Rabu, 8 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 9231

Kepala BP Batam: Peningkatan Jalan Hang Kesturi Kabil Tingkatkan Konektivitas Akses Logistik

Aris
-
0
Kepala BP Batam: Peningkatan Jalan Hang Kesturi Kabil Tingkatkan Konektivitas Akses Logistik

batampos.co.id – Program pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, di tahun 2021 sebagai langkah strategis untuk mendukung investasi dan pemulihan ekonomi Batam.

Hal ini juga selaras dengan program Presiden RI, Joko Widodo, dalam upaya pemulihan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Infrastruktur juga digadang-gadang Kepala BP Batam sebagai kunci dari kebangkitan perekonomian Batam.

Berbagai proyek strategis dilakukan BP Batam sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang bertugas untuk meningkatkan nilai investasi serta pelayanan publik di Batam.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melakukan peninjauan Pembangunan Jalur Kedua Jalan Hang Kesturi Tahap 1, Kabil, pada Minggu (9/5/2021).

Kepala BP Batam, Muhamamd Rudi (tengah) saat meninjau lokasi jalur kedua ruas Jalan Hang Kesturi, Batu Besar, Nongsa. Pembangunan jalan ini dilakukan guna meningkatkan konektivitas, terutama aktivitas logistik yang rutin terjadi di seputar Kawasan Industri Kabil. Foto: Messa Haris/batampos.co.id

Muhammad Rudi mengatakan, pembangunan jalan ini dilakukan guna meningkatkan konektivitas, terutama aktivitas logistik yang rutin terjadi di seputar Kawasan Industri Kabil.

“Hari ini bisa kita lihat, industri di Kabil didominasi oleh industri alat berat. Frekuensi kebutuhan distribusi logistiknya pasti tinggi. Jika tidak kita fasilitasi dengan benar, akan merugikan seluruh pihak nantinya,” kata Muhammad Rudi.

Ia melanjutkan, dengan dibangunnya Jalur Kedua Jalan Hang Kesturi ini, juga sebagai penghubung industri kreatif di Nongsa dan akses menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

“Jadi visinya adalah menghubungkan jalan ke tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam. Ada Nongsa Digital Park, kemudian Maintenance Repair Overhaul (MRO) dan Aerocity di Bandara Hang Nadim. Ini jelas menjadi nilai tambah untuk daya saing Batam,” jelas Muhammad Rudi.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur ini selaras dengan apa yang dicita-citakan Presiden RI, Joko Widodo, untuk memulihkan perekonomian, khususnya Batam yang berada di wilayah terdepan bagian Barat Indonesia.

“Saya yakin, bila infrastrukturnya sudah bagus, kawasan industri juga akan serta-merta berkembang dengan baik. Kepercayaan investor asing otomatis akan meningkat. Jadi efek bola saljunya bisa kita lihat, karena konsep pembangunannya jelas dan transparan,” pungkas Muhammad Rudi.

Pembangunan Jalur Kedua Jalan Hang Kesturi Tahap 1, Kabil ini sendiri memiliki nilai kontrak sebesar Rp35,45 miliar dengan total panjang ruas jalan 5 kilometer dan lebar jalan 7 meter.

Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT Barelang Konstruksi sebagai kontraktor dan PT Multi Forma Riau Konsultan selaku konsultan pengawas.

“Saat ini, progres pengerjaan fisik sudah mencapai 80 persen dan masa akhir kontrak jatuh pada tanggal 20 Juni 2021,” tutup Muhammad Rudi.

Selain itu, Muhammad Rudi, beserta rombongan juga berkesempatan untuk meninjau Peningkatan Jalan Ahmad Yani, Batam Center (Kawasan Industri Cammo).

