batampos – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah mendorong agar beberapa program prioritas pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 dapat direalisasikan sejak awal tahun.

“Untuk mendorong optimalisasi Program PEN 2022, pemerintah mendorong agar sejak di awal tahun, beberapa program prioritas yang berdampak langsung terhadap ekonomi dan masyarakat harus sudah bisa mulai untuk direalisasikan,” kata Airlangga di Jakarta, Minggu (9/1).

Untuk itu, Airlangga memaparkan bahwa pada awal 2022, pemerintah akan melakukan front loading beberapa Program PEN 2022 atau akselerasi belanja di kuartal I dan II tahun ini. Walaupun dalam pelaksanaannya nanti masih dapat berubah mengikuti dinamika dan situasi di lapangan.

Program tersebut pertama yaitu subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen pada Januari hingga Juni 2022. Prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya permintaan dan realisasi KUR yang pada 2021 mencapai Rp 23,2 triliun per bulan, sehingga perlu dilanjutkan pada 2022.

“Diberikan perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama 6 Bulan (Januari-Juni 2022), yang memerlukan anggaran sebesar Rp 5,64 triliun,” kata Airlangga.

Program kedua yaitu perluasan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima & Warung (BT-PKLW) dan percepatan penyalurannya. Program ini untuk 1 juta PKL dan warung yang masing-masing disalurkan Rp 1,2 juta. Pada 2021 berhasil disalurkan 100 persen dalam waktu relatif singkat.

Perluasan target sasaran dilakukan dengan menambahkan nelayan atau Penduduk Miskin Ekstrim (PME) di wilayah pPesisir pada 212 kabupaten/kota, dengan jumlah sekitar 1,76 juta orang.

Selanjutnya, yang ketiga insentif fiskal berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk perumahan. Insentif fiskal berupa PPN DTP untuk perumahan pada 2021 dialokasikan sebesar Rp0,96 triliun dan realisasinya sebesar 100 persen.

“Perpanjangan PPN DTP untuk Januari sampai Juni 2022, namun besarannya dikurangi sebesar 50 persen dari sebelumnya,” tukas Menko Perekonomian.

Kemudian, insentif fiskal berupa PPnBM DTP untuk otomotif, di mana insentif fiskal PPnBM DTP untuk otomotif pada 2021 alokasi awal Rp 3,46 triliun, dinaikkan menjadi Rp 6,58 triliun, dan realisasi 100 persen.

“Sesuai Surat Menperin kepada Menkeu, untuk mobil dengan harga di bawah Rp 250 juta, PPnBM sama dengan Rp0, yang saat ini masih dikaji lebih lanjut oleh Kemenkeu,” kata Airlangga.

Diketahui, pada tahun anggaran 2022 telah disiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 414,1 triliun untuk Program PEN 2022, yang fokus pada tiga klaster yaitu bidang kesehatan sebesar Rp 117,9 triliun, bidang perlindungan masyarakat sebesar Rp 154,8 triliun, dan pemulihan ekonomi sebesar Rp 141,4 triliun.

“Untuk bidang kesehatan dan bidang perlindungan masyarakat, besaran alokasi anggaran akan menyesuaikan dengan perkembangan kasus Covid-19 di lapangan,” pungkas Airlangga. (*)

batampos – Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas calon presiden dari ketua umum pratai politik. Hasil survei menempatkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di urutan teratas dengan 52,5 persen.

Menariknya, dalam survei yang digelar pada 6-11 Desember 2021 ini, menempatkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungguli Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Airlangga berada di urutan ketiga tertinggi capres yang berasal dari ketua umum partai politik.

“Urutan ketiga, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dengan 6,0 persen, dan keempat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan 3,7 persen,” tutur Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Minggu (9/1/2022).

Ketum parpol dengan elektabilitas tertinggi kedua menjadi milik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sementara, di bawah Megawati, ada nama Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo (2,7 persen), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (1,7 persen), dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (1,1 persen).

Urutan nama-nama ini berdasarkan pertanyaan dalam simulasi 18 nama ketua umum partai. Indikator Politik Indonesia juga membuat simulasi dengan 9 nama ketua partai.

Hasilnya tak jauh berbeda dengan simulasi 18 ketua partai. Di urutan pertama tetap Prabowo Subianto dengan 54,4 persen, disusul AHY dengan 11,8 persen. Ketum Golkar Airlangga juga masih berada di urutan ketiga dengan 6,8 persen, mengungguli Megawati yang meraih 4,6 persen.

Survei Indikator Politik Indonesia menggunakan metode multistage random sampling. Total sampel sebanyak 2.020 responden dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang tersebar proporsional di 34 provinsi.

