Jumat, 24 April 2026
Beranda blog Halaman 883

Gubkepri Ansar Gelar Pertemuan dengan Dubes Tiongkok, Bahas Penguatan Investasi dan Pariwisata Kepri

0
Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam pertemuan bersama Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, Rabu (29/10/2025).(Cui/BIRO ADPIM KEPRI)

batampos– Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bertemu dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, Wang Lutong dalam rangka memperkuat kerja sama ekonomi, investasi, dan pariwisata antara Provinsi Kepri dan Tiongkok.

Pertemuan keduanya berlangsung di Ruang VIP Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF), Rabu (29/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ansar memaparkan sejumlah sektor prioritas investasi di Kepri yang meliputi minyak dan gas bumi, perikanan, pariwisata, dan industri.

Gubernur Ansar menjelaskan bahwa sektor minyak dan gas di Blok Natuna memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sisi cadangan maupun prospek eksplorasi jangka panjang. Namun, sektor ini membutuhkan dukungan teknologi tinggi dan investasi besar, sehingga ia berharap investor dari Tiongkok dapat berperan aktif dalam pengembangan potensi migas di wilayah tersebut.

“Blok Natuna memiliki sumber daya energi yang melimpah, tetapi untuk memanfaatkannya dibutuhkan teknologi dan investasi besar. Kami berharap ke depan ada kerja sama konkret dengan pihak Tiongkok dalam pengembangan migas ini,” ujar Ansar.

Sedangkan ada sektor perikanan, Kepri memiliki potensi luar biasa sebagai provinsi kepulauan yang 98 persen wilayahnya merupakan lautan. Potensi hasil laut seperti tuna, cakalang, dan kerapu menjadi komoditas unggulan ekspor yang dapat dikembangkan melalui kerja sama investasi dan transfer teknologi pengolahan hasil laut.

BACA JUGA: Bahan Bakar Speedboat Menipis, Warga Tiongkok Ditemukan di Perairan Bintan

“Kami membuka peluang kerja sama di bidang perikanan tangkap maupun industri hilir perikanan, karena potensi laut Kepri sangat besar dan bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir,” kata Ansar.

Gubernur Ansar juga menjelaskan soal adanya kebijakan bebas Visa on Arrival (VoA) bagi wisatawan dari kedua negara yang memberikan manfaat besar dalam memperkuat hubungan pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Bebas VoA akan mempermudah pergerakan wisatawan antarnegara. Kami melihat potensi wisatawan asal Tiongkok sangat besar dan bisa mendukung sektor pariwisata Kepri, apalagi Kepri dekat dengan hub internasional seperti Singapura dan Johor,” ujar Gubernur.

Di sektor industri, Gubernur Ansar mengapresiasi kontribusi besar investasi Tiongkok di Kepri, salah satunya melalui PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) yang telah beroperasi di Kabupaten Bintan dan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami berharap investasi Tiongkok terus meningkat di Kepri. Pemerintah daerah telah memberikan berbagai kemudahan, terutama di kawasan Free Trade Zone (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti bebas bea masuk, tax allowance, tax holiday, dan bebas PPnBM,” terang Ansar.

Ia juga menyampaikan keinginan agar Kepri dapat menjalin hubungan sister city dengan kawasan industri di Tiongkok, khususnya Nansha Industrial Zone, sehingga tercipta ekosistem industri besar yang saling menguntungkan.

“Kami ingin Kepri menjadi mitra strategis industri Tiongkok. Apa yang ada di Nansha Industrial Zone bisa kita kembangkan juga di sini agar menjadi sister industry city yang saling terhubung,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ansar menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri terus berupaya memperluas kawasan FTZ agar meliputi Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun. Upaya ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman investor serta mempercepat proses perizinan investasi.

“Untuk wewenang daerah tentu akan kami bantu permudah. Namun jika menyangkut kewenangan pusat, kami siap membantu fasilitasi dan koordinasi dengan kementerian terkait agar investasi bisa segera terealisasi,” tutup Ansar.

Dorong Peningkatan Kerja Sama Investasi

Kepada Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam pertemuan di Ruang VIP Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF), Rabu (29/10/2025), Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, Wang Lutong menyampaikan kunjungannya ke Kepri bertujuan untuk mendorong peningkatan kerja sama investasi antara Tiongkok dan Indonesia.

