batampos.co.id – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan wacana mengenai peniadaan tes antigen untuk perjalanan antarkota dan kabupaten di Kepri. Namun, wacana ini belum dituangkan dalam surat edaran (SE) sehingga pengelola pelabuhan di Batam belum dapat menerapkannya di lapangan.
Hal ini diungkapkan Kepala Satuan Kerja Pelabuhan Telagapunggur, Herman. “Saya sudah mendengar wacana itu, tapi belum mendapatkan surat edaranya,” katanya, Minggu (3/10).
Ia mengaku sudah berkoodinasi dengan berbagai pihak di Provinsi Kepulauan Riau. Namun, belum mendapatkan Surat Edaran yang dimaksud. “Apabila belum ada surat edarannya, kami belum dapat menerapkannya,” ungkapnya.
Herman menyambutnya baik wacana ini. Ia mengatakan, jika aturan ini diterapkan, tentu dapat meringankan masyarakat yang melintas di Pelabuhan Telagapunggur.
“Saya yakin dengan adanya peniadaan ini, animo masyarakat menggunakan transporasi laut akan kembali meningkat. Saat ini, satu harinya itu ada 1.200 orang (penumpang). Tapi jika ini diterapkan, kemungkinan dapat meningkat lagi,” ucapnya.
Ia menuturkan, untuk satu surat tes antigen, calon penumpang harus mengeluarkan uang di kisaran Rp 85-95 ribuan. “Harga ini, lebih dari satu tiket rute Batam ke Tanjungpinang.”
Pelabuhan Telagapunggur melayani rute Batam ke Tanjungpinang, Anambas, Lingga dan Bintan. Namun, rute paling ramai dan dipadati penumpang adalah rute Batam ke Tanjungpinang.
Kepala Dinas Kesehatan Kepri, M Bisri, membenarkan bahwa sudah ada kebijakan dari Gubernur Kepri. Namun, aturan itu hanya berlaku bagi yang sudah mendapat suntikan vaksin lengkap, yaitu dosis pertama dan kedua.
“Perjalanan antarprovinsi itu pusat yang mengatur, namun antarkota dan kabupaten itu di gubernur. Pak Gubernur sudah mengeluarkan kebijakan itu, kemungkinan surat edarannya akan keluar Senin (4/10),” katanya. (*/jpg)
batampos.co.id – Partai Buruh sepakat untuk kembali dihidupkan. Partai ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan buruh dan bisa tampil di pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan sumber dana dari Partai Buruh ini. Kata dia, sumber pendanaan berasal dari iuran masing-masing anggota.
“Kami ingin menegaskan Partai Buruh didesain oleh serikat buruh, serikat petani, organiasasi guru, gerakan perempuan Indonesia dan gerakan sosial lain, itu sudah terbiasa membiayai secara mandiri,” ujar Said kepada wartawan, Senin (4/10).
Said menuturkan, setiap orang anggota ‘ditarik’ iuran sebesar Rp 50 ribu. Nantinya setiap tahunnya iuran anggota ini akan dinaikan sesuai dengan kebutuhan Partai Buruh.
“Sementara kami putuskan Rp 50 ribu per anggota dengan start awal. Ada Rp 100 ribu yang juga membayar. Nanti dari tahun ke tahun akan ditingkatkan karena ini enggak sulit, ada basis konstituen dan basis anggota,” katanya.
Said menjelaskan iuran per anggota ini juga telah diterapkan di serikat buruh. Misalnya saja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), KSPI, dan Serikat Petani Indonesia (SPI) yang sudah lama menarik iuran dari anggotanya.
“Inilah mendasari kenapa kami mejadi kuat basis dalam mebiayai organiasai, yaitu iuran anggota,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengaku dirinya bersama dengan aliansi buruh lainnya sepakat untuk menghidupkan kembali Partai Buruh. Para anggota akan berjuang untuk bisa mengikuti Pemilu 2024.
Said menjelaskan salah satu tujuan menghidupkan kembali Partai Buruh lantaran bentuk kekecewaan disahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sehingga partai ini bakal memperjuangkan nasib para buruh.