Dari sampel basis 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dilakukan dengan wawancara tatap muka. (*)

batampos – Enam truk yang memuat kelapa sawit karam setelah kapal feri yang mengangkut, terbalik di perairan Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Minggu (9/1) sekitar pukul 10.55 Wita.

Insiden itu terjadi sesaat setelah kapal feri sandar di dermaga dan akan melakukan bongkar muat. Riswan, salah satu sopir truk yang berhasil selamat dalam tragedi itu mengatakan, kapal feri yang ditumpangi berlayar dari Dermaga Ronggang, Sangkulirang, sekitar pukul 06.30 Wita. Seluruh truk, kata dia, muatannya sama. Yaitu kelapa sawit.

“Setelah sampai di tujuan (pukul 10.55 Wita), kapal merapat dengan sempurna,” ujarnya. Setelah itu, satu truk berhasil keluar dari kapal. Ketika giliran truk yang kedua, kejadian tidak diinginkan pun terjadi. Sopir lambat mengemudikan truknya ke tengah kapal. Membuat truk lainnya yang berada di kapal, bergeser ke sisi kanan.

“Kemudian, terjadi kemiringan yang mengakibatkan kapal terbalik. Kami (sopir) langsung melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri,” jelasnya. Sementara itu, Danramil 0909-02/Sangkulirang Kapten Inf Imam Nawawi membenarkan kabar itu.

Dia memastikan, tidak ada korban dari kejadian itu. Seluruh sopir, anak buah kapal (ABK) dan nakhoda selamat setelah melompat ke sungai. “Kapalnya memang sedang bongkar muatan. Terdapat enam truk yang bermuatan kelapa sawit. Semuanya bermuatan penuh,” terangnya. Menurutnya, kecelakaan ini karena kelalaian. Ketika kapal feri berhasil sandar di dermaga, ABK seharusnya lebih dulu mengikat kapal dengan sempurna. Namun, hal itu tidak dilakukan. “Bagian lambung kiri kapal belum diikat, satu truknya justru sudah keluar. Terjadilah ketidakseimbangan. Bagian kiri kapal terangkat hingga akhirnya terbalik,” ungkapnya.

Hingga kemarin, upaya evakuasi terhadap truk yang tenggelam masih berlangsung. “Diperkirakan kerugian material mencapai Rp 500 juta,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Setelah berhenti sekitar dua tahun, pemberangkatan umrah untuk jemaah umum mulai digelar lagi kemarin (8/1). Penerbangan perdana berisi 419 jemaah dari travel PT Samira Ali Wisata. Disusul rombongan dari PT Jannah Firdaus sebanyak 109 orang.

Dua travel yang kebagian pemberangkatan perdana itu bergabung dalam Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh). Sekjen Himpuh M. Firman Taufik menuturkan, secara umum rangkaian pemberangkatan umrah perdana berjalan lancar. ’’Umrah rasa haji,’’ katanya. Sebab, sehari sebelum keberangkatan, jemaah menjalani karantina dahulu di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Setelah itu, kemarin pagi mereka dilepas secara resmi oleh Kementerian Agama (Kemenag). Acara tersebut juga dihadiri perwakilan dari Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Kemudian, bersama-sama mereka naik bus menuju Bandara Soekarno-Hatta. Mirip seperti pemberangkatan haji.

Firman mengatakan, jemaah yang berangkat itu campuran. Ada yang benar-benar baru mendaftar umrah. Namun, lebih banyak yang sudah mendaftar lama, tetapi gagal berangkat akibat pandemi. Rentang biaya umrah yang ditetapkan untuk rombongan itu mulai Rp 28 juta. Paling mahal Rp 38 juta per orang. ’’Biaya ini sudah mencakup semuanya,’’ katanya. Termasuk biaya hotel untuk karantina di Saudi selama lima hari. Menurut Firman, biaya hotel tersebut sekitar Rp 6,8 juta per orang. Kemudian juga biaya hotel untuk karantina ketika nanti pulang dari perjalanan umrah.

Dia menegaskan, ada beberapa biaya tambahan akibat skema yang diberlakukan sekarang. Di antaranya, biaya akomodasi selama jemaah berada di Asrama Haji Pondok Gede sebesar Rp 950 ribu per orang. Biaya itu sudah termasuk tiga kali makan dan satu kali swab PCR untuk keperluan perjalanan udara menuju Saudi.

