ILUSTRASI: Kawasan Industri Union, Batuampar, Minggu 31 Jan 2021, F Suprizal Tanjung, Batam Pos
batampos – Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN selaku pemegang sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia, akan terus mendorong pertumbuhan iklim usaha. Bersamaan dengan itu, Erick Thohir juga memastikan pertumbuhan usaha beriringan dengan upaya penyejahteraan masyarakat.
“BUMN itu juga mendukung pertumbuhan bisnis untuk semua. Tapi BUMN memastikan juga harus menyejahterakan masyarakatnya,” ujar Erick.
Oleh karena itu, dia terus membuat sejumlah terobosan dengan melahirkan program dan kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat melalui pendampingan serta memberikan kemudahan.
“Jadi sekarang pengadaan kebutuhan yang di bawah 400 Juta itu diperuntukkan UMKM, tapi harus UMKM yang terdaftar, pake digital, jadi terlihat beneran, gak bohongan UMKM-nya,” jelas Erick Thohir.
Selain itu, Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) terus berinovasi untuk bisa menyejahterakan masyarakat melalui program dan kebijakan. Bahkan penyaluran KUR-Himbara untuk mendukung UMKM telah mencapai 92,37 persen (Rp281,86 triliun) sepanjang 2021.
Ada PNM-Mekaar, layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha dengan nasabah aktif menyentuh 11,1 juta pada akhir 2021. Serta program Makmur-Pupuk Indonesia yang telah memberdayakan 43.079 petani. (*)
batampos – Atas arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Balai Insyaf Medan melakukan penjangkauan terhadap Nurlailawati, perempuan pengidap tumor perut. Selain membantu mendapatkan askes ke pelayanan kesehatan, Balai Insyaf juga memasukkan Nur kedalam program bantuan sosial dan bantuan kewirausahaan untuk orangtuanya.
“Tim dari balai sudah melakukan asesmen terhadap Nur di kediamannya. Kemensos melalui Balai Insyaf akan memberikan bantuan, termasuk bantuan kewirausahaan berupa jualan sarapan pagi dan kedai kelontong yang akan diserahkan minggu depan,” kata Kepala Balai Insyaf Ahd Sulaiman di Medan (02/02).
Bersama pihak terkait, yakni Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Camat Pante Bidari, Kapolsek, Kepala Desa ALue Ie Mirah serta petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), tim respon kasus Balai Insyaf telah mengunjungi kediaman Nur belum lama ini.
Hasil asesmen menunjukkan, Nurlailawati (26) hidup berpisah dengan pasangan hidup dan dikaruniai seorang putri berusia empat tahun. Warga Dusun Buket Kreut, Desa Alue Ie Mirah, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur tersebut sudah tiga tahun menderita tumor abdoment (tumor perut).
Nurlailawati sudah pernah dirujuk ke RSUD Cut Idi untuk dilakukan tindakan medis, akhir tahun 2019. Tetapi dia menolak karena takut dioperasi. “Untuk penanganan kesehatan Ibu Nur sudah dirujuk ke RSUD Zainal Abidin Banda Aceh. Kondisi perutnya sudah membesar. Melalui telepon hari ini, jam 12.00, kondisi kesehatan bu Nur sudah lebih baik. Saat ini sedang menunggu hasil pemeriksaan dokter/analisis medis,” kata Sulaiman.
Satu tahun terakhir perutnya semakin membesar dan merasa nyeri hebat sehingga tidak bisa beraktivitas. Berdasarkan pengamatan petugas saat berkunjung, kondisi rumah Nurlailawati tidak layak huni. Lantai dari tanah, dinding tepas, penerangan seadanya, atap rumbia dan bocor, ukuran rumah 3 x 3 meter.
“Status kepemilikan rumah masih menumpang dengan orangtua (ibunya). Tanah dan rumah yang mereka tempati adalah milik saudara sepupu ibunya,” kata dia.
Kemensos akan memproses data Nur untuk diusulkan menjadi peserta PKH. Untuk membantu meningkatkan kapasitas ekonominya, Kemensos akan memberikan bantuan kewirausahaan kepada ibunda Nur.
“Ibunda bu Nur saat ini tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan. Sebelumnya Nur dan ibunya berjualan sarapan pagi dan kedai kelontong, tapi sejak enam bulan terakhir berhenti karena kehabisan modal,” katanya.
