batampos- Lebih dari dua pekan Kabupaten Karimun nihil kasus positif Covid-19. Pascaliburan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, langsung muncul kasus positif Covid-19 baru. Jumlahnya ada 7 kasus yang semuanya berasal dari ekspatriat. ”Benar, saat ini ada 7 kasus baru positif Covid-19 yang masuk ke Karimun. Semuanya ekspatriat yang bekerja pada salah satu perusahaan di Pulau Karimun. Ketujuh kasus baru tersebut bisa disebut sebagai klaster Nataru. Karena, semuanya baru datang dari luar Provinsi Kepri,” ujar Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karimun, Rachmadi, Kamis (6/1).

BACA JUGA: Ikut Berperan Dalam Penanganan Covid-19, Kapolres Karimun Dapat Penghargaan

Untuk jenis virus Corona yang ada pada 7 orang ekspatriat, katanya, belum diketahui apa jenisnya. Karena, berdasarkan tes Covid-19 dengan alat yang ada, dinyatakan positif. Sehingga, sampel swab juga sudah diambil oleh salah satu klinik yang ditunjuk oleh perusahaan. Dan kemudian tadi siang (Kamis, red) langsung dikirim ke BTKLPP Batam untuk dilakukan pemeriksaan.

”Di Kabupaten Karimun memang ada mesin PCR. Tapi, sifatnya hanya umum saja, tidak bisa mengetahui jenis virusnya. Sehingga, sebagai bentuk antisipasi untuk mengetahui jenis virus Corona yang diderita oleh 7 orang ekspatriat tersebut, maka dari Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karimun menyarankan sampel swab diperiksa ke BTKLPP Batam. Karena, di sana sudah ada alat atau reagen untuk mendeteksi. Khususnya, apakah Covid-19 biasa atau jenis Omicron. Dan, saya juga sudah menghubungi petugas di BTKLPP Batam untuk dapat dilakukan pemeriksaan,” paparnya.

Saat ini, tambah Rachmadi, tenaga kesehatan dari Puskesmas dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karimun juga sudah turun ke perusahaan untuk melakukan tracing dan testing. Semoga, tidak ada tambahan kasus positif lagi. Selain itu, pihaknya menghimbau agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Apalagi, status pandemi Covid-19 sudah diperpanjang. Yang artinya, situasi dan kondisi di seluruh wilayah NKRI masih dalam keadaan pandemi. Untuk itu, agar masyarakat tidak lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. (*)

Reporter: Sandi

batampos- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menghadirkan empat saksi dalam sidang korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) wilayah Kabupaten Bintan 2016-2018.

BACA JUGA: Muhammad Yatir Dapat Rp 2, 121 Miliar, Sidang Kasus Korupsi Apri

Dalam sidang, saksi Samsul Bahrum sebagai Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Kepri sebagai Sekretaris Dewan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, menjelaskan apa saja yang menjadi tugas dan tupoksinya sebagai sekretaris. Menurutnya, Dewan Kawasan hanya bertugas melakukan pengawasan terhadap Badan Pengusahaan (BP) yang ada di Kepri. “Ketuanya itu Gubernur dan wakilnya itu Bupati Bintan. KPBPB Bintan sudah ada sejak 2009. Secara Undang Undang, berlaku selama 70 tahun,” kata Samsul di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kamis (6/1).

Samsul mengaku tidak pernah mengetahui terkait berapa jumlah kuota yang dikeluarkan oleh BP Kawasan Bintan setiap tahunnya. Sebab Dewan Kawasan tidak pernah terlibat dalam mengatur jumlah kuota rokok di Bintan sejak Tahun 2015 lalu. “Secara lisan pernah mendengar mengeluarkan kuota berlebihan. Termasuk mendengar BP Bintan mengeluarkan 300 juta batang rokok, dan kelebihan 64 kali lipat, yang ditandatangani terdakwa Apri Sujadi,” katanya. (*)

Reporter : YUSNADI NAZAR

batampos– Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Tanjungpinang pastikan tidak ada pengaruh kenaikan harga gas non subsidi kemasan 5 dan 12 Kilogram (Kg) terhadap gas subsidi kemasan 3 Kg di Tanjungpinang.

Kepala Disperdagin Kota Tanjungpinang, Atmadinata menjelaskan kenaikan harga gas elpiji non subsidi kemasan 5 dan 12 Kg merupakan aturan dari pemerintah pusat, pihaknya tidak bisa menjalankan aturan di luar yang sudah ditetapkan itu.

BACA JUGA: Aktivitas Bongkar Muat Tabung Gas Elpiji Dipindahkan dari Pelabuhan Sei Gentong ke Kota Sagara Tanjunguban

“Masyarakat tidak perlu khawatir, karena peruntukannya bukan untuk masyarakat menengah ke bawah,”kata Atmadinata, Kamis (6/1).

Yang terpenting, lanjut Atmadinata menjelaskan untuk harga gas elpiji kemasan 3 Kg tidak mengalami kenaikan saat ini Harga Eceran Tertinggi (HET) masih Rp 18 ribu per tabung. Bahkan perintah sudah menjamin tidak akan ada kenaikan harga untuk gas subsidi tersebut.

“Yang naik saat ini hanya gas non subsidi saja, itu aturan pemerintah kita hanya menjalankan,” sebutnya.