Turut hadir dalam peninjauan ini Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad; Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar; Kasubdit Pembangunan Jalan dan Jembatan BP Batam, Himawansyah Putra; dan Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan sekaligus PPK Infrastruktur Kawasan BP Batam, Muhammad Gazali Djajasasmita.(*/esa)

Libur Lebaran, Peserta JKN-KIS Tetap Bisa Dapat Pelayanan Kesehatan

Aris
-
0
Libur Lebaran, Peserta JKN-KIS Tetap Bisa Dapat Pelayanan Kesehatan

batampos.co.id – Menjelang masa libur lebaran 12 hingga 14 Mei 2021 peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tetap bisa memperoleh jaminan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati, mengungkapkan BPJS Kesehatan memastikan peserta tidak akan terhambat dalam mengakses layanan kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

“Peserta JKN-KIS dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP di tempat peserta terdaftar. Apabila FKTP terdaftar tidak beroperasi pada waktu tersebut, maka peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP terdekat lain yang membuka pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, data FKTP yang beroperasi dapat diakses melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

Pada masa libur lebaran, peserta JKN-KIS tetap dapat pelayanan kesehatan. Selain itu dalam mendukung upaya pencegahan penularan Covid-19, pelayanan kontak tidak langsung (telekonsultasi) tetap menjadi prioritas oleh BPJS Kesehatan. Foto: Messa Haris/batampos.co.id

Selain itu kata dia, dalam mendukung upaya pencegahan penularan Covid-19, pelayanan kontak tidak langsung (telekonsultasi) tetap menjadi prioritas.

FKTP lanjutnya memberikan konsultasi sesuai keluhan peserta, dan memberikan rekomendasi sesuai kebutuhan peserta.

Ia menjelaskan, pelayanan kontak tidak langsung ini bisa dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN, telepon, berbagai platform pesan singkat seperti WhatsApp dan Telegram.

Serta melalui media telekonsultasi lainnya yang telah disiapkan oleh FKTP.

Lily juga menegaskan, pada keadaaan kegawatdaruratan medis, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS.

Mekanisme penjaminan dan prosedur pelayanan pasien gawat darurat Peserta JKN-KIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pada kondisi gawat darurat, seluruh fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjutan wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta JKN-KIS,” tegasnya.

“Selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta tindakan medis yang diperolehnya berdasarkan indikasi medis, maka akan dijamin dan dilayani. Fasilitas kesehatan juga tidak diperkenankan menarik iur biaya dari peserta,” kata Lily lagi.

Sementara itu, kata dia, selama libur lebaran untuk pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB) ketentuan tetap mengacu pada kebijakan pelayanan Kesehatan di FKTP selama masa pencegahan Covid-19.

Apabila jadwal pengambilan obat PRB jatuh pada masa libur lebaran, maka jadwal dapat disesuaikan menjadi lebih awal maksimal 7 hari sebelum persediaan obatnya habis.

Begitu pula dengan pelayanan obat penyakit kronis di rumah sakit dan obat kemoterapi oral bagi peserta JKN, tetap mengacu pada ketentuan teknis selama masa pencegahan Covid-19.

Namun, apabila jadwal pengambilan obat penyakit kronis di rumah sakit dan obat kemoterapi oral jatuh pada masa libur lebaran atau poli spesialis/sub spesialis hanya buka 1 kali dalam seminggu, maka jadwal pengambilan obat dapat disesuaikan menjadi lebih awal maksimal 7 hari sebelum persediaan obatnya habis.(*/esa)

Realisasi Investasi di Batam Tahun 2020 Lampaui Target

Aris
-
0
Realisasi Investasi di Batam Tahun 2020 Lampaui Target

batampos.co.id – Kota Batam masih menjadi salah satu destinasi investasi untuk menanamkan modal oleh para investor meski ditengah badai pandemi Covid-19.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar, mengatakan, hal itu menandakan optimisme para penanam modal terhadap iklim investasi di Batam.

“Ini dibuktikan dengan adanya perkembangan investasi di Batam pada 2020 berhasil melebihi target yang telah ditetapkan,” katannya, Senin (10/5/2021).

Dendi mengatakan, Tahun 2020 merupakan tahun tantangan untuk seluruh negara di dunia.

Tercatat, hanya China dan Vietnam yang berhasil membukukan pertumbuhan ekonomi positif.

Sedangkan untuk ratusan negara lainnya, justru membukukan hasil yang sebaliknya.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Badan Pengusahaan Batam, Dendi Gustinandar. Foto: BP Batam untuk batampos.co.iddendi

Demikian halnya dengan Batam yang pada Tahun 2020 menyentuh angka pertumbuhan -2,55 persen.

“Walaupun angka itu masih lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, tapi tetap masih menjadi tantangan bagi Batam yang merupakan daerah investasi dengan status FTZ,” ujarnya.