Saat ini, secara berkala, pendamping sosial mendatangi rumah Nur bersama pihak terkait untuk memberikan dukungan psikososial khususnya untuk anaknya. Atas berbagai bantuan, Nur menyatakan kegembiraan dan terima kasih atas perhatian dan bantuan pemerintah.
“Terima kasih atas segala bantuan bapak ibu. Saya ingin sembuh agar bisa beraktivitas kembali,” kata Nur. (*)
batampos – Angin kencang mengakibatkan satu warga meninggal dunia saat angin kencang menerjang Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (31/1). Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 16.30 WIB, terjadi bersamaan saat hujan lebat melanda beberapa desa itu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjar menginformasikan tiga desa yang terdampak di Kecamatan Langensari itu, antara lain Desa Bojongkantong, Rejasari, Kujangsari dan Waringinsari.
“Selain satu warganya meninggal dunia, sebanyak 99 KK lain terdampak kejadian ini, sedangkan sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan dari tingkat ringan hingga berat,” kata pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Rabu (2/2).
Total rumah warga yang mengalami kerusakan tercatat 99 unit, dengan rincian rumah rusak berat 16 unit, rusak sedang 34 unit dan rusak ringan 49 unit. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas ibadah satu unit dengan tingkat sedang, fasilitas Pendidikan rusak berat satu unit dan pondok pesantren satu unit rusak sedang.
Meskipun ditemui sejumlah kerusakan di sektor pemukiman, BPBD setempat menginformasikan tidak ada warga yang mengungsi.
“BPBD dan sejumlah unsur telah melakukan penanganan darurat untuk membantu warga yang terdampak, seperti evakuasi warga yang meninggal dunia, pembersihan puing material bangunan yang rusak, pemangkasan ranting pohon serta pohon tumbang,” ucap Muhari.
Menyikapi fenomena angin kencang yang berlangsung saat hujan lebat terjadi, pemerintah daerah dan masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siap siaga. Upaya pencegahan dan mitigasi menghadapi angin kencang dapat dilakukan dengan pemangkasan ranting pohon yang ada di sekitar rumah warga maupun ruang publik.
“Di samping itu, di saat terjadi angin kencang, warga diharapkan untuk berlindung di dalam bangunan yang kokoh. Hindari berteduh di bawah pohon atau di sekitar papan reklame,” ujar Muhari.
Berdasarkan peringatan dini cuaca pada Rabu (2/2), secara umum di wilayah Provinsi Jawa Barat masih berpeluang hujan lebat yang disertai petir atau kilat serta angin kencang.
“Sementara itu, pantauan cuaca di Kecamatan Langensari, Kota Banjar, dan Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, berpeluang hujan dengan intensitas sedang,” pungkas Muhari. (*)
CIMB Niaga memberikan kemudahan untuk investasi ORI 021 melalui OCTO Mobile. f. CIMB Niaga
batampos – Super App OCTO Mobile dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga), memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat dalam berinvestasi pada beragam instrumen keuangan.
Salah satu produk investasi yang tengah dipasarkan di OCTO Mobile yaitu Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI 021 yang memberikan kupon tetap 4,90% per tahun dengan tenor selama 3 tahun.
Masyarakat dapat membeli Surat Berharga Negara ini melalui OCTO Mobile dengan minimum pemesanan Rp 1 juta dan maksimum Rp 2 miliar. Periode penawaran yaitu 24 Januari (pukul 09.00 WIB) hingga 17 Februari 2022 (pukul 10.00 WIB). Adapun settlement akan dilakukan pada 23 Februari 2022. Sedangkan pembayaran kupon dilakukan tanggal 15 setiap bulan sejak 15 April 2022 hingga jatuh tempo pada 15 Februari 2025.
Head of Digital Banking, Branchless and Partnership CIMB Niaga, Bambang Karsono Adi, menyatakan, sebagai mitra distribusi yang dipercaya pemerintah untuk memasarkan ORI 021, CIMB Niaga mengoptimalkan kanal distribusi melalui digital banking, salah satunya OCTO Mobile. Dengan kepraktisan ini, diharapkan minat masyarakat untuk mengoleksi instrumen investasi terus meningkat.
