rehsos) selama Tahun 2021 telah menyalurkan 6.581 unit alat bantu bagi Penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia senilai Rp60.468.110.000.

UPT Rehabilitasi Sosial bekerja sama dengan Penyelenggara Vaksinasi di daerah memberikan vaksin kepada 1.615 Penerima Manfaat oleh Sentra Phalamarta Sukabumi, Sentra Wyata Guna Bandung dan Sentra Margolaras Pati pada tahun 2021.

Data RAN HAM 2021 untuk sasaran penyandang disabilitas sebesar 78,5%. Beberapa aspek yang telah dicapai yaitu optimalisasi regulasi, aksesibilitas pada fasilitas publik diantaranya pendidikan, tempat ibadah, transportasi, kesehatan, sistem peradilan serta membuat dan melaksanakan peta jalan kesehatan inklusif.

Kemudian layanan bantuan hukum, pemenuhan kuota penyandang disabilitas pada sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta, serta pemberian bantuan sosial guna kemandirian dan aksesibilitas serta hak atas administrasi kependudukan.

Kemensos melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Tahun 2021 memberikan layanan dengan target 142.018 penerima manfaat. Target ini terdiri dari anak yatim, piatu, yatim piatu, Lansia, Penyandang Disabilitas, Korban Penyalahgunaan Napza serta Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Aksesibilitas pada layanan transportasi, Sebanyak 86 Bandara, 4 terminal angkutan darat, 2 Stasiun Kereta Api dan 2 pelabuhan telah akses bagi Penyandang Disabilitas pada tahun 2021.

Dalam hal pendidikan, berdasarkan Dapodik Kemendikbudristek pada tahun 2021 terdapat 25.369 Peserta Didik Penyandang Disabilitas, yaitu jumlah penyandang disabilitas usia sekolah yang memperoleh pendidikan diperkirakan sebanyak 14%.

Data tenaga penyandang disabilitas tahun 2020 menunjukkan jumlah penyandang disabilitas yang sudah dipekerjakan di BUMN pada tahun 2020 yakni 178 (pekerja disabilitas) dan telah sesuai kuota 2%.

Harry berharap, rapat ini bisa memperkuat sinergi antar lembaga dan komunitas penyandang disabilitas dan bekerjasama mempersiapkan agenda besar yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. (*)

batampos – Mantan politikus Partai Demokrat dan anggota DPR Angelina Sondakh mengungkapkan ada dalang yang belum tertangkap dalam kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang.

Menanggapi hal tersebut, Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri meminta, kepada Angelina Sondakh dan pihak lainnya untuk bisa memberikan bukti-bukti terkait adanya dalang yang belum tertangkap di kasus mega korupsi tersebut.

“KPK mengajak pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki bukti awal dugaan tindak pidana korupsi untuk dapat melaporkan aduannya kepada KPK,” ujar Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (5/34).

Ali menuturkan, nantinya pengaduan tersebut akan ditelaah dan divalidasi oleh lembaga antirasuah tersebut, apakah bisa diusut kembali atau tidak. “Dari pengaduan tersebut selanjutnya tim akan melakukan validasi dan telaah, apakah memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK atau tidak,” katanya.

“Bagi masyarakat yang ingin melaporkan aduan dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK dapat mengirimkannya melalui email: [email protected],” tambahnya.

Ali juga berharap, para mantan narapidana korupsi dapat menyampaikan pesan-pesan ajakan kepada masyarakat, agar jangan sampai melakukan atau terlibat tindak pidana yang merugikan negara tersebut. “Karena hukuman pidana korupsi secara nyata memberikan efek jera tidak hanya bagi diri pelaku, tapi juga berdampak kepada keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitar,” ungkapnya.

Adapun, Angelina Sondakh telah resmi menghirup udara bebas pada Kamis (3/3), setelah 10 tahun lamanya mendekam di balik jeruji besi Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sebelumnya, Angelina Sondakh, mengaku mengetahui siapa dalang kasus megakorupsi Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang, yang ikut menyeretnya ke penjara.

Puteri Indonesia 2001 itu memastikan bahwa dia tidak seorang diri ketika melakukan korupsi. Apabila dipikirkan secara logika, wanita yang akrab disapa Angie ini menekankan, ia tidak bisa melakukan korupsi itu sendirian.

