Senin, 25 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 9171

Keluhan Masyarakat terkait Air Tanggung Jawab BP Batam

Haris
-
0
Keluhan Masyarakat terkait Air Tanggung Jawab BP Batam

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam akan kembali menggelar lelang pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) Batam dalam pekan ini.

”Minggu ini lelang kalau tidak salah. Informasi yang sampai ke saya seperti itu. Namun, nanti untuk memastikan coba tanya ke Pak Shahril (Japarin, Deputi IV BP Batam Anggota Bidang
Pengusahaan),” kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Selasa (5/10/2021).

Rudi mengatakan, lantaran belum ada pemenang lelang, maka pihaknya memperpanjang PT Moya Indonesia selaku operator SPAM Batam yang bertanggung jawab dalam pengoperasian air
untuk masyarakat Batam.

Ia menjelaskan, oprasional sementara tidak bisa dialihkan ke perusahaan lain, karena sudah memperpanjang kontrak dengan Moya.

”Tidak bisa tunjuk yang lain, nanti kerjanya malah setengah-
setengah. PT Moya ini hanya operasional saja, kalau kendali tetap di BP Batam. Kalau mereka sudah permanen sebagai pengelola, baru kita bisa minta pertanggungjawaban mereka. Hari ini, tanggung jawab masih di kami (BP Batam),” jelasnya.

Sejumlah warga Kota Batam mengantre untuk mendapatkan pelayanan di kantor pusat SPAM Batam. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id

Rudi mengungkapkan, keluhan masyarakat terkait persoalan air saat ini menjadi catatan dan masukan untuk pengelolaan air ke depannya.

Ia selalu memantau keluhan masyarakat terkait pelayanan air bersih.

”Saya belum dengar lagi kalau ada yang mengeluh. Kalau mereka kesulitan dan airnya tidak lancar, nanti dicarikan solusi. Karena ini untuk kemaslahatan masyarakat banyak,” ujarnya.

Ia berharap lelang yang akan segera dibuka bisa berjalan dengan baik. Sehingga, sistem pengelolaan air di Batam diharapkan lebih baik lagi.

”Sayaselal u pantau. Hari ini tidak ada yang ribut. Biasanya memang ada. Tapi mudah-mudahan lah secepatnya dapat pemenang lelang, agar pengelolaan air ini lebih baik dari saat ini,” bebernya.

Sebelumnya, BP Batam menyatakan, pengumuman prakualifikasi lelang kerja sama operasional dan pemeliharaan SPAM Batam, baik di hulu maupun di hilir, dinyatakan gagal.

Untuk itu, lelang SPAM akan diulang. Sebelum lelang SPAM diulang, panitia lelang sempat mengumumkan dua konsorsium dan peserta tunggal yang dinyatakan lolos dalam tahapan prakualifikasi lelang SPAM Batam.

Sementara, ATB yang sebelumnya mengelola air di Batam, gagal lolos dari tahapan ini karena dianggap tidak memenuhi hasil evaluasi dari BP Batam.

Sementara itu, berdasarkan sumber informasi Batam Pos yang enggan disebutkan namanya, BP Batam belum mengumumkan sikap apapun setelah membatalkan proses prakualifikasi yang hasilnya disanggah oleh ATB dan Konsorsium PT Tritech Batam Internasional, PT Traya Tirta Makasar dan PT Enersteel tersebut.

”Belum ada kabar pasti, kapan lelang kerja sama operasional dan pemeliharaan SPAM Batam ini akan dilanjutkan. Kabarnya, proses lelang baru akan dimulai kembali pada November 2021. Sementara itu, kontrak Moya Indonesia sebagai operator transisi pengelolaan SPAM Batam, akan berakhir pada 31 Oktober 2021,”
ungkapnya.(jpg)

52 Juta Orang Telah Vaksinasi Dosis Kedua di Indonesia

Ahmadi Sultan
-
0
52 Juta Orang Telah Vaksinasi Dosis Kedua di Indonesia

batampos.co.id – Sebanyak 52.582.566 orang telah menerima vaksinasi dosis kedua, sehingga sudah lebih dari 25 persen dari target vaksinasi yang menerima dosis vaksin lengkap. Selain itu, ada 93.515.493 orang yang merima vaksinasi dosis pertama, atau 44,9 persen dari target vaksinasi.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan, Indonesia mencatatkan 4.218.142 kasus Covid-19 sejak pasien pertama pada Maret 2020. Sejak itu, sudah 4.042.215 orang yang dinyatakan pulih dan 142.115 orang meninggal dunia.

