batampos-Kabupaten Bintan menjadi jalur tikus penyeludupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Aktivitas ilegal tersebut menyabkan puluhan nyawa melayang. Gubernur Kepri, Ansar Ahmad meminta pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dihukum seberat-beratnya.

“Berdasarkan hasil analisa dari setiap berita yang dibaca, bahwa dari tersangka ada yang berperan sebagai perekrut TKI yang menjadi korban kapal tenggelam tersebut. Mereka merekrut calon TKI dari agen-gen dari berbagai daerah . Setelah terkumpul kemudian dikirim ke Batam dan selanjutnya dibawa ke Bintan,” ujar Gubernur, Rabu (6/1).

BACA JUGA: Polisi Buru Rekan Acing, Sindikat Pengirim TKI Ilegal ke Malaysia

Mantan Bupati Bintan tersebut, turut berbela sungkawa atas para korban dan meminta agar para keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Dia juga berharap para korban lainnya yang masih hilang bisa segera ditemukan. Karena menyebabkan puluhan nyawa melayang, ia meminta agar para pelaku dihukum seberat-beratnya.

Menurutnya, kasus ini secara tidak langsung telah melibatkan wilayah Kepulauan Riau. Apalagi, mereka semua berangkat dengan penuh pengharapan, begitu juga keluarga yang ditinggalkan. Namun justru pulang-pulang tinggal nama. Bagi siapapun yang punya hati nurani, kasus ini memilukan sekali. “Maka saya minta agar siapa saja yang terlibat dihukum seberat-beratnya untuk memberikan erek jera,” tegas Gubernur.

Mantan anggota komisi V DPR RI ini juga sangat yakin jika kasus human traficking seperti ini merupakan sindikat dengan jaringan yang luas. Oleh sebab itu, Ansar memohon agar aparat penegak hukum terus mengerjar pelaku-pelaku yang lainnya.

“Terima kasih kepada aparat yang sudah bertindak cepat. Kita berharap pelaku-pelaku yang lainnya segera ditangkap. Dan kedepannya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi,” harapnya.

Terakhir Gubernur berharapa agar para aparat juga lebih intens lagi melakukan patroli, guna mencegah agar hal serupa tidak terjadi lagi. “Terus tingkatkan partoli dalam rangka pencegahan tindakan serupa, agar jangan sampai terjadi lagi,” harap Gubernur.

Sementara itu, Polda Kepri masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang tersangka. Salah seorang tersangka yang terbaru yakni Acing, masih menjalani pemeriksaan intensif. Dari kasus Acing, polisi juga menelusuri harta yang didapat dari tindak pidana penyelundupan manusia.

Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman menyampaikan akan mengantisipasi pengiriman PMI secara ilegal. Ia mengatakan sudah meminta Polisi Perairan menambah intensitas patroli. Namun, ia mengatakan karena keterbatasan armada, patroli tidak bisa dilakukan secara masif.

Selain itu, jika ada menemukan kapal mencurigakan, Kapal milik Polair paling cepat melaju di 36knot. Sedangkan kapal para penyelundup dapat melaju lebih kencang. Karena kapal penyelundup sering menggunakan 4 unit atau bahkan sampai 6 unit mesin 200pk.

Demi mengantisipasi kekurangan itu. Aris mengaku sudah meminta jajaran Polda Kepri, seperti Kapolres dan Kapolsek, melakukan patroli darat di kawasan-kawasan yang rawan digunakan sebagai tempat pemberangkatan PMI ilegal. “Khususnya di Bintan, Karimun dan Tanjunglinang, saya minta cek. Termasuk juga penampungan PMI,” ucapnya. (*)

Reporter: Jailani

batampos-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti porsi anggaran perjalanan dinas yang disusun oleh Pemprov Kepri dalam struktur APBD Kepri TA 2022. Karena dinilai terlalu besar, Kemendagri meminta Pemprov Kepri melalukan rasionalisasi pada struktur tersebut.

“Banggar-TAPD sudah membahas evaluasi Mendagri hari ini (kemarin,red).Jadi, ada beberapa rasionalisasi yang harus dilakukan,” ujar Anggota Banggar DPRD Provinsi Kepri, Ririn Warsiti, Kamis (6/1).

