Selasa, 19 Mei 2026
Beranda blog Halaman 9093

Cuti Bersama 24 Desember 2021 Ditiadakan

0

batampos.co.id – Pemerintah memutuskan memangkas cuti bersama pada 24 Desember 2021. Pasalnya, dikhawatirkan libur akhir tahun akan membawa gelombang ketiga Covid-19 yang akan sangat berdampak buruk. Karenanya, sejak jauh hari pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021.

Selain itu, terdapat larangan untuk mengambil cuti dengan memanfaatkan momentum hari libur nasional bagi aparatur sipil negara (ASN). Hal itu berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, kebijakan tersebut semata-mata dilakukan untuk membatasi pergerakan orang yang lebih masif menjelang libur akhir tahun.

“Kita upayakan menekan sedikit mungkin yang akan berpergian. Dan ini sudah diberi pagar-pagar pembatasan. Mulai dari tidak adanya libur cuti bersama. Kemudian pelarangan mereka untuk mengambil cuti akan kita lakukan,” kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (27/10).

Kebijakan ini perlu diinformasikan secara masif kepada masyarakat, khususnya oleh pihak kepolisian, dinas perhubungan dan juga media massa. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih memaklumi keadaan yang ada dan tidak nekat melanggar.

“Saya mohon nanti ada kampanye besar-besaran untuk mengimbau masyarakat agar tidak berpergian. Tidak pulang kampung, atau berpergian atas tujuan-tujuan yang tidak primer,” tuturnya.

Muhadjir juga menerangkan, untuk mereka yang secara terpaksa harus berpergian di hari-hari libur tersebut perlu pemeriksaan syarat perjalanan yang lebih ketat.

Seperti diketahui, saat ini untuk menaiki moda transportasi minimal harus sudah menerima vaksin dosis pertama. Untuk transportasi udara diterapkan syarat surat negatif PCR Test, dan untuk perjalanan darat menerapkan syarat negatif tes antigen.

“Sehingga nanti kita harapkan jumlah mereka yang akan melakukan perjalanan bisa dibatasi dan juga dikendalikan. Terutama di dalam pengawasan menghindari kemungkinan terjadinya gejala ikutan yaitu mereka pulang pergi membawa oleh-oleh Covid-19,” tutup dia. (jpg)

50 Tahun BP Batam Membangun Batam

0

batampos.co.id – Genap sudah 50 tahun Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menorehkan sejarah dan karya baktinya untuk Batam, pada Selasa (26/10/2021).

Di “Tahun Emas” ini, BP Batam mengusung tema “BP Batam Tangguh, Investasi Tumbuh” sebagai semangat dalam perjalanannya mendukung Batam sebagai kota dengan tingkat investasi dan kegiatan industri terdepan di Indonesia.

Upacara Hari Bakti BP Batam ke-50 tersebut dihelat secara khidmat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di pelataran parkir BP Batam, dihadiri oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi; Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; para Anggota Bidang BP Batam; pejabat eselon 2, 3, 4 dan perwakilan staf di lingkungan BP Batam.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam kesempatan pertama mengatakan sejarah pembangunan Kota Batam bukanlah perjalanan yang mudah bagi Pemerintah dan masyarakat. Berbagai tantangan telah dilewati selama setengah abad demi terwujudnya kota investasi terdepan di Indonesia.

Muhammad Rudi melanjutkan, hingga saat ini, sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus utama BP Batam untuk mendorong peran logistik, meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Batam.

“Langkah strategis yang BP Batam lakukan antara lain, mendesak pembangunan serta pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, pengembangan dan pembangunan Bandara Hang Nadim Batam, kerjasama dengan beberapa perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, pengembangan dua KEK, serta pengembangan Kawasan BBK tahun 2020–2045 oleh Presiden RI,” jelas Muhammad Rudi.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, bersama para Deputi melepaskan burung merpati sesaat setelah upacara peringatan Hari Bakti BP Batam ke 50 di halaman kantor BP Batam. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id

Menurutnya, tantangan yang akan dihadapi BP Batam ke depannya tidaklah mudah, mulai dari permasalahan Covid-19 serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, harus diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik oleh seluruh pegawai BP Batam.

“Untuk itu BP Batam harus mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, sehingga kita bisa mengimbangi perkembangan tersebut. Kemudian siapkan hati kita, agar senantiasa ikhlas dalam membangun Batam,” ujar Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi juga mengajak seluruh pegawai BP Batam untuk bahu-membahu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja, guna meningkatkan percepatan ekonomi di Batam.

