Boyband BTS. Kementerian Pariwisata Korsel berencana memboyong boyband BTS untuk konser di Batam. Foto: JawaPos.com
batampos.co.id – Pertemuan dalam penguatan perjanjian kerja sama (PKS) Korea Selatan (Korsel) dengan Indonesia dalam pengembangan dan pengelolaan Bandara Hang Nadim Batam, pertengahan Desember mendatang bakal meriah.
Pasalnya, Kementerian Pariwisata Korsel berencana memboyong boyband BTS untuk konser di Batam.
”Iya, rencananya pertengahan Desember mendatang,” ujar Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, usai membuka Batik Expo di parkiran Habourbay, Jumat (26/11/2021).
Seperti diketahui bahwa Badan Pengusahaan (BP) Batam telah melakukan penandatanganan awal Heads of Agreement (HoA) kerja sama pengelolaan Bandara Hang Nadim Batam dengan konsorsium Angkasa Pura I-Incheon International Airport Corporation (IIAC) – Wijaya
Karya, pada Juli lalu.
Rudi mengatakan, rencana PKS tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuannya dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto pekan lalu di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai teknis pelaksanaan PKS.
“Memang direncanakan Menteri Pariwisata Korea Selatan akan hadir bersama dengan menteri BUMN serta beberapa pejabat lainnya. Saat bertemu dengan Menko ini, mereka sampaikan boleh tidak mereka membawa serta salah satu idol K-POP,” kata Rudi.
Ia menjelaskan, Menteri Pariwisata Korea Selatan menawarkan untuk membawa boyband BTS saat PKS. Tawaran tersebut langsung disambut baik.
Karena bisa berpotensi menandai bangkitnya kembali industri hiburan yang merupakan bagian dari industri pariwisata di Kota Batam.
Hanya saja, pihak boyband asal Korsel tersebut meminta tidak ada karantina saat tiba di Indonesia. Sementara aturan karantina di Indonesia mengharuskan karantina lima hari saat tiba di Indonesia.
“Tapi masalah ini lagi didudukkan bersama. Nanti Menkes yang akan atur soal ini,” ujarnya.
Ia berharap perjanjian kerja sama dengan menghadirkan BTS bisa terlaksana sebelum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3, jelang libur Natal dan Tahun Baru mendatang.
“Karena yang hadir BTS, tentu bukan hanya warga Batam yang menyaksikan, tapi penggemar dari daerah lain di Indonesia juga pasti akan ke sini,” kata Rudi.
Rudi memperkirakan penonton yang akan hadir bisa mencapai 40 ribu-50 ribu orang. Bahkan bisa menarik pecinta K-POP Tanah Air pastinya.
”Saya berharap kondisi Batam aman saat mereka datang nanti,” harap Rudi.
batampos.co.id – 26 pelatih Kepri berhasil mendapatkan sertifikat level C Nasional, Jumat (26/11). Dalam pelatihan pelatih sertifikat C nasional yang digagas PBVSI Kepri dan Dispora Kepri.
Pelatihan pelatih sertifikat C Nasional yang di gelar di Hotel King’s Batam 21-25 November, merupakan salah satu gerakan PBVSI Kepri kedepan menuju perbaikan yang lebih baik.
Ketua PBVSI Kepri, Ririn Warsiti mengatakan bahwa, mentor serta instruktur yang diturunkan dalam pelatihan ini adalah legenda bola voli Indonesia, diantaranya Gugi, Cakput, dan Salman.
“Pelatihan hari ini adalah sistem perencanaan kedepan, untuk mengangkat bola voli Kepri ke kancah nasional,” ujar Ririn, Jumat (26/11/2021).
Lanjut Ririn, saya meminta kepada pelatih yang lulus ini, membuat program pelatihan untuk pembinaan atlet Kepri.
“Saya tidak mau sertifikat itu hanya jadi pajangan di dinding, itu tidak bermanfaat,” ujarnya.
Ririn berharap pelatih bisa terus mengasah ilmu, dan mengukur apa yang didapat dalam pelatihan ini.
“Ilmu itu tidak akan habis, jangan membusungkan dada setelah ikut pelatihan ini. Diatas langit masih ada langit,” ungkap Ririn.
Sementara itu, instruktur pelatih Nasional, Gugi mengucapkan selamat kepada 26 peserta yang lulus pelatihan.