BACA JUGA: Sah, APBD Kepri Tahun 2022 Rp Rp3,870 Triliun

Politisi Partai Gerindra tersebut menjelaskan, komponen APBD Kepri TA 2022 yang harus dilakukan rasionalisasi adalah perjalanan dinas, biaya sewa, hibah uang. Disebutkannya, untuk SPPD atau perjalanan dinas sebesar 5 persen, biaya sewa dua persen, dan hibah 8 persen.

“Kegiatan yang dirasionalisasi adalah hibah ke kabupaten/kota, pengawasan di inspektorat, dan rapat koordinasi (Rakor) Kabupaten/Kota dan nasional. Selain itu juga terkena pada jaminan kesehatan,” jelasnya.

Legislator Komisi IV DPRD Kepri tersebut juga menjelaskan, secara keseluruhan besaran anggaran yang dirasionalisasi adalah Rp16 miliar. Ditanya berapa besar anggaran perjalanan dinas atau SPPD yang dipangkas? Mengenai hal itu, Ririn mengatakan Rp6,9 miliar. “Rasionalisasi ini menyentuh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Begitu juga pada porsi perjalanan dinas atau SPPD,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan, Pemprov Kepri, Misbardi mengatakan, setelah adanya perbaikan APBD Kepri TA 2022 ini, pihaknya akan segera menyiapkan proses penyerahan Daftar Pelaksaan Anggaran (DPA) APBD TA 2022.

“Target kita pada Januari ini sudah dibagikan. Sehingga proses lelang kegiatan-kegiatan strategis bisa dipercepat oleh OPD terkait,” ujar Misbardi, kemarin di Tanjungpinang.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri menetapkan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp3,8 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD TA 2021 sebesar Rp3,9 triliun.

Lewat Sidang Paripurna Padangan Akhir Badan Anggaran (Banggar), Juru Bicara (Jubir) Banggar DPRD Provinsi Kepri, Raden Hari Tjahyono mengatakan, struktur APBD Kepri TA 2021 terdiri dari beberapa komponen. Yakni, pendapatan daerah sebesar Rp3,4 triliun.

Dijelaskannya, angka tersebut terdiri dari pajak daerah sebesar Rp1,1 triliun atau naik sebanyak Rp 168 miliar dari APBD 2021, kemudian retribusi daerah Rp69 miliar, turun Rp146 miliar dari APBD 2021 dan dana transfer daerah sebesar Rp2,1 triliun atau mengalai penurunan sebanyak Rp217 miliar (9 persen) dari APBD 2021.

“Untuk belanja daerah APBD 2022 ditetapkan sebesar Rp3,8 triliun. Terdiri dari Rp2,8 triliun untuk belanja operasional. Kemudian Rp462 miliar untuk belanja modal,” jelasnya.

Lebih lanjut katanya, komponen lainnya adalah belanja tidak terduga sebesar Rp30 miliar dan transfer daerah Rp566 miliar. Sedangkan untuk pembiayaan daerah sebesar Rp 390 miliar, yang terdiri dari silpa sebesar Tahun 2021 adalah Rp 210 miliar dan pinjaman daerah Rp 180 miliar.

“Kita berharap kegiatan-kegiatan padat karya di tahun depan dapat digesa diawal tahun. Sehingga bisa membantu mempercepat recovery ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir,” tutup Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri tersebut.

Seperti diketahui, lewat APBD Kepri TA 2021 lalu, Pemprov Kepri sudah menetapkam 78 pembangunan strategis yang menjadi Indeks Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kepri. Adapun alokasi anggaran untuk 78 kegiatan tersebut adalah sebesar Rp397 miliar. Namun disebabkan Covid-19, puluhan kegiatan batal lelang dan masuk dalam daftar rasionalisasi anggaran. (*)

Reporter: Jailani

batampos– Pemasangan dermaga apung dengan nilai proyek lebih dari Rp 2 miliar di Pelabuhan Bulang Linggi, Tanjunguban, Bintan menjadi pembincangan akhir-akhir ini. Bagaimana tidak, posisi jembatan penghubung antara pelabuhan dan dermaga apung ketika air laut surut yang terjadi, Senin (3/1) lalu terlihat sangat curam.

“Curam sekali, khawatirnya penumpang yang mau naik dan turun kapal malah terpeleset ” kata warga Tanjunguban, Monang. Monang berharap, ini menjadi perhatian pemerintah agar keselamatan penumpang kapal baik yang naik dan turun dermaga apung lebih diutamakan.