“Kami mengajak masyarakat untuk menjadikan ORI 021 sebagai salah satu pilihan investasi di awal tahun ini. Selain menguntungkan dengan tingkat kupon di atas rata-rata bunga deposito, kita juga ikut berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah. Pasalnya, dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 seperti penanganan Covid-19 dan pengembangan pendidikan,” kata Bambang di Jakarta, Senin (31/1).
Keuntungan lain membeli ORI 021, lanjut Bambang, yaitu investasi aman dan dijamin oleh pemerintah, dapat diperdagangkan di pasar sekunder oleh sesama investor domestik, dan berpotensi memperoleh capital gain.
Selain itu, CIMB Niaga juga memberikan promo untuk pembelian ORI 021 melalui OCTO Mobile dan OCTO Clicks yaitu cashback saldo Rekening Ponsel Rp 75 ribu untuk setiap penempatan dana Rp 100 juta dan berlaku kelipatan sampai dengan cashback saldo Rekening Ponsel maksimum Rp 1,5 juta untuk pembelian maksimum Rp 2 miliar. Apabila nasabah belum pernah melakukan pembelian ORI sebelumnya, maka akan ada tambahan promo cashback saldo Rekening Ponsel sampai dengan Rp 500 ribu.
Bambang menjelaskan, nasabah CIMB Niaga yang ingin berinvestasi ORI 021 melalui OCTO Mobile, terlebih dahulu harus memiliki Risk Profile dan nomor single investor identification (SID) yang terdaftar di CIMB Niaga. Adapun nasabah CIMB Niaga yang belum memiliki Risk Profile dan nomor SID juga bisa mendaftarkannya melalui OCTO Mobile. Nasabah yang telah mendaftar kemudian akan diverifikasi maksimum 2 hari kerja dan setelahnya bisa langsung berinvestasi ORI 021.
Adapun bagi nasabah yang sudah memiliki Risk Profile dan nomor SID dapat melanjutkan pembelian investasi ORI 021 dengan mengikuti langkah mudah berikut. Pertama, login OCTO Mobile lalu pilih menu daftar dan investasi. Kedua, masuk ke menu Obligasi dilanjutkan dengan registrasi SBN Ritel.
Ketiga, setelah registrasi berhasil, nasabah dapat mengisi form pemesanan SBN Ritel dengan memilih ORI 021, nominal pembelian, membaca memorandum informasi, serta memberikan persetujuan. Keempat, konfirmasi transaksi dengan memasukkan PIN OCTO Mobile. Pemesanan ORI 021 pun berhasil dilakukan. Selain OCTO Mobile, nasabah juga dapat membeli ORI 021 dengan mengakses OCTO Clicks.
Bagi masyarakat yang tertarik merasakan kemudahan dan keuntungan investasi melalui OCTO Mobile namun belum memiliki rekening CIMB Niaga, bisa membuka rekening untuk pertama kali melalui OCTO Mobile.
Seluruh proses verifikasi akan dilakukan pada aplikasi, sehingga tidak perlu datang ke kantor cabang. Setelah berhasil membuka rekening dan terdaftar di aplikasi OCTO Mobile, nasabah dapat langsung menikmati semua fitur yang tersedia di OCTO Mobile, termasuk berinvestasi dengan mengikuti langkah-langkah di atas.
“Dengan kemudahan berinvestasi secara digital tersebut, OCTO Mobile membantu masyarakat mewujudkan mimpinya dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik,” ujar Bambang. (*)
Personel kepolisian Polsek Batam Kota membuka garis polisi di ruang fraksi Partai Hanura. Polisi menghentikan penyelidikan setelah diketahuinya penyebab utama kebakaran di ruang tersebut akibat arus pendek atau korsleting listrik. Foto: Humas Polresta Barelang.
batampos – Polsek Batam Kota akhirnya mengumumkan hasil penyelidikan terkai kebakaran di ruang fraksi Partai Hanura di Kantor DPRD Kota Batam.
Kapolsek Batam Kota, Kompol Nidya Astuty Wilhelmina, mengatakan, selama proses penyelidikan pihaknya telah memintai keterangan para saksi.
“Saksi ada 5 orang yang berada di seputaran ruangan Partai Hanura, termasuk pegawai Fraksi Partai Hanura,” katanya, Rabu (2/2/2022).
Ia menjelaskan, pada 21 Januari 2022 setelah dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh Tim Polda Riau didapati hasil berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Yani Nur Syamsu.
