Senin, 18 Mei 2026
Beranda blog Halaman 9094

Kasus Covid-19 Menurun, tapi Aturan Penerbangan Makin Ribet

0

batampos.co.id – Anggota Komisi IX DPR Putih Sati menyoroti soal kebijakan pemerintah yang mewajibkan tes PCR bagi penumpang pesawat. Padahal diketahui sebelumnya syarat perjalanan udara cukup hasil tes rapid antigen untuk wilayah Jawa-Bali dan kewajiban PCR hanya untuk penumpang yang baru menerima vaksin dosis pertama.

”Kami minta pemerintah mengkaji ulang aturan baru yang mewajibkan tes PCR bagi penumpang pesawat, karena angka kasus Covid makin susut dan aturan baru ini akan menyulitkan masyarakat,” ujar Putih Sati, Minggu (24/10).

Dia menambahkan, pemerintah seharusnya sedikit melonggarkan aturan karena penurunan angka kejadian Covid-19 dari hari ke hari. Namun, yang terjadi malah semakin rumit.

”Makin susut Covid-19 kok aturannya makin ribet. Negara lain yang turun angka kejadian Covid-19 justru melonggarkan, tapi di Indonesia justru malah sebaliknya, makin menyulitkan. Ini memberatkan masyarakat yang akan bergerak kembali memulihkan perekonomian,” ucap Putih Sati.

Politikus Partai Gerindra itu juga menyampaikan konfirmasi angka kejadian Covid-19 yang menurun merupakan cerminan dari kedisiplinan masyarakat menaati prokes dan partisipasinya menyukseskan program vaksinasi Covid-19.

”Partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menghentikan pandemi dengan kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan dan kesediaan mengikuti vaksin perlu diapresiasi pemerintah, bukan justru makin diberatkan dengan biaya-biaya lain,” tutur Putih Sati.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan aturan baru melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 yang menyebutkan kewajiban tes PCR bagi penumpang perjalanan antar wilayah dengan pesawat udara. (jpg)

Ini Kebijakan Baru Terkait Sistem Kerja ASN

0

batampos.co.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengeluarkan aturan baru terkait sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) di masa pandemi. Perubahan itu setelah penyebaran Covid-19 di Tanah Air saat ini cenderung menurun.

Aturan baru tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) MenPAN-RB Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas SE MenPAN-RB 23/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19. SE ini sudah ditandatangani MenPAN-RB Tjahjo Kumolo pada 22 Oktober lalu.

“Memperhatikan arahan dan kebijakan Bapak Presiden mengenai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta memperhatikan status penyebaran Covid-29, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas SE Menteri PANRB No. 23/2021,” terang SE yang ditandantangani MenPAN-RB Tjahjo Kumolo dikutip JawaPos.com, Minggu (24/10).

Adapun, aturan kini sistem kerja ASN yang berada dalam PPKM level 1 sebagai berikut:

Jawa dan Bali

PPKM Level 1: 75 persen work from office (WFO) bagi pegawai yang telah divaksinasi.
PPKM Level 2: 50 persen WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi.
PPKM Level 3: 25 persen WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi.
PPKM Level 4: wajib kerja dari rumah alias work from home (WFH) 100 persen.

Luar Jawa dan Bali

PPKM Level 1 dan 2 dengan kabupaten/kota zona hijau, kuning, dan oranye diberlakukan 50 persen WFO. Kabupaten/kota zona merah diberlakukan 25 persen WFO. Untuk pegawai yang WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.

PPKM Level 3, sebanyak 50 persen WFO dan diproritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi. Jika ditemukan klaster Covid-19, maka akan ditutup selama lima hari.

PPKM Level 4, sebanyak 25 persen WFO dan diproritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi. Jika ditemukan klaster Covid-19, maka akan ditutup selama lima hari.

Kantor Pemerintahan Sektor Esensial
Jawa dan Bali

PPKM Level 1: sudah bisa WFO 100 persen.
PPKM Level 2: maksimal 75 persen WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi.
PPKM Level 3 dan 4, maksimal 50 persen WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi.