Pemerintah mengoptimalkan semua langkah untuk percepatan penyebarluasan vaksin ke seluruh daerah di Indonesia, sehingga bisa menyentuh sampai masyarakat terpencil dan terluar.

Dia mengutarakan, vaksinasi sebagai salah satu pilar pengendali Covid-19, saat telah dijadikan syarat penurunanan level daerah demi meningkatkan capaian vaksinasi nasional. Saat ini, cakupan nasional telah melampaui 24 persen dari target yang ditetapkan WHO.

Pemerintah akan mengupayakan secara maksimal target vaksinasi 40 perssn populasi di setiap negara padavakhir 2021, dan selanjutnya 70 persen di pertengahan 2022 sesuai arahan WHO.

Selanjutnya, Indonesia wajib berpartisipasi mengatasi kesenjangan vaksinasi antara negara melalui beberapa langkah yang diambil. Seperti Indonesia melalui Menlu mendorong percepatan vaksinasi global melalui peningkatan produksi vaksin dengan dilakukan diversifikasi produksi, perluasan jenis vaksin yang disalurkan COVAC.

Lalu, peningkatan kapasitas vaksinasi negara-negara AMC atau Advance Market Commitment yaitu negara dengan hak mengakses vaksin sebesar 20 persen dari total. “Ini adalah bentuk solidaritas global untuk mendukung distribusi vaksin berkeadilan,” imbuh Wiku. (jpg)

Batam Ternyata PPKM Level 2, Ini Penyebabnya

Ahmadi Sultan
-
0
Batam Ternyata PPKM Level 2, Ini Penyebabnya

batampos.co.id – Hingga saat ini, status PPKM untuk Batam, ternyata belum berubah dari level 2, sementara Tanjungpinang sudah menjadi level 1. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, tidak terlalu memusingkan hal tersebut. Pasalnya, tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok antara PPKM level 1 dan level 2.

”Hari ini di Batam di rumah sakit tinggal satu yang dirawat. Sementara masih ada di luar yang lagi isolasi man- diri (isoman), tapi itu tidak masuk hitungan bed occupancy rate (BOR),” kata Rudi di Asrama Haji Batam, Batam Center, Selasa (5/10).

Menurut Rudi, secara hitung-hitungan, ada enam komponen yang sebenarnya membuat Batam sudah masuk level 1. Tapi, ia tidak menyebut secara jelas mengenai komponen-komponen tersebut. ”Kalau yang satu dirawat tadi dihitung, BOR kita tidak segitu. Tapi di RSKI Galang belum clear, yakni saudara kita yang dari Malaysia,” jelasnya.

Menurut Rudi, salah satu alasan yang membuat Batam masih level 2, dikarenakan data RSKI Galang masih dimasukkan dalam Kepri. Dan posisinya berada di Kota Batam. Menurutnya, kalau melihat kasus lokal, Batam sudah berada di level 1, setiap hari tim gugus juga mendata total kasus yang aktif dan pasien yang sembuh.

”Kalau data PMI tak masuk Kepri, sudah pasti level 1 semua ini. Batam saja sudah cukup landai saat ini penyebaran kasus. Persoalannya di PMI ini,” sebutnya.

