batampos.co.id-Penghargaan demi penghargaan kembali diperoleh Gubkepri Ansar Ahmad. Kali ini diberikan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Gubernur dinilai berperan aktif dalam mendukung kelancaran operasional hulu migas di Provinsi Kepulauan Riau. Penghargaa diserahkan langsung oleh Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto.

BACA JUGA: Asman Abnur: Ansar dan Rudi Harus Bersinergi

“Malam ini saya mengucapkan terima kasih atas nama Pemerintah Provinsi Kepri untuk apresiasi dan  penghargaan dari SKK Migas Sumbagut  ini. Dan apresiasi saya yang tinggi juga untuk SKK Migas Sumbagut yang telah mengelar acara ini dan memilih Provinsi Kepri sebagai tempat acara Northem Sumatra Forum.  Kami berharap rangkaian acara ini bisa menghasilkan referensi-referensi penting dalam menyukseskan tugas SKK Migas, terutama di wilayah Provinsi Kepri,” ungkap Gubernur Ansar.

Apresiasi dan penghargaan itu diberikan dalam kegiatan Northen Sumatra Forum 2021 di Hotel Best Western Premier Panbil, Batam, Kamis (25/11) dalam rangka meningkatkan sinergisitas stakeholder, SKK Migas Perwakilan Sumbagut dan kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Sumbagut.

Gubernur Ansar berharap kedepannya semakin terbuka peluang besar bagi daerah untuk  berpartisipasi dalam kegiatan SKK Migas. SKK Migas juga diharapkan semakin memiliki komitmen kuat dalam mengeksploitasi sumur-sumur minyak di Kepri  sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi Provinsi Kepulauan Riau.

“Kita berharap,  karena terbuka peluang besar bagi daerah dalam partisipasi pengelolaan minyak bumi,  maka kami berharap SKK Migas benar-bemar memiliki komitmen agar setiap sumur-sumur yang baru dikelola bisa memberikan nilai tambah bagi memperkuat fiskal di kepri,” tutur Ansar.

Gubernur Ansar mengatakan, Natuna adalah salah satu wilayah dengan cadangan minyak dan gas alam cair yg terbesar untuk Indonesia Deep Water Developement.

Candangan gas alam cair Natuna mencapai 48,7 triliun kaki kubik (MBBTU). Lebih besar dari cadangan gas alam cair di Selat Makasar dengan jumlah cadangan deposit gasnya 2,6 triliun kaki kubik(MBBTU) dan  Blok Marcela di Ambon dengan cadangan gasnya 16,7 triliun kaki kubik (MBBTU).

Dengan potensi tersebut, Natuna bisa memberikan dukungan devisa selama 50 tahun kedepan.  Semakin besar dukungan devisa dari Migas untuk negara, diharapkan juga bisa berdampak pada peningkatan dana bagi hasil untuk daerah.

SKK Migas sebagai lembaga yang di berikan kewenangan oleh pemerintah, salah satu tugasnya adalah  mengoptimalisasi capaian produksi minyak nasioanal. SKK Migas ditargetkan bisa mencapai produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas bumi 12 miliar kaki kubik per hari hingga tahun 2030.

“Gas alam cair di Natun masih banyak mengandung CO², namun kami yakin dengan teknologi  di bidang perminyakan dan gas, persoalan inindapat kita atasi bersama.  Pemerintah Kepri siap memfasilitasi mitra kerja KKKS yang bisa segera mengeksploitasi gas alam cair Natuna agar target yang ditetapkan pemerintah pada SKK  Migas dapat segera terwujud,” jelas Ansar.

Terakhir, Gubernur Ansar juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan-dukungan SKK Migas dalam membantu pembangunan di Provinsi Kepri yang direalisasikan dalam bentuk berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Riki Rahman Firdaus, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Riau H.Syamsuar, para pelaku UMKM dan mitra kerja SKK Migas, KKKS. (*)

Reporter: Cipi Ckandina

batampos.co.id– Pemerintah berencana menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), dimulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan meminta masyarakat mengikuti anjuran pemerintah terkait rencana penerapan PPKM level 3 selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dengan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan diantaranya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun serta mengurangi bepergian.

Menurutnya, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dapat mencegah terjadinya kluster baru covid-19. “Jangan sampai menyebabkan kluster baru,” katanya.