Upacara kemudian dilanjutkan dengan penyematan Tanda Kehormatan “Satyalancana Karya Satya” sebagai penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di BP Batam selama 10, 20 dan 30 tahun dengan total sebanyak 14 pegawai.

Serta penyematan Lencana Pengabdian dan Piagam Penghargaan kepada pegawai yang telah mencapai masa kerja 8, 16, 24 dan 32 tahun dengan total sebanyak 586 pegawai.

Gegap-Gempita dan Suka Cita Syukuran Hari Bakti BP Batam

Kegiatan seremoni perayaan Hari Bakti BP Batam ke-50 terus berlanjut. Momen syukuran dilaksanakan di Balairungsari BP Batam pada hari yang sama.

Kegiatan ini diawali dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun, yang diserahkan kepada 7 karyawan terpilih di lingkungan BP Batam, yaitu Imam Bachroni, Eny Sri Nurwanti, zainudin, Jaka Pramana, Heriyanto, Syupri dan Triyulman, sebagai apresiasi terhadap dedikasi dan kontribusi yang dilakukan terhadap BP Batam.

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto juga berkesempatan menyerahkan Buku 5 Dasawarsa Pengelolaan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Strategis yang telah dirangkai bersama tim penulis BP Batam secara simbolis kepada Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

Dalam acara tersebut turut diumumkan Unit Kerja dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terbaik tahun 2021 diraih oleh Badan Usaha Rumah Sakit.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, memberikan penghargaan kepada salah seorang karyawan pada peringatan Hari Bakti BP Batam ke 50 Tahun. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id

Kemeriahan acara syukuran Hari Bakti BP Batam juga diwarnai dengan persembahan penampilan dari PIKORI BP Batam, staf dan pejabat Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, dan Anggota Bidang Pengusahaan.

Deretan penampilan dan hiburan yang dibawakan oleh tiap-tiap kedeputian menjadikan rangkaian perayaan Hari Bakti BP Batam penuh kehangatan, rasa kekeluargaan, canda-tawa dan keakraban antara pimpinan dan para staf.

Turut hadir dalam kegiatan, Ketua Umum PIKORI BP Batam, Marlin Agustina Rudi dan Tokoh Perempuan Indonesia, Sri Soedarsono

50 Tahun BP Batam Membangun Batam. BP Batam Tangguh, Investasi Tumbuh!(*)

Jokowi Ingatkan Pemicu Kenaikan Kasus Covid-19

0

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa meski situasi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia makin membaik, namun harus tetap disikapi dengan hati-hati.

Sejumlah indikator seperti tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR), positivity rate, hingga laju reproduksi efektif (Rt) telah berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Artinya, (kita) pada posisi yang baik, pada posisi yang rendah. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa pandemi ini belum berakhir,” ujar Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Indonesia, Selasa (26/10).

Perkembangan kasus harian juga telah menurun drastis jika dibandingkan dengan kasus saat puncak penularan yang sempat mencapai 56 ribu kasus positif. Dalam empat hari terakhir, kasus harian relatif rendah yakni 22 Oktober hanya 760 kasus, 23 Oktober 802 kasus, 24 Oktober 623 kasus, dan 25 Oktober 460 kasus.

Meski demikian, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa tren kasus positif di dunia dalam minggu ini mengalami kenaikan sekitar 2 persen. Di Eropa misalnya, dalam minggu ini naik sampai 23 persen, kemudian Amerika Selatan naik 13 persen.

“Inilah yang harus mengingatkan kita, bahwa kita harus tetap pada posisi hati-hati, pada posisi waspada karena dunia masih dihadapkan pada ketidakpastian. Sekali lagi, terjadi tren kenaikan kasus dunia,” katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan bahwa tren kenaikan kasus tersebut masalahnya ada pada tiga hal. Pertama, relaksasi yang terlalu cepat dan tidak melalui tahapan-tahapan. Kedua, protokol kesehatan yang tidak disiplin lagi, misalnya kebijakan lepas masker di sejumlah negara. Ketiga, pembelajaran tatap muka di sekolah.

“Hati-hati juga mengenai sekolah, yaitu pembelajaran tatap muka. Tiga hal ini agar kita semuanya hati-hati,” ungkapnya.

Menurut Presiden Jokowi, protokol kesehatan di sekolah harus dijalankan secara disiplin dan ketat terutama di sejumlah area seperti kantin dan tempat parkir. Selain itu, dia juga meminta agar para kepala daerah dan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk turut mengingatkan pihak sekolah.

“Kita juga perlu pengawasan lapangan. Manajemen pengawasan lapangan ini sangat diperlukan sehingga kejadian-kejadian yang ada di negara lain tidak terjadi di sini,” ungkapnya.