Ia mengakui bahwa ia mengikuti keputusan menteri dan akan segera mengirim data yang diperlukan, agar bisa mengubah status Batam. ”Saya rasa Batam ini sudah level 1, tapi itu tidak pengaruh kebijakan, karena hampir sama (dengan level 2). Saya dan Danrem Tanjungpinang sudah melaporkan, tinggal eksekusi dari sistem aplikasi. Karena PPKM diperpanjang sampai tanggal 18 (Oktober). Mudah-mudahan tanggal 19 nanti sudah ada kabar,” tuturnya.

Rudi juga akan mengecek pelabuhan sesuai amanah dari gubernur yang tidak mewajibkan pemeriksaan antigen lewat pelabuhan di dalam Provinsi Kepri. ”Kalau sudah ada (surat edaran), saya akan ikuti. Wewenang antarpulau itu di gubernur, tapi kalau kota itu saya. Saya akan cek nanti, mudah-mudahan tidak berlaku lagi. Gubernur sudah ngomong, tak lagi laksanakan antigen antarpulau dalam satu provinsi. Sedangkan antarprovinsi itu urusan Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan,” paparnya.

Rudi minta masyarakat diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (protkes), meskipun kasus terus melandai. ”Keputusan Menteri ya kita ikut sajalah, tapi sebagai pimpinan daerah, Batam sudah merasa level 1,” ujar Rudi.

Berbagai pengetatan mulai dilonggarkan, diharapkan hal ini berdampak terhadap pemulihan ekonomi. Sektor yang saat terpukul diharapkan pulih dengan cepat. Sehingga masyarakat bisa beradaptasi dengan kehidupan baru atau new normal. (*/jpg)

Korban PHK Bakal Tak Bisa Cairkan JHT secara Bebas

Ahmadi Sultan
-
0

batampos.co.id – Pemerintah berencana mengembalikan marwah dari program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Rencananya, tahun depan JHT tak bisa secara bebas dicairkan oleh peserta BPJamsostek lantaran terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Indah Anggoro Putri, menuturkan, secara filosofis, JHT merupakan program jaminan sosial jangka panjang (long-term). JHT menjadi jaring pengaman pekerja/buruh ketika memasuki masa pensiun, pekerja tidak bisa bekerja kembali karena cacat total tetap sebelum pensiun, atau meninggal dunia.

”Sedangkan jaring pengaman yang bersifat short term, dalam hal ini berhenti bekerja, saat ini sudah tersedia program JKP (jaminan kehilangan pekerjaan, red),” ujarnya, Selasa (5/10).

Namun, pada praktiknya, banyak pekerja yang mencairkan JHT ketika mengalami PHK atau resign dari pekerjaannya. Hal ini pun diperbolehkan bila mengacu pada Permenaker 19/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, dimana manfaat JHT bagi peserta yang berhenti bekerja dapat dibayarkan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan.

Karenanya, pemerintah sempat menyatakan bakal merevisi aturan tersebut. Sehingga, JHT bisa kembali ke marwahnya sebagai jaminan sosial jangka panjang sesuai amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Kendati begitu, Indah memastikan hingga saat ini hal tersebut belum akan diaplikasikan. Pihaknya berpandangan bahwa Permenaker 19/2015 terkait manfaat JHT masih relevan mengingat situasi dan kondisi ketenagakerjaan masih terdampak pandemi Covid-19.

”Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa manfaat program JHT sebagaimana diatur dalam Permenaker 19/2015 masih tetap berlaku,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, manfaat program JKP baru akan diimplementasikan pada tahun 2022. Nantinya, program masih harus dimonitor dan dievaluasi sebelum manfaat JHT dikembalikan sesuai amanat UU dan filosofinya. Pihaknya pun kini tengah berupaya mengharmonisasi program-program jamsos sehingga bisa sinergis dalam memberikan perlindungan pada pekerja/buruh.

”Adanya manfaat JKP ditujukan untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti bekerja. Sehingga, manfaat JHT yang diterima di masa pensiun nanti menjadi lebih besar,” paparnya.