Selama masa pandemi berlangsung, BP Batam kemudian mengambil beberapa langkah strategis untuk terus meningkatkan daya saing Batam sebagai kawasan tujuan investasi internasional dan nasional.

“Beberapa prioritas pembangunan infrastruktur, seperti Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Batu Ampar dan infrastruktur jalan, ditingkatkan dengan cepat,” jelasnya.

“Kami juga terus meningkatkan hubungan dengan para investor internasional dengan meningkatkan kegiatan pemasaran yang efektif, melalui platform digital dan membuka Kantor Hubungan Ekonomi Internasional di Singapura,” katanya lagi.

Seluruh usaha tersebut berbuah manis saat BP Batam mampu melampaui total target Investasi dari yang semula ditargetkan Rp14,6 triliun mampu tercapai hingga Rp22,3 triliun atau 152% dari target 2020.

“Penanaman Modal Asing (PMA) berhasil mencapai Rp9,3 triliun. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berhasil unggul mencapai Rp13 triliun. Ini tentu melebihi ekspektasi kita semua,” kata Dendi.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, dari data Realisasi investasi PMA berdasarkan negara pada 2020 masih dipimpin oleh negara Singapura dengan nilai investasi USD360,4 juta dan 867 proyek.

Kemudian Luxembourg dengan nilai investasi USD140,7 juta dan 15 proyek, dan di posisi ketiga adalah Jerman dengan nilai investasi USD26,6 juta dan 25 proyek.

“Total dari 34 negara yang berinvestasi di Batam, nilai investasinya sebesar USD643 juta dan 1.714 proyek. Ini harus kita jaga dan tingkatkan, agar capaian realisasi investasi di tahun 2021 semakin baik,” kata Dendi.

Sedangkan realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor pada 2020, sektor Industri Kimia dan Farmasi merupakan penyumbang utama capaian realisasi investasi dan di posisi pertama dengan nilai investasi sebesar Rp4,2 triliun dan 33 proyek.

“Kemudian disusul oleh sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran. Nilai investasinya Rp3,4 triliun dan 124 proyek. Lalu di posisi ketiga sektor Pertambangan dengan nilai investasi Rp2,6 triliun dan 20 proyek. Untuk jumlah proyek terbanyak adalah sektor Perdagangan dan Reparasi dengan jumlah proyek 1.119,” lanjut Dendi.

Ia menambahkan, dengan meningkatnya realisasi investasi PMA, menunjukkan optimisme negara asing untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya Batam.

Ini juga sekaligus menjadi pertanda kondusivitas iklim investasi di Batam yang baik.

“Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, didapati realisasi investasi asing Kota Batam mulai dari Tahun 2016-2020 mencapai angka USD2,78 miliar dan 4.369 proyek. Kita harapkan ini dapat meningkat di Tahun 2021,” kata Dendi.(*)

Wali Kota Batam Ex Officio Kepala BP Batam, Anggota DPR RI: Sudah Tepat

Aris
-
0
Wali Kota Batam Ex Officio Kepala BP Batam, Anggota DPR RI: Sudah Tepat

batampos.co.id – Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Kepri, Nyat Kadir menilai Wali Kota Batam Ex Officio Kepala BP Batam sudah tepat.

Menurutnya penggabungan dua lembaga tersebut sehingga terkesan dualisme menjadi hilang. Pemko Batam dan BP Batam telah seiring sejalan untuk membangun Kota Batam.

“Isu dualisme antara Pemko dan BP Batam sudah tidak ada lagi. Dua lembaga itu telah bersinergi sehingga pembangunan di segala bidang di Batam berjalan dengan baik,” ujar Nyat Kadir berdasarkan pernyataan tertulisnya yang diterima batampos.co.id.

Anggota Komisi VI DPR RI yang juga mitra kerja BP Batam itu mengatakan, sejak PP 62 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PP 46 2007 tentang KPBPB Batam yang mengamanatkan adanya restrukturisasi organisasi BP Batam, pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2019 malah naik signifikan mencapai lebih dari 1 persen.

Berdasarkan data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2019 mencapai angka 5,92 persen dibanding dengan tahun sebelumnya hanya mencapai 4,56 persen.