“Kesimpulannya yakni lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berada di bagian Timur ruang dewan fraksi Partai Hanura lantai 1 gedung DPRD Kota Batam yang terbakar,” jelasnya.
Kedua lanjutnya, penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di lokasi.
Seperti plafon, lemari, meja, sofa kursi dan barang lainnya oleh percikan/bunga api dari proses hubung longgar (loose contact) pada sambungan kabel instalasi listrik jenis serabut ukuran 2 x 1 mm² pada exhaust far/blower dengan kabel listrik lampu.
Hal itu kata dia, menyebabkan hubungan pendek atau korsleting listrik dan dikuatkan dengan hasil pemeriksaan saksi saksi tidak ditemukan adanya dugaan tindak pidana,” tuturnya.
“Setelah kita adakan press release ini, penyidik Polsek Batam Kota melakukan pembukaan police line dan menandatangani berita acara pembukaan police line yang disaksikan oleh Sekwan DPRD Kota Batam bapak Aspawi,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan, setelah hasil dari Puslabfor dari Polda Riau keluar dan diketahui penyebab kebakaran tersebut dapat dipastikan dikarenakan adanya hubungan pendek atau korsleting listrik.
“Dengan keluarnya hasil ini proses penyelidikan kebakaran di Ruang Fraksi Hanura di Kantor DPRD Kota Batam penyelidikan kami hentikan,” ujarnya.(*)
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memberikan imbauan dan arahan kepada para pengunjung dan pengelola kafe untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Foto: Pemko Batam untuk batampos.co.id
batampos – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menugaskan tim gabungan untuk kembali turun ke lapangan. Hal ini guna memperketat pelaksanaan protokol kesehatan (Protkes), akibat melonjaknya kasus di gelombang ketiga saat ini.
“Saya sudah minta Kasatpol PP dan tim turun lagi, dan mendatangi tempat keramaian untuk mengingatkan warga untuk Protkes,” kata dia, Rabu (2/2).
Tim sudah kembali turun untuk melakukan razia masker, mengurai kerumunan di beberapa titik yang dinilai memang berisiko terjadinya penyebaran kasus Covid-19. Ke depan semua tim dari kecamatan juga akan turun dan mengontrol serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas warga.
“Sejauh ini kami belum berlakukan pengetatan dan pembatasan kegiatan seperti tahun lalu. Untuk itu, kami minta warga untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas dan memutus penyebaran kasus Covid-19,” bebernya.
Pihaknya juga sudah menghubungi camat untuk mengintensifkan anggota PPKM yang sudah dibentuk untuk kembali turun ke lapangan. Batamkota saat ini masuk dalam zona merah, dan perlu dilakukan peningkatan pengawasan.
“Pagi tadi saya sudah telepon lagi untuk benar-benar awasi dan kontrol betul aktivitas yang ada keramaian, dan razia masker atau kepatuhan terhadap protokes,” imbuhnya.
Camat juga harus berperan dalam mengendalikan Covid-19. Peran serta semua pihak diperlukan saat ini. Jumlah kasus terus bertambah setiap harinya. Jika abai dan lalai, gelombang ketiga ini bisa lebih besar dari pada sebelumnya.
“Makanya semua harus perketat Protkes ini. Akan sangat mengkhawatirkan jika tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Protkes melemah,” pintanya.
Kasat Pol PP Batam, Reza Khadafi mengatakan pihaknya sudah turun ke lapangan dan kembali melakukan razia protokol kesehatan. Dalam waktu dekat ini, pihaknya juga akan melakukan operasi gabungan untuk menertibkan warga yang melanggar Protkes.
“Kemarin saya turun di Sagulung, dan Batuaji. Warga yang tidak pakai masker sudah kami ingatkan dan diberikan peringatan. Tim sudah turun ke pasar, tempat makan, dan fasilitas umum lainnya,” ujarnya.
Sesuai dengan arahan Wakil Wali Kota Batam, pihaknya sudah menyusun rencana untuk kembali turun ke lapangan. Beberapa waktu lalu ada beberapa warga yang terjaring. Ia mengakui ada pelemahan kepatuhan terhadap Protkes.
Karena adanya lonjakan kasus yang saat ini, razia Protkes ini akan kembali diturunkan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan camat dan lurah, untuk membantu serta dalam pelaksanaan razia nantinya.