Jikapun peserta ingin mengambil manfaat JHT sebelum pensiun, lanjut dia, tetap dimungkinkan. Syaratnya, telah menjadi peserta minimal 10 tahun. Manfaat yang diambil pun maksimal 30 persen dari jumlah JHT yang bersangkutan.

Lebih dari itu, program JHT juga memiliki manfaat tambahan lainnya atau sering disebut MLT. MLT JHT saat ini dikhususkan untuk membantu perumahan bagi pekerja/buruh. Manfaat tambahan semata-mata juga merupakan upaya mengatasi masalah backlog perumahan yang menjadi konsen pemerintah. (*/jpg)

Daerah Level 1 Harus Tetap Waspada Covid-19

Ahmadi Sultan
-
0
Daerah Level 1 Harus Tetap Waspada Covid-19

batampos.co.id – Sejumlah daerah dengan kasus Covid-19 yang rendah sudah menjalani Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1. Meski kasus sudah rendah, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan lalai.

Satgas Penanganan Covid-19 mengingatkan bagi daerah yang sudah masuk level 1 tidak menjadi lengah. Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan meskipun level 1 tergolong kondisi aman, bukan berarti membuat pemerintah dan masyarakatnya menjadi lalai. Termasuk dalam kegiatan beribadah.

“Walau begitu bukan berarti kita bisa lalai dengan situasi yang tergolong aman tersebut, karena Covid-19 masih ada disekitar kita,” kata Wiku secara daring dalam keterangan Satgas Covid-19 baru-baru ini.

Terkait level 1, Wiku menjelaskan bahwa pada prinsipnya level 1 dalam asesmen leveling dan zona hijau dalam sistem zonasi adalah hasil penilaian yang paling baik melalui perhitungan berbagai indikator. Saat ini dari hasil analisis pemerintah terhadap 26 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa-Bali, daerah yang telah memasuki level 1 adalah Kabupaten Lampung. Dan sejak tanggal 25 September 2021, kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali yang telah masuk ke level 1 yaitu Kabupaten Blitar.

Mengenai kegiatan ibadah, Wiku menegaskan sampai saat ini pengaturan kegiatan ibadah di rumah ibadah atau berjamaah secara nasional dengan memperhatikan 2 indikator penilaian tersebut, menghimbau adanya pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan. Yaitu memakai masker dan menjaga jarak saat beribadah serta mencuci tangan sebelum dan sesudah beribadah.

“Ke depannya, jika diterapkan perubahan pengaturan, khususnya pedoman beribadah secara rinci di rumah ibadah akan disampaikan oleh Kementerian Agama yang sebelumnya telah melalui kesepakatan lintas Kementerian lembaga,” tegas Wiku. (*/jpg)

Kota Batam Menuju Zona Hijau

Haris
-
0
Kota Batam Menuju Zona Hijau

batampos.co.id – Hari ini, Selasa (5/10/2021) tidak ada penambahan kasus baru atau nol kasus Covid-19 di Kota Batam.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, hal ini merupakan hasil dari kerja bersama seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) tersebut.

“Capaian ini harus kita pertahankan hingga pandemi ini berakhir,” kata dia.

Tidak hanya itu, berdasarkan data harian yang dirilis Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Batam, jumlah yang sembuh hari ini sebanyak tiga orang.

Penyebaran kasus Covid-19 di Kota Batam berdsarkan kecamatan.

Artinya, secara komulatif yang kini sembuh sudah mencapai 24.927 orang dari total kasus terkonfirmasi sebanyak 25.790 orang.

“Walaupun sekarang cenderung teratasi, saya meminta kita semua tetap taati protokol kesehatan. Pandemi ini harus kita tuntaskan,” katanya.

Sementara itu, kecamatan dengan zona hijau di Batam meliputi:

  1. Batu Ampar
  2. Bulang
  3. Belakang Padang
  4. Bengkong
  5. Nongsa
  6. Galang.

Sementara lainnya merupakan zona kuning meliputi kecamatan:

  1. Lubuk Baja 7 kasus
  2. Sekupang 3 kasus
  3. Batu Aji 4 kasus
  4. Batam Kota 8 kasus.
  5. Sei Beduk 1 kasus
  6. Sagulung 1 kasus

“Semoga Batam khususnya dan Indonesia umumnya segera terbebas dari pandemi ini. Masyarakat sehat, ekonomi pulih,” jelasnya.

