batampos – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengunjungi kediaman anak penderita hidrosefalus bernama Bayu Ardiansah (2,5 tahun) di Purwakarta. Tampak Bayu sedang dalam pangkuan Ibunya, Hesti, ada kakeknya dan keluarga terdekat.

Tak lupa Mensos menyapa Bayu. “Hai Bayu. Hayoo, mau bicara apa. Bayu anak pinter ya,” kata Mensos.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos mendengarkan penjelasan dokter Dian dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Purwakarta, Asep Surya Komara. Dokter menyatakan, Bayu telah mendapatkan penanganan medis.

Melalui proses operasi, cairan di kepala Bayu dikeluarkan. Kemungkinan Bayu sembuh masih terbuka meskipun kemampuan motoriknya bisa jadi terganggu pasca-operasi.

Di hadapan media, Mensos menyatakan, saat ini prioritas untuk Bayu adalah bagaimana tindakan medis segera dilakukan terhadap gangguan kesehatan yang diidapnya.

Sejalan dengan penjelasan dokter, Mensos menyatakan, semakin cepat tindakan medis dilakukan, kemungkinan Bayu sembuh semakin besar. “Jadi yang penting Bayu mendapatkan penanganan dokter. Kondisinya masih bisa disembuhkan. Mudah-mudahan dengan begitu Bayu bisa lebih mandiri tidak bergantung pada orang di sekitarnya,” kata Mensos usai mengunjungi Bayu.

Kepada keluarga Bayu, Mensos menyatakan akan membantu Bayu sampai bisa mandiri. Dalam kesempatan tersebut, Mensos menyerahkan bantuan secara simbolis senilai Rp23 000.000.

Bantuan merupakan kontribusi dari Balai Tan Miyat berupa bantuan kewirausahaan sebesar Rp7.000.000 dan dari Balai Budi Dharma Rp16.000.000.

Bantuan dari Balai Budi Dharma berupa pampers sebanyak 16 pak, susu 16 kotak; minyak kayu putih 120 mL sebanyak 3 botol; bubur beras merah sebanyak 11 renceng (132 sachet); 2 botol susu; sabun mandi bayi 2 buah; tisu kering 2 buah; tisu basah 4 pack; pakaian singlet anak 2 lusin; pakaian kemeja anak satu lusin; celana panjang satu lusin; setelan baju tidur selusin; uang tunai Rp 2.500.000; paket wirausaha; paket nutrisi untuk nenek dan kakek 2 paket; handuk 2 buah; mainan anak 2 buah; parcel buah 1 buah dan etalase untuk jualan.

Kemensos telah melakukan asesmen terhadap Bayu melalui Balai Budhi Dharma dengan mengirimkan pekerja sosial dan perawat didampingi oleh pendamping rehsos Kabupaten Purwakarta, Selasa (28/12). Saat ini, tim dokter dan pendamping melakukan terapi agar Bayu bisa mengkonsumsi makanan lain selain bubur merah.

Balai Budhi Dharma telah memberikan bantuan berupa uang tunai untuk biaya transportasi kontrol ke rumah sakit sebesar Rp2.500.000; penyuluhan kesehatan oleh perawat Budhi Dharma terkait perawatan anak penderita hidrosefalus; dan penguatan motivasi kepada keluarga.

Bayu menderita hidrosepalus sejak lahir dan sekarang tinggal bersama orangtua dari pihak ibu (kakek dan nenek) di Kampung Nanggleng RT 01/01 Desa Depok, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Nenek dan kakek Bayu mengalami kesulitan ekonomi untuk biaya transportasi kontrol ke rumah sakit dan pemenuhan kebutuhan sehari – hari.

Untuk asupan nutrisi, Bayu hanya bisa minum susu dan makan makanan bayi.
Bayu sudah menjalani 6 kali operasi dan sudah terpasang VP Shunt untuk mengurangi cairan otaknya. Saat ini Bayu membutuhkan kontrol ke rumah sakit untuk mengecek kondisi dan pemasangan VP Shunt tersebut. (*)

batampos – Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan Dana desa terbukti telah memperlancar pertumbuhan ekonomi pada level desa. Beberapa indikator ekonomi diantaranya tingkat kemiskinan, pendapatan dan tingkat ketimpangan ekonomi semakin memperkuat fakta tersebut.

“Semua indikator ini menunjukkan Dana Desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat dan Alokasi Dana Desa memperlihatkan pembangunan dan perekonomian di desa tetap berjalan dan meningkat sepanjang pandemi Covid-19,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (30/12/2021).

Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar- menjelaskan pandemi Covid-19, telah menimbulkan dampak luar biasa pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan selain dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat. Salah satu program penanggulangannya adalah dengan PKTD dan BLT Dana Desa yang merupakan program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak  pandemi Covid-19. Hal tersebut berkonotasi secara langsung pada tingginya pemanfaatan dan penyerapan dana desa. Gus Halim merincikan penyerapan dana Desa tahun 2021 sangat tinggi, mencapai 99,80 persen atau setara Rp71,85 triliun. Sedangkan Dana Desa untuk Desa Aman Covid-19 sebesar Rp5,76 triliun atau terserap 99,98% dari target. Dana Desa untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Rp4,71 triliun.

“Dana Desa untuk BLT Dana Desa terserap 99 persen yang setara Rp20,2 triliun dari target, ini artinya seluruh dana desa telah termanfaatkan di desa,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Halim menjelaskan membangun desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Itulah sebabnya jumlah dana desa terus ditingkatkan setiap tahunnya. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, distribusi dana desa terus diikuti dengan penguatan kelembagaan desa. Menurut Gus Halim, peningkatan alokasi Dana Desa sudah pasti akan berdampak pada naiknya APBdes. Sebagai informasi, sumber pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Bagi hasil dan Retribusi, Dana Desa sendiri, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan hingga hibah atau sumbangan yang tidak mengikat. Pada tahun 2014 atau sebelum ada Dana Desa, rata-rata APBDes per desa itu Rp329 juta/desa. Tahun 2015 saat Dana Desa dikucurkan langsung melesat menjadi Rp701 juta/desa, bahkan pada tahun 2021, rata-rata APBDes melonjak hingga Rp1,6 Miliar/desa.

“Sepanjang pandemi, APBDes masih meningkat dari total Rp117 triliun pada 2019 menjadi Rp121 triliun pada 2021,” katanya

Terkait indikator tingkat kemiskinan, pendapatan dan tingkat ketimpangan ekonomi, Gus Halim menegaskan Dana desa memang diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Sepanjang pandemi Covid-19, tingkat pengangguran terbuka di desa tetap rendah, dan hanya naik dari 3,92% menjadi 4,71%. Padahal di kota naik dari 6,29% menjadi 8,98%. Begitu juga tingkat kemiskinan di desa bahkan sempat menurun dari 12,85% pada 2019 menjadi 12,82% pada 2020, sebelum naik sedikit menjadi 13,10% pada 2021. Padahal di kota naik terus dari 6,69% pada 2019 menjadi 7,89% pada 2021.

“ Indikator tersebut menegaskan Dana desa sebagai stimulus mendorong perekonomian desa menjadi lebih cepat maju. Program pemberdayaan dalam bentuk padat karya tunai desa dan BLT telah berdampak positif pada tingkat pengangguran dan kemiskinan,” ujarnya.

Gus Halim juga menguraikan bahwa Pendapatan warga desa tetap meningkat dari Rp882.829 perkapita/bulan menjadi Rp 971.445 perkapita/bulan. Hal ini berasal dari berbagai sumber seperti dari Dana Desa pada Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Asas PKTD adalah pengelolaan pembangunan infrastruktur di desa harus menggunakan pendekatan swakelola yang menyerap tenaga kerja di desa. Sementara itu, ketimpangan ekonomi di desa tetap terjaga rendah dan terus merata, dari indeks Gini 0,320 pada 2019 menjadi 0,315 pada 2021.

“Ini artinya ekonomi desa tetap positif, bahkan menjadi penyangga ekonomi nasional sepanjang pandemi Covid-19 sejak 2020 hingga 2021,” pungkas pria yang disapa Gus Halim.

batampos – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menggugat 31 korporasi secara perdata terkait kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan sepanjang 2015-2021.

Dalam gugatan itu, 14 perkara di antaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus membayar ganti rugi. Namun, eksekusinya mengalami kemandekan.

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mengapresiasi keputusan pengadilan yang menetapkan korporasi terkait kejahatan lingkungan tersebut divonis setimpal.

“Pelaku kejahatan lingkungan harus bertanggung jawab dan membayar semua kerusakan lingkungan hutan yang ditimbulkan sesuai keputusan pengadilan. Jika ada yang bandel, negara berhak menyita aset perusahaan tersebut”, tegas Senator muda yang dikenal Naturalis itu.

Menurutnya, kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan bersama Kementerian keuangan RI bisa mengadopsi skema sita BLBI untuk memaksa para terdakwa membayar denda yang telah diputuskan pengadilan. Hal ini untuk mewujudkan kepastian hukum dan menimbulkan efek jera bagi pelaku.

“Negara tidak boleh kehabisan akal dan cara untuk menunjukan ketegasannya di hadapan korporasi. Denda Puluhan triliun rupiah itu tidak sepadan dengan nilai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan selama ini. Kami harap pelaku ditindak tegas sesuai keputusan pengadilan”, ujarnya.