“Saya berharap agar pembelajaran tatap muka terus didorong, tetapi juga percepatan vaksinasi terhadap anak-anak kita, murid-murid kita juga dipercepat. Pendidikan yang tetap berkualitas harus kita hadirkan di tengah-tengah anak didik kita,” urainya. (*/jpg)

Perjalanan Harga PCR, Dari Jutaan Kini hanya Rp 300 ribu

0

batampos.co.id – Tes PCR atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) menjadi standar emas atau gold standar untuk mendeteksi Covid-19. Tes PCR juga menjadi rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang paling akurat untuk mendeteksi Covid-19 ketimbang tes lainnya seperti antigen misalnya.

Awal mula pandemi muncul, biaya PCR di Indonesia bisa sampai jutaan apalagi di fasilitas kesehatan swasta. Kini dengan perintah Presiden Joko Widodo, ingin tes PCR cukup merogoh Rp 300 ribu.

Berbagai aturan pun mengatur penurunan harga PCR berkali-kali. Lalu bagaimana perjalanan harga PCR sampai akhirnya bisa seharga Rp 300 ribu? Berikut rangkumannya.

Sejumlah rumah sakit swasta saat awal pandemi pernah menetapkan biaya tes PCR hingga di atas Rp 2 juta. Sejumlah di antaranya juga menawarkan paket antara PCR dan rontgen dada pada awal pandemi sekitar bulan April Mei hingga September 2020.

Seiring berjalannya waktu, agar mengurangi laju penularan maka jumlah tes harus digenjot. Dari yang awalnya hanya 10 ribu tes sehari, kemudian dikejar hingga 40 ribu tes swab sehari. Karena itu bagi masyarakat yang ingin menguji tes swab PCR secara mandiri, Kementerian Kesehatan akhirnya mengesahkan biaya tes PCR seharga Rp 900 ribu pada Oktober 2020.

Saat itu, Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Abdul Kadir menjelaskan saat itu penetapan batas-batas tertinggi harus memperhatikan biaya pokok dan komponen lainnya. Dengan tentunya mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengadakannya.

“Karena itulah memang pentapan batas tertinggi ini perlu kami tetapkan,” jelasnya saat itu.

Penetapan biaya pengambilan swab dan pengambilan PCR ini melalui pembahasan sampai 3 kali antara Kemenkes dengan BPKP. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kemenkes pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagai acuan, di dalam perhitungan batas biaya tertinggi swab ini, pihaknya menghitung komponen biaya yang terdiri atas jasa pelayanan atau jasa SDM.

“Untuk jasa pelayanan ini kami menghitung jasa pelayanan yang terdiri dari jasa dokter, dalam hal ini adalah dokter mikro biologi klinik, kemudian jasa tenaga ekstraksi, jasa pengambilan sampel, dan lainnya,” jelas Abdul Kadir.

Dan komponen lainnya adalah komponen bahan habis pakai. Ini terdiri dari berbagai bahan habis pakai termasuk di dalamnya adalah alat pelindung diri level 3. “Di samping itu juga menghitung harga reagen. Harga reagen ini terdiri atas harga reagen ekstraksi dan harga reagen itu sendiri, dan kemudian kami juga menghitung harga overheight, yaitu biaya pemakaian listirk, air, telepon, maintenance alat, penyusutan alat, dan pengelolaan limbah. Itu kami perhitungkan,” paparnya.

Dan komponen terakhir yang diperhitungkan adalah biaya adminstrasi. Yaitu biaya pendaftaran dan biaya pengiriman hasil. Rp 900 ribu itu termasuk biaya pengambilan swab termasuk dengan biaya pemeriksaan real time PCR nya. Jadi dua komponen ini disatukan dengan biaya totalnya Rp 900 ribu.

Aturan itu dituangkan oleh Kementerian Kesehatan melalui surat edaran Nomor HK 02 02/1/3713/2020. Penetapan harga Rp 900 ribu itu ditetapkan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan telah mempertimbangkan berbagai macam komponen seperti jasa pelayanan.

Biaya Tes PCR Rp 495 Ribu
Kementerian Kesehatan pernah menetapkan tarif tertinggi pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Rp 495 ribu untuk pulau Jawa dan Bali, serta Rp 525 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali. Harga pemeriksaan RT PCR turun sebanyak 45 persen dari harga sebelumnya. Untuk melacak kasus baru, testing dengan PCR hasilnya akan akurat. Meski begitu, masyarakat bisa melakukannya tanpa antre yakni secara digital.