“Meskipun ada satu peserta yang masih perlu melengkapi, tapi tetap lulus nantinya setelah dilengkapi,” kata Gugi.
Gugi juga menegaskan bahwa jangan berpuas diri, karena ilmu itu tidak terhingga. “Saya saja masih belajar, apalagi anda yang baru mengambil sertifikat C Nasional,” ujarnya.(*)
Seorang warga menerima vaksinasi covid-19 yang diselenggarakan Polres Bintan, Rabu (24/11). F.Polres Bintan
batampos.co.id– Vaksinasi jangkau pulau atau nasi kapau kembali digelar. Kali ini, masyarakat Desa Dendun, Kecamatan Mantang dan Desa Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan menjadi sasaran vaksinasi jangkau pulau, Rabu (24/11).
Kapolsek Teluk Bintan Iptu Mayson mengatakan, vaksinasi jangkau pulau untuk mempercepat pencapaian vaksinasi khususnya masyarakat di pulau.
batampos.co.id – Batam berhasil meraih juara pertama di Kejurda Bola Voli Antarpelajar. Tak tanggung-tanggu, Batam berhasil meraih juara di kategori putra dan putri dalam kejuaraan yang digelar di Gwdung Serba Guna Sekolah Harapan Utama 22-25 November.
Keberhasilan Batam diawali oleh tim putri yang berhasil mengalahkan Karimun di final. Batam menang tiga set langsung dengan skor 25-22, 25-21, dan 25-9. Sedang peringkat ketiga kejuaraan ini diraih oleh Tanjungpinang.
Sementara itu, tim putra Batam berhasil meraih peringkat pertama usai menundukkan Lingga di babak final. Batam menang tiga set dengan skor 25-14, 25-08, dan 25-17.
Peringkat ketiga menjadi milik Tanjungpinang setelah mengalahkan Bintan dengan skor 22-25, 25-21, 25-23, dan 25-24.
Sementara itu, pemain terbaik putri menjadi milik Elma Nurmala dari Batam. Sedang pemain terbaik putr a diraih Dimas Setiawan juga dari Batam.
Ketua Umum PBVSI Kepri Ririn Warsiti mengatakan kejuaraan ini digelar dengan tujuan untuk melahirkan atlet berbakat bola voli Kepri. “Terutama menyongsong PON 2025 Aceh-Sumut,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Ririn juga mengatakan Kejurda bola voli antarpelajar ini akan digelar berkesinambungan. “Selain itu, juga akan dilaksanakan pelatihan secara berjenjang,” kata Ririn.
“Juga akan dipersiapkan untuk mengikuti event baik ditingkat daerah, nasional, dan internasional,” tegasnya.
Ketua panitia kejurda, Amri menjelaskan kejuaraan digelar mulai dari Senin (22/11) hingga Kamis (25/11). Sebanyak empat kabupaten/kota mengikuti kejuaraan ini.
“Kategori putra diikuti empat kabupaten/kota. Yakni Batam, Lingga, Tanjungpinang, dan Bintan,” jelas Amri.
“Sedang kategori putri diikuti tiga kabupaten/kota, yaitu Batam, Karimun, dan Tanjungpinang,” tambahnya
Juara pertama mendapat hadiah Rp 6,5 juta. Kedua Rp 4,5 juta, ketiga Rp 2,5 juta dan keempat mendapat hadiah Rp 1,5 juta.
“Untuk pemain terbaik mendapat hadiah uang oembinaan Rp 750 ribu,” ucap Amri.
Ketua PBVSI Batam Biyanto mengucapkan selamat atas keberhasilan Batam meraih juara. Ia berjanji akan menggelar event serupa berkelanjutan di Batam.
“Rencananya tahun depan antara bulan Januari atau Februari,” ucapnya.
Kejuaraan tibgkat kota yang akan digelar adalah kejuaraan bola voli antar sekolah se-Batam. “Ini juga menjadi persiapan menghadapi PON mendatang,” kata Biyanto.