Capaian itu menunjukan pembangunan di Kota Batam sudah pada jalur yang tepat.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi (kanan) bersalaman dengan anggota Komisi VI DPR RI Dapil Kepri, Nyat Kadir. Foto: Dokumentasi BP Batam untuk batampos.co.id

“Capaian itu sangat bagus melebihi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.01 persen dan provinsi Kepri tumbuh 4,89 persen di tahun 2019,” jelasnya.

“Saya telah mengevaluasi lebih dari satu tahun dan ini didukung dengan data dan fakta bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai setelah wali kota merangkap sebagai Kepala BP Batam, “ujar anggota Mahkamah Kehormatan Dewan itu lagi.

Anggota DPR RI dua periode itu mengatakan, dari laporan BP Batam ke Komisi VI, terdapat pertumbuhan nilai investasi pada triwulan pertama 2020 sangat menggembirakan, malah sudah melebih target.

Yakni 52 persen. Target investasi masuk USD 225 juta malah melebihi target menjadi 473 juta USD. Negara yang melakukan investasi adalah Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, Singapura dan Indonesia.

Selama satu tahun 2020, BP Batam manargetkan investasi Rp14,6 triliun, malah realisasinya melebihi target hingga mencapai Rp22,3 triliun.

Realisasi investasi tersebut yakni nilai investasi dari Penanam Modal Asing (PMA) senilai US$643.031.000 atau Rp9.388.262.600.000. Sementara Penanam Modal daerah (PMD) mencapai Rp13 trliun.

Realisasi investasi yang melebihi target pada tahun 2020, saat penyebaran Covid-19 yang sedang tinggi, bukankah hal yang luar biasa.

Ini menunjukkan kinerja BP Batam dalam pelayanam investasi dengan menerapkan PTSP , OSS dan layanan digital lainnya terbukti efektif.

Pencapaian angka yang fantastis tersebut lanjut Mantan wali kota Batam membuat BP Batam percaya diri memasang target investasi di 2021 hingga mencapai Rp25 triliun.

Begitu juga dengan masalah penyelesaian kampung tua, Nyat Kadir, mengatakan, SK Walikota Nomor 105 tahun 2004 tentang kampung tua di masa kepemimpinan Nyat Kadir saat ini berjalan dengan lancar.

Hal ini karena ada kesepahaman bersama antara dua lembaga tersebut, BP dan Pemko Batam serta didukung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Nyat Kadir menilai wali kota ex officio Kepala BP Batam merupakan produk sukses dari pemerintah pusat.

Sehingga menurut Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) VI, Fraksi Partai NasDem itu perlu dilanjutkan. Sebab selama ini sudah berjalan bagus.

Selain itu BP Batam berbeda dari segi wilayah kerja dengan Bintan dan Karimun. Sehingga perlu ada satu leader.

Jadi pemerintah pusat tidak perlu satukan, Batam Bintan Karimun (BBK), biarkan sendiri-sendiri dan hanya disatukan melalui Dewan Kawasan.

Kalau BBK disatukan tentu kendala georafis, regulasi bisa tidak efesien dan efektif.

“Namun silakan saja penyatuan BBK ini dikaji kembali lebih komprehensif oleh Menko Ekuin, agar tidak bongkar pasang yang justru membingungkan pihak investor,” ujarnya.(*)

Sinopharm Sudah Dapat Izin WHO, Sinovac Belum

Ahmadi Sultan
-
0
Sinopharm Sudah Dapat Izin WHO, Sinovac Belum

batampos.co.id – batampos.co.id – Perusahaan milik negara Tiongkok, Sinopharm, telah menerima persetujuan darurat untuk vaksin Covid-19 mereka dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ini adalah vaksin dari negara non-Barat pertama. Sementara itu, vaksin dari Sinovac masih menunggu izin darurat dari WHO.

Menurut South China Morning Post, uji coba fase 3 multi-negara dengan Uni Emirat Arab telah menunjukkan bahwa vaksin tersebut memiliki tingkat kemanjuran 78 persen. Penilaian terpisah dari Kelompok Penasihat Strategis Ahli Imunisasi (SAGE) WHO menunjukkan bahwa dua dosis vaksin Covid-19 Sinopharm efektif pada orang dewasa.