“Dalam waktu dekat ini kami akan turun lagi. Sekarang lagi koordinasi,” tutupnya. (*)
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menerima ekspos potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berskala besar di Kepri dari PT. Indonesia Power (IP) di Ruang Kerja Gubernur, Dompak, Rabu (2/2). (humaspemprov)
batampos – Dalam rangka mendukung upaya Presiden Joko Widodo untuk mentransisikan sumber energi dari energi mineral ke sumber energi baru terbarukan (EBT), Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad kembali menerima ekspose presentasi potensi pengembangan salah satu bentuk EBT yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berskala besar di Kepri dari PT. Indonesia Power (IP) di Ruang Kerja Gubernur, Dompak, Rabu (2/2).
Ekspose dan diskusi yang berlangsung selama lebih kurang satu jam ini membahas pengembangan proyek PLTS Kepri untuk ekspor ke Singapura. Rencana pengembangan PLTS untuk kebutuhan ekspor ke Singapura ini berkapasitas kurang lebih 2.800 MWp berlokasi di Pulau Kundur dan Pulau Alai, Kabupaten Karimun, yang akan melibatkan 4 perusahaan internasional.
Sebelumnya telah disepakati MoU antara PT. IP yang merupakan anak perusahaan PT. PLN (Persero) dengan EDF Renouvelables SA (Perusahaan pengembang energi listrik terbarukan dari Perancis), Tuas Power Ltd (Perusahaan pembangkit listrik dan retail dari Singapura), dan Abu Dhabi Futuri Energy Company PJSC – Masdar (Perusahaan pembangikit listrik dari Uni Emirat Arab).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ansar menyambut baik atas ekpose yang telah disampaikan. Namun menurut Gubernur Ansar sampai saat ini sudah ada sekitar 9 ekspose yang telah disampaikan berkaitan dengan EBT dan Pemprov Kepri akan melihat urgensi dari masing-masing ekspose tersebut.
“Bagi kita yang terpenting karena semangat pengembangan EBT disampaikan oleh Bapak Presiden tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan luar negeri, tadi sudah disampaikan beberapa ketentuan, saya concern dengan itu. Bahwa kita wajib dulu memenuhi kebutuhan-kebutuhan energi di dalam negeri. Maka pengalaman di masa lalu tidak boleh terjadi lagi. Banyak produksi gas kita seperti dari Natuna yang dikontrak jangka panjang dengan Singapura, sehingga kebutuhan PLTG kita menjadi terbatas.” kata Gubernur Ansar
Untuk itu, lanjut Gubernur, karena nantinya PT. IP akan memiliki market share di Singapura, namun kebutuhan dalam negeri perlu dibicarakan terlebih dahulu. Karena ini berkaitan dengan Business to Business dengan PLN dan nantinya porsi untuk wilayah mana yang memungkinkan secara bisnis perlu dipetakan.
“Saya nanti akan coba undang semua PLN kita, juga perwakilan PLN pusat, akan membahas jika punya sumber energi dari kundur, maka kita sepakati ke depan porsi-porsi kebutuhan dimana yang bisa dipenuhi, seperti di Kundur sendiri, di Karimun, dan lain-lain. Nanti akan kita minta itu dipetakan. Untuk pasar ekspor saya kira bapak-bapak sudah memiliki gambaran porsi untuk pilot project ini” ujar Gubernur.
Berkaitan dengan multiplayer effect untuk masyarakat, Gubernur juga menginginkan adanya gambaran pasti. Sehingga ada informasi lengkap untuk masyarakat yang bisa diberikan. Contohnya pemanfaatan tenaga kerja lokal.
“Kalau tenaga kerja lokal itu umpamanya memang mesti dilatih, kita sama-sama melatih mereka. Jangan orang dari mana-mana lagi yang datang. Sehingga angka pengangguran kita tak turun-turun walau investasi meningkat, ternyata pekerjanya dari luar semua. Kita bukan alergi dengan pekerja antar daerah, namun potensi lokal harus diutamakan” ungkap Gubernur Ansar.