Peningkatan investasi di Kepulauan Riau dia sebut khususnya di sektor industri, eksplorasi minyak dan gas, infrastruktur, pendidikan, serta pariwisata.

“Kami melihat Kepri memiliki potensi besar, dan kami ingin memperkuat kerja sama investasi,” ujar Wang Lutong.

Dubes Wang juga berencana meninjau kawasan industri di Bintan yang menjadi bagian dari skema Two Countries, Twin Parks (TCTP) — kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan industri yang menghubungkan Bintan Industrial Estate (BIE) di Kepri dengan kawasan industri di Provinsi Fujian, Tiongkok.

Dubes Wang menyambut positif rencana kebijakan bebas Visa on Arrival antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya di Kepri, karena diyakini akan meningkatkan arus wisatawan kedua negara.

Sebelum pandemi COVID-19, jumlah wisatawan asal Tiongkok ke Kepri menempati posisi tiga besar, dan pada tahun 2025 diperkirakan akan kembali meningkat seiring pemulihan sektor pariwisata.

“Tiongkok telah lebih dahulu bekerja sama dengan Malaysia melalui kebijakan bebas visa di sejumlah titik, termasuk Bandara Senai Johor Bahru. Kami berharap hal serupa bisa diterapkan antara Indonesia dan Tiongkok melalui Kepri sebagai pintu gerbang utama,” ungkapnya.

Selain itu, Dubes Wang juga menyinggung potensi kerja sama perikanan yang saat ini telah berjalan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan berpotensi diperluas hingga ke Kepri. Untuk sektor migas, ia juga menyatakan minat untuk meninjau langsung Blok Natuna sebagai langkah awal eksplorasi kerja sama ke depan.

“Semua potensi ini, jika dimanfaatkan dan dikerjasamakan dengan baik, akan memberikan manfaat besar bagi kedua negara, khususnya bagi Kepri yang memiliki potensi luar biasa,” tutur Wang Lutong.

Sebelumnya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan keinginannya agar Kepri dapat menjalin hubungan sister city dengan kawasan industri di Tiongkok, khususnya Nansha Industrial Zone, sehingga tercipta ekosistem industri besar yang saling menguntungkan.

“Kami ingin Kepri menjadi mitra strategis industri Tiongkok. Apa yang ada di Nansha Industrial Zone bisa kita kembangkan juga di sini agar menjadi sister industry city yang saling terhubung,” ujar Gubernur Ansar.

Ia meyakinkan Pemerintah Provinsi Kepri terus berupaya memperluas kawasan FTZ agar meliputi Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun. Upaya ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman investor serta mempercepat proses perizinan investasi.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira, Kepala Dinas Pariwisata Hasan, serta Kepala Dinas PMPTSP Hasfarizal.

Sementara dari pihak Kedutaan Besar RRT turut mendampingi Counselor Mr. Wu Zhiwei, Second Secretary Wang Hong, Tang Yanyi, dan Mao Na. (*/adv)

 

Artikel Gubkepri Ansar Gelar Pertemuan dengan Dubes Tiongkok, Bahas Penguatan Investasi dan Pariwisata Kepri pertama kali tampil pada Kepri.

Pembahasan UMK Batam 2026 masih Terkendala Regulasi Baru dari Pusat

0
Pembahasan terkait penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2026 yang digelar, Selasa (14/10). Foto. Rengga Yuliandra/ Batam Pos

batampos– Pembahasan mengenai penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2026 masih terus bergulir. Namun, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam belum dapat melangkah jauh karena masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat terkait aturan dan formula baru perhitungan upah minimum.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disnaker Kota Batam, Nurul Iswahyuni, melalui Kepala Bidang Pembinaan Jaminan Sosial, Hendri, mengatakan hingga saat ini kementerian terkait belum mengeluarkan regulasi baru yang menjadi dasar penetapan UMK tahun depan.

“Kita masih menunggu dari pusat mengenai aturannya,” ujar Hendri, Selasa (29/10).

Meski demikian, Disnaker bersama Dewan Pengupahan Kota Batam telah menggelar rapat awal untuk membahas persiapan penetapan UMK 2026. Rapat tersebut diikuti oleh unsur Apindo, Kadin, serikat pekerja, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam.

