ILUSTRASI: Kantor Bulog Cabang Batam, Senin 5 April 2021. F Suprizal Tanjung, Batam Pos
batampos – Perum Bulog telah menyerap beras petani yang mencapai angka 1,2 juta ton. Dengan demikian sudah dipastikan tahun ini, pemerintah tidak impor beras untuk kebutuhan cadangan beras pemerintah. Itu merupakan tahun ketiga secara berturut-turut pemerintah tidak melaksanakan impor tersebut.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menyatakan, realisasi pengadaan beras itu merupakan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya.
”Penyerapan beras dalam negeri ini sangat membantu petani Indonesia yang kesulitan menjual beras mereka selama pandemi Covid-19 dan juga mempertahankan prestasi pemerintah untuk tidak impor beras selama 3 tahun terakhir,” kata Budi Waseso, Selasa (28/12).
Budi Waseso menambahkan, berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS), prakiraan produksi beras nasional pada triwulan I 2022 adalah sebesar 11,61 juta ton. Bulog selalu siap untuk menyerap kembali produksi tersebut untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait kecukupan stok beras dalam negeri.
”Selain untuk memupuk stok sebagai cadangan beras pemerintah, kegiatan penyerapan gabah atau beras petani dalam negeri juga menggerakkan perekonomian di tingkat petani sehingga dapat memulihkan roda perekonomian sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi selama pandemi Covid-19 ini,” tutur Budi Waseso.
Selain menjaga stabilitas harga di tingkat petani, sepanjang 2021, Bulog juga berperan penting dalam menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen dengan melaksanakan operasi pasar yang sekarang bernama KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga).
”Hingga saat ini Bulog telah menyalurkan beras KPSH mencapai hampir 700 ribu ton dengan melibatkan berbagai stakeholder,” ujar Budi Waseso.
Untuk meringankan beban pengeluaran kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat akibat Pandemi Covid 19, pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Perum Bulog pada tahun ini juga sukses menyalurkan Bantuan Beras PPKM (BB-PPKM) dilakukan dengan tuntas 100 persen kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak total 28,8 juta KPM di seluruh Indonesia.
Pada tahun kedua masa pandemi ini juga dan sebagai bentuk komitmen nyata perusahaan yang menciptakan nilai bersama bagi masyarakat Bulog sudah menggelontorkan beras Fortivit kepada 7 provinsi untuk 2.150 balita guna mendukung program pemerintah menurunkan prevalensi stunting (anak pendek).
Bulog juga cepat tanggap terhadap bencana nasional yang terjadi dengan menyalurkan beras tanggap darurat sebanyak 8.500 ton sepanjang 2021. (*)
Salah satu ruas jalan di kawasan Tiban, Kota Batam yang terendam banjir. Foto: Rifki Setiawan/Batam Pos
batampos – Malam tahun baru di Kota Batam yang seharusnya ceria, malah dihiasi banjir di sejumlah lokasi, khususnya di Tiban dan Batuaji.
Selain banjir, macet juga menjadi makanan sehari-hari warga Tiban, apalagi di tengah hujan deras yang terjadi Jumat (31/12) sore, kemacetan semakin menyulitkan mobilitas warga.
Pantauan Batam Pos, banjir menggenang wilayah Tiban Center dari depan Pom Bensin Vitka hingga ke pusat kuliner di Tiban Centre.
Genangan air mengalir sangat deras, sehingga sangat mempersulit laju kendaraan yang mengaspal di jalanan Tiban. “Sudah kena macet, ditambah hujan lagi. Hampir tiap hari kena macet, tambah hujan makin lengkap lah,” kata salah seorang pengguna jalan, Siswono kepada Batam Pos.
Sementara itu, kemacetan terjadi dari Simpang Jam hingga Tiban Center. Total jaraknya mencapai 6,4 kilometer. Selama kurang lebih satu jam, banyak warga yang berjuang untuk bisa keluar dari banjir dan macet yang terjadi.
Kemacetan semakin menjadi-jadi saat pertemuan jalur dari arah Batam Centre dengan jalur dari arah Nagoya. Jalanan yang menyempit tidak sebanding dengan volume kendaraan yang lajunya melambat, karena hujan.
Saat pertemuan dengan jalur baru yang dibangun oleh BP Batam, banyak pemotor yang memilih untuk mengabaikan pembatas jalan dan melewati jalur yang sebenarnya belum boleh digunakan tersebut.
Jalur tersebut diperuntukkan untuk kendaraan berat. Tapi, tampaknya jalur tersebut belum siap untuk dibuka, karena di satu titik para pemotor harus melewati banjir lumpur yang dapat membuat mereka terjatuh, karena saking licinnya.
Jalur baru ini memang berada di kiri sebuah bukit botak tanpa pohon, sehingga endapan tanah dibawa turun oleh air hujan.
ILUSTRASI: Gas mobil PT Sarana Jaya Nusa di Seraya, Batam, Jumat 9 April 2021. F Suprizal Tanjung, Batam Pos
batampos – Jelang pergantian tahun baru 2022, PT Pertamina (Persero) memastikan stok LPG nasional dalam kondisi aman. Baik LPG PSO maupun Non PSO. Pertamina juga telah menyiagakan seluruh rantai distribusi LPG di seluruh wilayah Indonesia untuk siaga 24 jam.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, mengatakan, ketahanan stok LPG nasional berada pada angka 16 hari, jauh di atas standar yang ditetapkan yakni 11 hari. Pertamina siap memenuhi kebutuhan LPG selama perayaan Tahun Baru 2022.