“Harus dipupuk dan dipersiapkan mulai dari sekarang,” tegas Biyanto. “Selamat untuk tim bola voli putra-putri Kota Batam,” tambahnya. (*)
Poppy, warga Batubesar, Nongsa, membeli minyak goreng di Pasar Botania I, Batam Centre, beberapa waktu lalu. Hingga saat ini minyak goreng murah belum dijual di Kota Batam. Foto: Iman Wachyudi/Batam Pos
batampos.co.id – Minyak goreng kemasan harga murah seperti yang dijanjikan pemerintah pusat ternyata belum dijual di Batam. Alasannya, minyak tersebut akan dijual serentak di seluruh Indonesia.
Pantauan Batam Pos, beberapa retail modern di sejumlah wilayah di Kota Batam belum menjual minyak goreng murah. Minyak goreng yang terletak di etalase atau rak retail modern tersebut masih dijual tinggi yakni Rp 17.800-19.900.
”Belum ada minyak goreng murah Rp 14 ribu. Harga seperti yang tertera di etalase,” ujar Agus, karyawan retail modern di Batam Center.
Menurut dia, ia dan rekan-rekannya juga belum ada diinformasikan terkait kedatangan minyak murah. Jika pun ada pastinya sudah diinformasikan beberapa hari sebelum dipajang di rak.
”Belum dapat informasi sama sekali, mungkin belum datang,” imbuhnya.
Meski belum menjual minyak goreng murah, pembelian minyak goreng kemasan dibatasi. Untuk setiap konsumen hanya bisa membeli dua kemasan.
”Memang dibatasi, agar semua dapat. Sebab pas ada promo, ada yang suka borong, dan yang lain tak kebagian,” tegas Agus.
Sementara, Kadisperindag Kota Batam, Gustian Riau, membenarkan minyak goreng murah tersebut belum dijual bebas. Namun, sudah dikirim ke sejumlah wilayah, termasuk Batam.
”Memang belum dijual, tapi informasinya sudah dikirim ke retail-retail modern,” ujar Gustian.
Menurut dia, penjualan minyak goreng murah menunggu instruksi dari Kementerian Perdagangan. Sebab minyak itu akan dijual serentak dan dibatasi pembeliannya.
”Jualnya serentak se-Indonesia. Jadi menunggu pengiriman selesai ke wilayah lainnya. Pas sudah siap semua, baru dijual,” pungkas Gustian.
batampos.co.id -Tren pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tanjungpinang cenderung meningkat. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang, Rustam, meski pelaporan meningkat bukan berarti keadaan kekerasan di tengah masyarakat meningkat, melainkan karena akses terhadap layanan pengaduan semakin baik, sehingga masyarakat kian memiliki keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami maupun yang terjadi di lingkungannya.
“Keberanian korban dan kesadaran masyarakat sudah ada sehingga laporan masuk semakin bertambah. Semakin insentif mengenalkan, maka makin banyak kasus-kasus yang bisa kita temukan dan ungkapkan,” kata Rustam, Jumat (26/11).
Berdasarkan data yang tercatat sampai November 2021, terdapat 34 kejadian kasus kekerasan terhadap perempuan dan sebanyak 66 kasus kekerasan terhadap anak. Yang paling menonjol itu adalah kekerasan terhadap perempuan yaitu kekerasan fisik, sedangkan kepada anak-anak adalah kekerasan seksual.
“Angka laporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak juga terjadi peningkatan. Pada 2020, laporan kejadian kekerasan perempuan dan anak di masyarakat mengalami peningkatan 10 persen,” paparnya.
Menurut Rustam, angka tersebut seperti fenomena gunung es, kasus di lapangan lebih banyak yang tidak terungkap karena korban memilih untuk diam. Sesungguhnya kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sangat banyak di tengah masyarakat.
“Kita mengimbau masyarakat untuk berani berbicara. Kalau ada yang melihat, mendengar, bahkan mengalaminya agar berani menyampaikan laporan sehingga kasus itu tidak terus berlanjut dari satu korban ke korban lainnya,” imbaunya.
Rustam meminta masyarakat untuk waspada. Paling tidak pada level keluarga bisa membangun komunikasi yang baik dan memberikan perhatian lebih besar pada anak-anak, sebab ancaman terhadap kekerasan itu masih selalu ada, termasuk di lingkungan keluarga, kerabat, tetangga, dan sebagainya. (*)
panorama pantai Lubuk kecamatan Kundur tampak bersih
batampos.co.id– Plt Kepala desa Lubuk Rudianto menegaskan tidak ada acara pesta pantai saat menyambut tahun baru 2022. Ditiadakan pesta pantai Lubuk disebabkan diberlakukan PPKM level tiga seluruh Indonesia.