PT. Indonesia Power sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangkitan dan penyediaan energi listrik. Salah satu fungsi yang dijalankan oleh PT Indonesia Power adalah mengembangkan dan meningkatkan kapasitas daya terpasang dengan jalan melaksanakan pengembangan dan pengembangan potensi energi yang ada, salah satunya adalah Energi Baru Terbarukan. Saat ini PT Indonesia Power memiliki pembangkit di Jawa Bali dengan total kapasitas 8,440 MW di 8 lokasi dan 6,073 MW O&M pembangkit. (ron)
Gubernur Ansar saat beraudensi dengan pengurus DPD Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor di ruang kerjanya, Rabu (2/2/2022). (istimewa)
batampos – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengutarakan dukungannya atas program One Village One CEO (OVOC) yang digagas oleh Institut Pertanian Bogor. Program One Village One CEO tersebut menurutnya akan tepat guna bila diterapkan di daerah Kepulauan Riau.
“Bisa kita terapkan di desa-desa yang ada di pulau-pulau di Kepri, program ini kan sudah terbukti bermanfaat di banyak daerah lain,” ujar Gubernur Ansar saat beraudensi dengan pengurus DPD Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (2/2/2022).
Dalam audiensi kali ini, DPD HA IPB yang diketuai oleh Dr. Rika Azmi menyampaikan bahwa akan dilakukan nota kesepahaman berupa MoU antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan IPB untuk melaksanakan program One Village One CEO di Kepri.
One Village One CEO (OVOC) merupakan salah satu program inovasi ekosistem bisnis perdesaan berbasis pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kegiatannya terdiri dari fasilitasi lahan, permodalan, pendampingan, teknologi dan kemitraan pasar dengan offtaker yang akan membentuk ekosistem terintegrasi dari hulu sampai hilir.
Sebelumnya OVOC sudah dikembangkan di 53 desa di Jawa Barat dan tahun ini akan ditambah lagi menjadi 100 desa di seluruh Indonesia. Kedepannya OVOC akan menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia yang dapat menambah kesejahteraan masyarakat.
Tidak hanya membahas tentang OVOC, audiensi Himpunan Alumni IPB kali ini juga sekaligus membahas pengukuhan dan pelantikan DPD Himpunan Alumni IPB Provinsi Kepri pada tanggal 12 Februari 2022 di Tanjungpinang. Direncanakan pelantikan DPD Himpunan Alumni IPB Provinsi Kepri akan dilakukan oleh Ketua DPP Himpunan Alumni IPB, Walneg S. Jas.
Sementara Gubernur Kepri Ansar Ahmad akan bertindak sebagai keynote speaker dalam seminar One Village One CEO. Tidak hanya Gubernur Ansar, seminar tersebut juga menghadirkan Rektor IPB Dr. Arif Satria dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. (*)
Juara Moto2 musim lalu Remy Gardner (kiri) dan rekan setimnya Raul Fernandez dari tim Red Bull KTM Ajo berpose usai GP Catalunya di Spanyol (6/6/2021) (LLUIS GENE/afp )
batampos – MotoGP 2022 hari ini (2/2) akan menyelesaikan rentetan tiga hari shakedown test di Sirkuit Sepang, Malaysia.
Yang menjadi perhatian penting dalam tiga hari ini adalah performa lima rookie yang turun menggunakan motor baru di kelas premier.
Selain para rookie, pembalap-pembalap uji dan dua pembalap Aprilia yang merupakan pabrikan yang masih memiliki hak konsesi juga turun gunung. Mereka adalah Maverick Vinales dan Aleix Espargaro.
Pada hari kedua kemarin (1/2), Vinales menjadi pembalap tercepat. Pemenang sembilan kali balapan MotoGP itu menjadi pembalap pertama yang menembus catatan waktu di bawah 2 menit.
Raihan terbaik mantan pembalap tim pabrikan Yamaha itu 1 menit 59,833 detik.
Sebelumnya, di hari pertama, Raul Fernandez langsung unjuk gigi. Saat itu pembalap rookie tim satelit KTM, Tech3, tersebut menjadi yang tercepat dengan catatan 2 menit 0,898 detik. Kemarin dia finis di posisi keempat. Catatan waktunya terpaut 0,986 detik dari Vinales.
Dari lima rookie yang akan turun di MotoGP tahun ini, performa Fernandez memang menjadi salah satu yang paling dinanti. Dia punya gaya balap agresif dan disebut-sebut sebagai titisan Marc Marquez.