Dari data tersebut lanjutnya, penanganan Covid-19 di Kota Batam kian menunjukkan tren yang baik dan diprediksi akan menuju zona hijau.(*/esa)

Indonesia Butuh 9 Juta Talenta Digital

Ahmadi Sultan
-
0
Indonesia Butuh 9 Juta Talenta Digital
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (istimewa)

batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyambut baik dibukanya kampus Monash University Indonesia, yang merupakan kampus asing pertama di Indonesia dan berlokasi di Green Office Park 9, Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang Selatan.

Monash University Indonesia sudah memulai perkuliahan perdana pada Senin, 4 Oktober 2021 secara virtual dan akan melakukan perkuliahan secara tatap muka mengikuti kebijakan Pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Saat ini, ada empat jurusan program pasca sarjana yang dibuka pada kampus ini, yaitu Sains Data (Data Science), Kebijakan Publik (Public Policy), Desain Perkotaan (Urban Design) dan Inovasi Bisnis (Business Innovation).

Dalam sambutannya kepada mahasiswa baru Monash University pada acara Orientasi Monash University yang digelar secara virtual, Menko Airlangga menyambut baik pembukaan institusi pendidikan berskala internasional di Indonesia.

“Pendidikan yang baik, yang dapat diperoleh dari institusi pendidikan berskala internasional dapat membentuk generasi muda Indonesia menjadi generasi yang tangguh, berdaya saing tinggi dengan pengetahuan dan ilmu yang mumpuni untuk bersaing menghadapi persaingan atau kompetisi global,” ujar Menko Airlangga.

Pandemi Covid-19 telah memaksa masyarakat mengubah cara hidup, termasuk cara melakukan kegiatan belajar mengajar di sektor pendidikan. Namun, pandemi ini juga mengakselerasi transformasi dengan menggunakan teknologi dan digital lebih masif ke dalam tata cara kehidupan masyarakat.

”Kita memasuki era industri 4.0 yang membutuhkan talenta digital luar biasa, dari mulai Data Analyst, Artificial Intelligence and Machine Learning Specialists, Developer dan lainnya. Indonesia diperkirakan akan membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital dalam waktu 15 tahun yang akan datang,” kata Menko Airlangga menambahkan.

Karena itu, pemerintah akan terus menyediakan pelatihan kepada lebih dari 600 ribu talenta digital setiap tahunnya untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara dengan PDB terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2045 mendatang.

Rektor Monash University Indonesia, Professor Andrew MacIntrye mengatakan, kehadiran kampus Monash University Indonesia akan semakin memperkuat komitmen dan hubungan riset pendidikan antara Australia dan Asia. ”Kehadiran kampus Monash University di Indonesa diharapkan dapat berkontribusi secara luas terhadap pembangunan di bidang sosial, teknologi dan ekonomi di Indonesia,” ujarnya.

Monash University Indonesia sudah memulai membuka pendaftaran untuk mahasiswa tahun ajaran 2022, dan berencana menampung 2.000 mahasiswa setiap tahunnya. Monash University merupakan salah satu universitas terbesar di Australia yang telah beroperasi sejak tahun 1958.

Menko Airlangga merupakan lulusan Monash University dan berhasil mendapatkan gelar Master of Business Administration (MBA) dari Monash University Australia pada tahun 1996. (*/)

PLN Batam Sambut Baik Uji Coba Motor Tempel Listrik Nelayan

Haris
-
0
PLN Batam Sambut Baik Uji Coba Motor Tempel Listrik Nelayan

batampos.co.id – PLN Batam sebagai penyedia jasa ketenagalistrikan sangat mendukung penuh transformasi green vehicle sebagai wujud implementasi “PLN Welcomes Electric Vehicle Era” yang sudah mulai digalakkan di seluruh tanah air untuk mendukung upaya pengurangan emisi karbon.