BACA JUGA: DPRD Batam Gempur PT ASL Shipyard Soal K3 dan Upah di Bawah UMK

Menurut Hendri, rapat awal itu dilakukan untuk membahas kondisi ekonomi Batam terkini, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi, yang nantinya menjadi dasar perhitungan UMK.

“Selama juknis dari pusat belum keluar, kita tetap bahas di tingkat kota supaya prosesnya tidak tertunda,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat kemungkinan akan mengeluarkan aturan baru menggantikan Permenaker Nomor 16 Tahun 2023 yang sebelumnya digunakan untuk penetapan UMK tahun 2024.

“Kalau dulu dasarnya Permenaker Nomor 16, sebelumnya ada Permenaker Nomor 51. Kami masih menunggu aturan terbaru itu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menyampaikan bahwa pihaknya telah memaparkan data ekonomi sebagai bahan pembahasan awal Dewan Pengupahan.

“Pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan II tahun 2025 mencapai 6,66 persen, sementara inflasi tahunan berada di angka 2,82 persen,” ungkapnya.

Eko menambahkan, inflasi di Batam masih tergolong stabil dan berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen. (*)

Reporter: Rengga

Artikel Pembahasan UMK Batam 2026 masih Terkendala Regulasi Baru dari Pusat pertama kali tampil pada Metropolis.

Langkah Nyata Hadirkan Keadilan: Kepri Capai 100 Persen Desa Miliki Posbankum

0
Menko Kumham Imipas, Yusril saat mengunjungi Kabupaten Lingga, Selasa (28/10). F. Kemenkum Kepri untuk Batam Pos.

batampos – Kepulauan Riau berhasil menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kepulauan Riau. Capaian 100 persen tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di Daratan Sultan Abdul Rahman Syah, Kabupaten Lingga, Selasa (28/10).

Total sebanyak 419 Posbankum kini siap melayani masyarakat, menjadi langkah nyata dalam menghadirkan akses keadilan yang merata hingga pelosok daerah. Dengan diresmikannya Posbankum di Kepulauan Riau, jumlah Posbankum Desa/Kelurahan sudah mencapai angka 54.940 Posbankum.

Posbankum berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk memperoleh layanan informasi dan konsultasi hukum, bantuan hukum nonlitigasi, advokasi, serta penyelesaian sengketa atau konflik melalui mediasi yang dilakukan oleh paralegal bersama kepala desa atau lurah selaku juru damai.

Selain itu, Posbankum juga menyediakan layanan rujukan kepada advokat pro bono maupun Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Peresmian tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Wakil Gubernur, Nyanyang Haris Pratamura, Deputi Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan I nyoman Gede Surya Mataran, Asisten Deputi Tata Kelola Keimigrasian Agato PP Simamora, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, Bupati Lingga, Muhammad Nizar, serta Kepala Bidang Advokasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Masan Nurpian. Acara ini juga dihadiri oleh para bupati/wali kota se-Kepulauan Riau dan perwakilan BPHN.

Dalam sambutannya, Menko Yusril menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan pemerataan layanan bantuan hukum. Ia menilai, capaian ini merupakan tonggak penting dalam pemerataan akses keadilan bagi masyarakat.

“Saya mengapresiasi dukungan dan bantuan Bapak Gubernur dalam mendorong hadirnya Posbankum di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan capaian 100 persen desa dan kelurahan yang telah memiliki Posbankum, saya yakin keadilan hadir di Kepulauan Riau dan menjadi contoh baik bagi daerah lainnya,” ujar Yusril.

Ia juga menegaskan bahwa aspek hukum dan keadilan menjadi bagian dari program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurut Yusril, Presiden menaruh perhatian besar pada penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

“Presiden selalu menekankan bahwa hukum adalah jaminan keadilan, dan keadilan bukan hanya hak setiap warga negara, tetapi juga kewajiban negara untuk mewujudkannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa keberadaan Posbankum akan sangat berguna dalam memberikan layanan hukum yang adil dan bermartabat bagi masyarakat, terutama melalui mekanisme penyelesaian masalah berbasis restorative justice. Ia menilai, penyelesaian masalah di tingkat desa tidak selalu harus berakhir di meja penegak hukum.

