Selasa, 19 Mei 2026
Beranda blog Halaman 8950

Puluhan Remaja Dijual sebagai PSK Karena Diiming-imingi Kerja di Bali

0
Pelaku perdagangan orang diamankan di Polda Jatim. (Istimewa)

batampos.co.id – Sebanyak 29 perempuan terjerat penipuan yang dilakukan NS, 41, muncikari asal Dusun Suko, Desa Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. Puluhan perempuan itu diiming-imingi akan bekerja di Bali dengan penghasilan Rp 10 juta – Rp 15 juta per bulan. Nyatanya, mereka dijual ke pria hidung belang.

kejahatan itu diungkap Unit III Subdit IV Ditreskrimum Polda Jatim. Ketika dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Jatim Kombespos Gatot Repli Handoko bersama Dirreskrimum Kombespol Totok Suhariyanto dan Kasubdit Renakta Kompol Hendra Eko Triyulianto mengakui hal itu.

Gatot mengatakan, harga booking atau tarif kencan tiap perempuan bervariasi. Namun setiap perempuan yang melayni lelaki hidung belang diberi Rp 200 ribu oleh sang mami.

”Dari 29 perempuan itu, 23 dewasa dan 6 di bawah umur,” jelas Gatot pada Jumat (25/11).

Peristiwa itu terjadi di Wisma Penantian Dusun Suko, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang. Modusnya, tersangka menawarkan pekerjaan melalui akun media sosial (Facebook) kepada korban.

”Janji tersangka itu membuat korban yang datang dari berbagai daerah pun tertarik. Korban asal dari Bandung, Lampung, maupun Jakarta,” papar Gatot.

Alih-alih mendapatkan pekerjaan, puluhan perempuan itu justru dijerumuskan menjadi pekerja seks komersial (PSK). Tiba di Lumajang, mereka dipekerjakan di rumah Mami Ambar dengan bayaran Rp 200 ribu.

Pada 15 November, sekira pukul 09.00 WIB, korban inisial TR kabur melompat tembok belakang rumah Mami Ambar. Sekujur tubuh mengalami luka, korban kabur dan menghubungi travel.

”Korban pergi ke Surabaya dan meminta bantuan warga. Mendapat aduan dari korban tersebut, warga mengantar korban melapor ke Polrestabes Surabaya,” terang Gatot.

Selanjutnya, anggota polrestabes koordinasi dengan Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim. Setelah menerima laporan, tim bergerak cepat untuk memburu tersangka. Tim berangkat ke Lumajang melakukan penangkapan Mami Ambar.

”Pada 15 November, pukul 22.00 WIB, anggota bersama korban menuju ke rumah itu. Pada 16 November, pukul 00.30 WIB, mengamankan tersangka,” tutur Gatot.

Polisi juga melakukan penggeledahan dan di dalam rumah ditemukan 29 perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK. Dari hasil pengungkapan itu, polisi mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai Rp 5.670.000, satu buah buku tamu, satu box alat kontrasepsi, alat kontrasepsi bekas pakai, empat buah pelumas, enam lembar legalisir KK (terkait dengan anak dibawa umur), dan satu unit mobil nopol B 1175 CYB.

”Enam korban di bawah umur saat ini berada di Shelter PPT Provinsi Jawa Timur di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya untuk menjalani perawatan dan pemulihan kesehatan. Sedangkan 23 PSK dewasa berada di Dinas Sosial Kabupaten Kediri untuk menjalani pembinaan,” ucap Gatot.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 2 jo pasal 17 dan atau pasal 12 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 600.000.000. Sebagimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 dilakukan terhadap anak, ancaman pidananya ditambah. (*)

Reporter: JP Group

Serikat Pekerja Minta Wali Kota Batam Batalkan Kenaikan UMK 2022

0
Buruh Kota Batam yang tergabung dari berbagai serikat pekerja melakukan aksi demo di Gedung Graha Kepri, Kamis (25/11), menolak penetapan UMK 2022. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sejumlah poin dalam judicial review omnibus law Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020).

MK memutuskan bahwa Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat.