“Selama perayaan Tahun Baru konsumsi LPG diperkirakan naik sekitar 3 persen dari rata-rata normal harian. Untuk itu, Pertamina telah menyiapkan stok yang aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap LPG,” kata Fajriyah, Rabu (29/12).
Fajriyah menyebut, perseroan telah menyiagakan Satgas Nataru yang siaga 24 jam untuk melayani permintaan LPG di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina telah menyiagakan 48.207 Agen LPG Siaga dan Outlet LPG selama libur Tahun Baru 2022.
Pertamina juga melayani pemesanan LPG secara online melalui Pertamina Delivery Service (PDS) 135. Pelanggan cukup memesan LPG yang dibutuhkan melalui telepon atau WhatsApp, agen Pertamina nanti yang akan mengirim LPG ke rumah pelanggan.
Pertamina juga menyediakan Program Tukar Tabung LPG 3 Kg ke Bright Gas. Untuk mendukung kelancaran distribusi LPG secara nasional, Pertamina telah menyiapkan rantai distribusi mulai dari Depot, SPBBE, Agen, Pangkalan hingga Outlet LPG. Pertamina telah menyiapkan 667 SPBBE, 4.152 Agen PSO, 820 Agen NPSO, 188.788 Outlet PSO dan 34.534 Outlet NPSO.
Proses distribusi LPG nasional telah menggunakan teknologi digital yang dapat dimonitor secara realtime melalui Pertamina Integrated Command Center (PICC).
“Pertamina bisa dengan cepat mengantisipasi lonjakan permintaan LPG di suatu wilayah sehingga bisa mencegah terjadinya kelangkaan,” pungkasnya. (*)
Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai leading sector penyedia energi listrik, berkomitmen untuk menyalakan listrik sampai ke pelosok negeri di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Semangat tersebut, bukan hanya sebatas untuk menerangi dari gelapnya malam. Namun mendorong terwujudnya efek ganda dengan munculnya pelaku-pelaku usaha yang berimbas pada peningkatan ekonomi desa.
JAILANI, Tanjungpinang
Waktu berputar begitu cepat, jika kembali pada medio 2015 lalu ketersediaan energi menjadi persoalan yang menyebabkan kemarahan masyarakat terhadap Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang. Lantaran pada waktu itu, Pulau Bintan (Tanjungpinang-Bintan) sedang dilanda defisit energi. Pembangkit-pembangkit yang tersedia tidak mampu untuk memenuhi beban puncak yang dibutuhkan.
Namun dalam kurun waktu kurang lebih enam tahun, bukan hanya persoalan listrik di Pulau Bintan (Tanjungpinang-Bintan) yang dituntaskan oleh PLN Tanjungpinang. Sampai pulau terluar, terdepan dan terpencil (3T) yang berada di kawasan Natuna, Anambas, dan Lingga (NAL) tidak luput disentuh oleh PLN Tanjungpinang yang berada dibawah kendali PLN Wilayah Riau dan Kepuluan Riau (WRKR).
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad meresmikan penggunaan listrik di Desa Katang, Kabupaten Lingga.
Pembangunan yang dilakukan oleh PLN Tanjungpinang memang tidak seperti roller coaster yang bergerak cepat. Apalagi untuk membangun penyediaan infrastruktur listrik di kawasan NAL yang terdiri dari ratusan pulau berpenghuni. Kondisi geografis ini menjadi tantangan berat. Selain membutuhkan biaya yang berlipat ganda, tentunya memerlukan banyak pengorbanan demi energi listrik menyala sampai ke desa-desa.
Ibarat darah yang menggerakan organ tubuh, listrik adalah urat nadi bagi aktivitas kehidupan masyarakat. Listrik sudah menjadi satu keharusan. Bukan hanya sebatas sebagai penyedia cahaya untuk menerangi gelapnya malam, namun juga menjadi penunjang untuk berbagai aktivitas kehidupan. Baik itu bagi dunia pendidikan, pelayanan publik maupun pelaku usaha.
Disebabkan adanya listrik, juga menjadi stimulus masuknya pembangunan jaringan telekomunikasi yang turut mengikuti sampai ke pelosok desa. Ini menjadi satu gambaran kongkrit, ketersediaan energi memberikan pengaruh penting dalam peningkatan pengetahuan masyarakat yang berada di desa. Sehingga tidak tidak mengalami ketertinggalan informasi, dan tidak kesulitan dalam membangun komunikasi jarak jauh dengan hadirnya layananan berbasis internet.
Efek ganda hadirnya listrik desa, dirasakan oleh Anggi Wisma Juliani (31), pemilik usaha es batu giling di Pelabuhan Pulau Letung, Anambas. Daerah ini, menjadi salah satu pulau terluar yang berjarak 372,6 km dari Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang. Untuk menuju kesana harus menempuh perjalanan laut selama 20 jam dengan kapal milik Pelni. Sedangkan dengan kapal cepat lebih kurang delapan jam.
