batampos-Penyebaran covid varian omicron semakin mengkawatirkan. India saat ini dilanda gelombang penularan ketiga akibat varian Omicron. India terpaksa menerapkan lockdown sepanjang akhir pekan khusus di ibu kota, New Delhi. Semua kegiatan yang dirasa tidak penting dilarang mulai Jumat (7/1) petang hingga pukul 05.00, Senin (10/1). Beberapa kota lainnya menerapkan jam malam sepanjang akhir pekan. Misalnya, di Bengaluru.

BACA JUGA: Muncul Covid Varian Daltacron

Perdana Menteri India Narendra Modi menggelar rapat virtual dengan beberapa pejabat untuk meninjau situasi pandemi. Ada kemungkinan rapat pembahasan bujet tahunan terpaksa diundur. Biasanya, rapat tersebut digelar setiap akhir Januari. Namun, saat ini 400-an staf parlemen dinyatakan positif Covid-19.

Kementerian Kesehatan India pada Sabtu (8/1) mengungkap 141.986 kasus penularan baru. Itu naik 21 persen dibandingkan sehari sebelumnya dan empat kali lipat jika dibandingkan pekan sebelumnya.

Mayoritas penularan ditengarai gara-gara kampanye politisi menjelang pemilu negara bagian yang berlangsung 10 Februari–7 Maret mendatang.

Situasi tersebut serupa dengan musim pemilu tahun lalu ketika varian Delta tengah merebak. Saat itu, India menjadi salah satu negara paling terpuruk dengan angka penularan serta kematian yang tinggi. (*)

Reporter: JP GROUP

batampos– H, pemilik sebuah pondok pesantren di Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,ditetapkan polisi sebagai tersangka. H diduga terlibat kasus pencabulan terhadap tiga santriwati. Kapolresta Bandung Kombespol Kusworo Wibowo mengatakan tiga santriwati yang menjadi korban pencabulan itu merupakan anak di bawah umur. Aksi tidak terpuji itu, menurut dia, telah berlangsung sejak 2019 hingga 2021.

BACA JUGA: Polisi Dalami Kasus Pencabulan Santri Ponpes di OKU Selatan

”Ini (pelaku) adalah pemilik ponpes (pondok pesantren) yang aksinya dilakukan kepada tiga santri yang ada di ponpes tersebut,” kata Kusworo seperti dilansir dari Antara di Polresta Bandung, Jawa Barat, Senin (10/1). Menurut kapolres, H melakukan pencabulan dengan cara berdalih ingin mengisi tenaga dalam kepada para korban. Pelaku memberikan pijatan-pijatan kepada para korban hingga diakhiri dengan tindakan tidak senonoh.

Kusworo menjelaskan, kasus itu terungkap berawal dari laporan para saksi yang disampaikan oleh keluarganya ke Polresta Bandung. Dengan laporan itu, polisi langsung bergerak dengan memulai penyelidikan.

Laporan itu, lanjut dia, ditujukan kepada H yang diduga sebagai pelaku. ”Sehingga tidak sampai seminggu sudah kita lakukan pengamanan terhadap tersangka, dan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka,” papar Kusworo Wibowo.

Dia memastikan, sejauh ini para korban aksi tidak terpuji itu tidak sampai mengalami kehamilan. Polisi juga turut mendampingi para korban guna menghilangkan trauma. Dia menambahkan, pelaku dijerat pasal 81 dan 82 Undang-undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (*)

Reporter: JP GROUP

batampos- Sektor kesehatan Indonesia siap menghadapi adanya varian baru Covid-19 yang mengancam. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pencegahan varian Omicron ini tentunya tidak dapat hanya dijalankan oleh pemerintah saja namun juga harus melibatkan peran serta masyarakat.

BACA JUGA: Di Amerika Serikat, Pasien Rawat Inap Covid-19 Capai 123 Ribu Orang

Luhut menegaskan, segala bentuk pencegahan dapat diterapkan dengan menegakan protokol kesehatan Covid-19 yang tidak boleh jenuh hingga penggunaan Peduli Lindungi yang baik. Langkah preventif merupakan kunci utama agar kita terus terhindar dan dapat keluar dari pandemi ini.