Para ahli di badan kesehatan PBB mengatakan bahwa mereka masih menunggu informasi tambahan sebelum membuat rekomendasi tentang vaksin Tiongkok lainnya yang dibuat oleh Sinovac Biotech. Padahal jutaan orang telah menerima vaksin itu, dan telah dikirim ke negara lain serta diizinkan penggunaannya.

Reuters melaporkan bahwa WHO dapat mencapai keputusan akhir tentang persetujuan darurat vaksin Covid-19 Sinovac minggu depan. Pakar teknis dari SAGE sudah mulai meninjau vaksin Covid-19 utama Tiongkok lainnya sejak Rabu, 5 Mei.

“Kami telah mulai meninjau laporan dari Sinovac. Kami sebenarnya meminta informasi tambahan kepada pabrikan, yang kami harap dapat segera kami terima untuk membuat keputusan,” kata ketua kelompok penasihat teknis WHO Arnaud Didierlaurent dilansir dari Science Times, Minggu (9/5).

Sinovac telah mengirimkan lebih dari 300 juta dosis vaksin mereka ke seluruh dunia dan di Tiongkok, di mana mereka dan Sinopharm telah mengekspor ke negara-negara di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Ini sebagian besar adalah negara-negara yang kesulitan mengamankan vaksin Covid-19 yang dikembangkan dari negara-negara Barat.

Pada hari Jumat, 7 Mei, WHO menyatakan telah memvalidasi keamanan, kemanjuran dan kualitas dari vaksin Covid-19 Sinopharm. Mereka menambahkan, hal itu berpotensi mempercepat akses vaksin Covid-19.

BBC News melaporkan bahwa lampu hijau dari WHO menjadi pedoman bagi negara-negara bahwa vaksin COVID-19 Sinopharm aman dan efektif. Itu juga berarti bahwa vaksin tersebut dapat digunakan dalam program Covax global untuk memastikan tidak hanya negara-negara kaya tetapi juga negara-negara miskin dapat memiliki akses yang adil ke vaksin Covid-19.

Vaksin Covid-19 Sinopharm telah digunakan secara luas dengan perkiraan 65 juta dosis telah diberikan bahkan sebelum persetujuan darurat WHO. Tiongkok, UEA, Pakistan, dan Hongaria hanyalah beberapa negara yang telah menggunakan vaksin Sinopharm.(jpg)

KPK Tak Akan Pecat 75 Pegawai Gagal Lulus ASN

Ahmadi Sultan
-
0
KPK Tak Akan Pecat 75 Pegawai Gagal Lulus ASN

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan lepas tanggung jawab terkait 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat atau gagal lulus menjadi aparatur sipil negara (ASN). Puluhan pegawai itu tidak lulus mengikusi seleksi tes wawasan kebangsaan (TWK) yang digelar KPK bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kami tegaskan bahwa langkah lebih lanjut akan berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN, baik yang memenuhi syarat bagaimana langkah administratifnya lebih lanjut serta termasuk yang tidak memenuhi syarat. Hal ini bukan kami melempar tanggung jawab, namun untuk menyamakan persepsi dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang tugas dibidang aparatur sipil negara,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Minggu (9/5).

Ghufron menyampaikan, KPK merupakan lembaga penegak hukum yamg selama ini urusan pegawai secara otonom diatur terpisah dan berbeda dengan ASN. Sehingga secara formil, karena yang berwenang sebagai pembina manajemen ASN adalah Kemenpan RB, maka tentu lebih lanjut membutuhkan koordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN.

“Secara materiil, mengapa itu kami lakukan, karena itu semua adalah proses hukum yang didasarkan pada pemahaman dan kondisi hukum sebelum adanya putusan MK atas uji materi dan formil terhadap UU 19/2019,” beber Ghufron.

Derasnya kritik peralihan pegawai KPK menjadi ASN, sambung Ghufron, menyampaikan ucapan terimakasih. Karena publik dinilai sangat konsen terhadap alih status pegawai KPK menjadi ASN.