“Suara kaum buruh dan petani, nelayan serta konstituen Partai Buruh harus diberikan kesempatan yang sama di suarakan melalui jalur parlemen, dan jalur perjuangan gerakan tetap dilakukan oleh serikat,” katanya.
Said menjelaskan, pendiri kebangkitan Partai Buruh ini setidaknya empat konfederasi serikat pekerja, kemudian 50 federasi serikat pekerja tingkat nasional, serikat petani, nelayan, forum guru honorer, tenaga honorer, guru swasta dan organisasi gerakan sosial lainnya.
Said menuturkan, kongres kebangkitan Partai Buruh rencananya akan dikakukan pada 4-5 Oktober 2021 di sebuah hotel di kawasan Jakarta.(jpg)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau vaksinasi di Kota Ambon, Senin (4/10). (istimewa)
batampos.co.id – Pemerintah terus berkomitmen menggencarkan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat untuk mencapai target herd immunity pada akhir tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Penanganan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) kembali meninjau sentra vaksinasi di wilayah timur Indonesia, tepatnya di Kota Ambon, Senin (4/10).
Menko Airlangga mengapresiasi antusiasme warga Kota Ambon yang datang untuk melakukan vaksinasi di Tribun Lapangan Merdeka. Sentra vaksinasi di Tribun Lapangan Merdeka tersebut, diselenggarakan mulai 22 September hingga 14 Oktober 2021 mendatang.
Target capaian vaksinasi dalam periode 3 minggu tersebut sebanyak 20 ribu orang, sedangkan pelaksanaan pada 4 Oktober 2021 ini ditargetkan bagi 2 ribu orang. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh vaksinator yang terbagi menjadi 7 serta berasal dari Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Ambon dan tim dari TNI. Sementara itu, jenis vaksin yang digunakan yakni Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna.
Sampai dengan 3 Oktober 2021, vaksinasi di Lapangan Merdeka tersebut tercatat telah mencapai 1.097 orang. Sedangkan untuk capaian keseluruhan Dosis 1 di Kota Ambon yaitu 197.895 orang (72,22%), Dosis 2 yaitu 107.902 orang (39,4%), dari target 274.194 orang,
Stok vaksin di Provinsi Maluku juga relatif mencukupi, sementara untuk Kota Ambon masih mencukupi untuk 19 hari ke depan. Tercatat hanya ada dua kabupaten yang mempunyai estimasi stok kurang dari 14 hari yakni di Kabupaten Kep. Aru dan Kabupaten Kep. Tanimbar.
“Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk vaksinasi dan meningkatkan capaian vaksinasi secara signifikan. Tak lupa, jalankanlah selalu protokol kesehatan 3M yakni mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak,” imbau Menko Airlangga.
Provinsi Maluku mengalami penurunan kasus aktif sebesar 94,67 persen dalam kurun waktu 9 Agustus sampai dengan 3 Oktober 2021. Puncak penambahan kasus harian di Provinsi Maluku terjadi pada bulan Juli, tepatnya di 6 Juli 2021 dengan mencatatkan sejumlah 349 kasus.
Saat ini, tren kasus harian Covid-19 di Provinsi Maluku sudah menurun, walaupun masih fluktuatif. Rata-rata kasus harian pada minggu terakhir September 2021 hanya single digit yakni 4 kasus per hari. Tercatat penambahan kasus harian tertinggi terjadi pada 23 September sebanyak 37 kasus. Hal ini yang mendorong Provinsi Maluku berhasil masuk Level Asesmen 2. Sementara, Kota Ambon pun berada pada Level Asesmen 2.
“Kita ucapkan selamat dan terima kasih kepada Gubernur dan jajarannya atas keberhasilan masuk Level 2. Seperti yang tadi dilaporkan, saya yakin penanganan Covid-19 di Maluku dan Ambon sudah baik. Namun kita tidak boleh berpuas diri, harus tetap waspada,” ungkap Menko Airlangga
Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga bertemu muka dan memberi semangat para tenaga kesehatan di Kota Ambon yang selama ini telah berjuang maksimal untuk menangani Covid-19 dan menjalankan proses vaksinasi bagi seluruh masyarakat.