Perempuan yang akrab disapa Anggi tersebut, tidak bisa menampik, terkoneksinya Pulau Letung dengan program listrik desa menjadi titik balik baginya. Menurutnya, sebelum adanya listrik desa, tidak banyak peluang usaha terbuka. Apalagi bagi masyarakat yang tidak memiliki modal yang kuat.
“Sebelum adanya listrik desa, untuk membuka usaha seperti es batu giling ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena harus menggunakan mesin api (generator set,red). Selain itu, butuh perawatan, dan biaya operasional seperti bahan bakar,” ujarnya dari balik sambungan telepon, Jumat (31/12) siang.
Sejak kepergian suaminya beberapa waktu lalu, ia kini mengendalikan usaha tersebut dengan dibantu sanak keluarga. Ia berharap listrik di Pulau Jemaja atau Letung ini terus menyala. Sehingga bisa menghidupkan belasan kulkas yang ada untuk membekukan air menjadi es batu. Karena usaha ini adalah napasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
Diceritakannya, ia melihat peluang pasar karena tempat usahanya saat ini berdekatan dengan lokasi bongkar sembako yang masuk ke dari dari luar daerah. Selain itu juga aktivitas nelayan-nelayan kecil juga membutuhkan. Diakuinya, untuk bersaing dengan usaha produksi es dengan skala besar ia memang belum mampu. Namun ia bersyukur, dengan adanya usaha ini kebutuhan bulanan masih tercukupi.
“Lagi-lagi memang, listrik memegang peranan penting dalam usaha-usaha tertentu. Karena kalau tidak ada listrik, usaha yang kami jalani ini akan terhenti,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia berupaya untuk tetap menjaga usaha yang ditinggalkan mediang suaminya. Dijelaskannya, sewaktu dijalankan oleh suamnya, pada 2019 lalu sempat memiliki 50 unit kulkas khusus untuk produksi es batu. Dengan jumlah tersebut, ada lima unit kWh Meter dengan kapasitas masing-masing 1.300 VA.
Pada tahun tersebut, perhari mampu memproduksi 500 balok es. Namun sekarang kondisinya sedikit menurun. Adapun kulkas yang dioperasikan hanya sebanyak 14 unit. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban listrik. Meskipun demikian, ia mengaku tetap bersyukur.
Pekerja memproduksi es giling di tempat usaha milik Anggi Wisma Juliani di Pelabuhan Letung, Anambas. F. Dokumentasi pribadi.
“Dengan masih berjalannya usaha ini, rezeki masih mengalir. Karena masih ada pendapatan bersih yang dibukukan, setiap bulannya. Es yang diproduksi hitungan masih ratusan juga dalam sehari. Untuk satu balok dijual seharga Rp1.000,” tutup Anggi.
Ditempat terpisah, Kepala Camat Selayar, Kabupaten Lingga, Abdul Kamar mengatakan, tuntasnya listrik desa di wilayahnya itu telah memberikan pengaruh yang signifikan bagi aktivitas masyarakat. Disebutkanya, di Kecamatan Selayar ada empat desa dengan 1.305 kepala keluarga.
Menurutnya, pada 2017 lalu listrik di Pulau Selayar ini masih menyala 14 jam, yakni dari pukul 17.00 sampai 07.00. Kemudian pada 2018 listrik sudah menyala 24 jam. Pihaknya memberikan apresiasi tentunya atas pengabdian yang diberikan PLN untuk menerangi seluruh desa dan dusun yang ada di Kecamatan Selayar ini.
“Banyak sektor terkena dampak dengan adanya listrik desa. Baik pendidikan, dunia usaha maupun aktivitas lainnya. Apalagi 80 persen penduduk Kecamatan Selayar berprofesi sebagai nelayan. Sehingga ketika membutuhkan es dalam skala kecil, mereka produksi dengan kulkas-kulkas yang ada di rumah,” ujar Abdul Kamar menjawab pertanyaan Batam Pos, Kamis (30/12) lalu.
Sementara itu, Bupati Lingga, M. Nizar mengatakan, upaya melistriki desa-desa untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, telah dilakukan pemerintah daerah dengan berkerjasama dengan pihak PT PLN (Persero) sejak 2016 silam. Sepanjang perjalanan, beberapa di antaranya sempat terhenti karena pandemi.
Pada akhirnya, perjuangan panjang untuk menerangi semua desa yang ada di Kabupaten Lingga tercapai di tahun 2021 ini. Hal ini merupakan kado istimewa di saat Kabupaten Lingga yang sudah merayakan ulang tahun usianya yang ke-18 tahun, pada 20 November 2021 lalu.
“Listrik adalah jantung penggerak pembangunan desa. Karena dengan adanya listrik, akan memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Untuk memperkuat kehandalan, PLN juga akan melakukan interkoneksi listrik kabel laut dari Dabo ke Daik dengan melintas di Pulau Selayar,” ujarnya, kemarin.
Seluruh Desa di Kepri Menyala
Perusahaan Listrik Negara (PLN) Tanjungpinang punya tanggungjawab besar terhadap pemunuhan kebutuhan listrik sampai keseluruh desa yang ada di Provinsi Kepri. Mulai dari pulau-pulau yang berada di wilayah Pemerintah Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Natuna. Secara keseluruhan ada 275 desa yang tersebar di lima kabupaten berdasarkan catatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Dukcapil Provinsi Kepri.