Tarif tersebut ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/I/2845/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Saat itu, Dirjen Pelayanan Kesehatan Abdul Kadir mengatakan evaluasi dilakukan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) yang dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR, terdiri dari komponen-komponen berupa jasa pelayanan/SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai (BHP), komponen biaya administrasi, overhead dan komponen lainnya yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini.

’’Dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR diturunkan menjadi Rp 495 ribu untuk pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp 525 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali,” katanya saat itu.

Setelah menjadi syarat wajib untuk penerbangan dan moda transportasi lainnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan tarif tes PCR diturunkan menjadi Rp 300 ribu dan berlaku selama 3×24 jam untuk perjalanan pesawat. Hal tersebut seiring adanya kewajiban penggunaan PCR yang dilakukan pada moda transportasi pesawat.

“Mengenai arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300ribu dan berlaku selama 3×24 jam untuk perjalanan pesawat,” kata Menko Marve, Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (25/10).

Keputusan tersebut setelah pemerintah mendapat masukan dan kritik dari masyarakat terkait dengan kebijakan PCR. Luhut juga menjawab terkait diwajibkannya PCR walaupun kasus dan level ppkm sudah turun.

“Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir. Sekali lagi saya tegaskan, kita belajar dari banyak negara yang melakukan,” katanya.

Luhut mengatakan, meskipun kasus Covid-19 mulai melandai di Tanah Air, tetapi semua pemerintah tetap menerapkan 3T dan 3M. Harapannya, kasus tidak kembali meningkat apalagi menghadapi periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Secara bertahap penggunaan tes PCR akan juga diterapkan pada transportasi lainnya selama dalam mengantisipasi periode Nataru,” ungkap Luhut.(jpg)

 

Vaksinasi Lengkap di Indonesia Capai 69,13 Juta Jiwa

0

batampos.co.id – Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 melaporkan jumlah warga Indonesia yang telah divaksinasi secara lengkap mencapai 69,13 juta jiwa hingga Selasa, pukul 12.00 WIB.

Data Satgas Covid-19 yang diterima Selasa, jumlah penduduk yang telah disuntik dua dosis vaksin Covid-19 per hari ini (26/10) bertambah 866.113 menjadi 69.130.122 orang.

Sementara itu, jumlah penerima vaksin dosis pertama yang tercatat hari ini sebanyak 922.722 jiwa. Dengan tambahan tersebut, maka jumlah penerima vaksinasi dosis pertama kini menjadi 114.347.101 jiwa. Adapun total vaksinasi untuk dosis ketiga bertambah sebanyak 2.899 menjadi 1.110.323 orang. Pemerintah berencana memvaksinasi sebanyak 208.265.720 juta orang. Dengan demikian maka tercatat, suntikan dosis pertama vaksin Covid-19 sudah diberikan pada 54,90 persen dari total 208.265.720 warga yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19.

Sementara warga yang sudah selesai menjalani vaksinasi baru meliputi 33,19 persen dari total sasaran. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 agar kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan perekonomian dapat pulih dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Perlu saya ingatkan untuk daerah-daerah yang vaksinasinya masih rendah, masih di bawah 50 (persen) agar dikejar untuk bisa mencapai di atas 50 (persen) pada bulan November 2021,” kata Presiden Jokowi saat mengarahkan kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/10), sebagaimana siaran pers Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (26/5).

Percepatan vaksinasi Covid-19 juga diperlukan agar target vaksinasi nasional sebesar 70 persen dari jumlah penduduk di akhir 2021 dapat tercapai sehingga mendorong terciptanya kekebalan komunal (herd immunity). (*/jpg)

Terowongan Pelita Ditutup Total Selama 2 Hari

0

batampos.co.id – Polresta Barelang akan menutup total Terowongan Pelita, Lubukbaja pada 29 dan 30 Oktober nanti. Penutupan ini dilakukan karena adanya kegiatan
festival mural dan vaksinasi.

Kasi Humas Polresta Barelang, Iptu Tigor Sidabariba,
mengatakan, kegiatan ini mengusung tema Peran Generasi Muda untuk Berkreasi dalam Menyampaikan Informasi yang Positif di Masa Pandemi Covid-19, dan diadakan serentak se-Indonesia.

”Kegiatan ini bertujuan untuk menampung kreativitas anak muda di Batam. Di lokasi nanti, akan ada festival mural yang di sampingnya ada vaksinasi. Adapun, vaksinasi ini merupakan kegiatan dari Polsek Batam Kota dan Lubukbaja yang dialihkan ke sana,” ujar Tigor, Selasa (26/10/2021).