“Dengan peran para paralegal sebagai Legal Advisor, masyarakat dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan musyawarah tanpa harus melalui proses formal yang panjang,” tutur Yusril.

Dalam kesempatan itu, Yusril juga mengingatkan pentingnya menghormati hukum yang hidup di masyarakat. Ia menegaskan bahwa selain hukum positif, nilai-nilai hukum adat dan hukum agama memiliki peran besar dalam menjaga harmoni sosial.

“Hukum seharusnya menjadi jalan menuju kompromi dan kedamaian, tanpa dendam dan tanpa kemarahan. Di situlah letak kemuliaan hukum yang sejati,” ucapnya.

Yusril berharap, kehadiran Posbankum dapat menjadi instrumen efektif dalam membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan hukum di tingkat lokal sekaligus memperkuat budaya hukum yang berkeadilan di Provinsi Kepulauan Riau.

“Saya kira keberadaan Posbankum ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di tanah air,” pungkasnya. (*/adv)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Langkah Nyata Hadirkan Keadilan: Kepri Capai 100 Persen Desa Miliki Posbankum pertama kali tampil pada Kepri.

Batu Miring Pantai Tanjung Harapan Rusak Parah, Jalan Terancam Amblas

0
Kondisi batu miring di Desa Tanjung Harapan yang sudah rusak parah, Rabu (29/10). F. Vatawari/Batam Pos.

batampos – Kondisi batu miring di pesisir Pantai Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, menjadi perhatian serius warga setempat. Struktur penahan tanah yang berada tepat di sisi jalan utama kini tampak rusak parah.

Sejumlah batu penyusun dinding miring itu terlihat retak, bahkan sebagian telah runtuh hingga menimbulkan lubang besar di tepi jalan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna jalan yang setiap hari melintas di kawasan tersebut.

“Kalau tidak segera diperbaiki, jalan ini bisa ikut rusak. Pemerintah harus cepat tanggap sebelum ada korban atau kerusakan yang lebih parah,” ujar Susan, warga Tanjung Harapan, saat ditemui Rabu (29/10).

Warga menilai, keberadaan batu miring di lokasi itu sangat penting karena berfungsi menahan abrasi serta menjaga kestabilan tanah di tepi jalan.

Namun, seiring waktu dan faktor alam, struktur batu tersebut mulai melemah. Ditambah lagi, belum adanya perawatan rutin dari instansi terkait memperparah kondisi kerusakan.

Selain membahayakan pengguna jalan, kerusakan ini juga berpotensi merusak badan jalan di atasnya akibat erosi atau longsor, terutama saat musim hujan.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Lingga segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar dilakukan perbaikan atau rekonstruksi sebelum kondisi semakin memburuk.

“Jalan ini adalah akses utama warga Tanjung Harapan menuju pusat Kecamatan Singkep. Kalau sampai rusak total, aktivitas masyarakat bisa terganggu,” tambah Susan.

Warga juga mengimbau pengguna jalan agar lebih berhati-hati melintas di area batu miring yang rusak, terutama pada malam hari atau saat hujan, karena permukaan jalan licin dan rawan amblas. (*)

Reporter: Vatawari 

Artikel Batu Miring Pantai Tanjung Harapan Rusak Parah, Jalan Terancam Amblas pertama kali tampil pada Kepri.

BC Batam Gagalkan Penyelundupan Barang Tanpa Kepabeanan di Perairan Tanjung Sauh, Speed JJ Indah 2 Diamankan

0
tumpukan barang bawaan speed yang ditangkap saat berusaha menyelundupkan barang. f. ist

batampos– Upaya penyelundupan kembali digagalkan Bea Cukai Batam. Satu unit speed boat bernama JJ Indah 2 diamankan tim patroli laut setelah kedapatan membawa berbagai jenis barang tanpa dokumen kepabeanan di Perairan Tanjung Sauh, Selasa (28/10) sore.

Aksi penindakan dilakukan oleh tim patroli laut BC 10029 yang tengah melakukan pengawasan rutin di jalur perairan rawan aktivitas ilegal. Petugas mencurigai pergerakan speed boat tanpa penumpang yang melaju dari arah Punggur menuju Tanjung Uban dengan kecepatan tinggi.

Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan tumpukan karung dan paket kiriman dalam jumlah besar yang memenuhi hampir seluruh ruang kabin kapal. Barang-barang itu tidak disertai dokumen kepabeanan yang sah.

Kapal kemudian dikawal menuju Dermaga Bea Cukai di Tanjunguncang untuk pemeriksaan lanjutan. Tiga orang awak kapal turut diamankan. Seluruh muatan sedang menjalani proses pencacahan untuk memastikan jenis dan nilai barang yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan.

BACA JUGA: Menkeu Purbaya Selidiki Dugaan Penyelundupan dari Batam, Petugas Terima Suap Rp 20 Juta per Kontainer

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Zaky Firmansyah, menyebutkan bahwa pengawasan laut merupakan prioritas utama dalam mencegah masuknya barang ilegal. Menurutnya, wilayah Batam yang strategis sering dimanfaatkan pelaku penyelundupan untuk menghindari pemeriksaan resmi.

“Sebagai garda terdepan pengawasan, patroli laut rutin akan terus kami tingkatkan. Penindakan ini bukti nyata komitmen Bea Cukai Batam sebagai community protector dalam melindungi masyarakat dan negara dari peredaran barang selundupan,” tegas Zaky.

Ia menambahkan, Bea Cukai terus memperkuat strategi pengawasan dengan pendekatan intelijen, patroli rutin, serta pemanfaatan teknologi agar pengawasan di jalur laut semakin efektif dan efisien. Langkah ini juga untuk menekan potensi kerugian negara akibat masuknya barang tanpa izin resmi.

Dengan penggagalan ini, Bea Cukai Batam kembali menunjukkan kesigapan dalam menjaga perairan dari praktik penyelundupan. Kasus speed boat JJ Indah 2 kini tengah dalam proses penyelidikan untuk memastikan unsur pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. (*)

Reporter: Eusebius Sara

 

Artikel BC Batam Gagalkan Penyelundupan Barang Tanpa Kepabeanan di Perairan Tanjung Sauh, Speed JJ Indah 2 Diamankan pertama kali tampil pada Metropolis.

Lagi, Jalan Dabo Singkep Licin Akibat Tumpahan Solar, Dua Pemotor Jatuh

0
Petugas Damkar unit Dabo Singkep bersama dengan Satpol PP, LLAJ dan Satlantas Polres Lingga saat membersihkan tumpahan solar di Jalan Garuda, Rabu (29/10). F. Vatawari/Batam Pos.

batampos – Insiden tumpahan minyak solar di jalan umum kembali terjadi di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Kali ini, tumpahan solar membuat dua pengendara motor terjatuh di Jalan Garuda pada Rabu (29/10).

Komandan Pleton (Danton) Damkar Unit Dabo Singkep, Ikmal Hakim, mengatakan kejadian itu pertama kali dilaporkan oleh warga bernama Rio sekitar pukul 12.15 WIB.

“Rio melaporkan adanya tumpahan minyak solar di Jalan Garuda arah Bandara Dabo Singkep. Setelah mendapat laporan, kami langsung menuju lokasi untuk melakukan pembersihan,” ujar Ikmal, Rabu siang.

Setibanya di lokasi, petugas mendapati dua pengendara sudah terjatuh akibat jalan licin. Kedua korban masing-masing adalah seorang siswi SMA yang hendak pulang sekolah dan seorang pengendara paruh baya.

“Keduanya mengalami luka lecet di tangan dan kaki, tapi tidak luka berat. Beruntung mereka bisa segera ditolong warga,” jelas Ikmal.

Petugas Damkar kemudian melakukan pembersihan dengan pasir untuk mengurangi risiko kecelakaan lanjutan.

Ikmal berharap pengemudi mobil pengangkut solar yang diduga menyebabkan tumpahan itu segera diamankan.

“Kami minta oknum pengangkut solar yang lalai atau sengaja menumpahkan bahan bakar ini segera ditindak agar tidak ada lagi korban,” tegasnya.

Saat ini, Satlantas Polres Lingga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal minyak solar yang tercecer di jalan tersebut.