Luar Jawa dan Bali

PPKM Level 3, maksimal 100 persen WFO dan diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.
PPKM Level 4, maksimal 50 persen WFO dan diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.

Jawa dan Bali

PPKM Level 1, maksimal 100 persen pegawai WFO.
PPKM Level 2, maksimal 100 persen pegawai WFO.
PPKM Level 3 dan 4, maksimal 100 persen pegawai WFO.

Luar Jawa dan Bali

PPKM Level 4, maksimal 100 persen pegawai WFO.

BP Batam Salurkan 2.000 Paket Sembako untuk Masyarakat

0

batampos.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat Batam yang terdampak Covid-19.

Sebanyak 2 ribu bantuan paket sembako ini didistribusikan pada 22 s.d. 23 Oktober 2021 di 4 Kecamatan di Kota Batam yakni,  Lubuk Baja, Sagulung, Batam Kota dan Bengkong dengan masing-masing Kecamatan mendapat bantuan 500 paket sembako.

Adapun paket sembako tersebut berisikan beras 10 kg, mie instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, gula 1 kg, krimer kental manis 425 gram, teh celup dan biskuit.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyampaikan, tujuan penyerahan bantuan Sembako Peduli Covid-19.

“Penyerahan bantuan paket sembako peduli Covid-19 dari BP Batam yang didukung oleh Noguchi Peduli (International Health and Clinic) dan Durian Sultan merupakan rangkaian kegiatan sempena Hari Bakti BP Batam ke 50 Tahun pada 26 Oktober 2021,” kata Muhammad Rudi.

Ia menambahkan, bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian BP Batam kepada masyarakat yang terimbas pandemi Covid-19.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat Batam yang terdampak Covid-19. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id

“BP Batam hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menjalin kebersamaan, serta peduli terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat Kota Batam serta membantu meringankan beban dimasa pandemi Covid-19,” ujarnya.

“Pandemi ini belum berakhir, saya mengimbau kepada masyarakat Batam untuk terus menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan lakukan vaksinasi,” kata Muhammad Rudi lagi.

Ia berharap bantuan yang telah diserahkan pihaknya dapat bermanfaat dan membantu mencukupi kebutuhan keseharian.

Ia juga berpesan agar masyarakat tetap harus menjaga protokol kesehatannya agar pandemi segera berakhir.

Ia meyakini dengan dukungan dan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat maka perekonomian Batam akan bangkit kembali.

Salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Kecamatan Batam Kota, M. Sofuan, menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang telah diberikan.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam. Kami berharap bantuan ini dapat terus berlanjut untuk membantu masyarakat dalam menghadapi perekonomian yang melemah,” ucap M Sofuan.

Turut Hadir dalam kegiatan, Kepala Biro Umum, Budi Susilo; Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait; Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar; Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Harlas Buana; Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK, Irfan Syakir Widyasa.(*)

Pidato di HUT ke-57 Golkar, Presiden Apresiasi Penanganan Pandemi yang Membaik

0
Presiden Joko Widodo.

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 kepada seluruh keluarga besar Partai Golongan Karya (Golkar) di seluruh Indonesia, Sabtu (23/10/2021) malam.

Jokowi menyatakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kasus aktif Covid-19 yang semakin menurun dan tingkat penularan yang sudah melandai.

“Angka kematian juga berangsur menurun, sejalan dengan membaiknya penanganan kesehatan,” ujar Presiden Jokowi dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-57 Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (23/10).

Presiden menambahkan, bukan hanya dari sisi kesehatan yang sudah menunjukkan tanda semakin membaik, sektor perekonomian juga mulai menggeliat ke arah positif. Misalnya, neraca perdagangan sudah mengalami surplus, purchasing manajer indeks manufaktur juga semakin membaik.

Menurut Jokowi, indikator-indikator tersebut menunjukkan pertumbuhan perekonomian menuju arah positif.

Namun, Presiden Jokowi mengingatkan, masih banyak agenda strategis bangsa yang harus dituntaskan. Seperti menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem, mendorong semakin banyaknya lapangan kerja baru, serta membuat UMKM Indonesia bisa naik kelas.