Pada Selasa (5/10/2021) bright PLN Batam diundang oleh PT Octagon Precision Indonesia dalam uji coba aplikasi motor tempel listrik atau electric boat berbasis baterai untuk nelayan di pelabuhan pancung Belakang Padang.

Pada kegiatan tersebut Direktur Utama bright PLN Batam, Nyoman S Astawa, berkesempatan mencoba pancung atau boat listrik berbasis baterai bersama Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

Ujicoba dilakukan dengan perjalanan dari pelabuhan pancung Sekupang menuju pelabuhan Belakang Padang.

Direktur Utama bright PLN Batam, Nyoman S Astawa, menyatakan, PLN Batam siap mendukung transformasi energi berbahan fosil menjadi energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.

Mengingat pembangkit PLN Batam sebagian besar masih menggunakan energi fosil dan saat ini perlahan mulai mengembangkan pembangkit berbahan bakar ramah lingkungan.

Dirut bright PLN Batam, Nyoman S Astawa, menyerahkan bantuan motor tempel listrik kepada Koperasi Nelayan PPMS Belakang Padang. Foto: PLN Batam untuk batampos.co.id

“Pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai sejalan dengan animo investasi baterai listrik dan kendaraan listrik yang semakin meningkat di Indonesia,” ujarnya.

“Hal ini mengingat bahan baku nikel, cobalt dan mangan cukup melimpah di tanah air yang bisa menjadi tulang punggung dalam upaya pengembangan kendaraan listrik,” kata Nyoman lagi.

Ia menjelaskan, komitmen bright PLN Batam untuk mendukung dan mendorong pemakaian energi bersih dibuktikan dengan penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di beberapa kantor bright PLN Batam.

“Harapannya baterai electric boat dapat diisi daya nya seperti motor listrik dengan cara swap (ditukar) sehingga memangkas waktu charging, baterai yang kosong ditukar dengan baterai yang sudah terisi penuh dan penukarannya tidak membutuhkan waktu lama,” jelas Nyoman.

CEO Octagon Precision Indonesia, Sumardi, menyampaikan, teknologi motor tempel listrik untuk pancung tersebut tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh Pemerintah dan PLN.

Dalam hal ini kata dia, terkait regulasi serta infrastruktur penunjang seperti Stasiun Pengisian Listrik untuk mengisi daya baterai.

Selain itu dukungan berupa subsidi juga dibutuhkan para nelayan untuk merangsang penggunaan electric outdrive atau motor tempel listrik tersebut, mengingat harga baterai cukup tinggi bagi para nelayan.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, pada pertemuan tersebut tidak hanya membahas motor pancung electric. Tapi juga membahas tentang Panel surya.

Rudi melihat teknologi listrik tenaga surya sebenarnya sudah lama namun terabaikan dan teknologinya belum canggih sehingga tidak dipakai banyak orang.

“Maka hari ini sudah mulai, mudah-mudahan dengan ini tidak hanya digunakan untuk listrik di rumah saja. Tetapi juga kegiatan pancung juga menggunakan tenaga surya,” paparnya.

Rudi bercita-cita kedepannya teknologi electric boat semakin terjangkau oleh nelayan dan masyarakat di pulau-pulau.

“Cuma ada satu hal, ini teknologi baru dan harganya masih mahal. Mudah-mudahan satu waktu nanti, tanpa disubsidi pemerintah teknologi ini bisa dipakai,” tuturnya.

“Kalau untuk listrik, Pemko Batam akan bekerja sama dengan PLN. Baik sebagai Kepala BP Batam dan Wali Kota Batam, saya berharap PLN jadi ujung tombak terdepan,” katanya lagi.