“Perlu saya tegaskan kembali, bahwa sistem kesehatan Indonesia hari ini cukup siap dalam menghadapi adanya varian baru yang kembali mengancam kehidupan kita,” kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin (10/1).

Luhut memaparkan, pemerintah juga terus melakukan langkah-langkah persiapan dengan meminta kepada seluruh daerah agar sedari dini mempersiapkan kesiapan fasilitas Rumah Sakit (RS) dan isolasi terpusat untuk memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, peningkatan testing dan tracing juga akan menjadi program prioritas Pemerintah untuk mencegah kasus Covid meledak kembali.

“Kita harus kompak tidak perlu mencari kekurangan di sana-sini, tapi kita harus saling mengingatkan dengan baik,” tegasnya. Luhut mengungkapkan, hingga hari ini sudah 178 hari pasca puncak kasus Covid-19 dan Indonesia terus berada pada titik yang rendah dan cukup terkendali dalam mengatasi pandemi Covid-19.

“Saya yakin bahwa Covid-19 hanya dapat dicegah dengan kedisplinan yang kuat dan semangat gotong royong yang dilakukan oleh seluruh elemen bangsa secara terus menerus tanpa terputus,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Memiliki rumah pribadi merupakan impian semua orang, terutama bagi yang sudah berpenghasilan tetap. Sayangnya, impian tersebut seringkali terkendala dengan tingginya harga rumah yang tidak berbanding lurus dengan gaji yang didapat.

Sehingga pada akhirnya banyak dari mereka yang memilih untuk sewa atau mengontrak.
Pemerintah telah menunjuk BP Tapera sebagai badan atau lembaga yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa rumah, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). MBR adalah masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 8 juta. Hal itu seiring dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Tapera.

Seperti diketahui, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, tujuan pembentukan Tapera adalah menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan. Saat ini, program Tapera masih diperuntukkan bagi seluruh PNS dan ASN yang merupakan pengalihan dari Bapertarum-PNS.

Namun, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Eko Ariantoro, menyampaikan, pada tahun ini, kepesertaannya akan diperluas hingga mencakup pegawai BUMN, BUMD, TNI, dan Polri hingga pekerja mandiri juga pekerja di sektor informal.

“Jadi, kalau pekerja swasta, pegawai BUMN yang mendaftarkan bagian human resources-nya mendaftarkan pekerja ke Tapera. Kalau pekerja Mandiri yang tidak ada pemberi kerja, daftarnya sendiri,” kata Eko dalam keterangan yang diterima oleh JP Group, Jumat (7/1).

Adapun syarat utama untuk menjadi peserta Tapera adalah berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah, pemberi kerja atau perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera dengan rincian iuran simpanan sebesar 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung oleh peserta. Bagi para pekerja formal yang ingin menikmati program Tapera maka wajib didaftarkan sebagai peserta oleh pemberi kerja melalui portal kepesertaan Tapera yang dapat diakses di www.sitara.tapera.go.id.

“Jika para peserta Tapera ingin menggunakan manfaat Tapera baik Kredit Pembiayaan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR), maka mereka harus menabung dulu selama 12 bulan, baru bisa manfaatkan Tapera ini,” imbuhnya.

BACA JUGA: BTN Menjadi Bank Pertama yang Menyalurkan KPR Bersubsidi

Selain itu, tahun ini, BP Tapera juga bertindak sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) dalam menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Peranan tersebut membuat peran BP Tapera semakin luas yakni juga menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp 23 triliun atau setara dengan 200 ribu unit rumah.

Hal itu semakin kuat dengan telah terbitnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi MBR. Regulasi lain yang memperkuat yaitu Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Kepemilikan Rumah Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, pada 31 Desember 2021 lalu.

Sementara, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, menyebut, pihaknya mendapat mandat untuk menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp 23 triliun atau setara dengan 200 ribu unit rumah untuk 2022. Dengan rincian sebesar Rp 19,1 triliun dari alokasi APBN 2022 dan Rp 3,9 triliun dari pengembalian pokok.

“BP Tapera kini punya dua layanan, yaitu Program Tapera dan Program FLPP,” ungkapnya. (*)

Reporter: JP Group