Terowongan Pelita. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

Tigor menjelaskan, selama kegiatan ini, ada dua titik arus jalan yang dialihkan. Yakni titik 1, arus dari arah Seipanas menuju Pelita dialihkan Ke Arah Baloi putar balik di SPBU Baloi. Kemudian, titik dua arus dari arah Telkom menuju Terowongan Pelita dialihkan ke
arah Pelita atau memutar balik Hotel Aston.

Bagi yang dari arah Nagoya menuju ke Batam Center, dianjurkan tidak melalui titik 2 tersebut dan mencari alternatif jalur lain.

”Kegiatan selama dua hari, pada hari pertama itu persiapan, sedangkan hari kedua puncak acaranya,” kata Tigor.

Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol
Ricky Firmansyah, mengatakan, pihaknya akan mengerahkan belasan personel untuk mengatur arus lalu-lintas selama kegiatan berlangsung.

”Akan kita alihkan. Nanti bagi yang ikut kegiatan (fes-
tival mural dan vaksinasi)  disediakan parkiran yang
luas dan tidak menganggu arus lalu-lintas,” katanya.(jpg)

Ribuan Tanda Tangan Tolak PCR

0

batampos.co.id – Keputusan pemerintah untuk menurunkan harga tes RT-PCR menjadi Rp 300 ribu dan memperpanjang masa berlakunya menjadi 3 hari nyatanya tak membuat masyarakat puas.

Penolakan terus bergulir dan semakin ramai.
Sebuah petisi di halaman change.org berjudul hapuskan
aturan PCR untuk penerbangan pun semakin ramai. Pantauan Jawa Pos (grup Batam Pos) hingga Selasa (26/10) malam pukul 20.22 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 43 ribu orang dan masih terus
bergerak menuju 50 ribu tanda tangan.

Kemarin, Ikatan Pilot Indonesia (IPI) merilis pernyataan
resmi meminta pemerintah untuk meninjau kembali SE
Satgas Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 yang memuat
kewajiban tes RT-PCR untuk transportasi udara.

Ketua IPI, Capt. Iwan Setyawan, mengungkapkan bahwa
industri penerbangan Tanah Air telah banyak mengalami tekanan karena menurunnya jumlah penerbangan selama pandemi.

Saat ini kondisinya semakin memprihatinkan mulai dari berkurangnya penumpang, jumlah penerbangan, penundaan, pengurangan, pemotongan gaji, sampai merumahkan dan pemutusan hubungan kerja
dirasakan hampir seluruh insan penerbangan.

Baik itu pilot, awak kabin, teknisi, petugas pengatur lalu
lintas penerbangan, petugas bandara dan lain sebagainya.

“Mengenai syarat tes PCR bagi para penumpang udara,
kami mohon untuk ditinjau kembali,” kata Iwan, kemarin.

Iwan mengatakan, pesawat udara telah dilengkapi dengan HEPA sebagai filter terhadap virus. Selain itu, ia menyebut WHO, IATA, ICAO telah menyatakan bahwa tes antigen memiliki akurasi yang baik, lebih murah dan cepat memberikan hasil.

Banyak juga penelitian yang telah menyebutkan bahwa penularan virus di pesawat udara lebih rendah dari moda transportasi lainnya. Belum lagi ditambah dengan
faktor lain seperti penumpang yang sudah divaksin, protokol kesehatan di bandara yang ketat.

“Maka transportasi udara sangat aman dalam
mencegah penyebaran Covid-19 dan seharusnya menjadi prioritas untuk pemulihannya,” kata Iwan.

Komite Legal IPI, Capt. Muammar Reza Nugraha, mengatakan bahwa catatan PT Angkasa Pura menyebut bahwa pergerakan penumpang pada
kuartal 2021, penumpang drop ke angka 65,5 persen di 15 bandara yang dikelolanya.

Penurunan penumpang tersebut berimbas pada menurunkan jumlah penerbangan. Pada tahun 2019 sampai 2020 penerbangan telah turun hingga tersisa 48,2 persen kemudian pada periode 2020-2021 semakin turun hingga menjadi 29,8 persen.

“Ini berdampak pada memburuknya kondisi fisik dan emosional para pekerja transportasi udara berupa depresi dan kecemasan. Ini juga berpengaruh pada fak-
tor keselamatan,” katanya.

Reza menyebut penularan di pesawat berdasarkan penelitian hanyalah 0,00014 persen atau sama dengan risiko yang bisa diabaikan sama sekali. Namun di lain pihak, ada juga mereka yang menyarankan agar PCR diperluas hingga ke moda transportasi lainnya.

Epidemiolog Kamaluddin Latief menilai kebijakan pemerintah yang memberlakukan mewajibkan tes PCR dalam penerbangan domestik adalah langkah tepat.