Lalu, apa efek keputusan MK ini terhadap Upah Minimum Kota (UMK) Batam yang sudah dibahas dengan acuan PP 36 yang merupakan turunan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Panglima Garda Metal FSPMI Kota Batam, Suprapto, mengatakan, pemerintah dalam hal ini Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, harus berani membatalkan hasil putusan dewan pengupahan kota terkait kenaikan UMK Batam Rp 35 ribu.

“Ya terkait inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja oleh MK, kita berharap segala putusan terkait UMK Batam oleh dewan pengupahan dibatalkan,” ujarnya.

Suprapto juga meminta Wali Kota Batam berani merekomendasikan upah di luar PP 36 tahun 2021, minimal diangka tujuh persen.

Disinggung mengenai hasil putusan MK ini, ia mengaku, pihaknya tengah konsolidasi dan melakukan pembahasan secara aliansi.

“Kita masih tunggu, karena di tingkat nasional juga sedang dibahas secara nasional,” pungkasnya.

Reporter: Rengga Yuliandra

Lokalkan SDGs Global, RI Siap Bagi Pengalaman ke Negara ASEAN

0

batampos.co.id – Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Kementerian Desa, PDTT, Sugito menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengkampanyekan keistimewaan tujuan SDGs Desa ke negara-negara ASEAN. Konsep SDGs Desa diyakini bakal menjadi resep mujarab bagi kebangkitan negara-negara ASEAN pasca Pandemi Covid-19.

“Kami berhasil melokalkan SDGs Global dalam konteks desa, agar mudah implementasinya dari pusat ke desa. Indonesia menyambut baik kesempatan untuk lebih meningkatkan peta jalan SDGs Desa dan siap untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik kami dalam implementasinya. Indonesia meyakini, ini dapat menjadi salah satu referensi dalam memandu semua pemangku kepentingan pada arah dan target agenda 2030, terutama untuk memastikan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan,” ujarnya saat mewakili Menteri Desa PDTT pada acara ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Proverty Eraducation (AMMRDPE) yang digelar secara virtual pada Jumat (26/11/2021).

Dirjen PDP Sugito mewakili Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam acara ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Proverty Eraducation (AMMRDPE) pada Jumat (26/11/2021) yang digelar secara virtual.
foto: Meda/Kemendes

Sugito meyakini pembangunan desa berkelanjutan yang dilaksanakan dengan SDGs Desa memiliki peran yang besar dalam mengatasi pandemi Covid-19 di negara-negara anggota ASEAN. Yaitu dengan menyederhanakan tujuan dan pelaksanaanya di desa-desa agar lebih kongkrit, terukur dan realistis. Tujuan-tujuan SDGs Desa yang sudah terealisasi, maka kemungkinan besar akan menjadi Roadmap Pembangunan di masa yang akan datang.

“Indonesia sangat meyakini bahwa pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dapat memainkan peran utama bagi sebagian besar Negara Anggota ASEAN berjuang melalui pandemi ini. Untuk itu, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Indonesia telah mencanangkan program upaya pelokalan SDGs 2030 ke tingkat desa. Hal ini dilakukan dengan penyederhanaan tujuan, pelokalan pelaksanaan di desa-desa dan penyesuaian indikator tujuan agar menjadi lebih sederhana, konkrit dan realistis,” paparnya.

Seperti diketahui, 17 SDGs Global yang ditetapkan telah berhasil dilokalkan Kemendesa PDTT menjadi 18 SDGs Desa dengan menambahkan tujuan ke-18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Sementara langkah pencapaian SDGs Desa dilakukan melalui pendataan desa berbasis SDGs Desa. Data Kementerian Desa PDTT per 25 November 2021 menyebut data yang masuk mencapai 82 persen warga desa dan 92 persen data keluarga dari total 74.961 desa dengan melibatkan 1.604.643 relawan.

Sementara itu Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar menyambut baik kerjasama tersebut. Menurutnya SDGs Desa yang telah diperkenalkan, dianggap menarik oleh organisasi internasional. Termasuk diantaranya IFAD yang siap mempublikasikannya ke dunia.