“Kalau ada RS Covid-19 yang sekarang jumlah pasiennya relatif nol (tidak ada), tapi itu belum boleh ditutup karena belum ada satu negara yang mengangkat (status) pandemi. Harus tetap siap, jangan sampai tidak siap jika sampai terjadi kenaikan kasus lagi. Kemudian, saya harap suntikan booster nakes bisa dipercepat jadi tidak ada nakes yang terekspos,” paparnya.
Perwakilan tenaga kesehatan yang hadir berasal dari 22 Puskesmas, 8 RS Rujukan Covid-19 dan Fasyankes pelaksana vaksinasi, kemudian perwakilan RS Lapangan, KKP, BTKL, BPOM, yang keseluruhannya berjumlah 105 orang, serta perwakilan dari tim vaksinator sejumlah 49 orang. Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menyerahkan secara simbolis, bantuan berupa sembako dan bantuan dana pendidikan bagi anak-anak tenaga kesehatan.(*/)
batampos.co.id – Hasil asesmen Provinsi Kepulauan Riau berada pada tingkat 2 berdasarkan Laporan Harian Situasi Covid-19 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI secara online pada Kamis, 30 September 2021. Jadi Kepri bakal turun dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 ke PPKM level 2.
Lalu apa bedanya PPKM level 3 dan PPKM level 2? Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Mochammad Bisri mengatakan PPKM level 3 dan 2 tidak ada perbedaan siginifikan. Menurut dia, sebenarnya mau PPKM level 3 atau 2 maupun 1, potensi penularan Covid-19 selalu ada. Sebab, penularan yang terjadi adalah antar-komunitas.
”Makanya begitu ada satu temuan kasus baru, kami tingkatkan tracing-nya,” ujarnya.
Ia mengatakan, potensi kasus naik selalu terbuka lebar. Sebab, diduga masih ada kasus-kasus yang tidak terdeteksi. Sehingga, ia meminta masyarakat agar selalu memperhatikan protokol kesehatan dengan baik dan benar.
”Paling penting itu jangan berkerumun dan jauhi keramaian. Satu hal yang paling penting lagi, pakai masker dan cuci tangan. Dengan menerapkan ini, masyarakat sudah membantu pemerintah dalam mencegah penularan Covid-19,” ucapnya.
Selain itu, Bisri meminta masyarakat yang belum vaksin, agar segera menyambangi sentra-sentra vaksinasi. Lalu, masyarakat yang baru vaksinasi dosis pertama, agar melengkapi untuk dosis kedua.
”Kami pun berusaha agar menyelesaikan program vaksinasi,” kata Bisri.
Ia mengaku, saat ini sebanyak 18 persen masyarakat Kepri belum divaksin sama sekali. Berdasarkan data Dinkes Kepri, 18 persen ini kebanyakan adalah warga-warga yang berada di hinterland atau pulau-pulau kecil.
”Makanya agak berat perjalanan kami menuntaskan vaksinasi 100 persen ini. Karena medan yang ditempuh sangat jauh dan sulit. Tapi, kami akan tetap laksanakan vaksinasi ini, hingga ke pulau-pulau terluar,” tuturnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kepri, sebanyak 1.288.911 orang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Sedangkan dosis kedua sebanyak 885.053 orang.
”Dosis pertama itu masih ada 18 persen lagi, sedangkan dosis kedua targetnya masih sebanyak 25 persen lagi,” pungkas Bisri. (*/jpg)
batampos.co.id – Indonesia menerima lagi 800 ribu dosis vaksin Pfizer bantuan dari Pemerintah Amerika Serikat (AS). Kedatangan vaksin tahap ke-84 itu melengkapi dosis vaksin yang didatangkan untuk mengatasi pandemi di Tanah Air menjadi total 276.960.670 dosis.
”Dengan kedatangan vaksin tahap ke-84 ini, vaksin yang tiba di Tanah Air mencapai 276.960.670 dosis,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong, seperti dilansir dari Antara, Minggu (3/10).
Dia menjelaskan, upaya mendapatkan vaksin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dilakukan melalui berbagai cara, pembelian langsung maupun kerja sama multilateral/bilateral. Kedatangan vaksin juga menunjukkan stok vaksin aman.