”Kebijakan wajib tes PCR untuk penerbangan domestik di wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali adalah keharusan dan dibutuhkan. Jika mengacu kepada tes Covid-19, maka gold standard-nya adalah PCR. Hal ini yang harus dipahami oleh semua pihak,” katanya.

Kamal mendasarkan pendapatnya pada ancaman lonjakan kasus gelombang ke-3 dan munculnya beberapa varian baru di luar negeri. Selain itu, mobilitas masyarakat juga terus meningkat.

Menurutnya, pelonggaran mobilitas harus diiringi dengan penguatan upaya screening.

”Kebutuhan peningkatan screening ini juga semakin penting karena Indonesia adalah negara kepulauan,” ujarnya.

Untuk meminimalisasi risiko tersebut, pemberlakukan
screening ketat dengan tes PCR dan karantina harus terus ditingkatkan.

”Jika kita memilih melakukan pelonggaran mobilitas, maka mau tidamau screening ketat, dengan memilih jenis tes yang lebih sensitif yakni PCR adalah pilihan,” ujarnya.

Bahkan menurut Kamal, tes PCR mestinya diterapkan pada semua jenis moda transportasi. Baik udara, laut dan darat. Meski demikian, ia mengakui bahwa pemerintah harus bisa menekan harga PCR serendah
mungkin.

Bahkan jika memungkinkan, hingga mendekati batas atas harga tes antigen.

”Subsidi bisa jadi opsi lain yang ditawarkan pemerintah.
Selain itu, mekanisme di wilayah yang sulit melakukan
PCR harus diatur lebih lanjut dengan membuat beberapa perkecualian atau prasyarat lain. Ini harus dipikirkan caranya,” katanya.

Namun, nampaknya pemerintah juga bakalan enggan memberikan subsidi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa PCR di Indonesia merupakan harga murah. Jika diturunkan menjadi Rp 300 ribu akan masuk 10 persen terbawah yang paling
murah di dunia. Sejauh ini yang paling murah adalah PCR di India.

”Mereka produksi dalam negeri,” tuturnya.

Karena sudah murah, Budi menegaskan bahwa pemerintah tak akan melakukan subsidi. Pada data Skytrax Ratings yang digunakan Budi, harga PCR di 70 bandara ibu kota negara dunia, Indonesia berada di posisi 49.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar segera menurunkan harga PCR menjadi Rp 300 ribu. Perintah Jokowi itu muncul setelah Kementerian Kesehatan menurunkan harga PCR menjadi Rp 495 ribu untuk Jawa-Bali dan Rp 525 ribu untuk non Jawa-Bali.

Ketua YLKI, Tulus Abadi, mengatakan, meski telah turun, pemerintah belum transparan terkait harga tes PCR
tersebut. Mulai dari struktur biaya PCR dan berapa persen margin profit yang diperoleh oleh pihak provider.

”Ini masih tanda tanya besar,” ujarnya.

Kemudian, mengenai pengawasan. Setelah penurunan
harga, pemerintah tak boleh lepas tangan. Harus ada pengawasan terhadap kepatuhan atas perintah penurunan tersebut.

Sebab, saat ini saja masih banyak provider yang menetapkan harga PCR di atas harga HET yang
ditetapkan pemerintah. Berbagai alasan pun digunakan. Salah satunya, hasil ekspres. Sehingga, tarif pun bisa melambung tinggi melebihi HET.

”Selain itu, pemerintah juga harus menurunkan masa uji
lab,” tuturnya.

Jika di awal, hasil keluar dalam jangka waktu 1×24 jam maka bisa diturunkan menjadi maksimal 1×12 jam.

Menurutnya, ketentuan ini guna menghindari pihak provider/laboratorium mengulur waktu hasil uji PCR tersebut. Tulus juga menyinggung soal wacana penggunaan PCR untuk semua moda transportasi.

Dia menilai, ini akan memberatkan konsumen. Mengingat, tarif masih terbilang mahal untuk menengah ke bawah.

”Mana mungkin penumpang bus suruh membayar PCR yang tarifnya lebih tinggi daripada tarif busnya itu
sendiri,” keluhnya.

Kecuali, imbuh dia, tarif PCR bisa ditekanlagi hingga RP 100 ribu per tes.(jpg)

BP Batam Tandatangani Kerjasama Kearsipan Bersama Arsip Nasional RI

0

batampos.co.id – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas Arsip Nasional Republik Indonesia dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Selasa (26/10/2021).

Penandatanganan Kerjasama antara BP Batam dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ini ditujukan sebagai landasan dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan bidang kearsipan yang ditandatangani oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto.

