batampos – Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla alias JK mendesak agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuka data mengenai pondok pesantren (ponpes) di Indonesia yang terpapar kelompok terorisme. Hal ini dikatakan JK setelah sebelumnya Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut sebanyak 198 pondok pesantren di Indonesia terpapar jaringan terorisme.

“Ya sekalian saja (dibuka data-datanya-Red) tapi hati-hati, mesti ada buktinya juga karena nanti protes pula. Ya, hati-hati,” ujar JK dalam Rakerna PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (31/1).

Mantan Wakil Presiden RI tersebut menuturkan BNPT jangan hanya membeberkan jumlah pesantren yang terpapar kelompok terorisme, tanpa membuka ke publik data-datanya. Pasalnya dia takut hal itu malah mendiskreditkan pondok pesantren.

“Jangan kita mengeluarkan isu kemudian pesantren menjadi seperti disudutkan semuanya, kita harus panggil satu persatu,” katanya.

Politikus senior Partai Golkar ini berujar, nantinya BNPT bisa memanggil pemilik pondok pesantren yang diduga terpapar kelompok terorisme tersebut. Sehingga tidak membuat resah publik.

“Artinya kalau memang ada sesuatu ada buktinya kan orangnya bisa dipanggil. Kalau diumumkan begitu saja tanpa jelas, kan orang pesantren menjadi resah,” tegasnya.

Diketahui, BNPT mencatat sedikitnya 198 pondok pesantren terafiliasi dengan sejumlah organisasi teroris, baik dalam dan luar negeri termasuk ISIS. Hal itu disampaikan Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar dalam rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (25/1).

Namun, Boy tak mengungkap lebih lanjut terkait identitas atau nama pesantren yang dimaksud. “Kami menghimpun Ponpes yang kami duga terafiliasi dan tentunya ini juga merupakan bagian upaya-upaya dalam konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan,” kata Komjen Boy.

BNPT mencatat, dari total 198 pesantren tersebut, 11 di antaranya terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris Jamaah Ansharut Khilafah (JAK), 68 pesantren terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI), dan 119 terafiliasi dengan Ansharut Daulah atau simpatisan ISIS. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2022–2027 resmi dikukuhkan di Balikpapan, Senin (31/1). Pengukuhan dihadiri Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Pengurus baru NU di bawah kepemimpinan Rais Am KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf, diharapkan mengambil peran sentral perkembangan Indonesia yang dituntut lebih kreatif dan inovatif.

Dalam sambutannya, presiden menyampaikan, pemerintah siap memberikan konsesi yang besar untuk NU. Itu untuk mendukung kemandirian NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. “Pemerintah siap memberikan konsesi yang besar, tapi secara profesional sesegera mungkin. Saya sudah siapkan. Enggak mungkin saya memberikan ke NU yang kecil-kecil. Saya pastikan yang gede. Insyaallah yang gede,” ucap Jokowi di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC)/Dome, kemarin.

Presiden menegaskan, NU memiliki kekuatan yang sangat besar. Tidak hanya berkontribusi bagi Indonesia, tetapi juga untuk dunia. Kekuatan tersebut didukung jumlah warga NU yang sangat besar. Ditambah jaringan organisasi yang sangat lengkap. Tersebar di seluruh pelosok negeri dan luar negeri. Selain itu, talenta-talenta muda hebat yang dimiliki NU juga makin banyak jumlahnya dan tersebar dalam beragam profesi. Sehingga membuat NU makin memberikan warna dalam dunia baru yang makin berubah.

NU juga memiliki jaringan organisasi yang sangat luas. Sehingga menjadi kekuatan besar yang sangat potensial untuk mempercepat menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan kemanusiaan. “Semua potensi itu perlu dijahit, perlu dirajut dalam rumah besar NU. Sehingga NU bisa makin berperan dalam kemandirian dan kemajuan bangsa, makin berperan dalam dunia yang penuh perubahan dan disrupsi, dalam dunia semakin diwarnai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi,” tuturnya. Kepada seluruh PBNU masa khidmat 2022–2027, presiden memberikan selamat dan berharap agar jajaran pengurus diberikan kemudahan serta kekuatan dalam menjalankan amanah.

Sementara itu, Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan alasan mengapa pengurus baru hasil muktamar di Lampung, dikukuhkan di Kaltim, tepatnya di Kota Balikpapan. Menurut dia, NU menyadari bahwa Kaltim saat ini sangat istimewa. Terlebih setelah ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) baru yang diberi nama Nusantara. Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu memuji inisiatif dan gagasan presiden membangun IKN di Kaltim. Menurutnya, hal tersebut adalah gagasan out of the box yang semakin lama semakin terang.

Lanjut dia, pemindahan IKN ke Kaltim adalah inisiatif untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Atas dasar itulah, PBNU masa khidmat 2022–2027 memutuskan menyelenggarakan pengukuhan di Balikpapan sebagai bagian dari peringatan Harlah NU ke-96. Berdasarkan penanggalan Masehi, Harlah NU jatuh pada 31 Januari, namun berdasarkan kalender hijriah, jatuh pada 16 Rajab atau 17 Februari. Pengukuhan PBNU kemarin, merupakan bagian dari rangkaian peringatan Harlah NU yang mengusung tema “Menyongsong 100 Tahun NU, Merawat Jagat Membangun Peradaban”.