“Iya tidak ada pesta pantai maupun malam hiburan saat malam tahun baru. Upaya ini sebagai antisipasi penyebaran covid 19 sekaligus melaksanakan aturan pemerintah pusat,” terang Rudi.
Lebih lanjut dikatakan seperti tahun sebelum adanya covid 19 pantai Lubuk selalu menggelar acara pesta pantai di malam pergantian tahun. Namun sejak pandemi covid 19 tidak ada acara lagi di pantai bahkan akses jalan menuju obyek wisata pantai sempat kita tutup.
Rudi juga mengajak masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker,jaga jarak dan cuci tangan. Sebagai upaya untuk penuluaran virus covid 19. (*)
Kajari Bintan, I Wayan Riana. F.Slamet Nofasusanto
batampos.co.id– Penyidik Kejaksaan Negeri Bintan sedang menyelidiki dugaan mark up harga terkait transaksi jual beli lahan PT. Bintan Inti Sukses (BIS) yang berlokasi di jalan Nusantara Kilometer (Km) 20, Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur.
Seperti diketahui, PT. BIS merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Bintan. Kajari Bintan, I Wayan Riana mengatakan, penyelidikan dilakukan karena terjadi dugaan mark up transaksi jual beli lahan senilai Rp 1,7 miliar.
Lahan seluas lebih kurang 13.508 meter persegi atau sekira 1,3 hektare itu awalnya milik anggota DPRD Bintan lalu dijual ke PT. BIS.
“Lahan milik anggota dewan Bintan yang masih aktif, kemudian dijual ke PT. BIS senilai Rp 1,7 miliar,” katanya, Jumat (26/11). Dijelaskannya, lahan seluas 13.508 meter persegi atau sekira 1,3 hektare dibeli anggota dewan Bintan senilai Rp 60 juta pada November tahun 2020.
Kemudian, dalam kurun lebih kurang 3 bulan lahan tersebut dijual ke PT. BIS pada Januari 2021 senilai Rp 1,7 miliar.
Terkait perkara ini, Kajari mengatakan, penyidik masih melakukan pengumpulan data dan pengumpulan keterangan. Sejauh ini, penyidik telah meminta keterangan sejumlah orang yakni dari PT. BIS, camat dan lurah Sei Lekop.
“Keterangan camat kalau tanah tersebut sudah sertifikat, harganya hanya berkisar Rp 1 miliar. Tapi tanah ini suratnya SKT (surat keterangan tanah),” ujarnya. Selain itu, Kajari juga mengatakan, akan menyelidiki nilai jual objek pajak (NJOP) lahan.
Menurutnya, seharusnya PT. BIS mengecek lebih dahulu atau meneliti sebelum membeli lahan tersebut. Karena lahan yang dibeli menggunakan anggaran BUMD PT. BIS milik Pemkab Bintan.
Dia pun menduga ada unsur mafia tanah karena ada dugaan malprosedur dalam pembelian lahan tersebut. Menurutnya, ada indikasi malprosedur yang dilakukan PT. BIS. Soalnya, penentuan NJOP dilakukan setelah pembayaran lunas pada Januari 2021.
“Jadi dilunasi dulu pembayaran, baru dilakukan penilaian tim parsial. Harusnya dinilai dulu oleh tim parsial sebelum dibayarkan,” tukasnya. (*)
Gubkepri Ansar Ahmad besama Menteri Kelautan dan Perikanan RI Wahyu Sakti Trenggono berfoto dengan latar lautan di Kepri
batampos.co.id-Menteri Kelautan dan Perikanan RI Wahyu Sakti Trenggono disambut langsung oleh Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, Jumat (26/11) di Bandara Raja Haji Fisabilillah sekira pukul 09.00 WIB. Kunker Menteri Wahyu kali ini dalam rangka Sosialisasi Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI tentang Budidaya dan Penangkapan Terukur.
Usai penyambutan, rombongan langsung ke Natra Resort, Lagoi, Bintan. Sosialisasi mengenai Perikanan Budidaya oleh Dirjen Perikanan Budidaya (DJPB) dan Penangkapan Terukur oleh Dirjen Perikanan Tangkap (DJPT) KKP RI ini menyasar himpunan nelayan, kelompok pembudidaya ikan, nelayan, dan stake holder perikanan se Kepri.