General Manager PLN Tanjungpinang, Yusra Helmi mengatakan ketersediaan energi listrik menjadi stimulus untuk mempercepat pembangunan negeri. Disebutkannya, secara keseluruhan pada tahun 2021 ini seluruh desa di Kepri ditarget sudah menyala.
“Pekerjaan yang sedang digesa saat ini tersisa lima desa di Kabupaten Anambas. Kendalanya adalah pembangkit yang didatangkan dari luar Kepri. Apalagi kondisi cuaca sedang tidak mendukung untuk pelayaran ke Anambas yang merupakan daerah terluar,” ujar Yusra Helmi, Jumat (31/12) di Tanjungping
Lain waktu, lain juga tantangannya. Karena PLN Tanjungpinang masih memiliki pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Pasalnya, dari ratusan pulau berpenghuni yang berada di wilayah PLN Tanjungpinang yang tersebar di enam kabupaten/kota, baru 24 persen atau sebanyak 74 pulau yang sudah menikmati layanan listrik.
“Melihat jumlah ini, tentu kita memiliki banyak pekerjaan rumah kedepannya. Dengan kemampuan yang terbatas, tentu pekerjaan ini bisa kita tuntaskan secara bertahap,” jelasnya.
Menurutnya, sudah jadi PR bagi PLN Tanjungpinang untuk memberikan yang terbaik bagi layanan kelistrikan di negeri ini. Meskipun ditengah keterbatasan yang ada, pihaknya tetap berkomitmen untuk menuntaskan program Kepri terang. Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kepri yang turut membantu PLN dalam menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan.
“Saat ini, kami tengah menggesa penuntasan program listrik desa di Provinsi Kepri yang berada dibawah kendali PLN Tanjungpinang. Karena sesuai dengan rencana kerja, seluruh desa di Kepri menyala sampai akhir 2021,” tegasnya.
Disebutkannya, desa yang ada di Kepri berdasarkan permendagri No. 137 tahun 2017 berjumlah 417 desa/kelurahan. Adapun dari jumlah tersebut, sudah berlistrik PLN sebanyak 412 desa/kelurahan. Sisa lima desa belum energize (sedang dalam proses pengerjaan). Pihaknya memiliki tantangan tersendiri untuk menerangi daerah-daera perbatasan di Kepri. Karena rentang kendali dari satu desa ke desa lainnya, banyak yang terpisah oleh laut.
Dijelaskannya, program listrik desa di Kepri sudah dimulai sejak 2017 lalu. Secara bertahap, dari 2017 sampai 2020 sebanyak 60 lokasi sudah dilistriki. Fokus pekerjaan rumah pada 2021 ini adalah menyelesaikan program listrik desa di 36 desa yang tersebar di Karimun (8), Anambas (11), dan Lingga (17).
“Anggaran rata-rata untuk masing-masing lokasi diperlukan Rp4 miliar. Ini belum termasuk harga mesin. Mesin ada yang baru dan ada yang relokasi dari unit PLN yang lain. Karena harga standarnya untuk satu mesin sekitar Rp2 miliar. Adapun kapasitas masing-masing pembangkit adalah 5 mega watt,” jelasnya lagi.
Lebih lanjut katanya persoalan yang harus sama-sama dipahami, membangun di daerah kepulauan itu membutuhkan biaya yang mahal. Kondisi tersebut berbeda dengan daerah daratan. Karena membangun infrastruktur listrik senilai Rp5 miliar di daratan seperti untuk Provinsi Riau mungkin bisa untuk 1.000 KK.
“Tapi di Kepri mungkin cuma buat 100 KK. Jadi dukungan Anggaran tentu dibutuhkan lebih besar. Maka dari itu, dengan kapasitas yang tersedia pembangunan dilakukan secara bertahap,” paparnya.
Ditambahkannya, sebagai komitmen PLN untuk menjaga kehandalan listrik di Provinsi Kepri, sejumlah daerah akan diperkuat dengan sistem interkoneksi kabel laut. Pertama dari Pulau Batam ke Pulau Bintan yang suntas pada 2016 lalu. Kemudian saat ini, sedang berporses pembangunan jariangan laut dari Batam ke Pulau Buluh, dan dari Dabo Singkep ke Daik, Kabupaten Lingga.
“Untuk nilai investasi pembangunan kabel laut Batam-Buluh dan Dabo-Selayar-Lingga adalah Rp37 miliar. Panjang gelaran kabel Batam-Pulau Buluh 1 km dan untuk Dabo-Selayar-Lingga sepanjang 6 km,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, listrik untuk daerah perbatasan adalah kebutuhan dasar yang harus diselesaikan. Menurutnya, tanggungjawab tersebut bukan hanya dibawah kendali PLN semata. Diakuinya, membangun daerah kepulauan seperti Kepri ini membutuhkan biaya yang mahal.