Diketahui, insiden tumpahan minyak solar di jalan umum di Dabo Singkep sudah terjadi lima kali dalam beberapa bulan terakhir. Warga pun mulai resah dan meminta aparat menindak tegas pelaku yang kerap menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan.

“Kami minta ada tindakan nyata. Sudah sering kejadian, bahkan dulu ada yang patah tangan,” ujar salah seorang warga di lokasi. (*)

Reporter: Vatawari 

Artikel Lagi, Jalan Dabo Singkep Licin Akibat Tumpahan Solar, Dua Pemotor Jatuh pertama kali tampil pada Kepri.

Bulan Bahasa 2025, MAN Tanjungpinang Bekali Siswa Public Speakingdan Menulis

0
Puluhan siswa-siswi MAN Tanjungpinnag mengikuti seminar peningkatan literasi dan public speaking, Rabu (29/10). F. Mohamad Ismail/Batam Pos.

batampos – Memperingati Bulan Bahasa dan Sastra Nasional 2025, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menggelar kegiatan pembekalan literasi dan public speaking bagi puluhan siswanya.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya diisi dengan perlombaan, tahun ini MAN Tanjungpinang memilih mengadakan seminar penguatan literasi dan kemampuan berbicara di depan umum.

Kegiatan yang digelar di aula madrasah itu menghadirkan dua narasumber kompeten, yaitu Jepri, Pustakawan Daerah Kepri, dan Siti Aisyah, Penyiar RRI Tanjungpinang.

Kepala MAN Tanjungpinang, Ulfah Ismiati, mengatakan kegiatan ini diikuti oleh 80 pelajar, terdiri atas pengurus OSIM serta perangkat kelas.

“Biasanya kami hanya menggelar lomba, tapi tahun ini kami ingin menambah wawasan siswa tentang pentingnya literasi dan kemampuan berbicara,” ujar Ulfah, Rabu (29/10).

Menurutnya, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya membaca dan menulis, agar mampu menghasilkan karya tulis seperti artikel hingga karya ilmiah.

“Apalagi siswa kami sedang mempersiapkan diri mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) Riset tingkat internasional. Jadi pelatihan literasi ini sangat mendukung,” jelasnya.

Selain itu, pelatihan public speaking juga dianggap penting untuk membentuk karakter percaya diri dan kemampuan komunikasi para siswa.

“Anak-anak ini calon pemimpin masa depan. Maka kemampuan berbicara di depan umum sangat diperlukan,” tegas Ulfah.

Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan literasi digital serta menumbuhkan minat menulis dan berbicara yang efektif di kalangan siswa.

“Semoga kegiatan ini bisa memberikan bekal penting bagi mereka untuk bersaing di era digital,” pungkasnya. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Bulan Bahasa 2025, MAN Tanjungpinang Bekali Siswa Public Speakingdan Menulis pertama kali tampil pada Kepri.

Tolak Pembangunan Kantor Lurah di Tengah Komplek Elit, Warga Sukajadi Ambil Langkah Hukum

0
Area proyek pembangunan Kantor Lurah Sukajadi yang mendapat penolakan dari warga sekitar. Foto. Arjuna/ Batam Pos

batampos— Aksi protes puluhan warga Perumahan Elit Bukit Indah, Sukajadi, Batam, terhadap pembangunan kantor lurah di kawasan mereka kembali memanas, Rabu (29/10). Warga menghadang upaya kontraktor yang hendak memasukkan material bangunan ke lokasi proyek yang berada di dalam kompleks perumahan.

Ketegangan meningkat ketika Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Priandi Firdaus, bersama Camat Batam Kota, Dwiki Setiyawan, mendatangi lokasi untuk menenangkan massa. Priandi dalam kesempatan itu meminta warga agar tidak menghentikan proyek pemerintah karena dinilai telah melalui prosedur yang sah.

“Pembangunan kantor lurah ini bukan proyek sembarangan. Sudah melalui pembahasan di musyawarah kelurahan dan mendapat persetujuan,” ujar Priandi di hadapan warga. Pernyataan itu langsung memantik emosi warga yang merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pembahasan sebelumnya.