BACA JUGA: Pandemi Covid, Investasi di Karimun Mencapai Rp44 Triliun Lebih

Dia juga mengatakan, akan diterapkan kembali pengetatan protokol kesehatan di tempat-tempat keramaian selama penerapan PPKM level 3 natal dan tahun baru.

Dia berharap, masyarakat Bintan ikut menyukseskan penerapan PPKM level 3 selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dengan tidak ada cluster baru, maka tahun depan bisa menjadi kebangkitan ekonomi.

“Mudah-mudahan tahun depan kita bisa restart dan kembali ke kehidupan normal,” harap Roby. Roby juga tidak lupa berpesan agar masyarakat ikut menyukseskan vaksinasi karena dengan divaksin dipercaya bisa menekan bahaya dari covid-19. “Yang penting kita disiplin protokol kesehatan,” katanya. (*)

Reporter: Slamet

batampos.co.id– Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Tanjungpinang segera siapkan aturan yang mengatur kegiatan selama libur natal dan tahun baru (Nataru) tidak hanya melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik tapi juga mengimbau pekerja atau buruh untuk menunda pengambilan cuti untuk antisipasi lonjakan kasus di Tanjungpinang.

Koordinator Lapangan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 Kota Tanjungpinang, Surjadi menjelaskan pihaknya sudah menerima Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 pengaturan libur Nataru yang akan berlaku mulai 24 Desember 2021- 2 Januari 2022 mendatang. “Inmendagrinya sudah keluar, kita akan rapatkan dan buatkan aturannya,” kata Surjadi, Jumat (26/11).

BACA JUGA: Ansar Ingatkan Ketersediaan Sembako Jelang Nataru

Dijelaskan Surjadi terdapat beberapa aturan khusus yang intinya bagaimana libur Nataru tidak terjadi lonjakan kasus covid-19. Dalam Inmendagri Nataru itu menjelaskan ASN dan seluruh aparat negara tidak boleh mudik, kapasitas tempat ibadah akan diatur kembali.

Kemudian, lanjut Surjadi kapasitas tempat usaha seperti rumah makan dan warung kopi diatur menjadi 50 persen, termasuk tempat wisata juga akan diatur kembali kapasitas dan jam buka tutupnya.

“Kita Juga mengimbau pekerja atau buruh untuk menunda jadwal cutinya demi mendukung inmendagri ini,” ujar Surjadi.

Saat ini kasus covid-19 di Tanjungpinang mulai terkendali sebab tiga hari sebelumnya tepatnya Selasa (23/11) kemarin semua pasien terpapar dinyatakan sembuh, namun satu hari setelahnya terdapat penambahan satu kasus dan sekarang terdapat dua pasien yang sedang menjalani isolasi.

Terpisah, Eksekutif General Manager (EGM) Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, Ngatimin K Murtono menyebutkan selama PPKM level 3 itu semua moda transportasi memberlakukan aturan yang sama untuk calon penumpang, baik perjalanan darat, air dan udara semua sama.

“Biasanya aturan yang ketat itu hanya berlaku untuk penumpang pesawat, nanti di PPKM level 3 itu semuanya sama,” kata Armin.

Dia menjelaskan aturan yang dimaksud tersebut yaitu pemberlakuan syarat Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk calon penumpang yang baru satu kali menerima suntik vaksin, sedangkan yang sudah selesai vaksin atau sudah menerima suntik dua kali bisa menggunakan rapid tes antigen. “Sejauh ini, di RHF aturan itu sudah kita jalankan dan tidak ada masalah,” tambahnya. (*)

Reporter : Peri Irawan

batampos.co.id– Mimpi masyarakat Kabupaten Natuna dan Anambas terkait pemekaran wilayah menjadi satu Provinsi sepertinya akan jadi kenyataan. Natuna dan Anambas yang memiliki modal besar dari berbagai aspek, akan menjadi jawaban terwujudnya satu pemerintahan provinsi baru di Kepulauan Riau.

“Natuna dan Anambas punya modal besar untuk bisa berdiri sendiri menjadi sebuah provinsi. Saya sangat optimis,” ujar Anggota DPRD Provinsi Kepri, Hadi Candra, Jumat (24/11).