“Kita apreiasi tentunya dengan kerja keras PLN untuk menerangani Kepri dengan listrik. Dengan adanya listrik di daerah-daerah perbatasan seperti Natuna yang merupakan ujung utara Indonesia, denyut ekonomi rumah tangga berdetak. Banyak nelayan tradisonal bisa memproduksi es sendiri, dan banyak UMKM berdiri,” ujar Ansar Ahmad.
Disebutkan Gubernur, dalam perjalannya sebagai Gubernur, sampai akhir tahun 2021 telah terealisasi listrik desa sebanyak 36 desa dan 6 dusun / kampung dengan rincian yakni di Kabupaten Karimun 8 desa, Kabupaten Kepulauan Anambas 11 desa, dan Kabupaten Lingga 17 desa.
“Suntikan energi yang diberikan PLN lewat program listrik desa adalah adalah satu kekuatan bagi kita untuk mempercepat pembangunan desa. Banyak aktivitas yang bergantung dengan listrik. Hadirnya listrik desa sudah pasti akan memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat,” jelas Gubernur.
PLN Gotong Royong Berbagi Energi
Sebagai perusahaan penyedia listrik, PLN tidak melulu berorientasi pada profit atau penghasilan perusahaan. Namun perusahaan dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini juga menjadi penggerak semangat gotong royong dalam membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan energi listrik.
Pemerintah Provinsi Kepri memberikan apresiasi atas pengabdian yang diberikan oleh PLN. Apalagi mengingat menyediakan infrastruktur listrik di Provinsi Kepri yang terdiri 408 delapan pulau berpenghuni satu tantangan hebat bagi PLN. Selain masalah rentang kendali, juga membutuhkan biaya yang mahal. Meskipun terkadang, kebutuhan operasional di daerah tertentu tidak tertutup dengan pembelian daya oleh masyarakat.
“Kita apresiasi dengan komitmen yang ditunjukan oleh PLN untuk menjadikan seluruh desa di Kepri terang. Meskipun ada didaerah tertentu yang pendapatannya tidak sesuai dengan kebutuhan operasionalnnya,” ujar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Muhammad Darwin, Kamis (29/12) di Tanjungpinang.
Menurutnya, Pemprov Kepri juga terlibat dalam penyediaan listrik di pulau-pulau berpenguni secara bertahap melalui penyediaan generator set (Genset). Disebutkannya, sudah ada 12 pulau berpenghuni yang pelayanan listriknya melalui Genset. Kedepan, Pemprov Kepri akan melakukan Serah Terima Operasi (STO) ke PLN Tanjungpinang. Jaringan yang sudah dibangun mengikuti standar yang ditetapkan oleh PLN.
Lebih lanjut katanya, bagi menyebar energi listrik sampai kepada masyarakat kurang mampu, lewat program gotong royong sosial atau lebih dikenal Corporate Social Responsibility (CSR) telah tersambung 5.220 rumah tangga kurang mampu.
“Pada tahun 2021 rumah tangga tidak mampu yang dibantu dari dana APBD Provinsi Kepulauan Riau, PT. PLN (Persero) dan CSR Hulu Migas, Perusahaan tambang di Kabupaten Lingga serta Perusahaan Tambang. Sehingga desa-desa yang sudah masuk listrik, masyarakat kurang mampu juga mendapatkan pelayanan yang sama,” jelas Darwin.
Mantan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kepri itu, menyebutkan, lewat APBD Provinsi Kepulauan Riau TA 2021 menyasar sebanyak 950 rumah tangga kurang mampu di Provinsi Kepri. Kemudian dana CSR Hulu Migas, terealisasi 261 rumah tangga di Kabupaten Natuna, terealisasi sebanyak 1.086 rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Anambas 261 rumah.
Selanjutnya, dana CSR perusahaan tambang di Lingga dirasakan manfaatnya sebanyak 1.563 kepala keluarga. Kemudian dana CSR perusahaan tambang di Karimun menyasar 850 rumah tangga. Sedangkan dari PLN sendiri memberikan manfaat kepada 510 rumah tangga.
Dijelaskannya, adapun bentuk manfaatnya adalah penyambungan dan pemasangan. Biaya yang dikenakan untuk satu rumah di wilayah terpencil sebesar Rp290 ribu. Pembangunan untuk wilayah terluar Rp900 ribu. Sementara itu, untuk instalsasi Rp900 ribu.
“Kalau mengikut standar APBD, pemasangan dan instalsasi sebesar Rp1,9 juta. Khusus untuk masyarakat kurang mampu, dalam penggunaan daya listrik akan mendapatkan subsidi. Kita bersyukur, ada pihak-pihak yang peduli untuk berbagi, sehingga masyarakat kurang mampu juga mendapatkan pelayanan yang sama,” tutup Darwin.
Sementara itu, GM PLN Tanjungpinang, Yusra Helmi mengatakan, lewat rencana strategis tahun 2021, PLN Tanjungpinang mengeluarkan dana CSR untuk 510 kepala keluarga. Peruntukannya disebar di Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun.