BACA JUGA: PT Pelabuhan Kepri Minta Kelola Pelabuhan Pelantar Dua, Pelabuhan di Sungai Riau, Tanjunguban dan di Penangi

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Junaidi mengatakan, saat itu memang terjadi kondisi pasang surut air laut terendah.

“Pasang surut terendah itu di Januari. Mulai besok itu sudah normal kembali,” kata Junaidi. Menurut Junaidi, dermaga apung yang sudah terpasang tidak membahayakan keselamatan penumpang karena sudah melalui kajian dan ujicoba.

“Sudah sesuai dengan teknis yang sudah ada kajiannya,” kata Junaidi. Junaidi mengatakan, kondisi ini bukan hanya terjadi di Tanjunguban, namun di pelabuhan Telagapunggur, Batam pun seperti ini.

“Semalam itu memang kondisi surut tertinggi terus pasang tertinggi, kan sampai ke jalan (air laut pasang),” kata Junaidi. Untuk keselamatan penumpang yang naik dan turun kapal di dermaga apung, Junaidi mengatakan, terdapat petugas yang selalu berjaga di pelabuhan.

Kemudian, lanjut Junaidi, ada pegangan yang terpasang di kanan dan kiri jembatan penghubung dermaga apung. “Kalau mau turun kan ada pegangan di situ, ada petugas kita juga di sana,” kata Junaidi.

Disinggung terkait dermaga apung yang lama memiliki atap sedangkan dermaga apung baru tidak memiliki atap?

Junaidi menjelaskan, fungsi dermaga apung bukan sebagai tempat menunggu, melainkan hanya sebagai lintasan. Selain itu, Junaidi menjelaskan, dari beberapa peristiwa dermaga apung yang lepas, semuanya memiliki atap.

Setelah dikaji, dermaga apung yang memiliki atap sangat berisiko diterjang angin. “Pergerakan angin mendatar lalu ke atas. Atap itu melengkung kayak sampan layar, begitu dihantam atap, hantam tiang dan akhirnya dermaga apung pun bisa lepas,” kata Junaidi.

Junaidi menjamin pemasangan dermaga apung yang ada di Pelabuhan Bulang Linggi, Tanjunguban sudah melalui rangkaian kajian dan uji coba sehingga aman digunakan bagi masyarakat. “Aman, aman, aman, saya jamin aman 100 persen,” tukas Junaidi. (*)

Reporter: SLAMET NOFASUSANTO

batampos- Pertengahan 2021, Pemprov Kepri memberi relaksasi atau diskon pajak kendaraan bermotor. Tujuannya untuk memacu para pemilik kendaraan apalagi yang sudah telat membayar pajak, untuk membayar pajak kendaraannya. Ternyata, upaya ini sangat berhasil.

Buktinya, seperti yang disebut Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, Reni Yusneli, target penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2021 melebih target. Reni Menyebut, pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp 454,241 Miliar atau 112,30 persen. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 233,751 Miliar atau 113,75 persen.

BACA JUGA: Pajak Rokok 2021 Capai Rp 130,292 Miliar

“Alhamdulillah realisasi pajak dari lima sektor mencapai target secara signifikan di tahun 2021,” ujar Reni, Rabu (4/12).Reni Yusneli menjelaskan, lima sektor pajak itu yakni, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Selanjutnya, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mencapai Rp 371,871 Miliar atau 110,17 persen, Pajak Air Permukaan Rp 900 juta atau 94,77 persen serta Pajak Rokok sebesar Rp 130,292 Miliar atau 103,59 persen.

Atas capaian pajak yang melebihi dari target, Reni mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat Provinsi Kepri, khususnya wajib pajak yang sudah membayarkan pajak tepat waktu. Pajak ini akan bisa dirasakan oleh masyarakat Kepri dalam pembangunan di Provinsi Kepri.

“Kedepannya, kami sangat berharap agar masyarakat tepat waktu membayar pajak kendaraannya. Mengingat, kami sudah menyediakan berbagai kemudahan jangkauan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak,” jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat dapat membayarkan pajak di UPT Samsat terdekat, melalui pelayanan samsat keliling, samsat bergerak, samsat corner di mal , samsat container dan e- samsat atau melalui alfamart dan indomaret, bahkan bisa juga melalui aplikasi bukalapak dan tokopedia.

“Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat wajib pajak yang telah berpartisipasi membangun Kepri tercinta ini, dengan taat membayar pajak,” imbuhnya. (*)

Reporter : Eggi Idriansyah