Biaya lainnya yang bertambah adalah pengurusan visa umrah. Sebelum pandemi, biaya visa umrah dipatok USD 175 per jemaah. Sekarang naik menjadi USD 202 per orang. Kenaikan tersebut, antara lain, untuk asuransi jika jemaah terkena Covid-19 ketika berada di Saudi.

Firman mengatakan, paket umrah yang mereka jalankan itu selama 12 hari. Setiba di Madinah, mereka menjalani karantina dahulu lima hari. Setelah selesai ziarah di Masjid Nabawi, jemaah menuju Makkah untuk umrah. Paket yang dijual hanya melayani dua kali umrah. Tetapi, sekarang jemaah bebas melakukan umrah berkali-kali. Dengan catatan, mengeluarkan ongkos sendiri untuk sewa transportasi menuju titik miqat untuk memulai niat berumrah.

Dia menjelaskan, skema penyelenggaraan umrah dengan lebih dahulu karantina di Asrama Haji Pondok Gede hanya diterapkan untuk empat penerbangan awal. Setelah itu, travel bebas memilih hotel untuk karantina. Tetapi, untuk kepentingan swab PCR, hanya bisa di tiga laboratorium yang disetujui perwakilan Saudi di Indonesia. Ketentuan tersebut ditetapkan untuk menghindari adanya pemalsuan dokumen hasil swab PCR.

Firman mewakili asosiasi menyampaikan beberapa masukan untuk pemerintah Indonesia. Antara lain, pemerintah bisa menjalankan diplomasi untuk memastikan ketentuan karantina bagi jemaah setiba di Saudi. Menurut dia, saat ini terjadi kerancuan aturan karantina di Saudi. ’’Surat dari Kementerian Haji Saudi, jemaah yang menggunakan vaksin Sinovac wajib karantina tiga hari,’’ tuturnya. Sedangkan jemaah yang divaksin AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, dan Moderna tidak wajib karantina. Tetapi, kemudian muncul surat dari otoritas penerbangan sipil Saudi (GACA) yang isinya berbeda lagi. Surat dari GACA itu mengharuskan semua jemaah, dengan vaksin apa pun, untuk menjalani karantina lima hari setiba di Saudi. Sekarang yang dipakai maskapai adalah aturan dari GACA tersebut.

Harapan lainnya adalah durasi karantina sepulang dari umrah bisa dikurangi. Apalagi, perjalanan umrah mereka hanya 12 hari. Tidak melampaui ketentuan 14 hari perjalanan luar negeri dari satgas Covid-19. Bahkan, jika diperlukan, jemaah cukup karantina sehari saja sambil menunggu hasil PCR. Setelah itu, dilanjutkan karantina mandiri di rumah masing-masing.

Jika aturan karantina di Saudi dan Indonesia bisa diperpendek, tentu itu berpengaruh pada biaya umrah. Biaya umrah bisa semakin murah. Sedangkan untuk jemaah, dia berharap lebih siap mental. Mereka menjalankan ibadah umrah di tengah protokol yang ketat. Sebab, Indonesia maupun Saudi masih sama-sama dalam situasi pandemi Covid-19.

Salah seorang jemaah umrah yang berangkat kemarin adalah Silvi. Perempuan 42 tahun asal Batam itu mengutarakan rasa syukur bisa berangkat umrah. Dia mengaku mendaftar Maret 2021. Tetapi, saat itu pemberangkatan umrah masih dihentikan karena pandemi Covid-19. ’’Alhamdulillah, kami memang sudah diberi jadwal dari awal, tanggal sekian akan berangkat,’’ tuturnya. Jemaah dari Batam mendapatkan jadwal keberangkatan pada 8 Januari ini. Dia mengatakan, calon jemaah menyambut haru dan sukacita atas keberangkatan tersebut. Bahkan, sejumlah jemaah sampai menangis karena merindukan untuk bisa beribadah di Masjidilharam dan Masjid Nabawi.

Pelepasan umrah perdana kemarin dipimpin langsung oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief. Kepada para jemaah dan travel umrah, dia berharap mereka menaati peraturan protokol kesehatan. ’’Jaga kepercayaan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi,’’ katanya. Hilman berharap jemaah bisa menunjukkan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Kedisiplinan itu penting karena pandemi Covid-19 di Indonesia maupun Saudi belum berakhir.

Dia menambahkan, sampai saat ini Kemenag masih menuntaskan regulasi penyelenggaraan umrah pada masa pandemi. Termasuk integrasi sistem milik pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Saudi. Dengan integrasi itu, diharapkan proses verifikasi sertifikat vaksinasi, tes kesehatan, karantina, dan skrining kesehatan bisa berjalan lebih mudah, cepat, serta akurat. (*)

Reporter: JP Group