“Anggarannya sekitar Rp500 juta. Bantuan yang diberikan berupa biaya penyambungan, Sertifikat Laik Operasi (SLO), dan pemasangan instalasi dalam rumah,” ujar Yusra Helmi.(*)
ILUSTRASI: Seorang karyawan sedang menjahit di satu perusahaan di Kawasan Industri Union, Batuampar, Batam, Rabu 6 April 2021. F Suprizal Tanjung, Batam Pos
batampos – Perekonomian Indonesia diprediksi tumbuh di atas 5% pada Triwulan IV-2021. Secara tahun penuh, pertumbuhan ekonomi 2021 akan berkisar 3,7% sampai dengan 4.0%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, prediksi tersebut diperkirakan akan tercapai karena berbagai indikator utama dalam perekonomian nasional telah menunjukkan perbaikan.
Berbicara di acara Indonesia Business Forum TV One, Selasa malam (29/12), Airlangga mengatakan, melandainya kasus positif Covid-19 mendorong mobilitas masyarakat dan berpotensi meningkatkan sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan perdagangan.
Selain itu, sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi yakni sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial karena semakin efektifnya penanganan Covid-19 dan meluasnya pelaksanaan vaksinasi, kemudian sektor informasi dan komunikasi akibat adaptasi kebiasaan baru yang membutuhkan koneksi internet, serta sektor pertambangan dan penggalian yang disebabkan tingginya permintaan ekspor dan penguatan harga komoditas.
Bicara penerimaan perpajakan, tercatat sampai 26 Desember 2021 jumlah neto penerimaan pajak mencapai Rp 1.231,87 triliun atau menembus 100,19% dari target yang diamanatkan dalam APBN sebesar Rp 1.229,6 triliun.
“Jadi, dari sisi penerimaan aman dan dari segi Indeks Keyakinan Konsumen juga kami berharap akan naik lagi di triwulan IV,” ujar Airlangga.
Airlangga menyebut, kinerja investasi di 2021 juga sangat baik dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan. Realisasi investasi pada triwulan III-2021 telah mencapai Rp216,7 triliun. Meningkat sebesar 3,7% (yoy).
Investasi itu terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp103,2 triliun (47,6%) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 113,5 triliun (52,4%). Sepanjang Triwulan I-III 2021, realisasi investasi telah mencapai Rp 659,4 triliun atau 73,3% dari target realisasi investasi tahun ini sebesar Rp 900 triliun.
“Ke depannya, kita harapkan Indonesia Investment Authority (INA) bisa bergerak karena Pemerintah sudah memberikan modal Rp 30 triliun. Tinggal realisasi proyek-proyek mana yang akan dibiayai. Kita juga mendorong berbagai Proyek Strategis Nasional yang hingga 2024 nilainya bisa mendekati Rp5.000 triliun,” tutur Menko Airlangga.
Airlangga menambahkan, membaiknya kondisi perekonomian tak lepas dari sokongan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah digulirkan sejak 2020.
Dimana, klaster Insentif Usaha dan Perlinsos menjadi klaster yang mencatatkan realisasi tertinggi. Misalnya PPh Pasal 25 dan pajak UMKM yang ditanggung Pemerintah, PPNBM, dan PPn yang ditanggung Pemerintah untuk properti.
“Ini semua mendorong perekonomian bergerak, dan menunjukkan komitmen serta keseriusan Pemerintah mendukung masyarakat menghadapi pandemi,” jelas Airlangga.
Bicara prospek tahun depan, Airlangga mengatakan, ekonomi ditargetkan tumbuh 5,2%. Target ini sejalan dengan proyeksi dari sejumlah lembaga internasional seperti IMF (5,9%), OECD (5,2%), dan World Bank (5,2%).
“Proyeksi itu akan bisa dicapai dengan catatan kondisi kesehatan stabil, dan nilai ekspor naiknya besar karena harga komoditas sedang tinggi. Tapi momentum ini harus dilihat dalam 6 bulan pertama dulu untuk bisa memutuskan kebijakan selanjutnya,” kata Menko Airlangga.
Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun depan tetap akan bergantung pada keberhasilan pengendalian pandemi yang didukung kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, menjalankan vaksinasi, dan membatasi kerumunan. Yang tak kalah penting, respon kebijakan ekonomi yang tepat dari sisi fiskal dan moneter serta penciptaan lapangan kerja dan kesiapan bertransformasi.
“Kalau dari APBN capaiannya maksimal, kemudian dari segi investasi sudah memenuhi target, juga dari konsumen dan sektor industri yang pulih, maka inilah empat engine yang membuat ekonomi kita bergerak,” ujar dia.
Airlangga menambahkan, engine yang juga penting adalah digitalisasi. Pada 2020 valuasinya mencapai US$40 miliar, pada 2021 meningkat ke US$70 miliar, dan di 2025 akan naik lagi ke US$130 miliar.
“Transformasi digital harus didorong karena ini dijalankan oleh anak-anak muda kita yang menjadi backbone perekonomian ke depan,” ujar Menko Airlangga.
Di sisi lain, sejumlah risiko tetap harus diwaspadai agar tidak mengganggu momentum pemulihan ekonomi ke depan. Risiko tersebut diantaranya kenaikan harga energi dan inflasi, disrupsi, krisis Evergrande di Tiongkok, dan normalisasi kebijakan moneter negara maju.