Beberapa warga kemudian menantang pihak kecamatan dan Kejari Batam untuk menunjukkan dokumen resmi yang membuktikan adanya persetujuan warga. Mereka menegaskan tidak pernah ada pembahasan atau musyawarah terkait pembangunan kantor lurah di kompleks elit tersebut. “Kami tidak pernah tahu soal rencana ini. Apalagi sampai menyetujui,” kata salah satu warga, Rebekha.

BACA JUGA: Soal Pembangunan Kantor Kelurahan, Warga Perumahan Sukajadi Tetap Menolak,  Tawarkan Alternatif Lokasi

Priandi tetap bersikukuh bahwa proyek pembangunan tersebut sudah sesuai aturan dan telah direncanakan sejak tahun 2024. “Proyek pemerintah itu ada mekanismenya. Dimulai dari perencanaan, lelang, hingga penunjukan kontraktor. Tidak mungkin dilaksanakan tanpa dasar hukum,” jelasnya. Ia juga menegaskan agar warga tidak menghalangi pekerjaan di lapangan.

Meski begitu, warga tetap menolak keras. Mereka menilai pemerintah memaksakan pembangunan kantor lurah di kawasan hunian eksklusif yang memiliki akses terbatas dan tidak diperuntukkan bagi fasilitas publik. “Ini bukan soal menolak kantor lurah, tapi soal lokasi. Kenapa harus di tengah perumahan elit?” ujar Ketua RW, Budiman.

Situasi sempat memanas ketika adu argumen antara warga dan pihak Kejari berlangsung di depan lokasi pembangunan. Puluhan aparat Satpol PP dan polisi dari Polresta Barelang serta Polsek Batam Kota tampak berjaga untuk mengantisipasi kericuhan. Warga berulang kali meminta agar pekerjaan dihentikan sementara hingga ada kejelasan hukum.

Salah satu perwakilan warga, Janter Pardosi, menegaskan pihaknya akan menempuh jalur resmi untuk memperjuangkan penolakan tersebut. “Kami akan mengajukan surat Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke DPRD Batam dan meminta agar proyek ini dihentikan sementara,” kata Janter.

Ia juga menyebut bahwa warga telah menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi proses langkah hukum yang akan diambil. “Kami akan tempuh semua proses sesuai aturan yang berlaku. Ini bukan sekadar penolakan emosional, tapi soal hak warga yang dilanggar,” tegasnya.

Hingga sore hari, proses pembangunan masih dihentikan sementara di bawah pengawasan aparat. Belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Batam terkait tuntutan warga, sementara Camat Batam Kota Dwiki Setiyawan, memilih untuk tidak memberikan komentar kepada awak media di lokasi. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Tolak Pembangunan Kantor Lurah di Tengah Komplek Elit, Warga Sukajadi Ambil Langkah Hukum pertama kali tampil pada Metropolis.

Ratusan Pekerja Bintan Adu Skill Olahraga di Annual Games 2025

0
Laga antara Tim Basket PT BIIE dan Tim Basket PT Singatac menjadi laga pembuka ajang olahraga antarpekerja, Annual Games 2025 di Kawasan BIE, Lobam. F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.

batampos – Ajang olahraga tahunan Annual Games 2025 di Kawasan Bintan Industrial Estate (BIE) resmi dimulai, Selasa (28/10/2025) petang. Pembukaan ditandai dengan pertandingan basket perdana antara Tim PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE) melawan Tim PT Singatac.

Suasana semakin semarak dengan kehadiran maskot “Kibo”, seekor lebah ceria yang menjadi simbol semangat dan sportivitas Annual Games 2025.

Tahun ini, sebanyak 146 atlet dari 16 tenant atau perusahaan di kawasan industri Lobam berpartisipasi dalam kompetisi yang mempertandingkan enam cabang olahraga.

Salah satu atlet basket dari PT BIIE, Nazrizul Rachman, mengaku bangga bisa ikut serta dalam ajang antarpekerja tersebut. “Senang bisa ikut main dan ketemu teman-teman dari perusahaan lain. Yang pasti kita sebagai pekerja jadi lebih sehat,” ujarnya.

Ketua Panitia Annual Games 2025, Fadel Satriawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antarpekerja di kawasan industri.

“Tidak ada perbedaan jabatan, semua kita adalah satu keluarga besar kawasan industri,” tegasnya.