“Pasti kita ingin sharing ke semua pihak maka kita sampaikan ke beberapa pihak, meski di sisi lain saya harus tunjukkan dulu konsepnya dan proses implementasinya. Supaya apa yang disampaikan tidak hanya angan-angan saja,” jelas Gus Halim saat audiensi dengan IFAD belum lama ini. (*)

Talkinc Bantu Anak Muda Dobrak Imajinasi Tanpa Batas

0
Para pembicara 17 tahun Talkinc, Unlocking Limitless Imagination, Kamis (25/11). f. Talkinc

batampos.co.id – Kesehatan mental merupakan salah satu isu yang perlu dijaga oleh generasi muda agar tetap produktif dan kreatif.

Bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional dan 17 tahun berdiri, Talkinc selenggarakan rangkaian kegiatan bertajuk “Unlocking Limitless Imagination” sejak 17 September sampai 27 November 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu generasi muda dalam mengembangkan potensi diri menuju stabilitas mental dalam menghadapi segala perubahan dan tantangan hidup pascapandemi.

Kesehatan mental merupakan salah satu isu yang belum terselesaikan di tengah masyarakat tingkat global maupun nasional. Dampak pandemi Covid-19 berkepanjangan menjadi tantangan permasalahan kesehatan mental akan semakin berat untuk diselesaikan.

Menurut UNICEF secara global dalam laporan The State of the World’s Children 2021, terdapat 1 dari 5 anak muda responden usia 15-24 tahun menyatakan sering merasa depresi yang berdampak pada rendahnya minat untuk berkegiatan.

Sementara itu 29% anak muda di Indonesia sering merasa tertekan atau memiliki sedikit minat untuk melakukan kegiatan. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) menyatakan sebanyak 68% dari 1.522 responden mengaku mengalami gangguan kecemasan.

Generasi muda yang didominasi oleh milenial dan Z memiliki karakter yang unik yakni idealis, kompetitif, aktualisasi diri yang tinggi, dan ambisius. “Mereka adalah generasi yang penuh kreatifitas dan ide-ide besar. Karena keunikan karakteristiknya, mereka punya tantangan tersendiri yakni adanya krisis dari dalam diri sehingga menimbulkan rasa kecemasan. Situasi ini diperberat dengan adanya pandemi Covid-19 berkepanjangan, sehingga berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari,” Ungkap Erwin Parengkuan, Founder dan CEO dari Talkinc.

Gangguan kecemasan dapat diukur dari beberapa faktor seperti rasa kebingungan, banyak pertanyaan, keraguan, merasa di posisi yang tidak aman dan membandingkan kehidupan. Penderita gangguan kecemasan juga berdampak pada berkurangnya rasa percaya diri, mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi dan menjadi penyendiri.

“Tanpa dipungkiri bahwa pandemi ini menjadi hantaman psikologi yang cukup berat bagi kita semua khususnya generasi milenial dan Z. Disaat mereka sedang tumbuh dan berkembang mengejar target-target mereka, lalu dihadapkan dengan situasi yang tidak menentu dalam waktu yang panjang. tersebut membentuk rasa kecemasan terlebih bagaimana mereka mampu menghadapi situasi kedepannya, apakah masih ada kesempatan untuk mengejar target dan sebagainya,” ungkap Tara de Thouars, selaku Psikolog Klinis.

Untuk dapat mengatasi gangguan kecemasan diperlukan faktor eksternal dan internal. Secara eksternal generasi muda dapat dimulai dari membentuk lingkungan sosial yang sehat dan saling mendukung. Secara internal dimulai dari mengenali diri, harga dan merubah cara berfikir yang lebih positif.

“Cara sederhana dalam meminimalisir kecemasan yaitu kita perlu memahami bahwa kecemasan hanya pikiran and tidak merepresentasikan kenyataan. Coba untuk fokus pada kehidupan saat ini, dan mencoba berdamai pada sesuatu hal yang tidak pasti. Hal terpenting adalah belajar menerima kenyataan, dan berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain” tambah Thara.

BACA JUGA: Perekonomian Pulih, Pertumbuhan Laba Emiten Farmasi, Kesehatan, dan teknologi Meningkat

Talkinc turut ambil bagian dalam mengatasi gangguan kecemasan dengan memberikan edukasi melalui pelatihan webinar, sehingga diharapkan mampu memberikan dorongan kepada generasi muda untuk dapat menggali potensi diri yang lebih dalam untuk mendobrak batasan imajinasi. Wujud komitmen Talkinc dalam menyuarakan semangat bagi masa depan mental dan Pendidikan anak-anak di Indonesia salah satunya melalui donasi kepada SOS Children’s Villages sebesar Rp 50.000.000.

“Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang sehat dan pola hidup seimbang untuk menjaga kesehatan mental. Melalui mental yang sehat, diharapkan generasi muda siap menyambut Indonesia Emas 2045 dengan menghadirkan imajinasi tanpa batas” tambah Erwin. (*)

Reporter: JP Group

Terkait UMK Batam, Kadisnaker: Kita Masih Menunggu Arahan Kemenaker

0
Buruh Kota Batam yang tergabung dari berbagai serikat pekerja melakukan aksi demo di Gedung Graha Kepri, Kamis (25/11), menolak penetapan UMK 2022. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sejumlah poin dalam judicial review omnibus law Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020).

MK memutuskan bahwa Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat.

Lalu, apa efek keputusan MK ini terhadap Upah Minimum Kota (UMK) Batam yang sudah dibahas dengan acuan PP 36 yang merupakan turunan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Rudi Sakyakirti, mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan Kementerian Tenaga Kerja.

Baca Juga: UMK Naik Rp35 Ribu, Serikat Pekerja: Yang Jelas Akan Kita Lawan

“Kita masih tunggu arahan kemenaker,” kata Kadisnaker Batam singkat, Jumat (26/11/2021).

Menurutnya, keputusan inkonstitusional bersyarat oleh MK ini baru disampaikan hari ini. Sementara pembahasan UMK bersama dewan pengupahan kota dilaksanakan sebelum adanya putusan tersebut.

Namun demikian, pihaknya tetap akan berkordinasi dengan Kemenaker.

“Seperti apa nanti putusan Kemenaker akan kita sampaikan,” tambah Rudi.

Reporter: Rengga Yuliandra

Penerbangan Indonesia Bisa Langsung ke Saudi Mulai 1 Desember 2021

0
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kanan) saat menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi H.E Taufig F. Alrabiah (kiri) di Mekah, Senin (22/11/2021). (ANTARA/HO-Kemenag)

batampos.co.id – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas saat bekunjung ke Arab Saudi berbuah manis. Bahkan otoritas penerbangan Arab Saudi telah memperbarui aturan penerbangan internasionalnya.

Terhitung 1 Desember 2021, penerbangan dari Indonesia bisa langsung menuju ke Arab Saudi.

Menag Yaqut Cholil Qoumas menyambut baik aturan baru yang diterbitkan otoritas penerbangan Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA), tertanggal 25 November 2021.

“Alhamdulillah, jelang kepulangan kunjungan kerja dari Arab Saudi, saya mendapat informasi resmi bahwa mulai pukul satu dini hari, pada Rabu 1 Desember 2021, warga Indonesia sudah diperbolehkan masuk ke Arab Saudi tanpa perlu melalui negara ke-3 selama 14 hari,” ujar Yaqut dalam keterangannya, Jumat (26/11).

“Tidak lagi ada persyaratan booster, namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan (prokes) dengan menjalani karantina institusional selama lima hari. Ini harus dipatuhi dan menjadi perhatian bersama,” sambungnya.

Selain Indonesia, Yaqut mengatakan, ada lima negara lain yang juga sudah mendapat izin masuk Saudi, yaitu, Pakistan, Brasil, India, Vietnam, dan Mesir.

“Semoga ini juga akan menjadi kabar baik buat jemaah umrah Indonesia yang sudah tertunda keberangkatannya sejak Februari 2021. Semoga jemaah Indonesia bisa segera mengobati kerinduannya untuk ke Tanah Suci. Namun, harus disiplin protokol kesehatan sesuai ketentuan Arab Saudi,” katanya.

Diketahui, larangan terbang atau suspend diberlakukan oleh Arab Saudi terhadap Indonesia dan sejumlah negara lainnya sejak Februari 2021.

Ketentuan ini sempat diperbarui pada akhir Agustus 2021. Penerbangan dari Indonesia diperbolehkan langsung ke Saudi, tetapi hanya dikhususkan bagi orang-orang yang memiliki izin tinggal di Arab Saudi, baik mukimin atau ekspatriat. (*)

Reporter : JP Group

Bahas Revisi UU Cipta Kerja, Buruh Minta Dilibatkan

0
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. KSPI selaku penggugat UU Cipta Kerja memberikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Atas putusan tersebut, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan beberapa poin penting ke depan. (Reyn Gloria/Dok. JawaPos.com)

batampos.co.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diapresiasi sejumlah pihak.

Bahkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) selaku penggugat UU Cipta Kerja memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada MK. atas putusan tersebut. Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan beberapa poin penting ke depan.

MK dalam putusannya menyebutkan bahwa UU Ciptaker inkonstitusional. Bagaimana respons Anda?

Putusan tersebut membuat kami yakin masih ada keadilan yang bisa ditegakkan di negeri ini. Putusan ini merupakan sebuah perjuangan buruh melawan oligarki partai politik dan parlemen bersama pemerintah untuk mengurangi hak-hak buruh. Bahkan menghancurkan masa depan buruh. Kami apresiasi putusan ini.

UU Ciptaker diminta untuk diperbaiki dalam tempo dua tahun ke depan, antara lain dengan memperbanyak pelibatan publik.

Apakah KSPI siap dilibatkan?

Kami akan ikuti. Sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak mengurangi hak-hak buruh.

UU Ciptaker sebelumnya dijadikan landasan dalam penetapan upah minimum. Setelah ada putusan MK ini, apa harapan KSPI?

KSPI meminta seluruh gubernur di Indonesia dalam menetapkan UMP atau UMK 2022 kembali mengacu pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP 78/2015 tentang Pengupahan. Dengan kata lain, seluruh gubernur wajib mencabut SK perihal UMP. Begitu pun bagi yang belum menetapkan SK UMP atau UMK. Semua harus mengacu pada UU 13/2003 dan PP 78/2015. Pemerintah dan teman-teman pengusaha harus taat hukum dengan mengembalikan persoalan upah minimum ke UU 13/2003 dan PP 78/2015.

Harapan KSPI terhadap kebijakan upah minimum seperti apa?

Kami meminta upah minimum dinaikkan dengan kisaran 4–5 persen di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk kepada bupati atau wali kota yang belum menetapkan upah minimum 2022 supaya dinaikkan 4–5 persen.  (*)

Kemendes PDTT dan IDI Ingin Desa Sehat dan Sejahtera

0

 

batampos.co.id – Fasilitas kesehatan di desa-desa umumnya terbatas, dan tidak sedikit yang mengenaskan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menginginkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang akan melaksanakan muktamar dalam waktu dekat, untuk memikirkan hal ini secara serius.

Hal itu dikemukakan pria yang disapa Gus Halim Iskandar itu saat menerima kunjungan perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di ruang kerjanya, Kamis (25/11/2021). Perwakilan IDI dipimpin dr. Nasrul Musadir, didampingi dr. M. Ariz Candra, dr. Fajriman, dr. T. Nanta Aulia, dan dr. Safreadi.

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar Menerima Audiensi ( IDI ) Ikantan Dokter Indonesia di kantor kalibata, pada Kamis (25/11).
Foto : Angga/KemendesPdtt

Dalam pertemuan itu mengemuka semangat bahwa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan IDI satu frekuensi, yaitu menginginkan desa-desa di Indonesia sehat dan sejahtera. Dalam pertemuan itu juga, para dokter tersebut bermaksud mengundang Gus Halim untuk menghadiri Muktamar ke-31 IDI di Provinsi Aceh pada 22-25 Maret 2022, sekaligus menjadi narasumber dalam muktamar itu dan diminta berbicara tentang peranan dokter di daerah yang memang menjadi concern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

IDI berharap kehadiran Mendes PDTT nantinya bakal memicu keterlibatan pihak lain seperti pemerintah daerah (pemda) untuk lebih perhatian pada sektor kesehatan di Aceh. Panitia juga mengundang Gus Halim untuk menyambangi desa-desa yang terhitung sukses menangani kesehatan, termasuk persoalan stunting yang menjadi perhatian Kemendes PDTT.

“Kami ingin agar pihak lain melihat bahwa penanganan kesehatan itu bukan hanya tugas dokter dan Tenaga Kesehatan,” kata dr Nasrul.