”Pemerintah mengejar target pada akhir 2021, 70 persen masyarakat Indonesia sudah divaksinasi,” ujar Usman.
Meski Indonesia termasuk 10 besar negara dengan jumlah vaksinasi tertinggi di dunia, Usman tetap mengingatkan, program vaksinasi tidak boleh dikendorkan. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat segera divaksinasi, tidak perlu pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin aman dan berkhasiat.
Menurut dia, seiring upaya percepatan vaksinasi, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. ”Karena vaksin bukan satu-satunya tameng untuk melindungi dari Covid-19,” terang Usman.
Usman menyebut, Indonesia dipuji dunia karena kecepatan penurunan penularan, juga kecepatan vaksinasi. Namun, masih ada sejumlah daerah dan target sasaran yang capaian vaksinasinya rendah.
Untuk itu, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah, terutama yang capaian vaksinasinya masih rendah, melakukan percepatan dan perluasan program vaksinasi. Usman menambahkan, pujian dari berbagai pihak menandakan langkah Indonesia sudah tepat, perlu lebih ditingkatkan dan dioptimalkan, dengan dukungan dan peran serta seluruh elemen bangsa.
”Ayo segera divaksinasi, terutama bagi lansia. Jangan lupa bagi seluruh masyarakat untuk tetap disiplin protokol kesehatan,” ucap Usman. (jpg)
batampos.co.id – Sebuah survei di Singapura mengungkap orang tua mulai kelelahan di tengah situasi darurat Covid-19, terutama varian Delta. Dua pertiga atau 76 persen orang tua merasa sedih dan tertekan menghadapi anak-anak mereka yang juga stres karena gelombang Covid-19.
Survei oleh badan amal Focus on the Family pada 175 orang tua yg dilakukan online dari 7 hingga 20 September mencerminkan suasana umum kelelahan saat Singapura memerangi varian Delta. Lalu sebuah studi yang lebih besar dari 1.000 orang yang ditugaskan oleh The Straits Times menemukan bahwa 76 persen merasa sedih atau tertekan. Dijalankan oleh firma riset pasar Milieu Insight, survei ini telah mensurvei sampel representatif dari populasi berusia 16 tahun ke atas antara 20-22 September.
Sebanyak 70 persen orang tua dengan anak-anak berusia lima hingga delapan tahun mengatakan mereka terlalu sibuk selama pandemi untuk menikmati waktu berkualitas bersama anak-anak. Kurang dari setengah, atau 48 persen, mengalami emosi positif ketika anak mereka menginginkan perhatian, sementara seperempat responden merasa stresa. Satu dari empat orang tua juga merasa lelah atau khawatir bekerja dari rumah sambil menjaga si kecil.
“Orang tua harus membuat anak-anak mereka mengatasi stres,” kata spesialis kehidupan keluarga dari Focus on the Family, Susan Koh.
“Menerima bahwa Covid-19 adalah bagian dari kehidupan dan akan membawa ketidakpastian adalah penting. Orang tua harus fleksibel dan menyesuaikan harapan mereka. Bekerjalah untuk menjaga suasana keluarga tetap positif sehingga semua orang akan menikmati waktu bersama yang lama di rumah,” katanya.
Memiliki rutinitas di tengah periode semi-lockdown juga tak mudah. Seorang manajer kemitraan komunitas, Veenaa Subramaniam, 39, merasa bersalah karena memarahi kedua anaknya tahun lalu ketika dia bekerja dari rumah. Sungguh stres bekerja dari rumah bersama anak-anak. “Butuh waktu enam bulan untuk menemukan sistem yang berhasil,” katanya.
“Anak-anak yang paling bahagia adalah mereka yang belajar bagaimana membuat diri mereka sendiri bahagia. Kami memberi mereka alat dan kami merancang sistem di mana mereka bisa membuat diri mereka bahagia. Dan pengaturan jadwal itu penting,” tambah Veenaa.