“Agar UMKM kta semakin kuat dan tangguh pascapandemi ini,” tegas Jokowi.

Di hadapan kader Golkar seluruh Indonesia, mantan gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, pandemi Covid-19 mengajarkan pentingnya respons cepat untuk melindungi masyarakat. Menurutnya, kebijakan pemerintah harus mampu menjangkau dan melindungi masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

Pandemi juga menjadi ujian ketangguhan sistem dan kelembagaan di Indonesia. Baik, pemerintah, kelembagaan ekonomi, maupun politik. Sebab, menurut Jokowi, pandemi Covid-19 membuat Indonesia menghadapi dua krisis global dalam waktu bersamaan, yakni krisis kesehatan dan ekonomi.

“Saya lihat krisis yang tidak ada presedennya dalam sejarah, yang untuk mengatasinya diperlukan tindakan-tindakan yang luar biasa, tindakan yang extra ordinary,” tegas Jokowi. (*/)

Ada Sinyal Kenaikan Upah Minimum 2022

0

batampos.co.id – Para buruh atau pekerja mendapat harapan soal upah minimum (UM) pada 2020. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberi sinyal ada kenaikan UM di tahun depan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemenaker Indah Putri Anggoro mengatakan ada potensi kenaikan UM pada 2022. Namun, penetapan UM 2022 yang mengalami kenaikan mungkin belum dapat memenuhi ekspektasi sebagian pihak. Akan tetapi harus diapresiasi sebagai langkah maju, mengingat saat ini masih dalam masa pemulihan dari dampak pandemi Covid-19.

”Hal ini tentunya lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021 lalu yang tidak terdapat kenaikan upah minimum,” ujar Indah Putri Anggoro keterangannya, Sabtu (23/10).

Indah Putri meminta semua pihak bisa saling menahan diri agar dapat segera keluar dari tekanan akibat pandemi Covid-19. Pada prinsipnya, penetapan upah bertujuan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan bagi seluruh pihak. Dalam konteks ini tentu untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh, namun dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.

“Jadi tak hanya berpikir kesejahteraan pekerja/buruh, tapi juga berpikir atau memperhatikan kemampuan perusahaan,” tuturnya. Dengan begitu, kelangsungan bekerja dapat terjaga dan dapat mendorong perekonomian nasional.

Indah Putri berharap para pihak terkait tidak hanya berkutat pada UM saja. Tapi, juga mendorong perjuangan kepada upah berdasarkan struktur dan skala upah sebagai wujud produktivitas. Dengan demikian, ketika produktif naik, maka meningkatkan daya saing.

Terkait penetapan UM 2022 sendiri, Putri mengaku sudah menggelar dialog dengan berbagai pihak. Terbaru, Kemenaker menggelar dialog dewan pengupahan nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) pada 21-22 ktober 2021.

Dialog itu sebagai persiapan dan penyamaan pandangan khususnya mengenai mekanisme penetapan upah minimum, sejalan dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menurut Putri, dalam pertemuan itu dibahas mengenai hal-hal strategis yang perlu disiapkan untuk penetapan UM dan isu-isu yang berkembang terkait penetapan UM. Depenas dan LKS Tripnas juga diklaim sepakat untuk mendorong penetapan UM yang sesuai dengan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

”Bagi para pihak yang tidak puas, mereka bisa menggunakan mekanisme gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.(jpg)

Vaksinasi Pekerja di Kepri Dekati Target

0

batampos.co.id – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri, Mangara Simarmata, mengatakan, vaksinasi terhadap pekerja di Provinsi Kepri sudah mendekati target. Menurutnya, upaya untuk membentuk ketahanan kelompok tersebut sudah di atas 90 persen.

“Hampir semua perusahaan sudah melaporkan progres vaksinasi terhadap pekerjanya. Jika mengacu dari Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) ada 219 ribu pekerja di Provinsi Kepri,” ujar Mangara Simarmata di Tanjungpinang, kemarin.

Mantan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kepri tersebut menyebutkan, saat ini hampir seluruh perusahaan dan industri mewajibkan pekerjanya vaksinasi Covid-19 sebanyak dua dosis.