Mendes PDTT merespons positif undangan panitia muktamar IDI itu karena memang salah satu perhatian Kemendes PDTT dan termasuk SDGs Desa tujuan ketiga ialah desa sehat dan sejahtera. Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, persoalan kesehatan harusnya jadi perhatian bersama. Untuk itu, ia menyarankan untuk memperluas kembali peran pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang berada pada level desa atau yang terkecil, termasuk dihadirkan ke wilayah yang belum memiliki puskesmas layak.

“Sejumlah wilayah di Pulau Jawa saja ada yang belum memiliki puskesmas,” kata penerima doktor honoris causa dari UNY ini.

Gus Halim berharap puskesmas menjadi pusat pelayanan kesehatan di level desa dan ia kurang sepakat dengan ide puskesmas diberi tambahan fasilitas rawat inap. Untuk penanganan kesehatan yang mendukung SDGs Desa, Gus Halim pernah menyarankan ke pos pelayanan terpadu (posyandu) yang memang selama ini aktif mengundang partisipasi warga dan didukung oleh perangkat desa. Hal ini merujuk pada data terdapat 660.116 posyandu atau sekitar 9 pos per desa. Rinciannya, 245.718 posyandu aktif bulanan, 130.107 posyandu aktif dua bulanan dan 284.291 posyandu dengan aktivitas tidak terjadwal dengan partisipasi warga di 70.086 desa atau setara 93 persen.

Pendanaan posyandu pun bersumber dari APB Desa, Iuran warga, dan pendanaan lain seperti dari pemerintah daerah setempat, perusahaan, dan lainnya. Fungsi awal posyandu terfokus pada kesehatan ibu dan anak, persoalan gizi, imunisasi dan program keluarga berencana.

“Tapi integrasi layanan posyandu saat ini sudah berupa posyandu remaja, lansia, posyandu jiwa dan layanan disabilitas,” tutur Gus Halim.

Bahkan, kata Gus Halim, posyandu juga berperan dalam pelayanan pencegahan stunting dan ikut berperan aktif saat pandemi Covid-19 melanda desa. Posyandu diyakini bisa memberikan pelayanan praktis kepada masyarakat desa. Unit layanan yang bisa dikembangkan oleh posyandu ialah kesehatan ibu dan anak, pendidikan usia dini, pendampingan remaja, pendampingan warga berusia lanjut, pendampingan disabilitas, dan penanganan penyakit kronis dan menahun.

“Selain itu, Informasi dan pelaksanaan vaksinasi, pencegahan dan penanganan penderita Covid-19, penanganan keluarga miskin kronis, penyaluran bantuan sosial, layanan pada warga desa lainnya,” katanya.

Gus Halim bersemangat saat diajak meninjau langsung desa yang sukses dalam penanganan kesehatan di Aceh. Bahkan ia meminta agar ada waktu khusus saat meninjau desa itu karena ia mau melihat dari dekat untuk mengetahui lebih detail strategi desa itu bisa sukses tangani kesehatan.

“Pola saya itu mereplikasi dan tidak perlu terlalu banyak teori, jadi desa yang sukses itu nantinya akan menjadi percontohan bagi desa lain dalam melaksanakan penanganan kesehatan,” katanya. (*)

Singapura Perluas VTL ke Enam Negara Tambahan

0
Bandar Udara Internasional Changi Singapura. F. ChannelNewsAsia

batampos.co.id – Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) mengumukan pada hari Jumat (26/11) bahwa Singapura akan memperluas Vaccinated Travel Lanes (VTL) ke enam negara bulan depan.

BACA JUGA: Singapura Memperketat Perbatasan untuk Pengunjung dari 7 Negara Afrika

Enam negara tersebut meliputi Thailand, Kambodia, Fiji, Maladewa, Sri Lanka, dan Turki.

Pengunjung dari Thailand akan bisa memasuki Singapura melalui VTL mulai 14 Desember. Sedangkan pengunjung dari lima negara lainnya akan bisa memasuki Singapura melalui VTL mulai tanggal 16.

Dengan diluncurkannya VTL ke enam negara tersebut, maka ini akan menambah jumlah negara yang memiliki perjanjian VTL dengan Singapura menjadi 27.