Tech3 tahun ini mengambil langkah berani memasang dua pembalap rookie di skuad mereka. Selain Fernandez, ada pembalap Australia Remy Gardner.
Dua pembalap itu musim lalu bersaing sengit memperebutkan gelar juara Moto2. Saat itu keduanya berbendera tim Red Bull KTM Ajo. Gardner akhirnya menjadi juara Moto2 2021, sedangkan Fernandez finis runner-up.
Tahun ini persaingan dua pembalap tersebut sengaja diwadahi lagi oleh KTM di pentas yang lebih besar.
”Yang lalu biarlah berlalu. Saat ini aku sangat fokus menatap proyek luar biasa bersama KTM di panggung yang lebih besar ini,” ucap Fernandez seperti dilansir Motorsport.
Persaingan Fernandez dan Gardner sempat mendidih. Setelah gagal juara Moto2, Fernandez melontarkan komentar sinis.
Pembalap 21 tahun itu menyebut Gardner juara hanya karena Ajo lebih memberikan dukungan kepada pembalap Australia tersebut ketimbang dirinya. Fernandez bahkan menyebut dirinya juara Moto2 2021 secara moral. Sementara itu, Gardner hanya juara resmi.
Gardner membalas ocehan Fernandez tersebut dengan tak kalah sinis. Setelah menyelesaikan postseason test di Jerez November lalu, pembalap 24 tahun itu menyebut ucapan Fernandez hanya omong kosong.
Melihat jejak persaingan itu, bukan tidak mungkin hubungan keduanya kembali terlibat hubungan panas-dingin bersama Tech3 di MotoGP.
Namun, bos KTM Pit Beirer buru-buru memberikan klarifikasi. Dia menyebut situasi timnya saat ini sangat kondusif. Termasuk hubungan Fernandez dan Gardner.
”Saat Anda memiliki dua pembalap yang luar biasa dan sedang mengejar target yang sama, terjadi friksi itu wajar,” kata Beirer.
”Tapi, aku bisa memastikan semuanya sudah baik-baik saja. Pekan ini kami sudah berkumpul di Austria bersama empat pembalap dan semua manajer tim. Kami duduk di satu meja,” tambahnya.
Dia memastikan bahwa timnya akan memberikan dukungan yang adil, baik untuk Fernandez maupun Gardner.
Untuk mewujudkan itu, KTM telah mendatangkan manajer baru di tim satelit tersebut, yakni Francesco Guidotti. Dia merupakan mantan manajer tim satelit Ducati, Pramac. (*)
batampos – PPUU DPD RI menilai harus ada regulasi setingkat UU untuk mengatur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penyusunan RUU ini dimaksudkan untuk mengatur efektifitas tata kelola pemerintahan dan relasi hubungan pemerintah pusat dan daerah secara digital atau yang kini dikenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Penyusunan RUU Pemerintahan Digital ini tidak hanya terbatas pada soal tata kelola pemerintahan secara digital saja melainkan ada 3 (tiga) kluster pengaturan yang akan diatur secara holistik yakni, soal digital governance, digital economy dan digital society,” ujar Ketua PPUU DPD RI Badikenita Sitepu didampingi Wakil Ketua PPUU PD RI Ajbar saat membuka Rapat Kerja dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (2/2/22).
Ketua PPUU DPD RI Badikenita Sitepu didampingi Wakil Ketua PPUU PD RI Ajbar.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia pada tahun 2020 menemukan sejumlah masalah di luar ketersediaan infrastruktur dalam penerapan e-government di Indonesia, di antaranya adalah mentalitas silo yang menghambat integrasi data maupun layanan, ketiadaan produk hukum yang bersifat strategis seperti undang-undang yang mengatur pemerintahan digital, ketiadaan roadmap yang memadai untuk menetapkan prioritas pengembangan e-government secara nasional, masih rendahnya kompetensi digital pegawai Aparatur Sipil Negara, dan ketiadaan standarisasi perangkat keras, perangkat lunak, dan maupun data yang menghambat interoperabilitas.
“Masalah-masalah tersebut di atas berpotensi menghambat proses transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau pemerintahan digital,” tukas Badikenita.
Senator Sumatera Utara Badikenita Sitepu menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya memungkinkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor terus bergerak di tengah krisis, tetapi juga semakin cepat, semakin mudah, dan terus bertumbuh.