Dalam kegiatan tersebut Wali Kota Batam dan Dirut bright PLN Batam menyerahkan bantuan motor tempel listrik kepada Koperasi Nelayan PPMS Belakang Padang.

bright PLN Batam yakin dan percaya bahwa dengan kerja keras dan berkolaborasi maka akan tercipta inovasi-inovasi baru yang akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, serta menumbuhkan ekonomi di Kota Batam khususnya.

Semangat tersebut sesuai dengan semangat yang dibawa oleh PLN Batam yang baru saja merayakan hari jadi ke-21 pada tanggal 3 Oktober lalu, yaitu semangat “Kolaborasi dan Tumbuh”.(*)

Puluhan Proyek Strategis Belum Ditender

Ahmadi Sultan
-
0
Puluhan Proyek Strategis Belum Ditender

batampos.co.id – Meskipun sudah memasuki Triwulan IV Tahun Anggaran (TA) 2021. Namun masih ada puluhan kegiatan strategis Pemprov Kepri yang belum diajukan tender. Kegiatan-kegiatan tersebut tersebar di delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri.

“Memasuki Triwulan IV TA 2021 ini, kami sudah menuntaskan lelang 36 paket kegiatan strategis dengan nilai Rp 174 miliar,” ujar Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kepri, Misbardi, Senin (4/10) di Tanjungpinang.

Mantan Kepala Biro Umum Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, kegiatan-kegiatan yang sudah rampung tender tersebar di enam OPD. Pertama di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepri terdapat sembilan kegiatan strategis dengan nilai Rp70 miliar.

Kedua adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebanyak 13 kegiatan dengan pagu anggaran Rp 29 miliar. “Ketiga Dinas Perhubungan (Dishub) sebanyak tiga kegiatan dengan budget Rp 20 miliar. Keempat di Dinas Pendidikan terdapat tujuh kegiatan dengan nilai Rp 27 miliar,” jelasnya.

Berikutnya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri terdapat tiga kegiatan yang sudah tuntas lelang dengan pagu anggaran sebesar Rp 22 miliar. Kemudian ada satu paket kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib (RSUD RAT) Tanjungpinang sebesar Rp 4 miliar.

“Sedangkan kegiatan yang sedang dalam proses tender ada delapan kegiatan. Pertama di Dinas PUPP Provinsi Kepri dengan PA Rp 40 miliar. Perkim ada dua kegiatan dengan nilai Rp 1,6 miliar. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dua kegiatan Rp 3,1 miliar.” jelasnya lagi.

Masih kata Misbardi, sedangkan untuk kegiatan yang belum diajukan lelang ada 32 kegiatan yang tersebar di delapan OPD Pemprov Kepri.

Adapun nilai PA kegiatan-kegiatan tersebut adalah Rp158 miliar. Paket strategis tersebut tersebar di delapan OPD pemegang proyek penting pada pelaksaan APBD TA 2021 ini.

Ditanya apakah kegiatan yang diajukan lelang tersebut masuk dalam daftar pengalihan anggaran Mengenai hal itu, Misbardi mengatakan, untuk masalah teknis apa yang menjadi penyebab belum diajukan lelang adalah kewenangan OPD terkait.

Karena dalam hal ini, pihaknya hanya melaksanakan lelang sesuai dengan pengajuakan yang disampaikan.

“Meskipun itu sudah tayang di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup). Namun OPD bisa saja membatalkan pengajuan lelang dengan berbagai sebab. Apakah terkendala rasionalisasi anggaran atau ada persoalan teknis lainnya, sehingga belum diajukan,” tegas Misbardi.

Lebih lanjut katanya, sampai sejauh ini, ada dua kegiatan yang dinyatakan gagal lelang. Kedua kegiatan tersebut merupakan milik RSUD RAT Tanjungpinang. Adapun nilai PA untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 18 miliar. Ditambahkannya, untuk pelaksaan kegiatan fisik memang sangat tidak memungkin dengan sisa waktu yang tersedia.