Menteri Wahyu yang membuka langsung acara ini menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan baru sektor kelautan dan perikanan. Ia mengaku ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk memilah-milah pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang memberi manfaat besar bagi negara, serta pemerataan industri perikanan.
“Saat ini yang terjadi adalah hasil nelayan dari seluruh wilayah Indonesia dibawa ke Jawa dan disana menjadi pusat transaksi perikanan. Ke depan kebijakan yang diambil adalah misalnya hasil nelayan di Kepri akan berhenti di Kepri (prosesnya). Sehingga industri (perikanan) nya juga ada disitu. Dengan demikian, tenaga kerja juga dari Kepri. Ini yang disebut dengan distribusi pertumbuhan ekonomi ke daerah” ujar Menteri Wahyu.
Selanjutnya Menteri Wahyu berbicara tentang perikanan moda tangkap. Menilik moda penangkapan ikan di negara lain, mereka melihat hasil laut itu sebagai karunia Tuhan. Maka dijaga agar tidak punah. Untuk itu laut harus sehat, bersih, dan dijaga.
“Di negara-negara maju, sudah menuju ke arah sana. Kapan musim ikan bertelur tidak akan diganggu. Jadi sudah tahu kapan harus mengambil. Saat ini di negara kita tidak seperti itu. Penangkapan ikan tidak mengenal waktu” katanya.
Kemudian Menteri Wahyu memaparkan rencananya untuk mengidentifikasi nelayan lokal di Kepri sebanyak lebih kurang 6.000 orang. Menurutnya nelayan lokal di Kepri harus meningkat kesejahteraannya. Solusinya seperti yang telah ia bicarakan sebelumnya, yaitu dengan proses dan hasil perikanannya ditransaksikan di Kepri.
“Untuk pelabuhan khusus pengelolaan ikan di Kepri sudah ada di Natuna dan Batam. Keduanya harus dikelola dengan baik” pinta Menteri Wahyu.
Ke depan, perikanan moda tangkap akan menerapkan sistem berbasis kuota. Akan diidentifikasi berapa besaran kuota di Kepri yang ada, dan berapa yang boleh ditangkap.
“Kuota ini nantinya akan dibagi 2, ada kuota hak untuk nelayan lokal, dan kemudian kuota untuk industri. Jadi industri tidak boleh mengambil melebihi kuota dan jika dilanggar akan dikenakan pinalti” ujar Menteri Wahyu.
Khusus untuk kuota nelayan lokal, prosesnya akan dibantu melalui koperasi dengan bekerja sama dengan Pemda. Kalau dalam prosesnya tidak memenuhi kuota, akan dibantu dengan kapal-kapal lebih besar dengan sisten berkelompok.
“Kalau tidak bisa juga akan dikembangkan sistem budidaya. Hak kuotanya dapat dijual ke industri dengan transaksi melalui koperasi, ini sebagai salah satu model supaya ekonomi bergerak disini” imbuhnya.
Selanjutnya Menteri Wahyu berbicara mengenai budidaya. Menurutnya budidaya perikanan di Kepri sudah cukup baik. Seperti di Natuna ada budidaya ikan kerapu dan napoleon.
“Untuk lebih mengembangkannya saya tantang para akademisi disini untuk melakukan riset-riset pengembangbiakan berbasis budidaya, contohnya teripang, napoleon dan komoditas lain dengan nilai ekonomis tinggi” kata Menteri Wahyu.
Kemudian Menteri Wahyu mengutarakan harapannya dimana 5 sampai 10 tahun lagi di Kepri tidak ada lagi botol plastik. “Cita-cita kita ke depannya adalah adanya botol berbahan rumput laut. Akan kita datangkan industrinya kesini” ungkapnya.
Terakhir Menteri Wahyu menekankan kebijakan utama yang akan datang adalah menghidupkan ekonomi dan industri perikanan bisa mandiri di Kepri. Untuk itu Menteri Wahyu mengharapkan dunia industri menyambut dengan baik.
“Jangan takut akan kedatangan para investor. Pastinya akan mengembangkan dan mengoptimalkan sektor kelautan dan perikanan di Kepri” tutupnya.