Menurut Imam Gunarto, dirinya senang dan merasa bangga pelaksanaan penandatanganan kerjasama ini dapat dihelat bertepatan dengan Hari Bakti ke 50 BP Batam Tahun 2021, setelah sempat mengalami penundaan di masa pandemi tahun 2019.

Imam menuturkan bahwa dengan kerjasama ini dapat tercipta aplikasi pengelolaan arsip yang dilakukan secara digital.

Kepala ANRI, Imam Gunarto (dua dari kiri) dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi (dua dari kanan) memperlihatkan nota kesepahaman dalam pengelolaan arsip BP Batam. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id

Sehingga BP Batam sebagai instansi pemerintah pusat yang mengelola investasi tidak perlu kesulitan melakukan penataan arsip.

“Bagaimana arsip-arsip yang lama itu kita selamatkan dan lestarikan, kami minta arsip yang bersejarah diserahkan ke ANRI saja, karena BP Batam tugasnya mengelola investasi bukan mengelola arsip, biar kami saja yang mengelola arsip. Jadi serahkan pada kami, Bapak dan Ibu yg mengelola arsip dari BP Batam tinggal minta saja ke kami saat dibutuhkan.” Katanya.

Selain itu ia menambahkan bahwa di Hari Bakti BP Batam ke 50 tahun ini, BP Batam mendapat predikat pengelolaan arsip “Sangat Memuaskan”.

Hal ini membuat dirinya optimis bahwa BP Batam harus menjadi yang terdepan dalam transformasi pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi.

Adapun program-program kerjasama yang akan dilakukan antara lain, pembinaan sistem dan pengelolaan arsip dinamis, penyelamatan dan pelestarian arsip statis, pembinaan SDM, pengembangan dan dukungan SDM di bidang kearsipan, penyiapan dan pengelolaan bidang usaha jasa komersil penyimpanan arsip, pengembangan sistem kearsipan digital dan kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang kearsipan.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, berharap dengan kerjasama ini, pengelolaan sistem arsip dari ANRI dapat terkelola dengan baik, tidak keliru dan kesulitan dalam pencarian arsip dan dokumen penting lainnya.

Termasuk bukti sejarah pembangunan yang telah dilakukan BP Batam hingga 5 dasawarsa, kedepan dapat terjaga dengan baik melalui ANRI.

Dalam kesempatan ini, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto juga berkesempatan menyerahkan Penghargaan Pengelola Arsip Terbaik bagi unit kerja di lingkungan BP Batam.

Adapun tiga unit dengan pengelolaan arsip terbaik adalah : a. Direktorat Pengelolaan Pertanahan b. Biro Keuangan c. Direktorat Pengamanan Aset.(*)

PLN Batam Ekspor Daya Listrik PLTS ke Singapura

0

batampos.co.id – bright PLN Batam akan mengembangkan pilot project ekspor listrik tenaga surya dari Indonesia ke Singapura setelah menerima izin prinsip dari Energy Market Authority (EMA) Singapura.

Bersama dengan PT Trisurya Mitra Bersama (Suryagen) dan perusahaan pengembang energi baru terbarukan Singapura, Sembcorp Industries (Sembcorp), bright PLN Batam sepakat menandatangani Joint Development Agreement (JDA) atau perjanjian pengembangan bersama untuk mengembangkan proyek penyimpanan energi dan tenaga surya terintegrasi skala besar di wilayah Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Kepuluan Riau, Indonesia.

Rencananya, proyek ini akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan daya mampu sekitar 1GWp serta didukung sistem penyimpanan energi berupa energi baru terbarukan untuk meningkatkan pasokan energi di Batam dan skala besar akan di ekspor melalui kabel bawah laut ke Singapura.

Agenda itu juga dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia Arifin Tasrif, Menteri Tenaga Kerja yang merangkap Menteri II Perdagangan dan Perindustrian Singapura, Dr Tan See Leng, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo dan Chief Executive EMA, Ngiam Shih Chun.

Direktur Utama, bright PLN Batam, Nyoman S. Astawa, mengatakan, pihaknya sebagai penyedia tenaga listrik utama di Batam akan berkomitmen pada peningkatan penggunaan energi bersih dan energi baru terbarukan.

bright PLN Batam akan mengembangkan pilot project ekspor listrik tenaga surya dari Indonesia ke Singapura setelah menerima izin prinsip dari Energy Market Authority (EMA) Singapura. Foto: PLN Batam untuk batampos.co.id

“Saat ini bright PLN Batam terus bertransformasi kearah yang lebih baik. Kami yakin dengan adanya pengembangan bersama ini akan memberikan kesempatan bagus untuk Batam dan terus meningkatkan pengetahuan dalam mengembangkan energi baru terbarukan dengan skala besar. Semoga dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan energi bersih di Indonesia,” ungkap Nyoman.