“Kami akan melakukannya secara prosedural hukum dan untuk itu, kami akan terbuka untuk menyampaikan dan menerima segala masukan dari masyarakat,” tegas Ghufron.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisina menegaskan, nasib 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan, tetap menjadi kewenangan KPK. Karena itu, nasib 75 pegawai itu tetap menjadi tanggung jawab KPK. “Itu menjadi kewenangan KPK,” kata Bima dikonfirmasi, Jumat (7/5).

Bima tak menjelaskan secara rinci soal KPK akan berkoordinasi terkait nasib 75 pegawai itu. Menurutnya, lembaga antirasuah sendiri yang nantinya akan menentukan nasib puluhan pegawai itu. “KPK akan menyampaikan kepada mereka nanti,” ucap Bima menandaskan.

Sebagaimana diketahui, sejak 18 Maret sampai 9 April 2021, KPK bekerjasama dengan BKN RI telah melakukan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap 1.351 pegawai. Terdapat dua orang diantaranya tidak hadir pada tahap wawancara.

Pelaksanaan asesmen pegawai KPK bekerjasama dengan BKN RI telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Hasilnya, pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1274 orang. Sedangkan pegawai yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang.(jpg)

Muhammadiyah Kecam Pengusiran Jamaah di Masjid Al Aqsa Tindakan Israel

Ahmadi Sultan
-
0
Muhammadiyah Kecam Pengusiran Jamaah di Masjid Al Aqsa Tindakan Israel

batampos.co.id – Polisi Israel melakukan pengusiran paksa dengan melakukan penembakan terhadap warga sipil Palestina ketika sedang melaksanakan ibadah tarawih di Masjid Al Aqsa pada Sabtu (8/5). Hal ini pun menyebabkan ratusan korban luka-luka dan melukai perasaan umat Muslim.

Atas hal tersebut, Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas pun mengutuk tindakan tersebut. “Kami mengutuk dengan keras sikap dan tindakan Israel yang menembaki jamaah yang sedang menyelenggarakan salat tarawih. Tindakan ini benar-benar tidak bisa diterima karena Israel benar-benar telah merampas semua hak rakyat Palestina,” terang dia kepada JawaPos.com, Minggu (9/5).

“Mereka tidak hanya merampas tanah-tanah milik rakyat dan bangsa Palestin, tapi juga menggusur mereka dari tanah dan rumah tempat tinggal mereka untuk dibangun perkampungan baru bagi rakyat Israel,” sambungnya.

“PP Muhammadiyah mendesak PBB untuk mengutuk dan menghentikan tindakan mereka yang tidak berperikemanusiaan tersebut dan mengembalikan tanah serta hak-hak rakyat Palestina yang telah mereka rampas dan rusak tersebut,” tutupnya.

Sebelumnya, dilaporkan bentrokan meletus antara pengunjuk rasa Palestina dan polisi Israel di luar Kota Tua Yerusalem pada Sabtu (8/5), ketika puluhan ribu jamaah Muslim bersembahyang pada malam suci Islam Lailatul Qadar.

Sedikitnya 80 orang terluka, termasuk anak di bawah umur dan satu tahun, dan 14 orang dibawa ke rumah sakit, menurut Bulan Sabit Merah Palestina. Sementara polisi Israel mengatakan satu petugas terluka.(jpg)

Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Kamu Islam Apa?

Ahmadi Sultan
-
0
Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Kamu Islam Apa?

batampos.co.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai pertanyaan-pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak layak. Karena mengganggu privasi dan tidak terkait dengan tugas yang diemban oleh pegawai KPK.

“Hal ini juga melanggar Pasal 28D ayat (2) UUD yang menekankan bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja,” kata Ketua Umum AJI, Sasmito Madrim dalam keterangannya, Minggu (9/5).

Berdasarkan penelusuran AJI, pelaksanaan tes tersebut diwarnai pertanyaan yang seksis dan melecehkan, serta mengandung bias SARA, dan diskriminatif.

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul tersebut antara lain: Kenapa kamu belum menikah?, Mau tidak jadi istri kedua saya?, Kalau pacaran ngapain saja?, Kamu masih ada hasrat seksual atau tidak?, Kenapa kamu belum punya pacar?, Apa tidak punya teman laki-laki? dan Islam kamu Islam apa?

Dia menduga, munculnya TWK adalah rentetan bentuk pelemahan terhadap KPK yang terjadi sejak Novel Baswedan disiram air keras. Serta propaganda tak berdasar yang disebar buzzer seperti penggunaan narasi taliban di KPK.