Kegiatan disejalankan dengan penyerahan secara simbolis Bantuan Perikanan Budidaya se-provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 senilai 1,048 miliar rupiah yang terdiri dari benih kakap putih, benih bawal bintang, benih kerapu dan calon induk ikan laut serta bantuan sarana dan prasarana ikan hias.
Turut menghadiri acara ini Dirjen Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi, Dirjen Perikanan Budidaya TB Haeru Rahayu, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Adin Nurawaluddin, Kadis Kelautan dan Perikanan Kepri H.T.S Arif Fadilah, dan Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam Toha Tusihadi. (*)
ILUSTRASI: Para mahasiswa mengikuti prosesi Wisuda XV di Kampus Uniba, Batam Kota, Sabtu 24 November 2018, F Suprizal Tanjung, Batam Pos
batampos.co.id – Mahasiswa Magister Perencanaan Wilayah (MPW) Universitas Batam (Uniba) angkatan ke-I 2020, J I Yusuf Danuwidjojo IAI menyebutkan, akan sangat baik bila pemangku kebijakan di Pemko se Kepri, Pemkab se Kepri dan Pemprov Kepri merupakan lulusan dari MPW.
Sehingga mereka tahu apa yang akan dilakukan untuk membangun dan memajukan ke depannya dengan tidak meninggalkan kearifan lokal.
‘’Bila mereka telah menguasai dan memahami ilmu Perencanaan Wilayah, tentu akan sangat baik bagi program, perencanaan dan realisasi pembangunan di kota se Kepri, kabupaten se Kepri dan Provinsi Kepri sendiri,’’ papar J I Yusuf Danuwidjojo IAI lewat virtual, Selasa (23/11).
Sementara itu, Rektor Uniba, Prof Dr Ir H Chablullah Wibisono MM didampingi Kepala Prodi (Kaprodi) Magister Perencanaan Wilayah (MPW) Universitas Batam (Uniba), Dr Yuanita FD Sidabutar ST MSi menambahkan, guru besar Uniba, Prof Dr Ir Jemmy Rumengan SE SH MM pertama mencetuskan dan pengupayakan pendiriannya. Jemmy memandang keberadaan MPW ini penting bagi kegiatan pembangunan dan pengembangan Batam pada khususnya dan Kepri pada umumnya.
‘’Pendirian program MPW ini didukung Ketua Yayasan Griya Husada Batam, DR Rusli Bintang; Wakil Rektor II Uniba Dr Angelina Eleonora Rumengan SKom MSi,’’ papar Chablullah.
Awalnya pendirian MPW ini dipandang sebagai sebuah misi mustahil, mengingat saat pendirian belum ada satu pun doktor PW berdomisili di Batam. Namun Jemmy memandang keberadaan MPW ini penting bagi kegiatan pembangunan dan pengembangan Batam khususnya, dan Kepri umumnya. Ke depan, alumnusnya tentu akan dihargai dan dibutuhkan masyarakat Kepri dan Indonesia.
Dengan komitmen Yayasan Griya Husada Batam, diundanglah dosen-dosen dengan latar belakang PW. Rata-rata alumni doktor dari Universitas Sumatera Utara (USU) untuk menjadi dosen tetap di MPW Uniba.
Setelah melalui serangkaian kerja dan proses panjang, Januari 2020 MPW ini resmi berdiri sebagai program MPW pertama dan satu-satunya di Kepri, ditandai dengan penyerahan SK Pendirian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021, MPW ini secara resmi menerima mahasiswa angkatan pertama.
Penelitian MPW fokus untuk mewujudkan visi misi sampai 2030 berupaya dalam kebutuhan dan gambaran Kepri ke depannya. Dalam topik 1. Maritim dan kelautan.2. kearifan lokal. 3. Energi terbarukan.
Dalam Penelitian nanti akan didukung Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Ka LPPM Uniba) Malahayati Rusli Bintang BSc MPH.
MPW akan menghasilkan lulusan Magister PW profesional di bidangnya dan mampu menghadapi tantangan perkembangan pembangunan. Tak hanya itu, MPW mengembangkan kerja sama dan membuka hubungan kemitraan berkesinambungan dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas. Baik di tingkat nasional bahkani internasional. (ser)