Ia menambahkan, proyek ini akan membawa banyak manfaat. Antara lain meningkatkan investasi di bidang EBT serta kesempatan peningkatan lapangan kerja dan industri terkait

Sementara itu, Wong Kim Yin, Group President & CEO, Sembcorp Industries, mengatakan, proyek itu merupakan contoh kuat dari kolaborasi regional yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan energi.

Hal ini juga sejalan dengan rencana Singapura untuk memanfaatkan sumber energi bersih regional, dan berpotensi berkontribusi signifikan terhadap transisi energi bersih dimasa depan.

“Bersama dengan mitra kami di Indonesia, bright PLN Batam dan Suryagen, kami membuat terobosan baru dengan berbersama-sama mengembangkan proyek energi baru terbarukan dalam skala besar untuk energi bersih ,” ujar Wong Kim Yin.

Kerjasama pengembangan bersama ini tentunya sejalan dengan program Pemerintah yang menargetkan penggunaan EBT di Indonesia sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Selain itu proyek ini diharapkan dapat menambah sekitar 1.000 lapangan perkerjaan di Indonesia kususnya di Kota Batam dan Singapura selama tahap konstruksi.

Proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan para insinyur lokal di Indonesia untuk mengoperasikan proyek infrastruktur energi terbarukan skala besar.(*/esa)

Ditemukan Indikasi Kecurangan pada SKD CASN 2021

0

batampos.co.id – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan indikasi kecurangan pada pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) calon aparatur sipil negara (CASN) 2021. Kecurangan dilakukan dengan menggunakan modus remote access pada sistem seleksi.

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama menyampaikan, indikasi kecurangan itu terjadi di titik lokasi (tilok) mandiri instansi Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng). Dugaan sementara, ada oknum yang ingin merusak sistem seleksi CASN nasional dengan modus remote access.

”BKN tentu menyayangkan adanya indikasi kecurangan dalam seleksi CASN 2021,” ujarnya kemarin (25/10).

Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya telah menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan penyelidikan.

Dari penyelidikan tersebut, didapatkan sejumlah bukti yang menguatkan dugaan pelanggaran itu. Di antaranya, aduan masyarakat, hasil audit trail aplikasi CAT BKN terhadap aktivitas peserta seleksi selama pelaksanaan seleksi, laporan kegiatan forensik digital pada perangkat yang digunakan, hingga laporan penyelidikan internal oleh instansi Pemerintah Kabupaten Buol.

”Ada hasil pemeriksaan terhadap petugas pelaksanaan seleksi, baik dari BKN maupun instansi Pemerintah Kabupaten Buol, serta rekaman kamera pengawas (CCTV),” ungkapnya.

Sebagaimana informasi, isu indikasi kecurangan itu awalnya beredar di media sosial beberapa waktu lalu. Dugaan muncul lantaran ada pengaturan tempat duduk peserta yang lolos dengan nilai SKD tertinggi hingga CCTV di lokasi tes yang diduga dihapus.

Satya menegaskan, pihaknya bersama panselnas akan bertindak tegas atas pelanggaran tersebut. Peserta yang terbukti curang akan didiskualifikasi. ”Sementara itu, oknum yang terlibat akan diproses sesuai hukum dan perundang-undangan,” katanya.

Dia memastikan bahwa kejadian itu tidak menghambat tahapan seleksi berikutnya. BKN bersama panselnas tetap berfokus pada persiapan menjelang seleksi kompetensi bidang (SKB) sesuai dengan Surat Kepala BKN Nomor 13515/B-KS.04.01/SD/K/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 tentang Jadwal Lanjutan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Nonguru Tahun 2021.

Guna mengantisipasi kejadian serupa, BKN bersama panselnas telah menyiapkan upaya mitigasi. Menggandeng BPPT, BKN berupaya mengaudit teknologi pada sistem seleksi calon ASN 2021 (SSCASN dan CAT BKN).

Audit itu sejatinya dilakukan sejak 28 Mei 2021 dengan dasar Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Nomor 4760/BSI.02.01/SD/E/2021. Selanjutnya, BKN juga berkolaborasi dengan BSSN untuk melakukan fungsi pengamanan sistem seleksi dengan menggunakan konsep maximum security berdasar Surat Menteri PAN-RB Nomor B/973/M.MSM.01.00/2021. (jpg)