”Terkecuali bagi mereka yang dinyatakan tidak dapat divaksin dikarenakan masalah kesehatan. Itupun harus disertai bukti ketidakbisaan untuk mengikuti vaksinasi Covid-19,” jelasnya.

Masih kata Mangara, tak hanya itu, saat ini industri dan perusahaan sudah pelan-pelan menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di setiap pintu masuk kawasan industri, perusahan dan pabrik-pabrik. Hal itu dilakukan, lanjut Mangara, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

“Kami tetap minta kepada setiap perusahaan untuk tetap menjaga protkes dalam bekerja. Meskipun kasus Covid-19 di Kepri terus melandai, namun kewaspadaan tetap harus kita perkuat,” tutup Mangara.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tercapai dengan baik di Provinsi Kepri. Baik itu vaksinasi Covid-19 ke masyarakat umum, pekerja di kawasan industri, perusahaan, pekerja formal dan para pekerja informal.

”Kita juga berkeliling ke kabupaten dan kota untuk memastikan vaksinasi berjalan lancar. Pantauan di lapangan seluruh kabupaten dan kota di Kepri serius menggelar vaksinasi,” ujar gubernur, belum lama ini.

Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau mengimbau seluruh masyarakat Kepri mewaspadai potensi gelombang ketiga lonjakan kasus Covid-19.

Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kepri, Tjetjep Yudiana, mengungkapkan, meski angka terkonfirmasi positif saat ini sudah bisa ditekan.

“Kepri sudah berstatus PPKM level 1, namun potensi gelombang ketiga Covid-19 masih bisa terjadi. Maka, kita harus tetap mewaspadai hal tersebut karena lonjakan tersebut bisa saja terjadi,” ujarnya, Kamis (21/10) lalu.

Ia mengemukakan, mengacu dari negara-negara yang saat ini sedang berjuang melawan lonjakan angka Covid-19, yakni Singapura, Malaysia, Inggris dan lainnya. Apalagi, berdasarkan dari pengalaman lonjakan kasus Covid-19 dua gelombang kebelakang, Indonesia khususnya Kepri baru akan terimbas lonjakan kasus tiga bulan setelah terjadi di negara-negara tersebut.

”Jadi, diprediksi gelombang ketiga bisa terjadi pada bulan Desember 2021 mendatang,” jelasnya. (*/jpg)

Ikut Nenek, Sukmawati Soekarnoputri Pindah Agama dari Islam ke Hindu

0

batampos.co.id – Putri presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno, yakni Sukmawati Soekarnoputri memutuskan menjalani ritual pindah agama dari Islam ke Hindu. Saat dikonformasi, Kepala Soekarno Center, Arya Wedakarna membenarkan akan adanya ritual pindah agama yang dilakukan Sukmawati. Menurutnya, Sukmawati sudah sejak lama tertarik dengan agama Hindu.

“Bu Sukmawati sudah gandrung dengan ajaran Hindu, dan saya memang melihat Ibu Sukmawati mempelajari ajaran agama Hindu, suka datang ke Pura,” ujar Arya kepada JawaPos.com, Sabtu (23/10).

Arya menambahkan, Sukmawati memutuskan pindah agama Hindu karena mengikuti agama yang dianut neneknya yang juga ibu dari Soekarno, yakni Nyoman Rai Srimben yang berasal dari Kabupaten Buleleng, Bali.

“Tentu ada bimbingan leluhur khususnya nenek beliau yang beragama Hindu yakni Nyoman Rai Srimben,” katanya.

Arya menuturkan pada usia ke-70 tahun yang jatuh pada 26 Oktober 2021, putri Proklamator itu akan resmi menganut agama Hindu.

“Akhirnya ditentukan pada saat usia 70 tahun pada tanggal 26 Oktober, dan seluruh perjalanan spiritual dibimbing oleh leluhur,” ungkapnya.

Arya mengaku Sukmawati sudah meminta izin dari kelurga besar Soekarno dan anak-anaknya sebelum memutuskan untuk pindah keyakinan dari Islam ke Hindu. “Beliau pindah agama secara baik dan tentunya dengan izin keluarga baik putra dan putri beliau, saudara-saudara beliau Bapak Guntur, Ibu Megawati, dan Bapak Guruh,” katanya.