“PPUU DPD RI pada tahun 2022 ini tengah menyusun sebuah RUU Tentang Pemerintahan Digital, di dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang terdaftar dengan nomor urut 254 sebagai usulan murni DPD RI,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah hari ini dipilih karena berdasarkan hasil penelitian dan survey bahwa masing-masing provinsi ini adalah provinsi yang secara peringkat SPBE dan literasi digital di daerahnya sangat baik dan berkembang dengan cepat.
“PPUU DPD RI juga mengapresiasi atas capaian-capaian Pemerintah Daerah tersebut dengan harapan nantinya seluruh Provinsi dan kabupaten/ kota dapat dengan cepat melakukan transformasi digital,” ucap Senator Sumatera Utara itu.
Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengungkapkan bahwa pemerintahan provinsi Jawa Tengah sudah mencanangkan dengan program digitalisasi sejak 2018 sudah berjalan. mengacu Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
“Pemerintah yang bersih yang bisa diawasi oleh masyarakat, dengan pemanfaatan teknologi bahkan waktu dan dan efektifitas jauh lebih baik, ini menunjukan pemerintahan saat ini aware terhadapa aduan atau usulan apapun dari masyarakat,” ucap Yasin.
Ia melanjutkan satu data Indonesia ini perlu dan penting, terkait bansos, Data Terpadu Kesejahteran Sosial, NIK dan lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tegah mendorong satu data itu terwujud. Untuk itu perlu sinkronisasi antara pusat dan daerah.
“Melalui SPBE kita bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, termasuk aduan-aduan dari masyarakat hingga cepat ditindaklanjuti, juga yang terpenting mencegah korupsi,” lanjutnya.
Di saat yang sama, Perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DKI Jakarta Yudistira mengungkapkan bahwa DKI menjadi contoh yang paling baik daam menerapkan e-government. Bagaimana DKI membangun ekosistem digital untuk menunjang hal tersebut. Proses bisnis melalui teknologi bisa meningkatkan efektifitas dan inovasi dari setiap layanan pemerintahan. Transformasi digital bukan hanya bicara teknologi tapi startegi baru, leadership baru dan cara tatanan baru, fokus kepada masyarakat sebagai costumer.
“Menurut kami yang perlu dibangun adalah ekosistemnya lewat teknologi, people, dan prosesnya. Kami menitikberatkan penggunaan teknologi bisa meningkatkan inovasi proses bisnis dan layanan, bukan hanya menjadi tools, tapi juga membangun yang namanya infrastruktur digital,” jelasnya.
Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nurul menambahkan bahwa e-government perlu dipahami sebagai platform agar masyarakat dapat mengakses segala informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari regulasi masih ada permasalahan terkait pendanaan, terkait pembangunan teknologi informasi.
“Dengan skala popuasi Jawa Barat yang sangat besar, mustahil mengelola pemerintah secara efektif dan tepat sasaran tanpa peran teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi akan jauh lebih efisien dibanding pendekatan konvensional,” ungkapnya.
Senator DIY Afnan Hadikusumo sepakat bahwa e-government berperan meningkatkan akuntabilitas, sehingga masyarakat jadi mudah melihat dan mengawasi kinerja pejabat publik.
“Problem di masyarakat kita terutama di daerah-daerah yang belum maju, ada kegagapan teknologi dalam pemanfaatan layanan. Selain itu ego sektoral masih ada dinding yang kuat antara daerah, kita harapkan dengan RUU yang kita susun dapat memperbaiki itu semua,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI Sulawesi Tengah Lukky Semen melihat bahwa e-government adalah suatu kebutuhan dan sebaigan besar pemerintah sudah mulai melakukan transformasi.
“Satu sisi ada transformasi digital tapi di sisi lainnya banyaknya aplikasi-aplikasi ini menjadi kendala buat masyarakat, selain itu kekuatan infrastruktur teknologi di Indonesia masih lemah,” katanya.
Menutup rapat, Ketua PPUU DPD RI Badikenita Sitepu mengapresiasi pandangan serta masukan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa tengah, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta dalam membantu PPUU Menyusun RUU tentang pemerintahan Digital.
“RUU ini diharapkan dapat mengatasi persoalan efektifitas dan efesien didalam penyelengaraan pemerintahan khususnya dalam konteks relasi hubungan antar kewenangan pusat dan daerah,” pungkasnya. (*)