Menurutnya, pengesahan revisi UU KPK, atas terpilihnya Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, hingga Mahkamah Konstitusi menolak uji formil revisi UU KPK sebagai bentuk pelemahan.

AJI sebagai salah satu organisasi pers di Indonesia yang memiliki misi terlibat dalam pemberantasan korupsi mndesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi proses asesmen yang melanggar HAM dan tidak menjadikan hasil tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai KPK.

“Karena itu AJI Mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi UU KPK hasil revisi yang semakin melemahkan KPK,” tegasnya.

Ditegaskan Sasmito, pihaknya menduga sejak revisi UU KPK disahkan, terjadi kemunduran pemberantasan korupsi sepanjang 2020. Salah satunya ditunjukkan dengan data Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dari Transparency International bahwa peringkat global Indonesia dari 85 dunia kembali turun menjadi 102 pada tahun 2020.(jpg)

Rudi Minta Masyarakat Tetap Patuhi Prokes saat Belanja di Pasar Murah

Ahmadi Sultan
-
0
Rudi Minta Masyarakat Tetap Patuhi Prokes saat Belanja di Pasar Murah

batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi meninjau operasi pasar murah yang digelar Pemko Batam, Sabtu (8/5/2021). Pasar murah itu dalam rangka menekan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Ada dua titik lokasi operasi pasar murah yang dikunjungi Rudi, pertama berada di Seibeduk dan yang ke dua di Nongsa. Dalam kesempatan itu pihaknya mengingatkan masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan.

“Antre yang tertib, patuhi protokol kesehatan. Semua pasti akan kebagian,” kata Rudi di Batubesar Nongsa, Sabtu (8/5/2021).

Pemko Batam bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam memiliki gagasan untuk menyediakan Operasi Pasar Murah. Tim ini bekerjasama dengan para distributor bahan pokok yang ada di Batam.

Pada dasarnya Operasi pasar memiliki tujuan untuk menekan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri agar masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan dana mereka yang terbatas.

“Tujuannya tentu membantu masyarakat, tadi ada daging, beras, sayur dan kebutuhan pokok lainnya. Lengkap dan murah,” katanya.

Pantauan di lokasi, masyarakat terlihat sangat antusias menyambut operasi pasar murah. Pasalnya harga yang dijual lebih murah jika dibandingkan dengan harga pasar pada umumnya.

Seperti daging, jika di pasar saat ini sekitr Rp95.000/kg, di pasar murah hanya dijual Rp85.000/kg. Kemudian monya goreng 1,8 liter Rp21.500, beras 5 kg Harumas Rp61.000, Beras Bumi Ayu 5 kg Rp62.500 dan Tepung Segitiga biru 1 kg Rp7.200.

Diketahui, Pemko Batam kembali melanjutkan program pasar murah seperti saat awal Ramadan lalu. Kegiatan ini digelar di sembilan kecamatan, dan harga sembako dan barang-barang yang ditawarkan cukup bersaing dengan harga di pasar.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam, Pebrialin, mengatakan, pasar murah ini melibatkan distributor yang selama ini menjadi pemasok kebutuhan sembako di pasar. Selain itu, ada juga petani dari Barelang. Hasil tani juga dipasarkan di pasar murah ini.

Ia menyebutkan, operasi pasar murah ini digelar mulai tanggal 6-11 Mei mendatang. Operasi pasar murah pertama digelar di Kecamatan Sagulung dan Batuaji pada Kamis (6/5/2021) lalu, selanjutnya di Kecamatan Batuampar dan Bengkong pada Jumat, kemarin. (jpg)

Nekat Mudik, Sekeluarga Jalan Kaki 295,5 Kilometer

Ahmadi Sultan
-
0
Nekat Mudik, Sekeluarga Jalan Kaki 295,5 Kilometer

batampos.co.id – Di Google Maps, jarak Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah (Jateng), ke Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar), tertulis 295,5 kilometer. Jarak itu bisa ditempuh dalam 6 jam 32 menit lewat jalan nasional. Tentu dengan catatan: menempuhnya dengan menggunakan kendaraan bermotor. Kalau jalan kaki?.