Arya mengaku menyambut baik Sukmawati yang memutuskan pindah agama. Semoga keputusan Sukmawati baik untuk semua pihak.

“Kami di Bali dan menyambut baik Sukmawati ke agama Hindu, semoga ini awal yang baik karena sudah menemukan agama,” pungkasnya.

Pelaksanaan ritual Sukmawati pindah agama akan dilakukan pada Selasa 26 Oktober 2021. Acara itu digelar di Kawasan Soekarno Center Heritage di Bale Agung Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali. (jpg)

Penumpang Wajib PCR Dinilai Diskriminatif dan Memberatkan

0

batampos.co.id – Pemerintah kembali mewajibkan penumpang pesawat tujuan atau dari bandara Jawa-Bali wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Juga, surat keterangan hasil negatif RT-PCR yang sampelnya diambil 2×24 jam sebelum keberangkatan.

Aturan tersebut berlaku mulai 24 Oktober 2021. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19. Serta, sesuai dengan SE Nomor 88/2021 tersebut, ditetapkan ketentuan mengenai tes Covid-19 sebagai syarat perjalanan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kebijakan wajib PCR bagi perjalanan penerbangan udara sangat memberatkan karena harga tes yang terbilang mahal.

“Padahal sudah vaksin dua dosis kenapa masih pakai PCR? Biaya PCR juga tidak murah setidaknya Rp 450 ribu untuk satu kali tes dengan hasil 24 jam. Kalau sameday bisa lebih mahal,” ujarnya kepadaJawaPos.com, Sabtu (23/10).

Menurutnya, hal ini merupakan sebuah diskriminasi karena kebijakan tersebut hanya berlaku untuk penumpang pesawat terbang. Sementara untuk moda transportasi lain cukup pakai antigen.

“Tes PCR selain mahal juga hasilnya keluar sangat lama. Bagaimana dengan perjalanan bisnis kalau harus menunggu 24 jam baru hasil PCR keluar. Jadi ketidakpastian kebijakan dari pemerintah sangat tinggi,” tuturnya.

Bahkan, menurutnya, aturan tersebut sangat kontradiktif dengan kebijakan pelonggaran PPKM yang dilakukan pemerintah. Efeknya penerbangan langsung turun, dan menunda pemulihan di sektor pariwisata.

“Banyak pelaku usaha sudah berharap akan terjadi pemulihan tahun ini menyambut peak season Natal dan Tahun Baru,” ungkapnya.

Bhima menambahkan, aturan transportasi tersebut akan berdampak luas dan pastinya akan menimbulkan ketidakpastian usaha. Bukan hanya para pengusaha tapi juga pada para pekerja yang berharap pada peluang kerja seiring dengan anggapan pemulihan ekonomi.

“Yang jelas dampaknya kemana-mana. Pelaku usaha juga sudah capek ya ada aturan yang berubah-ubah. Misalnya mau pesan bahan baku lebih banyak tapi prediksi ada gelombang ketiga jadi di-cancel rencana kenaikan produksinya. Ada juga kasus dimana pengusaha ritel siap-siap rekrut pegawai baru jadi tertunda lagi,” pungkasnya. (jpg)

Covid-19 Melandai, Saf Salat Boleh Dirapatkan

0

batampos.co.id – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyebut, deret atau saf salat berjamaah bisa dirapatkan kembali jika angka penularan Covid-19 sudah melandai. Dalam Islam diizinkan aturan ibadah menyesuaikan dengan kondisi wabah yang terjadi.

”Kalau seandainya menurut para ahli di daerah tersebut memang covidnya sudah melandai, dan bahkan sudah tidak ada, ya wajiblah kita untuk merapatkan saf. Tetapi kalau para ahli masih ragu dan pemerintah masih ragu, belum aman, ya jangan dululah,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Minggu (24/10).

Anwar menuturkan, tujuan agama Islam itu untuk menjaga diri. Sedangkan Covid-19 tergolong virus yang membahayakan. Sehingga wajib dihindari demi keselamatan.