Kemudian, masyarakat kalangan menengah ke atas yang biasa menggunakan gas non subsidi juga tidak bisa beralih ke gas subsidi, karena saat ini di Tanjungpinang sudah menggunakan kartu kendali gas 3 Kg, sehingga masyarakat penerima program itu sudah terdaftar di log book.

“Tidak bisa, orang di luar peruntukannya tidak bisa menerima, pangkalan tidak akan memberikan,” tuturnya.

Seharusnya, kata Kadis masyarakat kalangan menengah ke atas juga malu jika menggunakan gas subsidi yang sudah jelas sasarannya yaitu masyarakat kurang mampu.

“Selama ini sejak kartu kendali diimplementasikan di Tanjungpinang tidak ada lagi terdengar persoalan kelangkaan gas 3 Kg, semoga ke depannya semakin bagus,” harapnya. (*)

Reporter : Peri Irawan

batampos-  Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza mendorong pengembangan tanamam sorgum di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Menurut mantan pejabat teras Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ini menaman beras jenis baru ini sangat mudah dilakukan.

BACA JUGA: Raja Ariza Tanam Padi di Perbatasan Tanjungpinang-Bintan, Tujuannya…

“Sorgum bisa menjadi alternatif pangan keluarga dalam menghadapi adaptasi hidup baru di masa pandemi covid-19,” kata Raja Ariza saat panen perdana sorgum lebih kurang 8 ton di daerah Wacopek, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Rabu (5/12).

Raja Ariza yang juga tokoh masyarakat Kepri ini menuturkan, dirinya tidak sendiri namun ada tim yang membantu dalam menanam sorgum di Kepri. “Jadi saya dan tim mendapat pengalaman langsung di lapangan,” kata Raja Ariza.

Tidak hanya itu, Raja Ariza mengatakan, dirinya bersama tim juga memberikan contoh kepada masyarakat di lingkungannya. “Kita beri contoh ke lingkungan hingga bisa menanam sendiri untuk memenuhi konsumsi makanan pokok keluarga,” kata Raja Ariza.

Raja Ariza juga mengenang pengalaman pribadi di tahun 1956. Kala itu Kepri sulit mendapatkan beras. “Saya ingat waktu itu untuk mendapatkan beras harus antri dan dibatasi jumlah pembeliannya,” kata Raja Ariza.

Karena itu, saat ini Raja Ariza mengajak masyarakat di Provinsi Kepri untuk bersama-sama menanam sorgum. “Beras jenis baru ini sangat mudah ditanam,” kata Raja Ariza. (*)

Reporter: Slamet

batampos– Insiden tenggelamnya boat yang mengangkut TKI ilegal di perairan Malaysia, pertengahan Desember tahun lalu mengungkap fakta bahwa Pelabuhan Sei Gentong, Tanjunguban selama ini menjadi tempat pengiriman TKI Ilegal ke Malaysia.

Tidak lama setelah terungkapnya kasus ini, polisi menyegel pelabuhan yang berada di sekitar daerah Pasar Baru, Tanjunguban ini. Peristiwa ini menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk dari salah seorang tokoh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jamhur Ismail.

BACA JUGA: Polisi Segel Pelabuhan Sei Gentong Tanjunguban

“(Peristiwa) Ini sebenarnya harus dijadikan langkah untuk menutup pelabuhan tikus lainnya di sekitar pelabuhan Sei Gentong karena ini sudah menjadi bukti bahwa keberadaan pelabuhan tikus lebih banyak mudarat,” menurut mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri era Gubernur Kepri, Nurdin dan Isdianto.

Menurut Jamhur, aktivitas melanggar hukum bisa saja terjadi di pelabuhan tikus seperti penyelundupan TKI, narkoba atau bahkan senjata karena tidak ada pengawasan.

“Tidak ada aparat dan petugas yang mengawasi, jadi (mereka) bebas melakukan aktivitas ilegal di malam hari,” kata Jamhur. Jika sesuai aturan, menurut Jamhur, pelabuhan yang tidak memiliki izin dari pemerintah mestinya ditutup.

Selain di sekitar pelabuhan Sei Gentong, Jamhur mengatakan, ada juga pelantar beralih fungsi menjadi tempat bongkar muat barang di daerah Pasar Lama, Tanjunguban.

“Masa bongkar muat di bawah rumah, ini tidak boleh karena itu rumah bukan pelabuhan bongkar muat. Jelas ilegal walaupun barangnya legal, tapi karena kegiatannya menjadi ilegal,” kata Jamhur.

Jamhur mengatakan, kalau dulu alasan pelaku usaha memasukkan barang lewat pelabuhan tikus karena tidak ada pelabuhan resmi. Tapi sekarang sudah ada pelabuhan resmi yang dibangun pemerintah di Tanjunguban yakni Pelabuhan Kota Sagara, Tanjunguban.

“Dulu alasannya pemerintah tidak menyiapkan pelabuhan, sekarang sudah ada pelabuhan ya pindahkan semua kegiatan bongkar muat di pelabuhan,” kata Jamhur.

Jamhur berharap, peristiwa terungkapnya Pelabuhan Sei Gentong sebagai lokasi pengiriman TKI ilegal ke Malaysia menjadi pelajaran semua pihak.

Jamhur juga berharap, pemerintah daerah bersama pihak Syahbandar dengan dibantu aparat bisa menertibkan aktivitas ilegal di pelabuhan tikus. “Harus berani, kalau tidak ada izin, jelas pelabuhan tikus, ya harus ditutup,” tegas Jamhur. (*)

Reporter: Slamet