Dia telah menjadwalkan waktu untuk pekerjaan dan kegiatan keluarga. Kini strategi yang tepat telah membuat hidup lebih lancar. “Akan tetapi, perjuangan itu nyata. Tak mudah awalnya,” katanya.(jpg)
batampos.co.id – Badan Usaha dan Direktorat di lingkungan Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam menggelar Rapat Kerja Evaluasi Progres Kegiatan dan Pendapatan Tahun 2021 dan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022 serta Target Pendapatan tahun 2022, Kamis (30/9/2021), di Harris Resort Barelang Batam.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam sambutannya mengatakan target penerimaan unit kerja di bawah Anggota Bidang Pengusahaan pada Tahun 2022 hampir mencapai Rp 1,39 triliun.
Menurutnya, dengan kondisi Covid-19 masih melanda Batam, target tersebut terhitung cukup tinggi.
“Dari total pagu alokasi anggaran yang telah disetujui oleh Komisi VI DPR RI sejumlah Rp2,27 triliun dua pertiganya ada di bawah komando Anggota Bidang Pengusahaan. Maka dari itu saya titip kepada para Direktur Badan Usaha agar target ini mampu kita capai secara optimal,” harap Muhammad Rudi.
Badan Usaha dan Direktorat di lingkungan Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam menggelar Rapat Kerja Evaluasi Progres Kegiatan dan Pendapatan Tahun 2021 dan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022 serta Target Pendapatan tahun 2022, Kamis (30/9/2021). Foto: BP Batam untuk batampos.co.id
Di samping itu, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto mengatakan, sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-99/AG.7/2021 tanggal 24 Agustus 2021, target penerimaan PNBP BP Batam naik sebesar Rp 49,90 miliar yang rencananya akan dioptimalkan dalam peningkatan layanan air bersih.
“Sementara ini anggaran tersebut akan kita optimalkan di Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam. Sedangkan capaian BP Batam selama Bulan Januari-Agustus 2021 lebih tinggi 20 persen secara year-on-year dari Tahun 2020,” jelas Purwiyanto.
Meski demikian, dengan sisa waktu yang ada, Purwiyanto optimis capaian BP Batam hingga akhir Tahun 2021 akan mengalami eskalasi hingga 35 persen.
“Masih ada proses penyelesaian SPAM hingga akhir tahun nanti dengan pendapatan tambahan di Tahun 2021 senilai Rp 300 miliar. Ini akan menambah capaian BP Batam sebesar 15 persen. Sehingga secara keseluruhan, total capaian pendapatan BP Batam diproyeksikan sebesar 35 persen,” terang Purwiyanto.
Direktur Peningkatan Kinerja Dan Manajemen Risiko BP Batam, Asep Lili Holilulloh, menyampaikan, kegiatan Raker tersebut digelar dalam rangka evaluasi kegiatan, capaian dan proyeksi pendapatan Badan Usaha Tahun 2021 serta penyusunan anggaran dan kegiatan Badan Usaha dan Direktorat Tahun 2022 dan proyeksi pendapatan Badan Usaha Tahun 2022.
“Pelaksanaan kegiatan ini jadwalkan selama tiga hari, mulai Kamis hingga Sabtu. Fokus pembahasannya juga kami bagi menjadi tiga bagian. Hari ini kami koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pada unit kerja terkait di bawah Anggota 1, Anggota 2 dan Anggota 3 dengan program dan kegiatan Badan Usaha dan Direktorat di bawah Anggota Bidang Pengusahaan,” ujar Asep.
Adapun masing-masing Badan Usaha akan memaparkan capaian pendapatan sampai dengan Bulan September 2021 dan proyeksi pendapatan sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2021.
Pemaparan selanjutnya berisikan usulan rencana kegiatan belanja dan target pendapatan Tahun 2022 yang dijadwalkan hingga Jum’at siang.
“Di sepanjang paparan pasti muncul diskusi dan masukan dari lintas Badan Usaha dan pimpinan BP Batam. Dari hasil masukan-masukan tersebut, pada hari terakhir (Sabtu) akan dirumuskan sumber-sumber pendapatan dan inisiatif strategi dari masing-masing Badan Usaha untuk mewujudkan target pendapatan BP Batam Tahun 2022,” jelas Asep.(jpg)
batampos.co.id – Tuntutan pengusaha Batam agar ada relaksasi pembayaran dan penundaan kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Batam, mulai direspons Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
Ia berjanji akan mencarikan solusi agar tidak memberatkan pengusaha. Termasuk tarif progresif yang setiap tahunnya naik empat persen.