Apalagi sambil membawa dua anak kecil? Ya, bisa dibayangkan sendiri jauh dan beratnya jarak antardua kecamatan di dua provinsi berbeda tersebut.

Itulah yang dilakoni Dani beserta istri dan kedua anaknya yang baru berusia 1 tahun dan 3 tahun. Kemarin (7/5) mereka sampai di Ciamis, Jabar, setelah lima hari menempuh perjalanan dari Gombong dengan tujuan akhir Soreang.

Dani beserta istri dan kedua anaknya saat beristirahat di SPBU Cisaga, Ciamis, kemarin. Diar Gombong Kebumen, mereka menuju Soreang, Kabupaten Bandung. (BPBD BANJAR)

Mereka berangkat pada Minggu (2/5) selepas asar, terus berjalan sampai sekitar pukul 20.00 sebelum beristirahat di masjid atau pom bensin. Sehabis subuh, mereka berjalan kaki lagi sampai sekitar pukul 10.00. Saat hari mulai panas, mereka mengaso. Dan, mulai berjalan lagi sehabis asar.

Dede Haris, anggota BPBD Kota Banjar, menemukan mereka sedang duduk di atas trotoar di perbatasan Jabar–Jateng kemarin pukul 01.00. Kepada Radar Tasikmalaya, Dede menyatakan bahwa saat itu dirinya bersama rekannya piket di pos terpadu penyekatan perbatasan.

”Awalnya dikira pemudik turun dari bus. Namun, saat ditanya, ternyata mereka bilang berjalan kaki dari Gombong selama lima hari,” ungkapnya.

Mereka membawa tas gendong yang cukup besar. Dede mengajak mereka ke sebuah warung untuk melepas lapar dan haus. Namun, mereka menolak, hanya ingin sedikit istirahat.

Dani, kata Dede, bekerja sebagai tukang jahit di Gombong. ”Saat ditanya, mereka mau pulang ke Soreang, Kabupaten Bandung, karena di Gombong tidak ada uang lagi habis bayar utang dan biaya hidup. Hanya bawa bekal Rp 100 ribu lebih, tapi sudah habis saat di perjalanan,” jelasnya.

Sekitar pukul 03.00, Dede mengantar mereka ke SPBU Cisaga, Kabupaten Ciamis, untuk istirahat di sana. ”Namun, saat saya tinggal sejenak dan kembali lagi ke SPBU sekitar pukul 04.00, mereka sudah tidak ada di tempat semula,” katanya.

Dia sempat berkoordinasi dengan anggota BPBD di Ciamis. Namun, saat ditelusuri dari Cisaga sampai Karangkamulyan hingga tanjakan, ternyata mereka tidak terlihat.

Selain keluarga Dani, Silvi sekeluarga yang berjumlah sembilan orang juga harus melanjutkan mudik mereka ke Ciawi, Tasikmalaya, dari Bandung dengan jalan kaki.

Awalnya, mereka berangkat pada Kamis sore (6/5) dari Bandung dengan menaiki mobil. Namun, saat hendak memasuki Tasikmalaya, kendaraan mereka diperiksa aparat gabungan di Pos Penyekatan Pemudik Letter U Gentong, Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya.

”Kami tak bisa memperlihatkan berkas-berkas syarat mudik. Jadi, mobil kami disuruh putar balik di Gentong,” ucap Silvi kepada Radar Tasikmalaya.

Akhirnya, Silvi dan keluarga terpaksa turun di Gentong. Namun, dia tak kehilangan akal. Saking tekadnya kuat ingin berlebaran di kampung halaman, akhirnya dia dan rombongan keluarga nekat jalan kaki ke Ciawi.

”Ya, sudah mobil mah uih deui ka Bandung. Abdi mah maksa weh ieu jalan kaki kang. Wios lah nu penting dugi ka bumi mamah. (Mobil kembali lagi ke Bandung. Saya terpaksa jalan kaki. Yang penting, sampai ke rumah ibu),” jelasnya.

Tidak sejauh yang harus ditempuh Dani beserta istri dan kedua anaknya memang. Tapi, tetap saja berjalan kaki 15 kilometer sangat menguras tenaga.(jpg)

1...9,2309,2319,232...14,111Halaman 9,231 dari 14,111

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000