“Enggak ada orang yang bisa korupsi sendiri. Saya ini siapa? Saya hanya orang yang datang dari Manado, masuk ke politik. Dipikir secara logika, enggak akan masuk akal. Tapi ya sudah, akhiri diskusi. Pentingkah? Rasanya kan itu sudah usang juga?” ujar Angie.

Angelina Sondakh mengaku memilih bungkam soal dalang mega korupsi Wisma Atlet SEA Games Palembang karena takut keselamatan anaknya, Keanu Massaid, terancam. Perempuan yang pernah dua kali terpilih sebagai anggota DPR fraksi Partai Demokrat ini sangat meyakini kebenaran kasus itu suatu hari akan terungkap, tanpa harus dia sebut tokohnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) bersama Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) dan Indonesia Clearing House (ICH) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Transaksi Komoditi Syariah dalam rangka Pembiayaan Subrogasi Indirect Auto iB.

Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara, Direktur ICDX Nursalam, dan Direktur Utama ICH Megain Widjaja di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kerja sama tersebut dilakukan CIMB Niaga Syariah sebagai upaya memenuhi ketentuan mengenai produk baru Subrogasi Indirect Auto iB. Sebuah produk pembiayaan joint financing untuk pengalihan piutang pembiayaan murabahah kendaraan (mobil dan motor) milik Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) kepada bank berdasarkan prinsip syariah.

Sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI No 104/DSN/-MUI/X/2016 tentang subrogasi berdasarkan prinsip syariah, pengalihan piutang pembiayaan murabahah dilakukan melalui proses jual beli (ba’i) dengan alat bayar (tsaman) menggunakan barang (sil’ah).

Adapun barang yang menjadi alat bayar adalah berupa komoditi yang pengadaannya dilakukan melalui Bursa Komoditi yang ditunjuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan, yaitu ICDX dan settlement transaksinya dilakukan oleh ICH. Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyampaikan apresiasi kepada ICDX dan ICH atas kerja sama yang telah terjalin.

“Terima kasih kepada ICDX dan ICH untuk sinergi ini, sehingga kami dapat menghadirkan produk baru Subrogasi Indirect Auto iB. Produk ini merupakan yang pertama di industri perbankan Syariah Tanah Air dan juga merupakan transaksi komoditi Syariah pertama di Bursa Komoditi ICDX,” kata Pandji di Jakarta, Senin (4/4).

Selaras dengan Pandji, Direktur ICDX Nursalam mengatakan, “ICDX dan ICH sangat bangga dapat bekerja sama dengan CIMB Niaga Syariah dalam mengembangkan pasar komoditi Syariah di Indonesia.

Kerja sama ini sebagai salah satu perwujudan cita-cita industri Perdagangan Berjangka Komoditi yang disinergikan dengan prinsip-prinsip Syariah. Kami berharap pasar komoditi syariah di Tanah Air dapat tumbuh dan memberikan manfaat ekonomi bagi negara.

BACA JUGA: Bank CIMB Niaga Permudah Pengajuan Xtra Dana via Online

Pandji menambahkan, CIMB Niaga Syariah terus berinovasi dan melakukan diversifikasi produk untuk menjawab kebutuhan finansial masyarakat yang terus berkembang, termasuk dari multifinance. Melalui Subrogasi Indirect Auto iB, CIMB Niaga Syariah membantu penyediaan kebutuhan dana bagi Multifinance yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Di samping itu, hal ini juga dapat mengakselerasi pertumbuhan aset pembiayaan di CIMB Niaga Syariah.

“Kami berharap tersedianya produk Subrogasi Indirect Auto iB dapat melengkapi produk-produk Syariah yang telah ada sehingga layanan yang diberikan CIMB Niaga Syariah makin komprehensif. Selain itu, tentu saja kami juga ingin mendukung industri otomotif di Indonesia agar terpacu lebih dinamis,” ujar Pandji. (*)

batampos – Guna memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor, sektor industri manufaktur dalam negeri terus ditingkatkan produktivitasnya. Laporan laporan S&P Global menunjukkan, Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia Maret sebesar 51,3 atau naik tipis dari sebelumnya pada level 51,2.

Adapun, peringkat PMI di atas 50 menandakan bahwa sektor industri dalam fase ekspansi. Menurut catatan S&P Global, kenaikan PMI Manufaktur Indonesia pada bulan ketiga didorong adanya produksi dan pesanan baru yang semakin meningkat.