”Kenaikan tarif UWTO sebesar 4 persen merupakan aturan turun temurun. Jika mau diubah tentu Perkanya (peraturan kepala BP Batam) harus diubah dulu,” kata Rudi, saat menghadiri acara Hari Batik Nasional di Mega Mall Batam Center, Sabtu (2/10/2021).
Seperti diketahui, ketentuan tersebut diatur di Perka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jenis Tarif dan Layanan pada Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, khususnya Pasal 4 ayat 1 dan ayat 3.
Rudi mengakui, kondisi saat ini memang lagi sulit. Hal ini yang membuat pengusaha mengajukan keberatan dan meminta relaksasi atau penundaan pemberlakuan kenaikan tari 4 persen tersebut.
Menurut Rudi, ia sudah meminta Deputi 3 untuk mengkaji ulang kenaikan tarif tersebut atau ditunda pelaksanaannya untuk tahun ini.
”Kalau tidak salah kemarin ada surat dari mereka (pengusaha, red) terkait hal ini, cuma itu mungkin Deputi 3 yang tahu. Mudah-mudahan ada solusi nanti terkait hal ini,” ujarnya.
Kalau tidak bisa ditunda karena Perka-nya harus diubah terlebih dahulu, Rudi berjanji akan mencarikan solusi terkait hal ini.
Sebelumnya, Ketua Apindo Batam, Rifki Rasyid, meminta BP Batam untuk memberikan relaksasi untuk pembayaran UWTO yang naik setiap tahunnya sebesar 4 persen.
Kemudian, Himpunan Kawasan Industri (HKI) juga bersuara sama. Pasal yang dimaksud Rafki, terdapat aturan adanya kenaikan UWTO sebesar 4 persen tiap tahunnya.
”Dan, bila masyarakat ingin membayar lebih cepat daripada jadwal jatuh tempo pembayaran UWTO-nya, tetap akan dikenakan tarif baru pada saat UWTO habis. Bukan tarif di saat masyarakat melunasi pembayaran UWTO-nya,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, alasan pihak pengusaha meminta relaksasi, karena kondisi yang sulit akibat pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu hingga saat ini.
”Sehingga kemampuan pelaku usaha dan masyarakat dalam membayar UWTO mengalami penurunan. Kita berharap ini menjadi pertimbangan BP Batam mengabulkan permohonan
kita,” paparnya lagi.
Apindo Batam sudah berkirim surat terkait hal ini dan juga telah meminta waktu berdiskusi dengan BP Batam untuk mencari solusi terbaik.
”Kita tidak minta relaksasi seterusnya, tapi cukup dua atau tiga tahun saja selama pandemi Covid-19 masih terjadi,” terangnya.(jpg)
batampos.co.id – Pemerintah mengusulkan pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar pada 15 Mei 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberikan dukungan dan menyambut baik.
“Setelah melalui berbagai pertimbangan dan kajian yang mendalam, kami mendukung usulan pemerintah terkait dengan waktu pelaksanaan Pemilu tanggal 15 Mei,” ujar Dasco kepada wartawan, Senin (4/10).
Wakil Ketua DPR ini menjelaskan, pertimbangan Gerindra mendukung wacana pemungutan suara pada 15 Mei itu adalah demi efektifitas dan efisiensi Pemilu 2024.
“Saya pikir, pada prinsipnya begini, pelaksanaan Pemilu 2024 harus berjalan dengan efektif dan efisien, artinya, seluruh tahapan Pemilu harus dipastikan berjalan dengan baik,” katanya.
Namun demikian, lanjut Dasco, kebutuhan anggaran juga perlu diperhatikan. Mengingat porsi anggaran negara untuk Pemilu yang memang terbatas.
“Jadi, kalau toh pencoblosan Pemilu tanggal 15 Mei 2024 ini disepakati, maka pelaksanaan waktu kampanye baik Pileg maupun Pilkada relatif pendek. Sehingga diharapkan kebutuhan Pemilu dapat lebih efisien dan tidak terlalu membebani anggaran negara,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengusulkan Pemilu 2024 dilaksanakan pada 15 Mei 2024 mendatang.