“Tahun 2021 adalah tahun yang berat, tetapi solusinya adalah inovasi dan optimisme. Jadi, bekal untuk 2022 adalah teruslah berinovasi, optimis, jadi kita akan maju. Jangan lupa prokes menjadi kunci, juga lakukan booster vaksin,” tutup Menko Airlangga. (*)
Sekda Bintan, Adi Prihantara membuka kegiatan musyawarah cabang gerakan pramuka kwartir cabang Bintan tahun 2021 di Hotel Bhadra Resort, Toapaya, Kamis (30/12) pagi. F.Diskominfo Bintan
batampos– Sekretaris Daerah Bintan, Adi Prihantara mewakili Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Cabang Bintan, Roby Kurniawan membuka kegiatan musyawarah cabang gerakan pramuka kwartir cabang Bintan tahun 2021 di Hotel Bhadra Resort, Toapaya, Kamis (30/12) pagi.
Sekda Bintan, Adi Prihantara berharap agar musyawarah ini dapat melahirkan pengurus yang handal dan mampu membawa organisasi pramuka lebih maju dan berkembang di Kabupaten Bintan.
“Terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas pengabdian selama kurun waktu lima tahun terakhir kepada pengurus masa bakti tahun 2017– 2022 yang akan berakhir masa baktinya,” ujarnya
Adi juga meminta kepada seluruh jajaran pengurus pramuka memiliki perhatian penuh terhadap program-program kerja lima tahun ke depan.
Karena momentum musyawarah cabang kwartir gerakan pramuka ini memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka suksesi organisasi menjadi lebih baik.
Selain itu, Adi juga mengimbau agar musyawarah cabang mampu menyusun rencana kerja serta komposisi kepengurusan kwartir cabang Bintan agar semakin maju dan berkembang.
Harapannya kepengurusan kwartir cabang Pramuka Bintan ke depan hendaknya mampu diaktifkan kembali untuk kegiatan kepramukaan seiring dengan perubahan tatanan, serta mempersiapkan generasi muda guna membangun daerah menjadi lebih baik.
“Apalagi sekarang eranya globalisasi 4.0 maka generasi pramuka harus mengedepankan serta memanfaatkan kemajuan teknologi bagi generasi muda yang lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Panitia Pelaksana Kegiatan, Husni menuturkan bahwa musyawarah kwartir cabang Bintan pada dasarnya bertujuan untuk evaluasi program kerja, selama kurun waktu 5 tahun sejak 2017-2022 , sekaligus menyusun rencana program kerja untuk kegiatan 5 tahun berikutnya.
“Muscab ini diselenggarakan bertujuan untuk mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan program kerja periode 2017-2022 serta menyusun program kerja 5 tahun kedepannya periode 2022- 2027 yang diikuti oleh sekitar 65 perwakilan pengurus dari berbagai unsur,” ucapnya. (met)
Hadir pada acara tersebut Kwarda Gerakan Pramuka Prov Kepri, Eko Sumbaryadi, Kadis Sosial, Edi Yusri, Kadis Pendidikan, Tamsir, Kadispora, Hasfi Handra, Polres Bintan, Kodim 0315/Bintan , Camat Se-Bintan dan Jajaran Kepengurusan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bintan. (*)
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat realisasi Penanam Modal Asing (PMA) di 2021 mencapai Rp6,39 triliun dengan nilai proyek mencapai 1.502 pada Januari-September 2021.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menjelaskan, realisasi investasi PMA di Kota Batam naik sebesar 6,39 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Singapura menjadi negara dengan nilai investasi terbesar Januari-September 2021 dengan nilai investasi Rp 2.166,9 miliar dan diikuti negara asal Eropa: Luxembourg, Jerman, Perancis dan Jepang,” ujarnya, Jumat (31/12/2021).
Sementara dari sisi nilai ekspor lanjutnya, juga mengalami kenaikan signifikan. Sumber BPS mencacat, pada periode Januari-September 2021 mencapai 19,55 lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu.
Berdasarkan publikasi triwulan BPS Kepulauan Riau kata dia, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan III 2021 tumbuh sebesar 2,97% years on years,” paparnya.
“Dengan mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi Batam berada 0,6%-1,2% di atas pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau, maka diperoleh hasil perkiraan pertumbuhan ekonomi Batam triwulan III sebesar 3,57% – 4,17%,” jelasnya.
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat realisasi Penanam Modal Asing (PMA) di 2021 mencapai Rp6,39 triliun dengan nilai proyek mencapai 1.502 pada Januari-September 2021.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menjelaskan, realisasi investasi PMA di Kota Batam naik sebesar 6,39 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Singapura menjadi negara dengan nilai investasi terbesar Januari-September 2021 dengan nilai investasi Rp 2.166,9 miliar dan diikuti negara asal Eropa: Luxembourg, Jerman, Perancis dan Jepang,” ujarnya, Jumat (31/12/2021).
Sementara dari sisi nilai ekspor lanjutnya, juga mengalami kenaikan signifikan. Sumber BPS mencacat, pada periode Januari-September 2021 mencapai 19,55 lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu.
Berdasarkan publikasi triwulan BPS Kepulauan Riau kata dia, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan III 2021 tumbuh sebesar 2,97% years on years,” paparnya.