Selain itu, terjadi perbaikan kondisi bisnis di seluruh sektor manufaktur di Indonesia selama tujuh bulan berturut-turut. PMI Manufaktur Indonesia pada Maret mampu melampaui PMI Manufaktur Korea Selatan (51,2), Malaysia (49,6), China (48,1), Rusia (44,1), serta di atas rata-rata ASEAN (50,8).

“Kami terus menjaga dan memacu agar sektor industri dapat berproduksi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terutama pada bulan Ramadan dan Lebaran yang permintaannya akan meningkat,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif dikutip, Minggu (3/4).

Ia menyampaikan, pihaknya proaktif untuk memastikan pasokan dan distribusi terhadap produk industri berjalan baik sehingga sampai ke pasaran atau konsumen.

“Pemerintah telah melaksanakan kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata dia.

BACA JUGA: Sektor Manufaktur Indonesia di Atas Thailand, Filipina dan Myanmar

Ia menambahkan, pemerintah juga akan terus mengakselerasi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini sejalan dengan visi Presidensi G20 ‘Recover Together, Recover Stronger’. Salah satunya, diharapkan dapat terwujud melalui sektor industri, bersama dengan sektor perdagangan dan investasi.

“Hal ini karena industri memegang peranan penting dalam perekonomian, sehingga perlu merumuskan strategi bersama untuk mencapai industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga menciptakan ekonomi dunia yang lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi krisis,” tutup Febri. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pada bulan Ramadan, biasanya permintaan bahan pokok meningkat, termasuk minyak goreng. Sebelumnya komoditas ini juga sempat langka di pasaran, momentum ini pun dikhawatirkan membuat kelangkaan terjadi yang diiringi lonjakan harga ekstrim.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah pun menyampaikan bahwa stok di ritel masih tersedia. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir.

“Saat ini aman, jadi di ritel itu sebenernya jangan panic buying. Jadi beli satu aja. Yang terjadi kan itu beli 10, jadi kita belum sempet pesen lagi, udah habis di rak, akhirnya orang liat rak kosong (langka),” kata Budiharjo ketika dihubungi, Minggu (3/4).

“Artinya ketika di rak kosong, itu bukan berarti barang kosong, dari supplier kan perlu kirim ke gudang, lalu dari gudang baru ke toko kami, jadi perlu ngisi (stok) itu minimal 3-4 hari,” ucapnya.

Pembelian yang berlebihan tersebut pun memicu kelangkaan. Menurutnya, banyak masyarakat juga yang membeli minyak goreng untuk dijual kembali.

BACA JUGA: Pemerintah Perlu Menyediakan Insentif untuk Hadirnya Produsen Baru Minyak Goreng

“Padahal di kami ini untuk mengalami ibu-ibu yang goreng, tapi akhirnya ibu-ibu itu belinya banyak dijualin ke tetangga, akhirnya abis,” tuturnya.

Ia juga memastikan, stok bahan pokok lainnya akan tetap tersedia selama Ramadan ini. Sebab, pihaknya juga telah melakukan stok barang hingga bulan depan.

“Stok kami cukup banyak ya, karena menjelang lebarang ini kami melakukan stok, jadi stoknya saya rasa cukup, kalau habis itu tidak sih, karena rata-rata menyiapkannya sampai nanti Mei, kami biasa melakukan penyetokan untuk menghadapi peningkatan pembelian,” pungkas Budi. (*) 

Reporter: JP Group

batampos – Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris membenarkan, bahwa pihaknya telah memberikan hukuman etik kepada dua pegawai lembaga antirasuah berinisial SK dan DLS, karena melakukan perselingkuhan.

“Iya benar (pemberian sanksi hukuman etik ke dua pegawai KPK-Red),” ujar Syamsudin Haris saat dikonfirmasi, Selasa (5/4).

Namun demikian, Syamsuddin enggan menjelaskan lebih detail terkait sanksi yang telah diberikan oleh Dewan Pengawas KPK terhadap dua pegawai tersebut. “Itu saja ya,” singkatnya.

Diketahui Dewan Pengawas KPK mengeluarkan putusan Nomor:02/DEWAS/ETIK/02/2022. Dalam putusannya, SK adalah staf informasi dan data di KPK. Sementara DLS merupakan seorang jaksa penuntut umum di lembaga antirasuah.

Putusan Dewan Pengawas KPK ini dikeluarkan pada Kamis 10 Maret 2022, selaku Ketua Majelis Tumpak H Pangabean, sementara Indriyanto Seno Adji dan Syamsuddin Haris selaku anggota Majelis.