Saat ini kata Candra, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad sudah memberikan statement mendukung pemekaran Provinsi Natuna-Anambas. Menurutnya, jarang seorang gubernur mau memekarkan wilayahnya karena berkaitan dengan kekuasaan. “Saya melihat pak gubernur berjiwa besar. Beliau bersemangat mengatakan, ini (pemekaran, red) harus didukung. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarkat,”
ungkap mantan Ketua DPRD Natuna ini.

BACA JUGA: Perkuat Basis militer di Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Gubekpri Temani Menkopolhukam dan Mendagri ke Natuna

Candra menjelaskan, pembentukan Provinsi sudah sangat mendesak ditinjau dari jauhnya masyarakat mengurus yang berhubungan dengan pemerintah. Begitupun dari sisi pertahanan dan hasil alam Natuna dan Anambas bisa menjadi pertimbangan pemerintah
pusat.

“Rentang kendala atau jarak tempuh dari ibukota kabupaten sangat jauh, jika ada urusan terkait dengan pemerintahan ke provinsi,” ungkapnya. Ini akan mempersulit urusan birokrasi, urusan perizinan, apalagi kewenangan daerah kabupaten kecil kalau melihat
undang-undang no 23-32 tahun 2014 tentang otonomi daerah, tentang pemerintah daerah. Kewenangan laut kabupaten tak dimiliki lagi, 12 mil sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, begitu juga dengan hutan dan tambang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Yang ke dua lanjut Candra, dari sisi pertahanan, apalagi Pulau Laut sudah ditetapkan sebagai wilayah pertahanan harus dikendalikan oleh gubernur. “Sudah bukan level bupati lagi karena yang memiliki kebijakan setingkat jenderal, jika ada insiden terjadi lebih mudah
kordinasinya jika lebih dekat,” ujar putera kelahiran Midai, Natuna ini.

Hadi Candra meyakini, solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat Kabupaten Natuna dan Anambas, sudah seharusnya kedua daerah tersebut mendirikan provinsi sendiri. Belajar dari pengalaman daerah lain seperti Tanjungpinang yang begitu pesat dalam sektor pembangunan setelah menjadi ibukota provinsi.

“Kekuasaan dan uang itu harus didekatkan dengan rakyat. Pemerintah harus didekatkan dengan rakyat, karena pembangunan itu dekat dengan kekuasaan. Begitu filosofinya,” ungkapnya. Diakui Candra, untuk mewujudkan terbentuknya Provinsi Natuna- Anambas, sudah terbentuk panitia yang akan menggelar musyawarah besar (Mubes) pada 11 hingga 15 Desember mendatang di Kota Ranai, Kabupaten Natuna.

“Alhamdulillah panitia sudah terbentuk yang diketuai Umar Natuna dari Natuna dan sekertaris Indra dari Anambas. Dalam mubes itu akan dihadiri Bupati Anambas Pak Haris keterwakilan masyarakat yang sudah disepakati. Kami sebagai tuan rumah
berharap Bupati Natuna juga turut mendukung perjuangan ini, dan perlu diapreaiasi kawan-kawan punya semangat yang luhur, itu yang terpenting,” tuturnya.

Candra mengingatkan pentingnya panitia menyiapkan segala sesuatu sejak dini, dan ketika moratorium dibuka pemerintah pusat panitia sudah siap. Pembentukan daerah otonomi baru lanjutnya, merupakan hak preogatif presiden, lewat undang-undang no 23-32 tahun 2014 tentang otonomi daerah.

“Pemekaran tidak lagi disahkan DPR tetapi disetuju oleh DPR, tinggal inisiatif presiden saja. Kita yang berjuang harus tahu proses tahapan yang harus kita jalani , ketika presiden membuka keran moratorium, kita sudah sudah siap,” kata Candra. “Jangan nanti presiden sudah buka kita tidak punya satu dokumenpun. Tahapan ini kita harus mulai dulu. Kita jalankan akademiknya, rekomendasi dari DPRD, persetujuan bupati dan kajian lainnya,” pesannya.

Hadi Candra yakin perjuangan masyarakat Natuna dan Anambas tidak akan sia-sia, jika semua bahu membahu berjuang untuk mewujudkannya. “Kita akan kolaborasi juga dengan teman-teman seperjuangan yang ada di partai politik. Masing-masing akan menggunakan jalur politiknya untuk mewujudkan provinsi baru ini, jika semua bersatu, insaAllah bisa,” pungkasnya. (*)

Reporter : Cipi Ckandina