Hal ini dikatakan Mahfud setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas dengan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
“Sehingga kemudian pilihan pemerintah adalah tanggal 15 Mei 2024,” ujar Mahfud.
Oleh sebab itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku pihaknya bakal memberikan usulan tanggal Pemilu 2024 tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR RI dalam waktu dekat.
“Tanggal 15 Mei 2024 adalah tanggal yang paling dianggap rasional untuk diajukan kepada KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober 2021. Tidak bisa mundur lagi, soalnya tahapannya harus ditentukan,” katanya.
Mahfud mengatakan usulan dari pemerintah ini lantaran pihaknya telah melakukan simulasi berbagai kegiatan Pemilu 2024. Misalnya mempependek kegiatan Pemilu supaya efisiensi waktu dan biaya. Kemudian masa kampanye juga diperpendek, jarak antar pemungutan suara dengan pelantikan presiden tidak terlalu lama.(jpg)
batampos.co.id – Tuntutan pengusaha Batam agar ada relaksasi pembayaran dan penundaan kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Batam, mulai direspons Kepala BP Batam, Muhammad Rudi. Ia berjanji akan mencarikan solusi agar tidak memberatkan pengusaha. Termasuk tarif progresif yang setiap tahunnya naik empat persen.
”Kenaikan tarif UWTO sebesar 4 persen merupakan aturan turun temurun. Jika mau diubah tentu Perkanya (peraturan kepala BP Batam) harus diubah dulu,” kata Rudi, saat menghadiri acara Hari Batik Nasional di Mega Mall Batam Center, Sabtu (2/10).
Seperti diketahui, ketentuan tersebut diatur di Perka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jenis Tarif dan Layanan pada Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, khususnya Pasal 4 ayat 1 dan ayat 3.
Rudi mengakui, kondisi saat ini memang lagi sulit. Hal ini yang membuat pengusaha mengajukan keberatan dan meminta relaksasi atau penundaan pemberlakuan kenaikan tarif 4 persen tersebut. Menurut Rudi, ia sudah meminta Deputi 3 untuk mengkaji ulang kenaikan tarif tersebut atau ditunda pelaksanaannya untuk tahun ini.
”Kalau tidak salah kemarin ada surat dari mereka (pengusaha, red) terkait hal ini, cuma itu mungkin Deputi 3 yang tahu. Mudah-mudahan ada solusi nanti terkait hal ini,” ujarnya.
Kalau tidak bisa ditunda karena Perka-nya harus diubah terlebih dahulu, Rudi berjanji akan mencarikan solusi terkait hal ini.
Sebelumnya, Ketua Apindo Batam, Rifki Rasyid, meminta BP Batam untuk memberikan relaksasi untuk pembayaran UWTO yang naik setiap tahunnya sebesar 4 persen. Kemudian, Himpunan Kawasan Industri (HKI) juga bersuara sama.
Pasal yang dimaksud Rafki, terdapat aturan adanya kenaikan UWTO sebesar 4 persen tiap tahunnya. ”Dan, bila masyarakat ingin membayar lebih cepat daripada jadwal jatuh tempo pembayaran UWTO-nya, tetap akan dikenakan tarif baru pada saat UWTO habis. Bukan tarif di saat masyarakat melunasi pembayaran UWTO-nya,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, alasan pihak pengusaha meminta relaksasi, karena kondisi yang sulit akibat pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu hingga saat ini. ”Sehingga kemampuan pelaku usaha dan masyarakat dalam membayar UWTO mengalami penurunan. Kita berharap ini menjadi pertimbangan BP Batam mengabulkan permohonan kita,” paparnya lagi.
Apindo Batam sudah berkirim surat terkait hal ini dan juga telah meminta waktu berdiskusi dengan BP Batam untuk mencari solusi terbaik. ”Kita tidak minta relaksasi seterusnya, tapi cukup dua atau tiga tahun saja selamam pandemi Covid-19 masih terjadi,” terangnya. (*/jpg)