“Tindakan ini akan semakin memperluas jaringan Changi dan membangun kembali status Singapura sebagai pusat penerbangan internasional dengan konektivitas global,” kata CAAS.

Di bawah skema VTL, pengunjung yang telah divaksinasi lengkap pada penerbangan VTL dapat memasuki Singapura tanpa menjalani karantina. Mereka hanya diwajibkan menjalani tes COVID-19.

“Perluasan skema VTL ke negara-negara ini akan terus memulihkan perjalanan bebas karantina dua arah antara Singapura dan negara-negara VTL yang perbatasannya sekarang terbuka untuk kita,” lanjut CAAS. (*)

Reporter: ChannelNewsAsia / Kevin Rendra Pratama

Kunker ke Sumbar, Ketua DPD RI Minta Masalah Tol Padang-Pekanbaru Segera Diselesaikan

0

batampos.co.id – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meninjau langsung progres pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat (26/11/2021).

Di Sumatera Barat, LaNyalla disambut Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Asisten II Setdaprov Sumbar Benny Warlis, dan Wakil bupati Padang Pariaman Rahmang.

Sementara Senator dari Sumbar hadir Emma Yohana, Leonardy, Muslim Yatim, dan Alirman Sori.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (kiri)

Menurut LaNyalla, pembangunan infrastruktur sangat penting. Untuk itu, ia meminta segala permasalahan pada tol segera diselesaikan.

“Pembangunan infrastruktur sangat penting, karena akan mendukung juga Pengembangan sejumlah sektor, seperti ekonomi dan pariwisata. Untuk itu, segala permasalahan harus diselesaikan,” katanya.

Yang tidak kalah penting, ujar LaNyalla, adalah kualitas jalan tol.
“Pemerintah harus benar-benar memastikan jalan tol yang dibangun memiliki kualitas bagus. Jangan nanti mudah rusak atau bahkan mudah rawan kecelakaan, ” ujarnya.

Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, infrastruktur yang ada diharapkan bisa turut menghidupkan UMKM.

“UMKM di sekitar tol harus tetap hidup. Mereka bisa didukung dengan pembuatan rest area Jalan tol harus mampu menopang kualitas dan bisa digunakan rakyat,” ujarnya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyambut gembira dengan kedatangan orang nomer satu di DPD RI. Dia pun menjelaskan tugas yang diembannya dalam proyek Tol Padang-Pekanbaru.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua DPD yang hadir bersama rombongan dan memberikan perhatiannya kepada pembangunan infrastruktur kami. Kalo kita dari provinsi, kami akan terus kawal. Salah satu tugasnya yang pertama restrukturisasi. Kita bahas restrukturisasi dengan bupati, walikota sepanjang jalan yang dilewati. Setelah restrukturisasi, tugas kami adalah memastikan tidak ada masyarakat yang tidak setuju,” ujarnya.

Dijelaskannya, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan tanah dan pembangunan.

“Selanjutnya PUPR yang melaksanakan pembangunan. Insha Allah kita di pemerintah provinsi semuanya akan membantu permasalahan ini,” tukasnya.

Tol Pekanbaru-Padang memiliki panjang 254 kilometer dan terbagi menjadi enam seksi, yaitu Seksi 1 Padang-Sicincin sepanjang 36,15 kilometer, Seksi 2 Sicincin-Bukittinggi 38 kilometer, dan Seksi 3 Bukittinggi-Payakumbuh 34 kilometer.

Kemudian, Seksi 4 Payakumbuh-Pangkalan 58 kilometer, Seksi 5 Pangkalan-Bangkinang 56 kilometer, dan Seksi 6 Bangkinang-Pekanbaru 40 kilometer.

Pembangunan Tol Pekanbaru-Padang dilaksanakan oleh PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai investasi Rp 78 triliun melalui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2017.

Turut Hadir sejumlah Senator di luar Sumbar, di antaranya Ahmad Bastian dan Bustami Zainuddin (Lampung), Angelius Wake Kako dan dr. Asyera Wundalero (NTT), Fadhil Rahmi (Aceh), Bambang Santoso (Bali), Bambang Sutrisno (Jawa Tengah), Evi Apita Maya (NTB), serta Staf Khusus Ketuau DPD RI Sefdin Syaifudin Alamsyah dan Togar M Nero.(*)