“Proses lelang paling cepat sekitar 45 hari. Tentu sangat tidak memungkin untuk kegiatan-kegiatan fisik yang membutuhkan waktu cukup panjang diajukan lelang pada triwulan ke IV ini,” tutup Misbardi.

Sementara itu, dari data Monitoring dan Evaluasi (Monev) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), realisasi kegiatan fisik Pemprov Kepri sampai akhir Triwulan III TA 2021 masih pada angka 59,10 persen. Sedangkan target yang dipasang pada periode tersebut adalah 72,31 persen. (*/jpg)

Pemerintah Uji Klinis Obat Covid-19, Hasil Keluar Akhir Tahun

Ahmadi Sultan
-
0
Pemerintah Uji Klinis Obat Covid-19, Hasil Keluar Akhir Tahun

batampos.co.id – Pemerintah membuka peluang untuk penelitian dan uji klinis obat Covid-19. Akhir tahun ini diharapkan sudah dapat diketahui obat mana yang cocok, termasuk efektivitasnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan, Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta rumah sakit vertikal tengah me-review dan melakukan uji klinis obat untuk Covid-19. ’’Sudah kami approach pabrikannya dan sudah dilaksanakan uji klinis,” kata Budi kemarin (4/10).

Obat-obatan yang tengah diteliti bersifat monoclonal antibody maupun antivirus. Dengan cara itu, ke depan diharapkan kebutuhan obat akan terpenuhi.

Yang tengah ramai adalah molnupiravir buatan Merc, perusahaan farmasi multinasional dari Amerika Serikat. Perusahaan tersebut telah mengajukan permohonan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) ke badan pengawas obat Amerika atau FDA.

Sebelumnya, BPOM menyatakan berkomitmen untuk melakukan percepatan dan perluasan akses penggunaan obat. Namun, syaratnya harus aman, berkhasiat, dan bermutu. BPOM akan memberikan EUA setelah terbukti khasiat dan keamanannya pada uji klinis yang baik.

BPOM telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.07.21.288 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Prinsip Penggunaan Obat Melalui Skema Perluasan Penggunaan Khusus atau Expanded Access Program (EAP) pada Kondisi Darurat.

EAP merupakan skema yang memungkinkan perluasan penggunaan suatu obat yang masih berada dalam tahap uji klinis untuk dapat digunakan di luar uji klinis yang berjalan. Penggunaan itu diperbolehkan jika diperlukan dalam kondisi darurat. Izin tersebut berbeda dengan EUA. Sebab, izin diberikan kepada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan kesehatan. Sementara itu, EUA diberikan kepada farmasi.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Tjandra Yoga Aditama mengatakan, pada 1 Oktober lalu, perusahaan Merck dan Ridgeback mengumumkan hasil penelitian penggunaan obat molnupiravir. Hasil penelitian terhadap obat antiviral itu menunjukkan terjadi penurunan 50 persen angka perawatan di rumah sakit. Selain itu, mencegah kematian akibat Covid-19 pada pasien tingkat ringan sampai sedang.

Hasil penelitian juga menunjukkan data pada 40 persen sampelnya memiliki efikasi molnupiravir yang konsisten. Kondisi itu berlaku pada Covid-19 varian Gamma, Delta, dan Mu.

Tjandra mengatakan, publik harus mengetahui, pada April 2021 uji klinis obat molnupiravir pada pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit sempat dihentikan. Alasannya karena tidak menunjukkan hasil yang baik pada pasien yang sudah masuk rumah sakit.

’’Waktu bulan April itu diputuskan penelitian diteruskan hanya pada mereka yang belum masuk rumah sakit. Yang hasilnya baru diumumkan 1 Oktober ini,’’ ungkapnya.

Tjandra mendapatkan informasi bahwa obat tersebut mungkin mengantongi izin edar dalam bentuk EUA. BPOM Amerika Serikat atau FDA akan menilai semua data dan kelayakan yang ada. (jpg)

1...9,1709,1719,172...14,372Halaman 9,171 dari 14,372

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000