“Dengan mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi Batam berada 0,6%-1,2% di atas pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau, maka diperoleh hasil perkiraan pertumbuhan ekonomi Batam triwulan III sebesar 3,57% – 4,17%,” jelasnya.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mempertanyakan pemerintah tetap mengebut dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada saat pandemi Covid-19. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
batampos – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mempertanyakan pemerintah tetap mengebut dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada saat pandemi Covid-19. Menurut PKS, padahal saat ini ada potensi hadirnya ancaman gelombang ketiga pandemi.
Selain itu, tingkat kemiskinan semakin naik, pengangguran semakin banyak, jutaan UMKM tutup dan gulung tikar, serta peningkatan utang negara yang semakin tidak terkendali. Syaikhu menilai pemerintah tampak tergesa-gesa memaksakan kehendaknya untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).
Syaikhu mengurai, RUU IKN tiba-tiba masuk merangsek dan menerabas tata aturan perundang-undangan MD3 dan Tata Tertib DPR RI dalam proses pembahasan. RUU IKN Seolah-olah menjadi agenda besar bangsa yang tidak bisa menunggu waktu lama.
“Presiden dan kabinetnya menjadikan RUU IKN sebagai agenda mendesak bangsa, mengalahkan agenda strategis bangsa yang lain seperti pemulihan ekonomi nasional, pandemi dan penyehatan fiskal,” ujar Syaikhu dalam Pidato Kebangsaan Akhir Tahun 2021, Kamis (30/12) malam.
PKS memandang bahwa pemindahan ibu kota negara bukan agenda mendesak bangsa yang harus mendapat prioritas.
“Apa urgensinya ibu kota negara harus dipindah dalam waktu singkat? Publik jadi bertanya-tanya, untuk siapa mega proyek ini dibuat? Siapakah yang akan diuntungkan dengan kehadiran mega proyek ibu kota baru ini?” tanya Syaikhu.
“Argumen pemerintah yang mengatakan bahwa ibu kota harus dipindah karena Jakarta sering banjir dan berpotensi akan tenggelam. Maka pertanyaan itu bisa kita balik pertanyakan kepada pemerintah, apakah ini bermakna bahwa Jakarta akan dibiarkan banjir dan tenggelam sehingga Ibu Kota harus dipindah ke Kalimantan Timur?” tambahnya.
Di sisi lain, ungkap Syaikhu, akhir-akhir ini banjir justru melanda kawasan calon ibu kota negara baru yang telah ditentukan oleh pemerintah.
“Jika alasannya menghindari banjir, kenapa ibu kota negara harus pindah ke lokasi yang juga terdampak banjir? Pertanyaannya untuk kepentingan apa dan siapa kita harus pindah ibu kota negara,” ungkapnya.
Karena itu, Syaikhu mengingatkan, sebagai pemimpin yang baik, maka pemerintah harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah banjir Jakarta dengan tuntas.“Tidak bisa pemerintah lari dari tanggung jawab menuntaskan masalah di ibu kota DKI Jakarta dengan sekadar memindahkan ibu kota sebagai solusi pragmatisnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, pemerintah telah membentuk master plan terkait pemindahan ibu kota negara (IKN). Salah satu targetnya adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat pindah ke ibu kota negara baru pada semester I 2024.
Pemerintah diketahui menargetkan dimulainya pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara pada semester I 2024. (*)
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Hang Nadim Batam memprakirakan cuaca Kota Batam pada sore hingga dini hari masih berpotensi hujan ringan. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
batampos – Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam memperkirakan cuaca di Batam saat pergantian tahun berawan. Suhu terendah diperkirakan 25 derahat celcius dan tertinggi 32 derajat celcius. Angin berhembus dari utara dengan kecepatan, 5 hingga 30 kilometer per jam.
“Esok hari itu, ada cerah, berawan, hujan ringan hingga sedang,” kata Prakirawan Stamet Hang Nadim, Ibnu Susilo, Kamis (30/12).
Berdasarkan pemantauan dan pengolahan data dilakukan Stamet Hang Nadim, Jumat (31/12) pukul 07.00 hingga 12.00 cuaca diperkirakan berawan dan cerah di seluruh wilayah Batam. Pukul 13.00 hingga 18.00, ada potensi hujan ringan di wilayah Batam. Pukul 19.00 hingga 00.00, cuaca diperkirakan berawan.
Hujan diprediksi turun saat dini hari, 01.00 hingga Sabtu (1/1) pagi. Hujan yang turun dengan intensitas sedang. “Perkiraanya terjadi merata di wilayah Batam,” ujarnya.
Ibnu mengatakan adanya belokan angin (shearline) di sekitar wilayah Kepulaian Riau. Sehingga menyebabkan penumpukan dan perlambatan massa udara. Hal ini cukup berkontribusi dalam pembentukan awan-awan hujan.
“Secara umum kondisi cuaca esok hari di wilayah Kepulauan Riau diprakirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang,” ungkapnya.
Terkait gelombang laut, hampir sebagai wilayah Kepri masih normal dan aman dilalui. Namun, untuk Natuna dan Anambas, masyarakat diharapkan berhati-hati dan waspada. Karena, Jumat (31/1) gelombang setinggi 3,5 meter diprediksi di perairan dua kabupaten tersebut.
“Sebaiknya masyarakat selalu berhati-hati dengan perubahan cuaca mendadak, juga dapat menyebabkan gelombang tinggi,” ujarnya. (*)