Gus Yahya menyampaikan, PBNU masa khidmat 2022–2027 siap melaksanakan uluran tangan Presiden secara profesional dan bertanggung jawab. Dia berharap, hal tersebut menjadi ikhtiar yang bermanfaat dan barokah untuk kemandirian NU. Sehingga ikut berdampak meningkatnya kinerja dan sumbangan NU bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Di forum yang sama, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, PBNU masa khidmat 2022–2027 didominasi figur muda yang memiliki kemampuan yang mumpuni.

Sosok itu, sesuai dengan harapan presiden pada PBNU yang akan datang, agar beradaptasi dengan teknologi dan perkembangan zaman. Termasuk menghimpun tenaga muda dari kalangan milenial dan generasi Z. “Saya yakin kepengurusan yang baru dikukuhkan pasti akan mampu menjawab apa yang diinginkan presiden,” katanya.

Selain presiden dan wakil presiden, pengukuhan PBNU masa khidmat 2022–2027 di Balikpapan dihadiri sejumlah pejabat negara. Mereka adalah, Ketua DPR RI Puan Maharani dan wakil presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ada pula sejumlah menteri Kabinet Indonesia Kerja. Yakni, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim. Juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan adanya dugaan tindak pidana dalam kasus kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. LPSK menduga ada tiga tindak pidana yang terjadi dalam kerangkeng tersebut.

“Untuk sementara LPSK berkesimpulan bahwa setidak-tidaknya ada dugaan tindak pidana dalam kasus penjara atau kerangkeng atau sel di rumah yang ada di Langkat. Paling tidak ada tiga tindak pidana,” kata Ketua LPSK, Hasto Atmojo dalam konferensi pers, Senin (31/1).

Dugaan tindak pidana itu, lanjut Hasto, pertama terkait tindak pidana menghilangkan kemerdekaan orang atau beberapa orang oleh seseorang atau beberapa orang secara tidak sah. Hal ini diduga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghilangan kemerdekaan tersebut. “Ini bisa kita sebut penyekapan,” ungkap Hasto.

Kedua, diduga adanya tindak pidana perdagangan orang. Karena berkaitan dengan adanya pendayagunaan orang-orang yang ada di dalam sel untuk melakukan pekerjaan-pekrjaan di kebun sawit atau perusahaan yang dimiliki oleh terduga pelaku secara paksa. “Barangkali tidak memenuhi aturan di dalam ketenagakerjaan,” papar Hasto.

Ketiga, dugaan bahwa kerangkeng tersebut adalah suatu panti rehabilitasi ilegal. Terlebih Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, telah menyatakan tempat rehabilitasi tersebut tidak sah atau ilegal.

“Fasilitas yang ada di dalam kerangkeng ini tidak memenuhi standar, baik sebagai penjara maupun pusat rehabilitasi. Satu sel diisi berapa orang, kemudian sanitasi sangat buruk, bahkan barangkali apalagi di masa pandemi apakah layak menempatkan orang dalam satu ruangan yang penuh sesak dan apakah dipenuhi standar-standar prosedur kesehatan. Ini bisa didalami lebih lanjut,” tegas Hasto.

Dia juga menyesalkan kerangkeng tersebut hingga kini belum dipasang garis polisi. Hal ini diketahui setelah LPSK meninjau langsung tempat tersebut.

“Sampai beberapa waktu lalu kita lihat di media televisi, tempat ini belum dipasang police line oleh polisi. Apakah ini belum dijadikan sebagai TKP oleh polisi, saya kira sesuatu yang aneh,” ujar Hasto.

Hasto mengharapkan, aparat penegak hukum segera melakukan tindakan apakah kepemilikan kerangkeng tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Sebab, LPSK memandang telah terjadi dugaan tindak pidana yang seharusnya layak dan segera ditindaklanjuti oleh kepolisian.

“Bagi LPSK, tentu saja kami menunggu ada permohonan dari para saksi maupun korban, andaikata sudah ditetapkan secara demikian utk mendapatkan perlindungan dari LPSK,” pungkas Hasto. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Bareskrim Polri resmi menetapkan Edy Mulyadi sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Keputusan ini diambil usai penyidik melakukan gelar perkara.

“Hasil dari gelar perkara, EM ditetapkan sebagai tersangka atas ujaran kebencian bermuatan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin (31/1).

Ramadhan menjelaskan, penetapan tersangka juga dilakukan usai penyidik memeriksa Edy sebagai saksi sejak siang tadi. Seiring dengan naiknya status hukum tersebut, penyidik memutuskan langsung mengenakan penahanan kepada Edy. “Penahanan di Rutan Bareskrim Polri,” imbuh Ramadhan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menaikan status perkara dugaan ujaran kebencian dengan terlapor Edy Mulyadi ke tahap penyidikan. Keputusan ini diambil usai penyidik memeriksa 15 orang saksi, dan 5 saksi ahli.

“Berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik, disimpulkan bahwa perkara ujaran kebencian oleh EM telah ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (26/1).

Kasus ini bermula dari beredarnya video kontroversi yang dibuat oleh Edy Mulyadi. Dia menyatakan dalam video tersebut jika Kalimantan menjadi tempat jin membuang anak.

Video tersebut kemudian menuai banyak hujatan dari warga. Tokoh Adat Dayak Balkkpapan juga turut ambil sikap atas pernyataan Edy. Mereka menganggap jika pernyataan itu telah menyakiti masyarakat Kalimantan.

Usai menjadi kontroversi, Edy akhirnya menyatakan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Dia berdalih kalimat tempat menbuang jin memiliki diksi untuk menggambarkan tempat yang jauh. (*)

Reporter: JP Group