Dalam putusannya Dewan Pengawas KPK menyebut SK dan DLS telah terbukti melakukan perselingkuhan atau perzinahan yang dapat diklasifikasi sebagai perbuatan tidak mengidahkan kewajiban nilai dasar integritas.

“Yaitu tidak menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai Insan Komisi yang bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) huruf n Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 tahun 2021, tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Prilaku KPK,” bunyi putusan tersebut.

Dalam putusan tersebut, SK dan DLS juga diberikan sanksi sedang, berupa permintaan maaf secara terbuka karena telah melakukan tindakan perselingkuhan tersebut.

“Menghukum para terperiksa masing-masing dengan sanksi sedang berupa perintaan maaf secara terbuka tidak langsung,” kata kutipan putusan itu.

Dewas Pengawas KPK juga merekomendasikan terhadap pejabat pembina kepegawaian untuk memeriksa SK dan DLS. Pemeriksaan guna hukuman disiplin dijalankan dengan baik.

Dalam duduk perkara disebutkan DLS dan SK diadukan melakukan perbuatan pelanggaran perselingkuhan atau perzinaan. Total ada delapan orang yang dimintai keterangan sebagai saksi dalam persidangan etik tersebut, dan tiga orang saksi meringankan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemerintah mendorong sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam upaya memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Sinergi BUMN diharapkan bisa memberikan layanan one stop solution kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang bisa diintegrasikan kepada layanan transporasi.

“Solusi yang ditawarkan bagaimana kita mensinergikan tanah yang disediakan oleh PT Kereta Api, Perumnas yang membangun dibantu oleh BUMN Karya, BTN yang memberikan financing dibantu oleh Jasa Keuangan, PLN dan Telkom bersinergi memberikan solusi yang terbaik,” kata Menteri BUMN Erick Thohir terkait pengembangan rumah susun di dekat transportasi publik.

Penyediaan perumahan menjadi masalah krusial di dunia, termasuk Indonesia dengan populasi lebih dari 273 juta jiwa. Untuk itu, perlu dicarikan one stop solution agar kebutuhan perumahan bisa terpenuhi.

Erick menilai sinergi BUMN dapat membantu memecahkan masalah tidak hanya perumahan yang affordable harganya tapi juga efisiensi dalam kesehariannya dimana saat bekerja mereka dapat mengakses fasilitas transportasi yang mempermudah pekerjaannya.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Haru Koesmahargyo mengatakan, Bank BTN siap bersinergi dengan Perum Perumnas dan BUMN lainnya untuk mendukung pemenuhan rumah bagi milenial. Salah satunya dengan mewujudkan impian milenial memiliki hunian yang berkonsep Transit Oriented Development atau TOD.

“Ada peluang yang sangat besar dalam menjembatani gap antara permintaan dan penawaran akan perumahan yang layak pada segmen milenial ini,” jelasnya.

Menurut Haru, sesuai dengan mandat dari Menteri BUMN, Bank BTN akan bersinergi dengan BUMN lain, khususnya BUMN karya memastikan pasokan hunian bagi milenial terpenuhi.

Haru juga menyampaikan apresiasinya kepada Japan International Cooperation Agency atau JICA dan Pemerintah yang membuka peluang kemitraaan pendanaan jangka panjang dengan Bank BTN.

“Skema pendanaan salah satunya sedang dijajaki kerjasama pembiayaan dari JICA dan Citibank, kami berharap kerjasama ini dapat dikembangkan ke pembiayaan perumahan lain,” kata Haru.

BACA JUGA: Perumahan Deminimalist Cibinong Tahap Tiga Terjual 50%

Lebih lanjut Haru menegaskan, dukungan kredit perumahan di segmen tersebut dan menyediakan pinjaman yang baik untuk perumahan sangat penting di tengah pandemi Covid-19. “BTN dan para pemberi pinjaman secara positif bergerak maju untuk kolaborasi tersebut,” papar Haru.

Sementara itu, Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro menilai antusiasme dan optimisme atas kerjasama dan kolaborasi yang terjalin saat ini merupakan inovasi dalam menyediakan hunian yang berkualitas , terjangkau, bernilai tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat akan hunian.

“Program yang kami selenggarakan kali ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat luas mendapatkan hunian pertama yang dapat berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan,” pungkas Budi. (*)

Reporter: JP Group