Fadel juga berpesan agar seluruh peserta menjunjung tinggi nilai sportivitas dan menunjukkan kemampuan terbaik di setiap pertandingan.

Sementara itu, General Manager PT BIIE, Aditya Laksamana, menjelaskan bahwa Annual Games merupakan kegiatan rutin tahunan yang digelar untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, solid, dan produktif.

“Kegiatan ini berlangsung dari 28 Oktober hingga 29 November 2025, dengan enam cabang olahraga yang dipertandingkan. Ke depannya mungkin akan kami tambah lagi cabangnya,” katanya.

Ia berharap seluruh perusahaan di kawasan industri memberikan dukungan penuh kepada karyawan agar bisa berpartisipasi aktif dalam ajang tahunan ini.

“Harapannya tahun depan jumlah atlet dan perusahaan yang ikut bisa lebih banyak lagi,” pungkasnya. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Ratusan Pekerja Bintan Adu Skill Olahraga di Annual Games 2025 pertama kali tampil pada Olahraga.

Kasus Ledakan Pertama di PT ASL Masuk Tahap Akhir Penyidikan, Tersangka 2 Orang

0
Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam, Priandi Firdaus. F.Azis Maulana

batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam terus menindaklanjuti proses hukum kasus kecelakaan kerja di galangan kapal milik PT ASL Marine Shipyard yang menewaskan sejumlah pekerja pada Juni lalu.

Hingga kini, berkas perkara masih dalam tahap koordinasi antara jaksa peneliti dan penyidik Polresta Barelang untuk melengkapi kekurangan administrasi penyidikan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam, Priandi Firdaus mengatakan pihaknya masih menunggu penyempurnaan berkas dari penyidik sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

“Untuk perkembangan perkara laka kerja yang berkas PT ASL bulan Juli, masih dilakukan koordinasi dengan penyidik untuk melengkapi berkas perkara,” ujarnya, Selasa (28/10).

Berdasarkan hasil penyidikan Polresta Barelang kebakaran di galangan kapal tersebut disebabkan oleh kelalaian kerja yang berujung pada hilangnya nyawa pekerja. Polisi telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial A dan F yang bertugas di bagian Health, Safety, and Environment (HSE) pada perusahaan subkontraktor PT ASL Marine Shipyard.

Baca Juga: Kasus Ledakan Maut di Kapal Federal II Resmi Naik ke Tahap Penyidikan

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)tentang kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau luka berat.

“Berkas perkara ditargetkan segera lengkap agar segera bisa dilimpahkan ke pengadilan,” jelas Priandi.

Ia juga menegaskan, dalam berkas perkara ledakan pertama, kapal MT Federal II tidak dicantumkan sebagai barang bukti. Namun, hal tersebut bukan menjadi alasan utama pengembalian berkas oleh kejaksaan.

“Pengembalian berkas merupakan bagian dari prosedur normal penyidikan untuk melengkapi kekurangan formil dan materil. Tidak dijadikannya kapal sebagai barang bukti adalah bagian dari kebijakan penyidikan yang sudah berjalan,” katanya.

Lebih lanjut, Priandi menyebut, Kejari Batam juga akan menangani kasus ledakan kedua yang terjadi di lokasi yang sama, meski dalam waktu berbeda.

Baca Juga: Kasus Pembunuhan Pegawai BPOM Batam di Singapura: Suami Korban Minta Kasus Diekstradisi ke Indonesia

“Kasus ledakan kedua memiliki tempus delicti yang berbeda, sehingga akan diproses secara terpisah dengan alat bukti baru,” ujarnya menegaskan.

Kasus kecelakaan kerja di galangan kapal PT ASL Marine Shipyard ini menjadi sorotan publik, mengingat peristiwa serupa kembali terjadi dalam waktu berdekatan.

Aparat penegak hukum diminta memastikan proses hukum berjalan transparan dan tuntas untuk memberikan kepastian hukum bagi para korban dan keluarga. (*)

 

 

Reporter: Azis Maulana

Artikel Kasus Ledakan Pertama di PT ASL Masuk Tahap Akhir Penyidikan, Tersangka 2 Orang pertama kali tampil pada Metropolis.