Sementara itu, dalam Islam merapakatkan saf salat adalah sunah. ”Jangan sampai diri kamu sakit atau sampai mati karena Covid-19 ini. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Jaga jarak, sepanjang pengetahuan saya, menjaga diri,” jelas Anwar Abbas.

Menurut Ketua Terpilih PB IDI Adib Khumaidi, kunci utama mengendalikan pandemi itu adalah senantiasa menjaga kesehatan diri. Dengan begitu turut menjaga kesehatan orang sekitar lingkungan.

Ketua Lembaga Kesehatan MUI itu juga mengatakan, kekebalan komunal amat penting untuk dicapai. Di daerah dengan tingkat vaksinasi dan kekebalan komunal paling tidak 70 persen dari penduduk, salat berjamaah dengan saf rapat dapat dikaji untuk diterapkan.

”Saya sudah berbicara dengaan beberapa ulama soal ini,” ucap Adib.

Belajar dari Masjidil Haram, Makkah, salat berjamaah dengan saf rapat dilakukan setelah lebih dari separo populasi divaksinasi. Jamaah itu harus tetap memakai masker selama di dalam masjid. Mereka juga wajib mendaftar masuk masjid melalui dua aplikasi, yakni Tawakkalna dan Eatmarna.(jpg)

Airlangga Hartarto: Golkar Bertekad Keluarkan Rakyat dari Jebakan Kelas Menengah

0
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. (istimewa)

batampos.co.id – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku partainya memiliki visi yang jelas soal kesejahteraan rakyat. Dalam pidato politiknya saat puncak perayaan HUT ke-57 Partai Golkar, Airlangga menegaskan, salah satu visi partai berlambang pohon beringin adalah mengeluarkan masyarakat Indonesia dari jebakan kelas menengah (middle income trap).

“Kita ingin keluar dari jebakan kelas menengah dengan pendapatan di atas 12.500 dolar AS per kapita pada 2036,” tutur Airlangga dalam pidatonya dalam perayaan HUT ke-57 Partai Golkar, di Kantor DPP Slipi, Jakarta, Sabtu (23/10).

Airlangga bertekad, Golkar ingin membawa Indonesia menjadi negara dengan pendapatan tinggi (high income) dan menjadi kelompok tujuh negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia. Menurut Airlangga, visi kemajuan bangsa seperti itulah yang dicita-citakan Partai Golkar.

“Visi kesejahteraan yang dicita-citakan Golkar, salah satu indikatornya adalah semakin tinggi pendapatan masyarakat kita sehingga kita sejajar dengan negara-negara maju dunia,” tegas Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengajak seluruh kader Golkar bersatu agar bisa mewujudkan visi kesejahteraan yang dicita-citakan partai. Visi kesejahteraan Golkar ini, kata Airlangga, sesuai dengan amanat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

“Kita harus optimistis bahwa kita dapat meraih cita-cita tersebut,” ujar Airlangga.

Selanjutnya, Ketum Golkar Airlangga menegaskan mendukung pemerintahan hingga 2024. Airlangga juga menjanjikan bakal melanjutkan yang telah dikerjakan pemerintahan Presiden Jokowi setelah 2024 mendatang.

Airlangga menilai fondasi pembangunan yang kuat sudah diberikan Jokowi. Terutama, capaian keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur yang bisa mendorong kemajuan ekonomi berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menuturkan, belajar dari pandemi yang berlangsung di Indonesia sejak tahun lalu, membuat visi kesejahteraan Indonesia juga harus serius terhadap aspek kesehatan.

Menurut Ketum Golkar, Indonesia harus membangun sistem dan fasilitas kesehatan publik di sektor hulu yang mengedepankan aspek pencegahan. Terutama menyangkut gizi, penyehatan lingkungan, hingga perilaku sehat.

“Pada aspek penanganan kesehatan, membangun sistem dan fasilitas kesehatan di sektor hilir, termasuk produksi vaksin dalam negeri,” tegas dia.

Selain itu, Golkar juga menyarankan agar pemerintah memiliki sistem ketahanan pangan, energi, dan air sebagai kebutuhan fundamental bangsa.(*/)