Oleh karena itu, Kami mengusulkan agar KLHK bersama Kementerian keuangan RI membentuk Satuan Tugas (Satgas), seperti yang diterapkan pada kasus BLBI. Keseriusan pemerintah dalam menagih denda dari pelaku akan menjaga marwah hukum dan negara.

“Kejahatan lingkungan harus dikategorikan dalam pidana yang bersifat super ekstraordinary. Susah saatnya pemerintah melalui Ditjen Penegakkan hukum KLHK harus diperkuat dengan Satgas yang juga Super Power dalam agenda perlindungan terhadap lingkungan dari kejahatan korporasi dan individu”, tutup Sultan.

Menurut Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan total ganti rugi dari 14 perkara itu sebesar Rp20,7 triliun. Namun, baru 3 perkara yang dieksekusi dengan total ganti rugi yang dibayarkan Rp131,1 miliar

batampos – Ketentuan tentang ambang batas pengajuan calon presiden atau Presidential Threshold (PT) merupakan kebijakan hukum terbuka. Pengaturan Presidential Threshold menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung I Gde Pantja Astawa. Menurut dia, dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden, kebijakan hukum (legal policy) tetap menggunakan ketentuan dan mekanisme Presidential Threshold.

”Hal itu untuk menguatkan ataupun memperkokoh sistem pemerintahan presidensiil yang digariskan dalam UUD 1945 dengan sistem kepartaian multipartai sederhana,” kata I  Gde Pantja Astawa.

Dia menjelaskan, dalam konteks sistem pemerintahan presidensiil, struktur UUD 1945 memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga kepresidenan. Baik jumlah pasal maupun kekuasaannya. Pilihan founding fathers pada sistem pemerintahan presidensiil didasarkan pada kehendak untuk menjamin suatu kekuasaan pemerintahan (eksekutif) yang kuat dan stabil di bawah presiden sebagai kepala kekuasaan eksekutif ataupun kepala pemerintahan (Chief of Executive/Chief of Government).

”Kekuasaan pemerintahan yang kuat dan stabil, bukan dalam arti bahwa kekuasaan presiden sebagai kepala kekuasaan eksekutif atau kepala pemerintahan menjadi absolut. Tapi lebih berkonotasi efektif dalam menjalankan kekuasaan dan tidak mudah dijatuhkan dalam masa jabatannya, kecuali dengan pranata impeachment (Pasal 7 A UUD 1945),” jelas Pantja Astawa.

Dengan demikian, lanjut I Gde Pantja Astawa, secara konseptual dapat dibenarkan apabila ada jaring-jaring yang akan menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi jaring-jaring itu, harus tetap memungkinkan presiden dihentikan dari jabatannya, walaupun tidak mudah dijalankan.

”Adanya jaminan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan memungkinkan dan memastikan presiden selama memangku jabatan dapat mewujudkan program-program sebagaimana dijanjikan pada saat kampanye,” ujar Panjta Astawa.

I Gde Pantja Astawa merinci, salah satu jaring yang dapat menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan (di bawah sistem pemerintahan presidensiil) adalah dengan menerapkan ketentuan tentang ambang batas pengajuan calon presiden (Presidential Threshold) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem kepartaian multipartai sederhana. Penyederhanaan jumlah partai politik melalui ketentuan dan mekanisme Presidential Threshold sebagai cara yang demokratis merupakan kebutuhan bagi berjalan efektifnya sistem pemerintahan presidensiil.

”Sebab, apabila presiden terpilih ternyata tidak didukung partai politik yang memperoleh kursi mayoritas di DPR, tentu dapat dipastikan akan menyulitkan presiden dalam menjalankan roda pemerintahan,” tegas I Gde Pantja Astawa.

Dia menilai, dengan ketentuan dan mekanisme Presidential Threshold akan mendorong partai-partai yang memiliki platform, visi, atau idiologi yang sama ataupun serupa berkoalisi dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden.

”Bila kemudian ternyata partai-partai yang bergabung ataupun berkoalisi tersebut berhasil dalam kontestasi pilpres, ke depan diharapkan akan lahir koalisi permanen sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan terjadi penyederhanaan partai secara alamiah tanpa melalui paksaan,” terang I Gde Pantja Astawa.

Sementara itu, terkait keinginan pihak-pihak yang menghendaki agar Presidential Threshold 0 persen, akan jauh lebih bijak, manakala mindset dan alasan-alasan yang mendasarinya diletakan dalam kerangka kepentingan nasional.

”Salah satunya menguatkan ataupun memperkokoh bangunan sistem pemerintahan presidensiil dengan sistem multipartai sederhana agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan menjadi efektif untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” ucap Pantja Astawa. (*)

Reporter: JP Group